Menag Tolak LGBT Sebagai Gaya Hidup

Negara menjamin hak LGBT dalam pemenuhan hajat hidup (people need) bukan gaya hidup. Konstitusi menjamin hak hajat hidup, tapi yang kaitannya dengan gaya hidup semisal promosi dan kampanye untuk memperbanyak komunitas LGBT, masyarakat dan konstitusi  menolak. Pandangan ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat memaparkan peran Kementerian Agama dalam mensikapi diskursus keberadaan LGBT di Indonesia pada Pertemuan Terbatas membahas keberadaan LGBT di Indonesia dengan Dewan Pertimbangan Presiden yang dipimpin oleh anggota Wantimpres KH. Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu (18/2).

Selain Menag, hadir sebagai pemapar Menkes Nila F Moeloek, Pejabat Eselon I dari Kemensos dan Kominfo mewakili menterinya masing-masing, akedemisi Adian Husaini dan Pendakwah Bahriar Nasir.  Ikut mendampingi Menag Stafsus Menag Hadi Rahman.

“ Negara juga menghargai negara yang melegalkan LGBT, dan Indonesia memilih sikap tersendiri, menolak LGB dan memahami Transgender. Sikap ini didasarkan pada rekomendasi WHO, bahwa setiap negara berhak mengambil pendekatan dan kebijakan berbeda sesuai tata nilai dan kearifan masing-masing,” ujar Menag.

LGBT dalam konteks negara, Menag menyatakan, masyarakat Indonesia sangat religius, nasionalis, konservatif dan memiliki memiliki kearifan lokal (local wisdom) tersendiri. Konstitusi dan regulasi kita juga diwarnai dan dipengaruhi nilai-nilai religiusitas dan local wisdom, meskipun konstitusi kita menghargai kelompok ini.

“Ajaran agama umumnya selaras dengan nilai-nilai universal, karenanya semua agama tidak mentolerir prilaku atau praktek LGBT ini. Karena Indonesia adalah masyarakat yang religius, maka konstitusi Indonesia pun tidak mengakomodasi atau tidak memberikan porsi terhadap prilaku seperti ini, misalnya dalam Undang Undang Perkawinan dan Adminduk,” ucap Menag.

Diuraikan Menag, semua agama melalui kitab sucinya menyinggung tentang LGBT ini. Dalam pandangan Menag, sejauh ini masih ada kesan simplikasi atau generalisasi atas LGBT, dalam tinjauan agama misalnya Islam, Lesbian, gay dan Biseksual (LGB) itu satu kelompok tersendiri yang lebih menitiktekankan kepada orintasi seksual, sementara transgender tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual, karena transgender adalah ketidaksamaan indentitas terhadap jenis kelamin dirinya.

Dalam agama, ada perbedaan penyikapan pada LGB dan (T)ransgender ini. Umumnya agama memberikan perlakukuan berbeda. Menag mengilustrasikan, agama Buddha menafikannya dalam instrumen relasi sosial masyarakat, sementara agama Hindu mengakui eksistensinya tapi tidak memberi legitimasi.

Dalam Fiqh Islam, papar Menag, dibedakan penerapan hukum terhadap transgender dan LGB. Misalnya prilaku LGB dalam istilah fiqh dikenal Liwath adalah prilaku yang amoral dan ditentang. Itu,  tandas Menag, adalah norma yang tidak di bolehkan karena merusak generasi dan peradaban.

“Dan yang terkait dengan transgender yang dalam istilah fiqh dikenal dengan Khunsa itu dianggap sesuatu yang kodrati. Dalam kajian fiqh, orang yang menjadi LGB itu lebih karena pengaruh lingkungan bukan sesuatu yang kodrati (given),” papar Menag.

Selain dari sisi agama dan negara, Menag menjelaskan dari sisi ekonomi.  Kami melihat belakangan ini isu LGBT dalam konteks global adalah bagian dari kapitalisasi .
“LGBT adalah komoditi menggiurkan dalam pasar yang potensial, bagaimana LGBT ini menjadi industri tersendiri, jadi tidak hanya paham berkembangnya liberalisasi tapi ini juga bagian dari kapitalisasi dunia,” tuturnya.

Menag mencontohkan negara Thailand yang mengembangkan industri pariwisata (tourism), dan aktivitas LGBT menjadi industri tersendiri lalu dikapitalisasi sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang sangat besar dari sisi dana yang bisa dihimpun. Amerika Serikat melakukan pendekatan yang sama tapi melalui  teknologi informasi dan industri kreatif seperti fashion dan gaya hidup dan sektor pariwisata.

sumber: www.kemenag.go.id