usaha berhasil

Sabtu, 20 Februari 2016

RIZAL RAMLI: CPO Bagian Dari Solusi Ketahanan Energi Ramah Lingkungan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) merupakan bagian dari solusi ketahanan energi dunia yang ramah lingkungan.

Rizal menyampaikan hal tersebut terkait banyaknya pemberitaan negatif mengenai perkebunan kelapa sawit yang dinilai merusak lingkungan seperti peristiwa kebakaran hutan beberapa waktu lalu.

"Kita harus jelaskan CPO ini bagian dari solusi. Maka, soal isu lingkungan, ini (sawit) perlu diperjuangkan," katanya saat mengunjungi Kantor LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Menurut mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu, peristiwa kebakaran hutan di Indonesia 2015 lalu tidak lebih besar dari kejadian serupa di Amerika Utara atau Rusia.

"Kebakaran kita itu, disebutnya karena kabun sawit. Tapi kalau statistiknya, kebakaran besar itu pertama di Amerika Utara, kedua di Rusia, baru ketiga di kita," kata Rizal yang ditunjuk sebagai salah satu inisiator terbentuknya Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) bersama Malaysia.

Rizal menjelaskan, minyak sawit memiliki dampak lingkungan yang lebih baik jika diolah menjadi bahan bakar.

Ia mengaku pemerintah akan segera membangun kawasan ekonomi hijau yang akan memproduksi bahan bakar nabati dari sawit untuk campuran bahan bakar pesawat jet.

"(Yang diproduksi) ini 'second generation' (generasi kedua) bahan bakar nabati, di mana bisa dicampur dengan premium sehingga bisa hemat impor premium. Nilainya 15 kali lipat dari avtur dan dengan adanya industri ini kita harap lima-tujuh tahun ke depan kita jadi eksportir utama 'jet fuel' (bahan bakar jet) ini," katanya.

sumber: www.bumn.go.id

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA