usaha berhasil

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas, Jl Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

Minggu, 21 Februari 2016

Mahasiswa Kalah Militan dengan Buruh

Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon mengharapkan mahasiswa tidak kalah militan dalam gerakan kritis terhadap jalannya pemerintahan dengan elemen gerakan buruh. Bahkan dia juga menyindir, mahasiswa tidak lebih baik terorganisir dibandingkan buruh.

"Kalau saya lihat di kalangan buruh itu lumayan, buruh itu terorganisir dengan rapi, tuntutan-tuntutan mereka juga fokus, dan bahkan militan, kali ini saya melihat mahasiswa jauh kalah militan dari buruh. Benar, kalau ini saya bukan profokasi tapi memang benar," ujar Fadli saat Mukernas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) 2016, di Gedung Asrama Haji Bekasi, Jumat, (19/2).

Meskipun begitu Fadli yang pernah menjadi Senat Mahasiswa UI, sebagai koordinator advokasi dan demonstrasi mahasiswa UI tentang masalah internasional dan domestik (1992 - 1994) mengakui pentingnya peran mahasiswa sebagai gerakan ekstra parlementer. Di samping itu organisasi mahasiswa dinilainya mampu mencetak mental kepemimpinan.

"Kalau saya melihat gerakan mahasiswa, organisasi mahasiswa seperti KAMMI, HMI, PMII, PMKRI dan sebagainya sangat diperlukan, sebagai bagian dari pilar-pilar pemuda mahasiswa, yang menggodok  kepemimpinan, kemampuan berorganisasi," ungkap Fadli.

Mantan aktivis zaman pergerakan 98 ini mengatakan mahasiswa kalah terorganisir dan kalah militan dari buruh karena, menurut Fadli tuntutan buruh lebih spesifik, lebih menyangkut pada hajat hidup kelompoknya. Permintaan pada upah layak, hal ini yang membuat gerakan buruh lebih militan dan terorganisir, dan usia status buruh juga lebih panjang.

"Kalau mahasiswa kan usianya hanya empat sampai lima tahun, itu juga salah satu kendala," tutur Fadli memberi alasan.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan,  masyarakat banyak berharap kepada mahasiswa agar lebih terdengar lagi suaranya, jangan diam apa lagi terkooptasi. "Amat disayangkan kalau ini menjadi legacy (warisan) yang tidak bagus pada generasi yang sekarang, harus terpelihara daya kritisnya," harap Fadli.

Anggota Dewan dari Dapil Jawa Barat V ini juga menandaskan kepada mahasiswa agar melatih kemampuan dan daya kritis terhadap pemerintah dan DPR. Karena menurut Fadli yang menjadi mahasiswa saat ini, di masa yang akan datang tentu melanjutkan sistem kenegaraan.

"Hampir semua tokoh mengalami masa-masa itu, para pendiri bangsa juga gitu. Kami berharap pada organisasi-organisasi mahasiswa tetap menjadi elemen yang mencerahkan, mencerdaskan  dan juga mempunyai kemampuan dalam mengkritik sebagai bagian yang penting untuk menyehatkan kehidupan bangsa," tandasnya.

sumber: www.dpr.go.id

Fadli Zon Ajak Mahasiswa Teladani Pemikiran Bung Hatta

Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon menjadi pembicara utama dalam Mukernas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) 2016, di Gedung Asrama Haji Bekasi Jumat, (19/2). Dalam kesempatan itu, dia mengajurkan kepada para peserta mukernas dari berbagai perwakilan kepengurusan daerah mulai dari Aceh sampai Papua untuk kembali meneladani ideologi demokrasi yang diajarkan oleh Bapak Pendiri Bangsa Mohammad Hatta.  
 
 
Anggota Dewan dari Dapil Jawa Barat V ini mengungkapkan, bahwa demokrasi yang diajarkan oleh Bung Hatta merupakan basis ideologi politik yang brilian. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi sosial, yakni himpunan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.
 
 
"Demokrasi kita bukan demokrasi an sich demokrasi politik, yang hanya mengutamakan kebebasan, tapi juga bukan hanya sekedar demokrasi ekonomi yang mengedepankan persamaan. Demokrasi kita kata Bung Hatta adalah gabungan dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, yaitu menjadi demokrasi sosial," tegas Fadli disambut tepuk tangan riuh dari peserta mukernas. 
 
 
Politisi dari Farksi Partai Gerindra ini menjelaskan, demokrasi sosial berbasis pada tradisi dan budaya gotong royong dan musyawarah mufakat yang telah ada pada kearifan nusantara. Dia juga mengatakan, Negara Indonesia memilih demokrasi menjadi pilihan dalam sistem politik nasional telah melewati proses perdebatan panjang. 
 
 
Fadli yang semasa kuliah pernah menjadi Sekretaris Umum di Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini, mengutip pemikiran Bung Hatta, karena dia mengakui bahwa pemikirannya cukup tajam dan konseptual dalam persoalan kenegaraan. Dia menyimpulkan pemikiran Bung Hatta ada empat poin yang inti dari semua itu adalah kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia. 
 
 
Empat poin tersebut adalah, kecukupan pangan, kecukupan sandang, hunian yang layak untuk segenap rakyat, dan kesehatan serta jaminan hari tua. "Itu kata Bung Hatta tentang kebahagiaan," ujar Fadli. 
 
 
Fadli yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada tahun 2010 - 2015 ini mengatakan, sebenarnya tujuan bangsa ini bernegara, bukan hanya untuk kesejahteraan saja, tapi lebih dari itu adalah kebahagiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Meskipun dia mengakui yang dimaksud kesejahteraan itu relatif menurut penilaian seluruh orang. 
 
 
"Kesejahteraan itu memang relatif antara satu orang dengan orang lain, tapi intinya hidup kita di Indonesia tidak tersia-sia dan ada jaminan terhadap hidup kita," jelas Fadli. 
 
 
Masih mengutip pemikiran Bung Hatta, Fadli yang pernah menjadi Dewan Redaksi, Majalah Sastra Horison ini, mengatakan para bapak pendiri Bangsa Indonesia tidak tekstual mengadopsi kapitalisme, liberalisme, dan komunisme. Tapi para pendiri bangsa melakukan asimilasi terhadap nilai-nilai positif yang terkandung dari banyak ideologi, dengan mempertimbangkan budaya lokal nusantara. 
 
 
Dalam ceramahnya Fadli juga mengajak mahasiswa untuk memiliki nalar kritis menghadapi globalisasi. "Kita menghadapi globalisasi dan demokratisasi. Kita menganggap bahwa demokrasi adalah jalan yang benar, tetapi kita juga harus kritis, demokrasi macam apa yang cocok untuk indonesia?" tanya Fadli kepada para kader KAMMI.
 

Tahun Ini Siskohat Terapkan Sistem Deteksi Pernah Haji

Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat) terus disempurnakan. Merespon diberlakukannya Peraturan Menteri Agamam (PMA) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Siskohat mulai tahun ini menerapkan sistem deteksi pernah berhaji.

“Deteksi jemaah haji yang sudah pernah menunaikan ibadah haji akan diterapkan mulai tahun 2016 ini. Siskohat sudah dirancang dan mampu melakukan pendeteksian  jemaah haji  secara sistem dengan menggunakan algoritma similaritas,” kata Kepala Bagian Siskohat Hasan Afandi melalui rilis yang diterima Pinmas Jumat (19/02) lalu.

Menurutnya,  saat mendaftar, setiap calon jamaah haji akan diambil data-data sidik jari dan foto yang akan disimpan dalam database Siskohat. Dengan diterapkannya sistem pendeteksian ini, maka bagi calon jamaah haji yang sudah menunaikan ibadah haji kurang dari 10 (sepuluh)  tahun tidak dapat melakukan pendafaran haji lagi. “Bagi calon jemaah haji yang coba-coba mendaftar pasti akan tertolak secara sistem,” tegasnya.

Minat masyarakat untuk beribadah haji terus meningkat. Sementara itu, sehubungan renovasi Masjidil Haram sejak 2013 lalu, kuota jamaah haji seluruh negara mengalami pemotongan sebesar 20%. Akibatnya, antrian jamaah haji terus memanjang, rata-rata sampai dengan saat ini daftar tunggunya mencapai 19 tahun.

Untuk  mengendalikan pertumbuhan daftar tunggu ini, Kementerian Agama menerbitkan PMA Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Menurut Hasan Afandi, poin penting dari perubahan PMA tersebut adalah warga negara Indonesia yang akan mendaftar haji berusia minimal 12 tahun. Selain itu,   jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir, kecuali bagi pembimbing.

sumber: www.kemenag.go.id

Menag Sambut Kedatangan Grand Syaikh Al-Azhar Di Jakarta

Grand Syekh Al-Azhar Prof. Dr. Syaikh Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyeb tiba  di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (21/02) malam. Kedatangan Syekh Ath-Thayyeb disambut langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Ikut menyambut kedatangan Syekh Ath-Thayyeb beserta Majelis Hukama dan beberapa wartawan asing, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Bahaa Dessouki, Duta Besar Palestina Fariz Mehdawi, dan tokoh ulama Quraish Shihab.

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin berharap Grand Syekh Al-Azhar  dapat menyaksikan langsung kehidupan beragama masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, dan nantinya bisa menyampaikan model Islam di Indonesia kepada dunia internasional.

“Mudah-mudahan beliau bisa berbicara di dunia internasional bahwa Islam yang berkembang di Indonesia bisa jadi model bagi umat Islam di dunia dalam ikut membangun peradaban di dunia ini,” kata Menag Lukman.

Menag mengaku,  umat Islam  Indonesia berkepentingan dengan kedatangan Syaikh Ath-Thayyeb. Sebab, Grand Syekh adalah salah satu tokoh  umat Islam dunia yang dikenal senantiasa menyuarakan faham Islam moderat, Islam rahmatan lil alamin, sehingga diharapkan  dapat meredam faham-faham radikal yang mengatasnamakan agama.

“Beliau akan berbicara di berbagai forum perguruan tinggi, pondok pesantren, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan akan ada pertemuan khusus dengan Majelis Hukama yang juga terdiri dari tokoh-tokoh Islam dunia,” kata Menag.

Bersama Majelis Hukama Al Muslimin yang dipimpinnya, Syekh Ath-Thayyeb dijadwalkan akan berada di Indonesia selama 6 hari guna menghadiri serangkaian acara, termasuk melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan Majelis Ulama Indonesia.

Grand Syekh juga akan akan memberikan kuliah umum dan pertemuan dengan para alumni Al Azhar di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Grand Syekh Al Azhar akan menyampaikan pidato perdamaian dan kemanusiaan untuk dunia,” terang Pelaksana Tugas Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran (LPMA) yang juga Sekjen Ikatan Alumni Al Azhar Indonesia (IAAI), Muchlis M Hanafi, Minggu (21/02).

Sebelumnya, Sekjen Ikatan Alumni Al Azhar Indonesia (IAAI) Muchlis M Hanafi mengatakan, Syekh ath-Thayyeb dikenal sebagai ulama moderat dan selalu menyerukan ukhuwah (persatuan), dan tegas mengkritik Zionis. Di antara sikap dan pandangan keagamaannya adalah membela Khazanah Pemikiran Turats (Kitab Kuning). Syekh Ath-Thayyeb selalu menekankan misinya untuk melestarikan dan menyebarkan buku-buku turats (klasik).  “Dalam banyak kesempatan, beliau sering mengungkapkan keprihatinannya atas apa yang terjadi di al-Azhar dan universitas-universitas Islam lain, yaitu: digantikannya buku-buku turats dengan buku diktat dari dosen,” kata Muchlis.

Selain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Grand Syekh Al Azhar juga dijadwalkan akan meninjau Pusat Studi Al-Quran (PSQ) pimpinan Prof. Dr. Quraish Shihab yang juga menjadi perwakilan Indonesia di Majelis Hukama Al-Muslimin dan meninjau Masjid Al Azhar. Selain itu, beliau juga akan menerima penganugerahan gelar doktor kehormatan dari UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang. “Penganugerahan ini akan diberikan dalam sidang senat terbuka pada Rabu (24/02) yang dijadwalkan akan dihadiri juga oleh Menag Lukman di Aula UIN Malang,” jelas Muchlis.

Mengakhiri kunjungannya di Indonesia,  Grand Syekh dijadwalkan berkunjung ke Ponorogo untuk mengadakan pertemuan dengan keluarga besar pondok modern Darussalam Gontor, sekaligus pembukaan perayaan 90 tahun pondok tersebut. Selain memberikan sambutan, Syekh Ahmad Ath-Thayeb juga akan meresmikan gedung Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor. “Grand Syekh beserta rombongan dijadwalkan akan kembali ke Mesir pada Jumat pagi,” tutur Muchlis.

sumber: www.kemenag.go.id

Kenapa Indonesia Perlu Dukung Industri Sawit? Ini Kata Gapki

Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (Gapki) meyakini ekspor minyak sawit mentah (CPO) akan melampaui migas dalam beberapa tahun ke depan.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono membeberkan tahun lalu produksi CPO Indonesia mencapai 32,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 26 juta ton CPO diekspor dengan nilai yang ditaksir mencapai US$18,5 miliar.

“Nilai ekspor untuk tahun lalu sudah menyamai migas, yang selama bertahun-tahun menjadi komoditas andalan kita. Beberapa tahun lagi saya yakin bisa melampaui,” katanya dalam acara diskusi Festival Iklim 2016 di Jakarta, Rabu (3 Februari 2016).

Joko mengatakan capaian tersebut dia sampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (2 Februari 2016). Kemarin, Jokowi juga menerima pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).

Menurunnya kontribusi ekspor migas tidak terlepas dari anjloknya harga emas hitam sepanjang 2015. Pada saat yang sama, harga CPO juga drop sehingga ekspor yang biasanya US$21 miliar merosot ke angka US$18,5 miliar.

Joko mengklaim ekspor CPO turut menyelamatkan neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit. Namun, kata dia lagi, industri tersebut masih menghadapi sejumlah kendala seperti fluktuasi harga hingga kampanye negatif di pasar negara-negara maju. “Padahal pohon kelapa sawit itu juga menjadi penyerap emisi karbon,” ujarnya.

Selain penyerap karbon, Joko mengatakan industri sawit juga dapat berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim dengan implementasi biodiesel. Berdasarkan riset, satu liter biodiesel mengemisi karbon ekuivalen sebanyak 1,54 kilogram (kg), sedangkan solar 2,6 kg. “Bisa dihitung sendiri kalau tahun lalu biodiesel itu ada 1 juta ton berapa sumbangannya untuk mengurangi emisi,” tuturnya.

Pernyataan Joko Supriyono dibantah Direktur Eksekutif WALHI Abednego Tarigan. Dia menilai Indonesia perlu mengurangi ketergantungan dari kelapa sawit bila berimplikasi pada ekspansi hutan secara besar-besaran. Apalagi, dia mengungkapkan, berkah kelapa sawit justru tidak dinikmati sepenuhnya oleh orang Indonesia.

sumber: www.bumn.go.id

Sabtu, 20 Februari 2016

Menag Harap Majelis Taklim Jadi Magnet Generasi Muda Belajar Agama

Peran majelis taklim sangat signifikan dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang agama. Keberadaan majelis taklim juga penting dalam menebarkan nilai-nilai Islam yang penuh toleransi dan melestarikan warisan para leluhur.

Namun demikian, tantangan kehidupan sosial semakin komplek dan berat. Karenanya, majelis taklim dituntut berinovasi dan berkreasi dalam dakwah sehingga dapat melahirkan tradisi-tradisi baik sesuai kondisi fakta yang kini hadapi. Mejelis taklim harus mampu menarik minat generasi muda untuk lebih giat belajar agama.

“Saya ingin titipkan pesan kepada seluruh umat muslim, bahwa generasi muda hadapi dengan tantangan yang luar biasa. Al Quran telah memberi peringatan dan nasihat sesungguhnya. Di sini perlunya majelis taklim bisa menarik generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai keagamaan,” demikian penegasan Menag saat memberikan sambutan pada Milad MajelisTaklim (MT) Nurul Mustofa ke 20 dan ulang tahun Al Habib Hasan bin Assegaf ke-39 di Rawamangun, sabtu (21/02)..

Menurutnya, problem sosial dan munculnya pemahamaan keagamaan seperti ISIS dan Gafatar  menuntut generasi muda untuk waspada dan berhati-hati. Termasuk juga dalam  menyikapi kampanye dan propaganda gerakan Lesbian, Guy, Bisexual and Transgender (LGBT). “Sekarang kita melihat ada paham-paham tertentu yang harus kita waspadai, seperti orang menyebarkan ajaran yang bertolak belakang dengan ajaran Islam semisal ISIS dan Gafatar. LGBT juga harus kita waspadai,” sambungnya.

Sehubungan itu, Menag berharap majelis taklim mampu menyesuaikan metode dakwahnya sesuai perkembangan teknologi yang kini sangat akrab dengan para remaja dengan tetap mempertahankan ruh dakwah untuk terus memberikan nilai-nilai kebajikan sebagaimana ajaran Rasulullah Muhammad SAW. “Saya yakin Nurul Mustofa dan majelis taklim lainya dapat memberikan perhatian yang cukup besar kepada generasi kita,” tandas Menag.

Dikatakan Menag, pemerintah sangat mengapresiasi keberadaan majelis taklim yang telah membantu dalam menjalankan misi peningkatan kualitas kehidupan keagamaan, pendidikan dan kerukunan ke arah yang semakin baik.

Peringatan Milad MajelisTaklim (MT) Nurul Mustofa ke 20 dan ulang tahun Al Habib Hasan bin Assegaf ke-39 ini dihadiri oleh ribuan jamaah yang memadati GOR Rawamangun. Ikut hadir  Direktur Penerangan Agama Islam (Penais) Ditjen Bimas Islam Muchtar Ali. Usai memberikan sambutan sebagai bentuk rasa syukur, Habib Hasan memotong nasi tumpeng dengan diiringi lantunan salawat.

sumber: www.kemenag.go.id

Menteri Basuki Meresmikan Rusun Ponpes Darul Ulum Jombang

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meresmikan Rumah Susun (Rusun) Pondok Pesantren Darul Ulum di Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (20/2). Dalam sambutannya Menteri Basuki mengatakan rusun ini dibangun siap huni, sehingga sebelum diserahterimakan pada pengelola pesantren, sudah dilengkapi furniture seperti tempat tidur susun, lemari dan sarana lainnya.

Rusun terdiri dari dua tipe barak yakni enam unit barak besar dan enam unit barak kecil yang akan dihuni oleh 348 santri lajang. Menurutnya pondok pesantren adalah sarana pendidikan yang tidak hanya difokuskan pada pendidikan agama saja tapi juga menumbuhkan bibit muda tumpuan masa depan bangsa. “Orang pintar itu harus dan juga harus mempunyai akhlakul karimah” jelasnya.  

Rusun terdiri dari tiga lantai dibangun diatas tanah milik Ponpes Darul Ulum dengan luas 1.520 meter persegi. Pembangunannya  menggunakan dana APBN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2015 senilai Rp 7,6 miliar dengan masa pengerjaan selama 180 hari. Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT Adhi Karya, konsultan supervisi PT Virama Karya dan sebagai konsultan perencana yakni PT Sewun Indo Consultant.

sumber: www.pu.go.id

Ihwal Kelapa Sawit, Indonesia Masih Hadapi Tantangan

Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia masih menghadapi tantangan. Meski, sebagaimana catatan Kementerian Pertanian, pengembangan kelapa sawit saat ini sudah mengikuti konsep pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan bagi perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu perhatian Kementerian Pertanian. Informasi dari laman ditjenbun.pertanian.go.id hari ini menunjukkan bahwa ada perencanaan dan realisasi kegiatan Inisiatif Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (SPOI) meliputi lima komponen strategis. Secara berurutan, kelima komponen itu adalah pertama, memperkuat pelaksanaan sertifikasi ISPO bagi pekebun terutama dalam pelaksanaan praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) dan pelestarian lingkungan.

Kedua, memperkuat ISPO untuk pelestarian hutan, meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan mitigasi, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketiga, memfasilitasi dalam memediasi permasalahan/perselisihan dan pemberdayaannya.

Keempat, memperkuat sistem dan standar ISPO sehingga dapat diakui dan mendapat dukungan serta diterima masyarakat lebih luas. Kelima, mewujudkan platform nasional dan provinsi dalam memastikan transparansi dan mempromosikan kelapa sawit berkelanjutan.

Strategis
J

Sementara itu, catatan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat Konferensi Kelapa Sawit Indonesia (IPOC) 2015 di Bali pada 25 November 2015 - 27 November 2015 menunjukkan bahwa kelapa sawit adalah komoditas strategis.

Masih menurut Amran, kelapa sawit dan turunannya mencatatkan devisa bagi Indonesia rata-rata Rp 250 triliun. "Secara organisasi, industri kelapa sawit sudah kuat," tuturnya.

Pada bagian selanjutnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) yang dalam kesempatan itu menjadi penyelenggara konferensi menunjukkan bahwa sampai dengan 2014 usai, produksi minyak kelapa sawit asal Indonesia mencapai angka 31,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 21,7 juta ton yang diekspor.

Kendati begitu, pengamat lingkungan dan kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Ricky Avenzora mengingatkan, kemarin, dalam rilisnya bahwa masih ada tantangan bagi Indonesia terkait kelapa sawit. Peningkatan hasil produksi kelapa sawit Indonesia membuat peluang Indonesia menjadi negara penting bagi produsen bahan baku makanan dan obat-obatan.

Konsekuensinya, negara-negara industri besar seperti Amerika Serikat dan Eropa memunyai ketergantungan terhadap Indonesia. Hitung-hitungan Ricky, peningkatan 10 persen produksi kelapa sawit Indonesia akan membuat para produsen bahan baku makanan dan obat-obatan di Amerika Serikat tergantung hingga 12 persen. Lantaran itulah, Ricky menengarai, Amerika Serikat punya kecenderungan memusuhi pertumbuhan kelapa sawit Indonesia.

Belum lagi, minyak kelapa sawit adalah produk favorit untuk energi terbarukan biofuel. Peran penting Indonesia terkait energi terbarukan itu pun kian menjadi keniscayaan.

sumber: www.bumn.go.id

RIZAL RAMLI: CPO Bagian Dari Solusi Ketahanan Energi Ramah Lingkungan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) merupakan bagian dari solusi ketahanan energi dunia yang ramah lingkungan.

Rizal menyampaikan hal tersebut terkait banyaknya pemberitaan negatif mengenai perkebunan kelapa sawit yang dinilai merusak lingkungan seperti peristiwa kebakaran hutan beberapa waktu lalu.

"Kita harus jelaskan CPO ini bagian dari solusi. Maka, soal isu lingkungan, ini (sawit) perlu diperjuangkan," katanya saat mengunjungi Kantor LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Menurut mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu, peristiwa kebakaran hutan di Indonesia 2015 lalu tidak lebih besar dari kejadian serupa di Amerika Utara atau Rusia.

"Kebakaran kita itu, disebutnya karena kabun sawit. Tapi kalau statistiknya, kebakaran besar itu pertama di Amerika Utara, kedua di Rusia, baru ketiga di kita," kata Rizal yang ditunjuk sebagai salah satu inisiator terbentuknya Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) bersama Malaysia.

Rizal menjelaskan, minyak sawit memiliki dampak lingkungan yang lebih baik jika diolah menjadi bahan bakar.

Ia mengaku pemerintah akan segera membangun kawasan ekonomi hijau yang akan memproduksi bahan bakar nabati dari sawit untuk campuran bahan bakar pesawat jet.

"(Yang diproduksi) ini 'second generation' (generasi kedua) bahan bakar nabati, di mana bisa dicampur dengan premium sehingga bisa hemat impor premium. Nilainya 15 kali lipat dari avtur dan dengan adanya industri ini kita harap lima-tujuh tahun ke depan kita jadi eksportir utama 'jet fuel' (bahan bakar jet) ini," katanya.

sumber: www.bumn.go.id

Jumat, 19 Februari 2016

Ini Pesan Menag Bagi Pejabat Kemenag

Setiap pejabat di lingkungan Kementerian Agama wajib menjaga integritas dalam posisi dan kondisi apa pun, menunjukkan profesionalitas dalam mengemban tugas, memiliki inovasi untuk kemajuan organisasi dan kebaikan masyarakat, memiliki rasa tanggungjawab serta memiliki akhlaqul-karimah yang termanifestasi dalam ucapan, sikap dan perbuatan yang layak diteladani.  

Demikian ditegaskan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat melantik pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Agama di Operation Room Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, JUmat (19/2). Hadir dalam pelantikan tersebut, seluruh pejabat eselon I dan II, Staf Khusus Menag.

Dikatakan Menag, kehidupan umat beragama dari waktu ke waktu dihadapkan dengan tantangan isu-isu aktual, permasalahan, dan dampak strategis yang bergerak sangat dinamis dan melampaui daya antisipasi masyarakat.  Suatu isu yang muncul ke ruang publik kadang secara terbuka atau tersamar memiliki dampak merusak harmoni kehidupan beragama, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bahkan ada yang ber-eskalasi menuntut perubahan tatanan institusi sosial dengan mendistorsi nilai-nilai agama dan budaya bangsa, seperti terjadi dengan isu Gafatar, LGBT dan sebagainya.

Untuk itu, tandas Menag, dalam menghadapi berbagai isu dan fenomena sosial yang marak belakangan ini, pejabat terkait pada Kementerian Agama harus memiliki kepekaan dan perspektif yang memadai tentang “apa yang terjadi” dan “apa yang harus dilakukan” sesuai posisi sebagai aparatur negara.

“Saya selalu mendorong para pejabat Kementerian Agama tidak boleh pasif, tapi harus proaktif, berbicara, speak up, dan sekarang sudah tidak masanya lagi meneruskan budaya “minta petunjuk” dalam menghadapi isu-isu yang secara cepat dan tepat bisa ditangani di level teknis,” ujar Menag.

Menag kembali menandaskan, setiap pejabat tidak boleh kehabisan ide kreatif dan pemikiran segar untuk perbaikan organisasi dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

“Dalam kaitan ini, saya meminta komitmen dan perhatian seluruh pemegang jabatan pimpinan pada Kementerian Agama agar memperhatikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja baik pada individu maupun organisasi dengan memenuhi perjanjian kinerja, indikator kinerja, dan capaian kinerja dengan predikat yang memuaskan. Kinerja Kementerian Agama akan memperoleh penilaian terbaik apabila ditopang oleh sumber daya aparatur yang baik dan berkualitas,” ucap Menag.

Untuk itu, terang Menag, Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawas internal harus aktif mendorong peningkatan kinerja organisasi terutama dari sisi kepatuhan (compliance) terhadap aturan, di samping melakukan pendampingan, pengendalian dan pengawasan internal yang efektif, serta menjaga iklim kerja organisasi tetap dinamis, kondusif dan akuntabel.

sumber: www.kemenag.go.id

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA