usaha berhasil

Selasa, 07 Oktober 2014

Penyusunan RKA-KL Ditjen Dayasos dan PK

 

    Dalam rangka lebih memantapkan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA – KL) di Hotel Acacia, Jakarta Pusat. Acara yang dilaksakan selama 4 hari dari tanggal 1 s/d 4 Oktober ini diikuti oleh 35 orang peserta meliputi para Perencana Unit dan Aplikator, Eselon III, IV dan staf di lingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. 
   
Acarab dibuka oleh Sekretaris Ditjen Dayasos dan PK, Drs. Teguh Haryono, M. Si dengan menyampaikan beberapa arahan  bahwa Penyusunan RKA – KL Tahun 2015 harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan politik yang berkembang saat ini. Isu-isu sosial yang penting dalam pembangunan berkelanjutan harus diketahui diantaranya mencakup penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, pemerataan dan penguatan kelembagaan masyarakat. Perlindungan sosial yang di dalamnya terdapat “bantuan sosial” saat ini menjadi trend yang diperkirakan akan terus berlanjut dan mendorong terwujudnya Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Momentum ini sangat baik untuk mengambil bagian dengan merumuskan kegiatan yang terkait dengan program perlindungan sosial. Dalam pemberdayaan dan pendayagunaan PSKS, pemberdayaan KAT, penanggulangan kemiskinan melalui KUBE, RS-RTLH dan Bedah Kampung perlu memiliki konten program intervensi yang jelas, ada dasar hukum dan philosofinya, didukung pendekatan yang ilmiah dan ketersediaan data yang memadai. “Secara khusus, kita perlu melakukan upaya-upaya penajaman sasaran dan indikator kinerja, peningkatan sinkronisasi antar kegiatan UKE I dan antar K/L, peningkatan pemantauan serta akuntabilitas”, demikian diucapkan secara tegas oleh Teguh Haryono pada akhir arahannya kemarin.  

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA