usaha berhasil

Kamis, 09 Oktober 2014

Indonesia Berpotensi Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi Tahun 2030



Bali, 09/10/2014 MoF (Fiscal) News - Termasuk dalam negara berpendapatan menengah saat ini, Indonesia berpotensi tumbuh menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2030 mendatang. Menurut Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Luky Alfirman, hal tersebut dapat tercapai jika perekonomian Indonesia dapat tumbuh di kisaran 8,7 persen per tahun.
Namun, ia mengakui, target pertumbuhan tersebut memang agak sulit untuk dicapai. Ia menambahkan, ada dua skenario yang lebih realistis bagi Indonesia. "Skenario pertama, jika ekonomi tumbuh di kisaran 7 persen per tahun, Indonesia dapat menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2035," ungkapnya. Sementara itu, jika perekonomian tumbuh di kisaran 5,8 persen per tahun, indonesia dapat naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2040.
Kemungkinan-kemungkinan tersebut tetap terbuka, asalkan Indonesia dapat melakukan berbagai reformasi struktural untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA