usaha berhasil

Kamis, 09 Oktober 2014

Ke Depan, Pedesaan Harus Menjadi Fokus Pembangunan


Jakarta, 09/10/2014 MoF (Fiscal) News - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah menyiapkan sembilan agenda prioritas pemerintahannya yang disebut Nawa Cita. Melihat agenda-agenda tersebut, menurut Wakil Menteri Keuangan II Bambang P.S. Brodjonegoro, pemerintah nantinya harus fokus pada pembangunan dari bawah, yaitu mulai dari pedesaan hingga kabupaten kota.

“Intinya melihat tantangan ke depan, kita membutuhkan kemandirian ekonomi yang kuat, bagaimana membuat ekonomi Indonesia lebih kompetitif,” katanya di Jakarta pada Kamis (9/10). Dengan kompleksitas ekonomi Indonesia yang cukup besar misalnya dilihat dari geografis-nya, penataan ekonominya sebaiknya dimulai dari bawah, yaitu perbaikan di level pedesaan, kabupaten dan kota.
“Sampai suatu saat, ekonomi Indonesia itu bisa digerakkan oleh ekonomi dari bawah tadi. Bukan semata-mata top down (pemerintah pusat ke daerah), tapi kita lebih mendorong inisiatif bawah,” jelasnya. Oleh karena itu, selama 5 tahun ke depan, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong ekonomi bawah tadi agar dapat tergerak dalam konteks memperkuat ekonomi daerahnya. “Kita coba bagaimana fokus pada pembangunan dari bawah,” tegasnya.

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA