Menteri PPN Efektif Bertugas Jadi Plt Menakertrans

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MA resmi menerima tugas sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) dari Menakertrans sebelumnya, Muhaimin Iskandar, di Gedung Kemenakertrans, Senin (6/10) pagi. Turut hadir dalam acara tersebut para pejabat Kemenakertrans beserta seluruh karyawan kementerian tersebut. Usai serah terima tugas, Muhaimin Iskandar, Prof. Armida langsung memperkenalkan para pejabat Eselon I (Dirjen) Kemenakertrans kepada Menteri Armida. Dalam pertemuan dengan para Dirjen Kemenakertrans itu, dibahas secara singkat gambaran umum program kerja Kemenakertrans yang perlu segera dituntaskan dalam sisa masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. 

Dalam kesempatan itu, Muhaimin Iskandar menyampaikan gambaran umum program di bidang ketenagakerjaan yang sudah dan sedang dilaksanakan.   Secara umum, kata Muhaimin, beberapa prioritas program yang sedang dan akan terus dilaksanakan oleh Kemenakertrans, antara lain peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak, peningkatan dan perluasan keselamatan kerja, pengelolaan kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial, pengelolaan penerapan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta peningkatan pene­rapan norma keselamatan dan kesehatan kerja. 

Selain itu, fasilitasi penempatan transmigrasi, pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi, pengembangan usaha di kawasan transmigrasi, pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat, pengembangan dan penyediaan perluasan kesempatan kerja, serta pembinaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. 

“Kita terus melakukan upaya yang selama ini sudah kita jalankan. Peningkatan kualitas hubungan industrial jaminan sosial tenaga kerja untuk kesejahteraan buruh dan pekerja, meningkatkan jumlah dan kualitas pengawas ketenagakerjaan serta revitalisasi balai-balai latihan kerja,” katanya. 

Sementara Menteri Armida mengatakan, sejak 2005 - 2009 sudah cukup familiar dengan isu-isu ketenagakerjaan. Jadi Menteri Armida optimistis bisa menuntaskan sisa-sia tugas yang ditinggalkan Muhaimin Iskandar dalam dua pekan ke depan. 

Secara umum, ada tiga poin penting yang menjadi perhatian Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas ­Padjadjaran ini dalam kapasitasnya sebagai Plt Menakertrans dua pekan ke depan. Pertama, memastikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Kemenakertrans yang sudah dituangkan dalam APBN-P 2014 agar bisa berjalan dengan baik. Termasuk di dalamnya penyerapan anggaran yang perlu dipercepat. Kedua, program kegiatan yang berkaitan dengan penuntasan berbagai program-program prioritas 100 hari sisa pemerintahan KIB II di Kemenakertrans yang harus sudah dituntaskan sebelum 10 Oktober 2014. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan yang secara khusus di­monitor oleh UKP4, karena meru­pakan kegiatan prioritas. 

“Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting adalah persiapan transisi ke pemerintahan yang akan datang, khususnya terkait dengan penyusunan  renstra (rencana strategis) K/L teknokratik,” kata Menteri Armida. 

Untuk diketahui, Prof. Armida Alisjahbana sebenarnya sudah mengemban jabatan sebagai Plt Menakertrans sejak 1 Oktober setelah Menakertrans Muhaimin Iskandar mundur dari jabatannya dan memilih menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) RI No. 90/P Tahun 2014 tertanggal 20 September 2014.

Sumber: www.bappenas.go.id

Read More

Ke Depan, Pedesaan Harus Menjadi Fokus Pembangunan

Jakarta, 09/10/2014 MoF (Fiscal) News - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah menyiapkan sembilan agenda prioritas pemerintahannya yang disebut Nawa Cita. Melihat agenda-agenda tersebut, menurut Wakil Menteri Keuangan II Bambang P.S. Brodjonegoro, pemerintah nantinya harus fokus pada pembangunan dari bawah, yaitu mulai dari pedesaan hingga kabupaten kota.

“Intinya melihat tantangan ke depan, kita membutuhkan kemandirian ekonomi yang kuat, bagaimana membuat ekonomi Indonesia lebih kompetitif,” katanya di Jakarta pada Kamis (9/10). Dengan kompleksitas ekonomi Indonesia yang cukup besar misalnya dilihat dari geografis-nya, penataan ekonominya sebaiknya dimulai dari bawah, yaitu perbaikan di level pedesaan, kabupaten dan kota.

“Sampai suatu saat, ekonomi Indonesia itu bisa digerakkan oleh ekonomi dari bawah tadi. Bukan semata-mata top down (pemerintah pusat ke daerah), tapi kita lebih mendorong inisiatif bawah,” jelasnya. Oleh karena itu, selama 5 tahun ke depan, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong ekonomi bawah tadi agar dapat tergerak dalam konteks memperkuat ekonomi daerahnya. “Kita coba bagaimana fokus pada pembangunan dari bawah,” tegasnya.

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Read More

Indonesia Berpotensi Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi Tahun 2030

Bali, 09/10/2014 MoF (Fiscal) News - Termasuk dalam negara berpendapatan menengah saat ini, Indonesia berpotensi tumbuh menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2030 mendatang. Menurut Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Luky Alfirman, hal tersebut dapat tercapai jika perekonomian Indonesia dapat tumbuh di kisaran 8,7 persen per tahun.

Namun, ia mengakui, target pertumbuhan tersebut memang agak sulit untuk dicapai. Ia menambahkan, ada dua skenario yang lebih realistis bagi Indonesia. "Skenario pertama, jika ekonomi tumbuh di kisaran 7 persen per tahun, Indonesia dapat menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2035," ungkapnya. Sementara itu, jika perekonomian tumbuh di kisaran 5,8 persen per tahun, indonesia dapat naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2040.

Kemungkinan-kemungkinan tersebut tetap terbuka, asalkan Indonesia dapat melakukan berbagai reformasi struktural untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Menristek Kunjungi Fasilitas Riset Lembaga Eijkman

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Gusti Muhamamad Hatta melakukan kunjungan  kerja ke Lembaga Biologi Molekuler Eijkman pada Selasa, 9 September 2014 untuk melihat fasilitas riset Lembaga Eijkman. Dalam kunjungannya Menristek disambut langsung oleh Direktur Lembaga Eijkman, Amin Soebandrio beserta para jajarannya. Dalam kunjungannya, Menristek beserta para pejabat terkait mengunjungi laboratorium genetik yang merupakan salah satu laboratorium kelainan sel-sel darah merah. pekerjaan yang dilakukan dalam laboratorium tersebut adalah penelitian membran sel (sel darah merah), seperti Thalasemia dan Hemoglobin. “Dalam hal ini dilakukan dua penelitian, yaitu penelitian populasi dan penelitian pasien. Penelitian populasi dilakukan untuk melihat frekuensi dari penyakit dan data sangat berguna untuk program pencegahan. Penelitian menggunakan pasien untuk mencari faktor – faktor yang mungkin membuat klinis bervariasi,” ujar Dr. Iswati Alida yang merupakan salah satu peneliti Lembaga Eijkman. Selanjutnya Menristek beserta rombongan mengunjungi fasilitas genomic dan fasilitas DNA forensik yang dipandu langsung oleh Prof. Herawati. Dalam kunjungannnya ke fasilitas DNA Forensik Prof. Herawati menjelaskan di laboratorium ini terdapat fasilitas forensik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia karena keberhasilan menguak identitas dari pelaku bom bunuh diri. Kasus tersebut merupakan satu contoh translasi dari penelitian fundamental yang dilakukan menggunakan pendata genetik untuk identifikasi. Pada saat kunjungan ke Laboratorium GCLP Dengue,  Dr. Tedjo menjelaskan penelitian genomic virus dengue di Indonesia dan uji klinik vaksin baru serta kegiatan yang ada di laboratorium Hepatitis. Dalam acara ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek, Agus Puji; Deputi Bidang Jaringan Iptek, Agus R Hoetman; Staf Ahli Menristek Bidang Pangan dan Pertanian, Benyamin Lakitan; dan Staf Ahli Menristek Broto Sugeng Kardono. Sumber: www.ristek.go.id

Read More

Ungkapan Rasa Syukur Sebagai Induk Holding; Santuni Anak Yatim dan Para Janda

Di halaman masjid Nurul Hikmah Kantor Direksi PTPN III medan Jalan Sei batanghari No 2 telah dilaksanakan kegiatan pemberian santunan kepada 120 anak yatim dan 22 janda di lingkungan sekitar kantor direksi. Penyerahan bingkisan dalam bentuk uang sebesar Rp 250.000 kepada masing-masing anak yatim dan uang sebesar Rp 500.000 beserta sembako yang terdiri dari 10 kg beras, 5 kg gula pasir, 2 liter minyak goreng, dua kaleng susu kental manis, satu kaleng sarden dan 1 botol kecap manis kepada 22 orang janda yang diperoleh dari dana CSR.

Harianto, SH, Direktur SDM dan Umum dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pemberian santunan ini dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur atas dipilihnya PTPN III sebagai induk holding BUMN perkebunan yang menghimpun 14 PTPN di Indonesia.

“PP holding perkebunan sudah terbit pada tanggal 2 Oktober 2014 lalu oleh Menteri BUMN. Kita harus lebih baik dari hari ini dan inovasi sangat dibutuhkan karena beban berat menjadi induk holding bukanlah suatu hal yang mudah untuk dipikul,” katanya di depan seluruh hadirin seraya mengharapkan doa agar PTPN III mampu menghadapi dan mengemban amanah pemegang saham.

Ia juga menghimbau kepada para karyawan yang ingin menyumbang untuk membantu para janda dan anak-anak yatim di lingkungan keluarga besar PTPN III khususnya di Kandir bisa melalui rekening tabungan yang sudah dipersiapkan. Harianto juga berharap agar semangat berbagi terhadap sesama ini menular ke tiap-tiap distrik di PTPN III. Hadir dalam acara tersebut diantaranya Tengku Syahmi Johan, Direktur Produksi, Alexander Maha, Direktur Perencanaan dan pengembangan, para distrik manajer dan karyawan serta anak yatim dan janda penerima santunan.

Sumber: www.bumn.go.id

Read More

Menteri PU Resmikan Rusunawa Rempoa Untuk PNS

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto meresmikan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian PU di Rempoa, Tangerang Selatan, hari ini (6/10). Rusun tersebut terdiri dari 234 unit dengan anggaran senilai Rp 62 miliar.

Menteri PU mengatakan, penghuni Rusunawa Rempo ini adalah generasi muda PNS Kementerian PU. Djoko juga menyadari bahwa jumlah unit satuan rumah susun yang telah dibangun tersebut masih belum sesuai dengan jumlah pegawai Kementerian PU yang membutuhkan hunian.

“Namun rusunawa Rempoa ini telah menunjukkan komitmen Kementerian PU untuk memperhatikan dan mendorong peningkatan kinerja PNS di lingkungan Kementerian PU agar lebih giat bekerja dan berprestasi,” tambah Djoko.

Lebih lanjut, Djoko berharap agar rusunawa tersebut menjadi salah satu contoh yang pengelolaannya terbaik. Hal tersebut mengingat yang menempatinya adalah para PNS muda Kementerian PU.

Diketahui, hingga tahun 2012, Kementerian PU telah membangun lebih dari 350 twin blok Rusunawa yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar Rusunawa yang dibangun oleh Kementerian PU adalah bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan permukiman di wilayahnya, khususnya penanganan permukiman kumuh.

Sejak 2003, baru kali ini Kementerian PU mempunyai kesempatan untuk membangun Rumah Susun Kementerian PU yang dibangun di atas tanah milik Kementerian PU sendiri dan digunakan untuk karyawan/PNS Kementerian PU yang membuutuhkan.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Imam S. Ernawi mengatakan rusun terdiri atas sepuluh lantai dengan dua jenis tipe rumah, yaitu tipe 24 untuk single dan tipe 36 untuk keluarga.

“Penempatan rusun sifatnya tidak lama, paling satu sampai tiga tahun dan bergantian,” katanya.

Sumber: www.pu.go.id

Read More

INDONESIA BUTUH 568 EPIDEMIOLOG

Berdasarkan wilayah geografis dan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 245 Juta, idealnya negara kita butuh 568 ahli epidemiologi dan 9.510 asisten ahli epidemiologi. Sementara kondisi sekarang baru ada 357 ahli epidemiologi di Indonesia. Jumlah tersebut mencakup 1 ahli epidemiolog di setiap Kabupaten Kota, dan 1 orang asisten ahli epidemiologi di setiap Puskesmas.

Demikian sambutan Menkes yang dibacakan Plt. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Prof. Dr. Agus Purwadianto ketika membuka Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional ke-4 di Bandung, Jawa Barat (1/10). Pertemuan tahunan ini dihadiri lebih dari 300 mahasiswa calon epidemiolog serta alumni epidemiologi lapangan / Field Epidemiology Training Program (FETP).

Pada sambutannya, Menkes mengatakan, dalam dua dasawarsa terakhir ini Indonesia mengalami dua pandemi yaitu Pandemi Severe Accute Respiratory Syndrome (SARS) tahun 2002 dan Pandemi Influenza A (H1N1) tahun 2009. Selain merugikan secara  ekonomi juga merugikan nyawa manusia. Terkendalinya kedua pandemi tersebut berkat penerapan pendekatan epidemiologi di tingkat global, regional, nasional, dan lokal utamanya dalam melakukan pencegahan penularan atau pemutusan rantai penularan.

Oleh karena itu, kemampuan deteksi dini penyakit menular perlu dimiliki oleh setiap petugas epidemiologi pada setiap negara agar penyebaran penyakit menular yang berakibat terjadinya pandemi dapat dicegah. Kemampuan deteksi dini ini harus diiringi dengan kemampuan dalam  penerapan pendekatan epidemiologi.
 
Pendekatan Epidemiologi di Indonesia
Dalam Pembangunan Kesehatan di Tanah Air kita, pendekatan epidemiologi juga digunakan untuk mendeteksi dan menyelesaikan berbagai masalah kesehatan, seperti masalah peningkatan kejadian gizi buruk, keracunan makanan, kejadian kecelakaan, dan kejadian berbagai penyakit tidak menular termasuk  peningkatan kejadian gangguan jiwa," jelas Menkes.
 
Kekuatan surveilans epidemiologi berbasis laboratorium di Indonesia telah mengantarkan beberapa sukses besar dalam Pengendalian Penyakit di Tanah Air kita. Pada tahun  2012, sebagian besar wilayah Indonesia sudah mencapai Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (kecuali di Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara).  Pada tahun 2014, Indonesia bersama seluruh negara anggota WHO di Asia Tenggara telah mencapai Eradikasi Polio. Sementara pada tahun 2014 lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia  telah mencapai Eliminasi Malaria.
 
Pada kesempatan tersebut, Menkes menyampaikan harapannya kepada jajaran kesehatan, Persatuan Ahli Epidemiologi (PAEI), Perguruan Tinggi dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama meningkatkan minat generasi muda dan perhatian masyarakat pada bidang epidemiologi; meningkatkan  jumlah dan kualitas tenaga epidemiolog; mengembangkan  kompetensi para epidemiolog agar semakin komprehensif, sehingga menumbuhkan pembidangan keahlian, baik yang terkait dengan penyakit, masalah kesehatan lainnya, maupun masalah sosial; mendorong agar data dan informasi yang ada benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan oleh pihak yang berwenang; serta mendorong  pelaksanaan surveilans epidemiologi  dengan tepat dan benar  di semua tingkat administrasi didukung oleh sumberdaya yang memadai.
 
Pertemuan ini melibatkan jejaring epidemiologi regional (South Asia Epidemiology Training and Network, ASEAN plus Three Field Epidemiology Training Network) dan Internasional (Global Alert Response, Training in Epidemiology and Public Health  International Network).
 
Kedepannya, pertemuan ini akan dikembangkan tidak hanya sebagai wadah pembelajaran bagi mahasiswa epidemiologi lapangan dan alumni, tetapi sebagai wadah pertemuan ilmiah ahli epidemiologi dan praktisi epidemiologi yang menghasilkan rekomendasi  bagi penyelesaian masalah kesehatan masyarakat strategis berbasis bukti ilmiah. 

Sumber: www.depkes.go.id

Read More

Penyusunan RKA-KL Ditjen Dayasos dan PK

Dalam rangka lebih memantapkan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA – KL) di Hotel Acacia, Jakarta Pusat. Acara yang dilaksakan selama 4 hari dari tanggal 1 s/d 4 Oktober ini diikuti oleh 35 orang peserta meliputi para Perencana Unit dan Aplikator, Eselon III, IV dan staf di lingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.      Acarab dibuka oleh Sekretaris Ditjen Dayasos dan PK, Drs. Teguh Haryono, M. Si dengan menyampaikan beberapa arahan  bahwa Penyusunan RKA – KL Tahun 2015 harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan politik yang berkembang saat ini. Isu-isu sosial yang penting dalam pembangunan berkelanjutan harus diketahui diantaranya mencakup penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, pemerataan dan penguatan kelembagaan masyarakat. Perlindungan sosial yang di dalamnya terdapat “bantuan sosial” saat ini menjadi trend yang diperkirakan akan terus berlanjut dan mendorong terwujudnya Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Momentum ini sangat baik untuk mengambil bagian dengan merumuskan kegiatan yang terkait dengan program perlindungan sosial. Dalam pemberdayaan dan pendayagunaan PSKS, pemberdayaan KAT, penanggulangan kemiskinan melalui KUBE, RS-RTLH dan Bedah Kampung perlu memiliki konten program intervensi yang jelas, ada dasar hukum dan philosofinya, didukung pendekatan yang ilmiah dan ketersediaan data yang memadai. “Secara khusus, kita perlu melakukan upaya-upaya penajaman sasaran dan indikator kinerja, peningkatan sinkronisasi antar kegiatan UKE I dan antar K/L, peningkatan pemantauan serta akuntabilitas”, demikian diucapkan secara tegas oleh Teguh Haryono pada akhir arahannya kemarin.   Sumber: www.kemsos.go.id

Read More

Chairul Tanjung: Giant Sea Wall Ditargetkan Rampung 100% Tahun 2030

Sumber gambar : ekon.go.id

Jakarta (3/10) – Menko Perekonomian, Chairul Tanjung duduk bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak membahas mengenai proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Selain itu, pembahasan juga melibatkan segenap kementerian, lembaga dan pemerintah administratif terkait, seperti Pemerintah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Hal itu mengingat bahwa mega proyek NCICD membentang dari wilayah DKI Jakarta hingga Banten, sehingga membutuhkan koordinasi yang matang sekaligus dukungan penuh dari pemerintah administratif lokal.

 

Dalam bahasan yang disampaikan, mega proyek reklamasi NCICD akan dibagi ke dalam 3 fase. Fase pertama akan memfokuskan perhatian pada upaya penguatan tanggul laut, memperlambat penurunan muka tanah, mempercepat sanitasi air, dan meningkatkan pompa drainage. Sedangkan fase kedua, proyek meliputi pembangunan tanggul luar laut dengan waduk-waduk besar. Adapun di fase terakhir, pembangunan akan menitik beratkan pada upaya konstruksi pelabuhan dan perluasan kawasan ekonomi dengan tanggul laut.

 

Pemda DKI Jakarta bersama dengan PU menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan program menarik untuk mengumpulkan dukungan berbagai pihak mengingat wilayah pantai sepanjang 32 km yang akan dimanfaatkan sebagai lahan realisasi NCICD, ternyata hanya 8 km yang menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta. Adapun sisanya dikelola oleh existing developer, seperti  PT Kapuk Naga Indah, PT Agung Podomoro Group, Jaya Ancol Developments, Intiland Development dan MKJ; serta pihak pelabuhan yang mana dalam hal ini adalah PT Pelindo II.

 

Adapun pembiayaan segmen pembangunan bendungan sepanjang 8 km akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian PU dan Pemerintah DKI Jakarta masing-masing 50% atau sekitar Rp 1.6 T yang dibagi menjadi 3 alokasi tahun anggaran, yakni anggaran tahun 2015, 2016 dan 2017. Chairul Tanjung menargetkan pembangunan bendungan atau dinding penahan air diselesaikan dalam tiga tahun karena kebutuhannya yang sudah sangat mendesak.

 

Saat ini, Pemda DKI Jakarta sedang melakukan pendataan penduduk yang tinggal di atas milik pribadi dan yang tinggal di atas tanah milik pemerintah. Pemerintah DKI akan menyiapkan tanah relokasi sebagai ganti rugi kepada penduduk yang tanah tempat tinggalnya terkena dampak pembangunan bendungan. Adapun penduduk yang tinggal di atas milik pemerintah akan direlokasi ke rusunawa dengan sistem sewa. Pembangunan rusunawa sendiri akan dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Sedangkan masalah penimbunan pasir sebagai tahap awal proses reklamasi, Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Banten akan mendukung secara penuh dari segi resources atas proyek pemerintah ini.

 

Mengakhiri rapat pembahasan, Chairul Tanjung kembali menekankan tindakan antisipatif yang disiapkan pemerintah untuk mengikat para pemenang tender dari pihak swasta agar tetap menjaga komitmen mereka dalam menjalankan kewajibannya ataupun memastikan bahwa mega proyek reklamasi ini akan rampung 100% sesuai target waktu yang ditetapkan, yaitu tahun 2030. Selain itu, Chairul Tanjung juga menekankan agar pembangunan great sea wall tidak hanya mengenai pembangunan fisik, tetapi juga melipuit perubahan kultur masyarakat, misalnya pemanfaatan sungai.

Sumber: www.ekon.go.id

Read More

Buka Diklat Diplomatik Internasional, Menlu Marty Tegaskan Pentingnya Solusi Saling Menguntungkan

Menlu RI Marty Natalegawa membuka Diklat Pelatihan Diplomatik Internasional ke-13 di Gedung Pancasila, Kemlu RI Jakarta (06/10).

Diplomat – diplomat dari 8 negara sahabat, yakni Kamboja, Republim Rakyat Tiongkok, Fiji, Korea, Sekretariat MSG, Palestina, Papua Nugini, Vanuatu dan Vietnam datang untuk menghadiri undangan Indonesia.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemlu Dubes Soehardjono Sastromihardjo menerangkan bahwa Diklat Pelatihan Diplomatik Internasional ini adalah bagian dari program Sesparlu yang tahun ini sudah mencapai angkatan ke-51.

“Sejak diadakan pada tahun 2001, diklat yang akan berlangsung selama dua minggu ini adalah media jejaring dan discovery bagi para peserta nasional dan internasional.”kata Dubes Soehardjono.

“Saya mendorong para peserta untuk mengajukan pertanyaan sebanyak – banyaknya kepada counterpart dari Indonesia, terutama saat kunjungan ke-9 institusi pemerintahan di tiga kota, yakni Bogor, Bandung dan Yogyakarta. Mereka akan berbagi mengenai tidak hanya keberhasilan, namun juga tantangan yang dihadapi Indonesia selama 16 tahun terakhir sebagai negara berkembang dengan 240 juta penduduk.”

Setelah menyambut para diplomat dari negara sahabat, Menlu RI menegaskan bahwa “Indonesia, tanpa pengecualian, menikmati hubungan yang sangat baik dengan semua negara asal peserta yang hadir disini.”

Kehadiran para peserta akan sangat menguatkan hubungan yang sebenarnya sudah sangat dekat, antara negara asal peserta dan Indonesia dengan mendorong peserta untuk memahami lebih dalam dinamik di Indonesia, termasuk juga perkembangan – perkembangan terbaru yang terjadi di tanah air.

Masa Transisi dan Perubahan di Profesi Diplomatik

“Kalian berada di Indonesia di periode yang sangat menarik.”cetus Menlu Marty. “Setelah melalui pemilihan umum yang sangat terbuka dan demokratis, Indonesia sekarang akan memasuki masa transisi, dimana pemerintah baru akan mulai melaksanakan mandat demokrasi yang mereka terima seusai pemilihan umum yang baru usai.”

Masa transisi ini, dimana pemerintah lama akan meneruskan mandat demokrasi kepada pemerintahan yang baru adalah masa yang sangat dinamis. Para peserta bisa melihat sendiri bagaimana efek transisi ini akan berakibat pada kebijakan politik luar negeri RI.

Menurut Marty, para diplomat sangat menyadari bagaimana dewasa ini, lingkungan kerja diplomat menjadi semakin kompleks, dengan faktor ketidakyakinan dan ketidakstabilan.

Di masa dimana batas antara isu nasional dan internasional menjadi sangat rapuh, saat batas isu politik/ekonomi/budaya melebur satu sama lain. Isu yang dahulu dianggap lokal kini bisa dengan sangat cepat menjadi perhatian nasional, bahkan internasional.

“Diplomat saat ini harus mengerti cara bernavigasi diantara semua perubahan ini. Saat berita kini dapat disiarkan 24/7, fungsi diplomat tidak lagi hanya melaporkan, tapi juga menambahkan analisis yang tajam. Analisis yang bisa membantu memilah – milah mana informasi yang relevan dan mana yang tidak. Value added sangatlah penting saat informasi dapat diakses dengan begitu mudah oleh siapa saja, dimana saja." Menlu Marty menegaskan.  

Hubungan Baik, Common Solution to Common Problems.

Menlu juga menegaskan pentingnya hubungan baik, hubungan personal antar diplomat. “Terlepas dari semua protokol yang ada, kerja kita, para diplomat menjadi jauh lebih mudah saat kita bisa menjaga hubungan yang baik antara para diplomat.”

Bagamana para diplomat mencari solusi win – win yang menguntungkan semua pihak, menempatkan diri di pihak counterpart, mengerti apa yang menjadi prioritas dan kekhawatiran dari masing – masing pihak. Dengan begini, maka hubungan yang saling menguntungkan dapat dibangun, bukan hubungan berbasis zero-sum yang tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More