Menag Harap Majelis Taklim Jadi Magnet Generasi Muda Belajar Agama

Peran majelis taklim sangat signifikan dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang agama. Keberadaan majelis taklim juga penting dalam menebarkan nilai-nilai Islam yang penuh toleransi dan melestarikan warisan para leluhur.

Namun demikian, tantangan kehidupan sosial semakin komplek dan berat. Karenanya, majelis taklim dituntut berinovasi dan berkreasi dalam dakwah sehingga dapat melahirkan tradisi-tradisi baik sesuai kondisi fakta yang kini hadapi. Mejelis taklim harus mampu menarik minat generasi muda untuk lebih giat belajar agama.

“Saya ingin titipkan pesan kepada seluruh umat muslim, bahwa generasi muda hadapi dengan tantangan yang luar biasa. Al Quran telah memberi peringatan dan nasihat sesungguhnya. Di sini perlunya majelis taklim bisa menarik generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai keagamaan,” demikian penegasan Menag saat memberikan sambutan pada Milad MajelisTaklim (MT) Nurul Mustofa ke 20 dan ulang tahun Al Habib Hasan bin Assegaf ke-39 di Rawamangun, sabtu (21/02)..

Menurutnya, problem sosial dan munculnya pemahamaan keagamaan seperti ISIS dan Gafatar  menuntut generasi muda untuk waspada dan berhati-hati. Termasuk juga dalam  menyikapi kampanye dan propaganda gerakan Lesbian, Guy, Bisexual and Transgender (LGBT). “Sekarang kita melihat ada paham-paham tertentu yang harus kita waspadai, seperti orang menyebarkan ajaran yang bertolak belakang dengan ajaran Islam semisal ISIS dan Gafatar. LGBT juga harus kita waspadai,” sambungnya.

Sehubungan itu, Menag berharap majelis taklim mampu menyesuaikan metode dakwahnya sesuai perkembangan teknologi yang kini sangat akrab dengan para remaja dengan tetap mempertahankan ruh dakwah untuk terus memberikan nilai-nilai kebajikan sebagaimana ajaran Rasulullah Muhammad SAW. “Saya yakin Nurul Mustofa dan majelis taklim lainya dapat memberikan perhatian yang cukup besar kepada generasi kita,” tandas Menag.

Dikatakan Menag, pemerintah sangat mengapresiasi keberadaan majelis taklim yang telah membantu dalam menjalankan misi peningkatan kualitas kehidupan keagamaan, pendidikan dan kerukunan ke arah yang semakin baik.

Peringatan Milad MajelisTaklim (MT) Nurul Mustofa ke 20 dan ulang tahun Al Habib Hasan bin Assegaf ke-39 ini dihadiri oleh ribuan jamaah yang memadati GOR Rawamangun. Ikut hadir  Direktur Penerangan Agama Islam (Penais) Ditjen Bimas Islam Muchtar Ali. Usai memberikan sambutan sebagai bentuk rasa syukur, Habib Hasan memotong nasi tumpeng dengan diiringi lantunan salawat.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Menteri Basuki Meresmikan Rusun Ponpes Darul Ulum Jombang

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meresmikan Rumah Susun (Rusun) Pondok Pesantren Darul Ulum di Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (20/2). Dalam sambutannya Menteri Basuki mengatakan rusun ini dibangun siap huni, sehingga sebelum diserahterimakan pada pengelola pesantren, sudah dilengkapi furniture seperti tempat tidur susun, lemari dan sarana lainnya.

Rusun terdiri dari dua tipe barak yakni enam unit barak besar dan enam unit barak kecil yang akan dihuni oleh 348 santri lajang. Menurutnya pondok pesantren adalah sarana pendidikan yang tidak hanya difokuskan pada pendidikan agama saja tapi juga menumbuhkan bibit muda tumpuan masa depan bangsa. “Orang pintar itu harus dan juga harus mempunyai akhlakul karimah” jelasnya.  

Rusun terdiri dari tiga lantai dibangun diatas tanah milik Ponpes Darul Ulum dengan luas 1.520 meter persegi. Pembangunannya  menggunakan dana APBN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2015 senilai Rp 7,6 miliar dengan masa pengerjaan selama 180 hari. Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT Adhi Karya, konsultan supervisi PT Virama Karya dan sebagai konsultan perencana yakni PT Sewun Indo Consultant.

sumber: www.pu.go.id

Read More

Ihwal Kelapa Sawit, Indonesia Masih Hadapi Tantangan

Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia masih menghadapi tantangan. Meski, sebagaimana catatan Kementerian Pertanian, pengembangan kelapa sawit saat ini sudah mengikuti konsep pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan bagi perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu perhatian Kementerian Pertanian. Informasi dari laman ditjenbun.pertanian.go.id hari ini menunjukkan bahwa ada perencanaan dan realisasi kegiatan Inisiatif Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (SPOI) meliputi lima komponen strategis. Secara berurutan, kelima komponen itu adalah pertama, memperkuat pelaksanaan sertifikasi ISPO bagi pekebun terutama dalam pelaksanaan praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) dan pelestarian lingkungan.

Kedua, memperkuat ISPO untuk pelestarian hutan, meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan mitigasi, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketiga, memfasilitasi dalam memediasi permasalahan/perselisihan dan pemberdayaannya.

Keempat, memperkuat sistem dan standar ISPO sehingga dapat diakui dan mendapat dukungan serta diterima masyarakat lebih luas. Kelima, mewujudkan platform nasional dan provinsi dalam memastikan transparansi dan mempromosikan kelapa sawit berkelanjutan.

Strategis

J

Sementara itu, catatan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat Konferensi Kelapa Sawit Indonesia (IPOC) 2015 di Bali pada 25 November 2015 - 27 November 2015 menunjukkan bahwa kelapa sawit adalah komoditas strategis.

Masih menurut Amran, kelapa sawit dan turunannya mencatatkan devisa bagi Indonesia rata-rata Rp 250 triliun. "Secara organisasi, industri kelapa sawit sudah kuat," tuturnya.

Pada bagian selanjutnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) yang dalam kesempatan itu menjadi penyelenggara konferensi menunjukkan bahwa sampai dengan 2014 usai, produksi minyak kelapa sawit asal Indonesia mencapai angka 31,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 21,7 juta ton yang diekspor.

Kendati begitu, pengamat lingkungan dan kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Ricky Avenzora mengingatkan, kemarin, dalam rilisnya bahwa masih ada tantangan bagi Indonesia terkait kelapa sawit. Peningkatan hasil produksi kelapa sawit Indonesia membuat peluang Indonesia menjadi negara penting bagi produsen bahan baku makanan dan obat-obatan.

Konsekuensinya, negara-negara industri besar seperti Amerika Serikat dan Eropa memunyai ketergantungan terhadap Indonesia. Hitung-hitungan Ricky, peningkatan 10 persen produksi kelapa sawit Indonesia akan membuat para produsen bahan baku makanan dan obat-obatan di Amerika Serikat tergantung hingga 12 persen. Lantaran itulah, Ricky menengarai, Amerika Serikat punya kecenderungan memusuhi pertumbuhan kelapa sawit Indonesia.

Belum lagi, minyak kelapa sawit adalah produk favorit untuk energi terbarukan biofuel. Peran penting Indonesia terkait energi terbarukan itu pun kian menjadi keniscayaan.

sumber: www.bumn.go.id

Read More

RIZAL RAMLI: CPO Bagian Dari Solusi Ketahanan Energi Ramah Lingkungan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) merupakan bagian dari solusi ketahanan energi dunia yang ramah lingkungan.

Rizal menyampaikan hal tersebut terkait banyaknya pemberitaan negatif mengenai perkebunan kelapa sawit yang dinilai merusak lingkungan seperti peristiwa kebakaran hutan beberapa waktu lalu.

"Kita harus jelaskan CPO ini bagian dari solusi. Maka, soal isu lingkungan, ini (sawit) perlu diperjuangkan," katanya saat mengunjungi Kantor LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Menurut mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu, peristiwa kebakaran hutan di Indonesia 2015 lalu tidak lebih besar dari kejadian serupa di Amerika Utara atau Rusia.

"Kebakaran kita itu, disebutnya karena kabun sawit. Tapi kalau statistiknya, kebakaran besar itu pertama di Amerika Utara, kedua di Rusia, baru ketiga di kita," kata Rizal yang ditunjuk sebagai salah satu inisiator terbentuknya Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) bersama Malaysia.

Rizal menjelaskan, minyak sawit memiliki dampak lingkungan yang lebih baik jika diolah menjadi bahan bakar.

Ia mengaku pemerintah akan segera membangun kawasan ekonomi hijau yang akan memproduksi bahan bakar nabati dari sawit untuk campuran bahan bakar pesawat jet.

"(Yang diproduksi) ini 'second generation' (generasi kedua) bahan bakar nabati, di mana bisa dicampur dengan premium sehingga bisa hemat impor premium. Nilainya 15 kali lipat dari avtur dan dengan adanya industri ini kita harap lima-tujuh tahun ke depan kita jadi eksportir utama 'jet fuel' (bahan bakar jet) ini," katanya.

sumber: www.bumn.go.id

Read More

Ini Pesan Menag Bagi Pejabat Kemenag

Setiap pejabat di lingkungan Kementerian Agama wajib menjaga integritas dalam posisi dan kondisi apa pun, menunjukkan profesionalitas dalam mengemban tugas, memiliki inovasi untuk kemajuan organisasi dan kebaikan masyarakat, memiliki rasa tanggungjawab serta memiliki akhlaqul-karimah yang termanifestasi dalam ucapan, sikap dan perbuatan yang layak diteladani.  

Demikian ditegaskan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat melantik pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Agama di Operation Room Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, JUmat (19/2). Hadir dalam pelantikan tersebut, seluruh pejabat eselon I dan II, Staf Khusus Menag.

Dikatakan Menag, kehidupan umat beragama dari waktu ke waktu dihadapkan dengan tantangan isu-isu aktual, permasalahan, dan dampak strategis yang bergerak sangat dinamis dan melampaui daya antisipasi masyarakat.  Suatu isu yang muncul ke ruang publik kadang secara terbuka atau tersamar memiliki dampak merusak harmoni kehidupan beragama, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bahkan ada yang ber-eskalasi menuntut perubahan tatanan institusi sosial dengan mendistorsi nilai-nilai agama dan budaya bangsa, seperti terjadi dengan isu Gafatar, LGBT dan sebagainya.

Untuk itu, tandas Menag, dalam menghadapi berbagai isu dan fenomena sosial yang marak belakangan ini, pejabat terkait pada Kementerian Agama harus memiliki kepekaan dan perspektif yang memadai tentang “apa yang terjadi” dan “apa yang harus dilakukan” sesuai posisi sebagai aparatur negara.

“Saya selalu mendorong para pejabat Kementerian Agama tidak boleh pasif, tapi harus proaktif, berbicara, speak up, dan sekarang sudah tidak masanya lagi meneruskan budaya “minta petunjuk” dalam menghadapi isu-isu yang secara cepat dan tepat bisa ditangani di level teknis,” ujar Menag.

Menag kembali menandaskan, setiap pejabat tidak boleh kehabisan ide kreatif dan pemikiran segar untuk perbaikan organisasi dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

“Dalam kaitan ini, saya meminta komitmen dan perhatian seluruh pemegang jabatan pimpinan pada Kementerian Agama agar memperhatikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja baik pada individu maupun organisasi dengan memenuhi perjanjian kinerja, indikator kinerja, dan capaian kinerja dengan predikat yang memuaskan. Kinerja Kementerian Agama akan memperoleh penilaian terbaik apabila ditopang oleh sumber daya aparatur yang baik dan berkualitas,” ucap Menag.

Untuk itu, terang Menag, Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawas internal harus aktif mendorong peningkatan kinerja organisasi terutama dari sisi kepatuhan (compliance) terhadap aturan, di samping melakukan pendampingan, pengendalian dan pengawasan internal yang efektif, serta menjaga iklim kerja organisasi tetap dinamis, kondusif dan akuntabel.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Kemendagri Segera Adakan Uji Kompetensi PNS

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyelenggarakan uji kompetensi kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah kompetensi para aparatur ini sesuai dengan bidang pekerjaannya tersebut.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP SDM) Kemendagri, Teguh Setyadi mengatakan, saat ini tengah menyusun pedoman dan instrumen untuk uji kompetensi ini. Hasilnya nanti untuk melihat kesesuaian kemampuan mereka dengan pekerjaannya.

“Jadi bisa kita lihat, apakah PNS di Kemendagri ini sesuai dengan persyaratan dan kompetensinya atau tidak,” kata Teguh usai dilantik sebagai Kepala BP SDM yang baru di Jakarta, Jumat (19/2).
Dia menambahkan, pihaknya akan berkordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Biro Organisasi Kemendagri usai melihat hasil uji komptensi ini. Mereka akan berkomunikasi guna melihat struktur PNS dan menata kelembagaan di instansi tersebut  ke depannya.

Pemangkasan PNS

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korpri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan perlu instrumen dan tolak ukur yang jelas kalau ingin melakukan pemangkasan PNS. Apakah ini karena kinerja buruk para pegawai atau hal lain yang harus dipertimbangkan.

“Problemnya harus ditemukan dulu, problem tidak efektifnya manajemen kepegawaian disebabkan oleh apa? apakah kebanyakan pegawai? apakah alokasi dan distribusi yang tak merata? atau kualitas pegawai yang tak seperti yang diharapkan,” ujar Zudan.

sumber: www.kemendagri.go.id

Read More

Bendung Gerak Sembayat Selesai Agustus, Suplai Air Baku Gresik dan Lamongan Bertambah

Bendung Gerak Sembayat di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang ditargetkan selesai Agustus tahun ini akan menjadi sumber air baku bagi masyarakat di Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan sekitarnya. Demikian paparan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Yudi Pratondo kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono yang melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Bendung Gerak Sembayat, Jumat (19/2).

Dalam kunjungan tersebut turut serta anggota Komisi V DPR RI Nursyirwan, Dirjen Sumber Daya Air Mudjiadi dan pejabat Kementerian PUPR. Lebih lanjut, Yudi  Pratondo, menjelaskan progres fisik Bendung Gerak Sembayat telah mencapai 95,7 persen. Bendung tersebut merupakan bagian dari Wilayah Sungai Bengawan Solo yaitu Bendung Gerak Babat yang selesai 2004, Bendung Gerak Bojonegoro yang selesai 2012, Bendung Gerak Sembayat sendiri yang dimulai pembangunannya tahun 2011, dan Bendung Gerak Karangnongko yang saat ini masih dalam proses AMDAL.

Pembangunan bendung tersebut dibiayai menggunakan APBN sebesar Rp 720 milyar. Manfaat dari Bendung Gerak Sembayat adalah memiliki tampungan Long Storage untuk keperluan penyediaan air baku sebesar 10 juta m3. Air baku tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi seluas 800 ha, irigasi pompa 3.569 ha, penyediaan air domestik dan industri 1.258 m3/dtk dan mencegah instrusi air laut.
Bendung Gerak ini memiliki 7 pintu air yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya dan PT. Brantas Abipraya.

sumber: www.pu.go.id

Read More

Hasyim Muzadi Tolak LGBT Dikampanyekan

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH. Hasyim Muzadi  menolak LGBT ini disosialisasikan atau dipromosikan.  Dari segi pandangan-pandangan agama baik Islam atau agama lain, tidak ada satu pun agama yang membolehkan legalisasi dan sosialisasi LGBT ini. Dari segi karakter bangsa, pasti merugikan dari upaya pembangunan karakter bangsa, karena akan banyak laki-laki bergaya perempuan dan sebaliknya.

“ Itu pasti akan menumbuhkan psikosomatik pada mereka yang ada kelainan itu,” jelas mantan Ketua Umum PBNU ini saat memberi pengantar Pertemuan Terbatas membahas membahas keberadaan LGBT di Indonesia bersama Menag Lukman Hakim Safuddin, Menkes Nila F Moeloek, Pejabat Eselon I dari Kemensos dan Kominfo mewakili menterinya masing-masing, akademisi Adian Husaini dan Pendakwah Bahriar Nasir.  Ikut mendampingi Menag Stafsus Menag Hadi Rahman.

Mengutip informasi para psikiatri, Hasyim Muzadi menyatakan, sesungguhnya LGBT yang given itu hanya 20 persen yang harus kita perlakukan sewajarnya, karena mereka sendiri tidak ingin mendapatkan kelainan seperti itu, mereka tidak boleh dibenci dan sebagainya. Sementara yang 80 persen disebabkan karena faktor pergaulan dan faktor informasi yang menyesatkan, pembentukan-pembentukan opini yang tidak benar, maka menjadi besar.

“Nah, baimana yang 80 persen ini disembuhkan,” ujar Hasyim.
Hasyim Muzadi menjelaskan,  pengamat sosiologi dan sosial yang mengamati mengapa LGBT sekarang ini menjadi tren, padahal LGBT yang given ini sudah ada sejak dulu, bahkan di zaman terdahulu pun sudah ada. Ada anggapan, program untuk sosialisasi LGBT itu dengan sejumlah bantuan baik dari dalam dan luar negeri, sehingga membuat masalahnya menjadi melebar, pro kontra menjadi lain.

Dari segi pandangan hukum, urai Hasyim, sepanjang orang itu menjadi warga negara Indonesia, dia harus diperlakukan sama, ada kelainan atau tidak. Tetapi masalahnya, bukan masalah kesamaan pandangan hukum negara terhadap LGBT, tetapi masalahnya adalah antara yang given dengan yang dikampanyekan.

“Dan yang dikampanyekan supaya LGBT itu ada legalitas, akan berdampak jauh juga terhadap undang undang kita baik UU perkawinan dan sebagainya. Sehingga masalahnya harus kita letakan kembali pada porsinya. LGBT adalah kelainan seks seseorang yang kemudian mempengaruhi phisikisnya dan kemudian mengalami psikosomatik atau kelainan prilaku,” ucap Hasyim.

Guna memperkecil jumlah LGBT, Hasyim menyampaikan sejumlah langkah. Pertama, perlu preferensi sejak kecil  seorang anak ketika ada kelainan sifat-sifatnya, sehingga lebih dinormalkan kembali. Kedua, bagi orang dewasa yang sudah terlanjur dan itu given, maka perlakuan kepada mereka harus sama sebagai warga negara yang lain. Ketiga, yang harus kita cegah adalah kampanye LGBT untuk memperbanyak populasinya.
“Mereka yang berkampanye kebanyakan bukan penderita LGBT, tapi mengambil manfaat dari isu menggelindingnya LGBT itu baik popularitas dan komersial melalui media dari isu LGBT, bukan LGBT nya,” terang Hasyim.

Keempat, informasi dari psikiatri sekitar 20 persen saja LGBT nya yang kodrati atau given, yang 80 persen karena pergaulan dan karena penyesatan isu informasi dan pembentukan informasi dalam sebuah pergaulan. Kelima, yang kita lawan bukan LGBT yang sudah given, tapi kampanye dan sosialisasinya yang memang merusak agama dan budaya, karena tidak ada satu pun agama yang membenarkan sosialisasi ini.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Menag Tolak LGBT Sebagai Gaya Hidup

Negara menjamin hak LGBT dalam pemenuhan hajat hidup (people need) bukan gaya hidup. Konstitusi menjamin hak hajat hidup, tapi yang kaitannya dengan gaya hidup semisal promosi dan kampanye untuk memperbanyak komunitas LGBT, masyarakat dan konstitusi  menolak. Pandangan ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat memaparkan peran Kementerian Agama dalam mensikapi diskursus keberadaan LGBT di Indonesia pada Pertemuan Terbatas membahas keberadaan LGBT di Indonesia dengan Dewan Pertimbangan Presiden yang dipimpin oleh anggota Wantimpres KH. Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu (18/2).

Selain Menag, hadir sebagai pemapar Menkes Nila F Moeloek, Pejabat Eselon I dari Kemensos dan Kominfo mewakili menterinya masing-masing, akedemisi Adian Husaini dan Pendakwah Bahriar Nasir.  Ikut mendampingi Menag Stafsus Menag Hadi Rahman.

“ Negara juga menghargai negara yang melegalkan LGBT, dan Indonesia memilih sikap tersendiri, menolak LGB dan memahami Transgender. Sikap ini didasarkan pada rekomendasi WHO, bahwa setiap negara berhak mengambil pendekatan dan kebijakan berbeda sesuai tata nilai dan kearifan masing-masing,” ujar Menag.

LGBT dalam konteks negara, Menag menyatakan, masyarakat Indonesia sangat religius, nasionalis, konservatif dan memiliki memiliki kearifan lokal (local wisdom) tersendiri. Konstitusi dan regulasi kita juga diwarnai dan dipengaruhi nilai-nilai religiusitas dan local wisdom, meskipun konstitusi kita menghargai kelompok ini.

“Ajaran agama umumnya selaras dengan nilai-nilai universal, karenanya semua agama tidak mentolerir prilaku atau praktek LGBT ini. Karena Indonesia adalah masyarakat yang religius, maka konstitusi Indonesia pun tidak mengakomodasi atau tidak memberikan porsi terhadap prilaku seperti ini, misalnya dalam Undang Undang Perkawinan dan Adminduk,” ucap Menag.

Diuraikan Menag, semua agama melalui kitab sucinya menyinggung tentang LGBT ini. Dalam pandangan Menag, sejauh ini masih ada kesan simplikasi atau generalisasi atas LGBT, dalam tinjauan agama misalnya Islam, Lesbian, gay dan Biseksual (LGB) itu satu kelompok tersendiri yang lebih menitiktekankan kepada orintasi seksual, sementara transgender tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual, karena transgender adalah ketidaksamaan indentitas terhadap jenis kelamin dirinya.

Dalam agama, ada perbedaan penyikapan pada LGB dan (T)ransgender ini. Umumnya agama memberikan perlakukuan berbeda. Menag mengilustrasikan, agama Buddha menafikannya dalam instrumen relasi sosial masyarakat, sementara agama Hindu mengakui eksistensinya tapi tidak memberi legitimasi.

Dalam Fiqh Islam, papar Menag, dibedakan penerapan hukum terhadap transgender dan LGB. Misalnya prilaku LGB dalam istilah fiqh dikenal Liwath adalah prilaku yang amoral dan ditentang. Itu,  tandas Menag, adalah norma yang tidak di bolehkan karena merusak generasi dan peradaban.

“Dan yang terkait dengan transgender yang dalam istilah fiqh dikenal dengan Khunsa itu dianggap sesuatu yang kodrati. Dalam kajian fiqh, orang yang menjadi LGB itu lebih karena pengaruh lingkungan bukan sesuatu yang kodrati (given),” papar Menag.

Selain dari sisi agama dan negara, Menag menjelaskan dari sisi ekonomi.  Kami melihat belakangan ini isu LGBT dalam konteks global adalah bagian dari kapitalisasi .
“LGBT adalah komoditi menggiurkan dalam pasar yang potensial, bagaimana LGBT ini menjadi industri tersendiri, jadi tidak hanya paham berkembangnya liberalisasi tapi ini juga bagian dari kapitalisasi dunia,” tuturnya.

Menag mencontohkan negara Thailand yang mengembangkan industri pariwisata (tourism), dan aktivitas LGBT menjadi industri tersendiri lalu dikapitalisasi sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang sangat besar dari sisi dana yang bisa dihimpun. Amerika Serikat melakukan pendekatan yang sama tapi melalui  teknologi informasi dan industri kreatif seperti fashion dan gaya hidup dan sektor pariwisata.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Menag Dorong Dubes RI untuk Vatikan Angkat Isu Aktual dan Pertukaran Tokoh Agama

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendorong Duta Besar RI yang baru untuk Tahta Suci Vatikan bisa mengangkat isu-isu aktual semisal LGBT dan perkawinan sejenis.

“Tahta Suci Vatikan bisa menjadi salah satu rujukan kita, karena Indonesia juga Negara yang religius,” ujar Menag saat menerima Dubes RI untuk Vatikan Antonius Agus Sriyono di Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, Kamis (18/02). Kedatangan Dubes selain untuk pamit bertugas di tempat barunya, juga ingin mendengar masukan dari Menteri Agama terkait perannya sebagai dubes di Vatikan. Ikut mendampingi Menag, Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi dan Kabag Kerjasama Luar Negeri, Agus Soleh

Menag berharap, jika memungkinkan, antara Indonesia dan Tahta Suci Vatikan ada kerja sama pertukaran tokoh agama. Menag berharap  ada pemuka Vatikan yang hendak melihat lebih dekat kehidupan keagamaan Negara kita, di tengah keragaman.

“Bahwa di sebuah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, tapi dikenal sangat majemuk dan plural. Atau ada tokoh-tokoh dari Indonesia bisa mempelajari Vatikan; bagaimana kehidupan para pemimpin Katolik mengelola negara dan Umat Katolik sedunia,” imbuh Menag.

Dalam pertemuan tersebut, Menag berdoa dan berharap, Dubes Agus mampu menjalankan misinya dengan baik, yakni menjaga dan memelihara hubungan baik kedua negara.

Sesuai rencana, ujar Agus, dirinya akan berangkat ke Vatikan untuk memulai tugasnya sebagai duta besar tanggal 21 Pebruari 2016 mendatang.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More