Harga Global Anjlok, Ekspor Karet Alam Bakal Dikurangi

Tiga negara anggota International Tripartite Rubber Council (ITRC) sepakat mengurangi ekspor karet alam sebanyak 615.000 ton selama enam bulan mulai 1 Maret hingga 31 Agustus 2016.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih di Jakarta, Kamis (4 Februari 2016), menjelaskan negara anggota ITRC yang terdiri atas Indonesia, Thailand, dan Malaysia sepakat mengurangi ekspor karet alam yang masuk Agreed 

Export Tonnage Scheme (AETS) dengan alokasi Thailand 324.005 ton, Indonesia 238.736 ton, dan Malaysia 52.259 ton.

Menurut Karyanto, harga karet alam yang saat ini berada pada level 1,09 dolar AS per kilogram akan berdampak terhadap petani karet dan pemberlakuan AETS diharapkan bisa menopang harga pada tingkat yang layak bagi para petani.

"Pengurangan ekspor akan membuat stok karet alam global diserap oleh pasar. Pasokan karet alam di pasar global akan berkurang lagi karena adanya penurunan produksi karet alam di negara-negara produsen dikarenakan rendahnya harga komoditas itu," katanya.

Kepada negara produsen karet alam lain seperti Vietnam, Karyanto menjelaskan, anggota ITRC akan terus berkomunikasi untuk membangun kemitraan strategis.

"Kita sudah melakukan perhitungan jika Vietnam ikut atau tidak dalam pengurangan ekspor. Jika ikut, kurang lebih sebanyak 85 ribu ton," ujarnya.

Ia mengatakan dengan adanya pengurangan ekspor, penyerapan karet alam di dalam negeri diharapkan meningkat.

Pemerintah berusaha meningkatkan penyerapan karet alam di dalam negeri antara lain lewat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan jalan dan dock fender di pelabuhan.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Nurlaila Nur Muhammad mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan landasan hukum untuk mendorong peningkatan penyerapan karet alam dalam proyek-proyek pembangunan di dalam negeri.

"Pada awalnya instrumen yang akan dipergunakan adalah Inpres, namun akan memakan waktu yang lama. Jadi saran dari Menko Perekonomian adalah kita akan fokus dalam pembangunan jalan dan industri dock fender supaya bisa cepat berjalan," kata Nurlaila.

Nurlaila menambahkan aturan itu masih dalam penyelesaian dan bentuknya bisa berupa Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian.

"Sampai sekarang belum ada (penyerapan karet alam untuk proyek pemerintah) karena Inpres belum keluar dan membuatnya lama. Dalam waktu dekat nanti akan diselesaikan, Mendag akan berkirim surat ke Menko Perekonomian," katanya.

Upaya untuk mengurangi pasokan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Dewan Menteri ITRC pada 3 Desember 2015 yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan pejabat senior pada Januari 2016.

Di Indonesia, Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) akan menjadi pelaksana pengurangan ekspor karet alam dalam kerangka AETS di sektor swasta.

sumber: www.bumn.go.id

Read More

Insan Pelabuhan Tanjung Perak Donor Darah Bersama

Berbagai rangkaian kegiatan memperingati Bulan K3 Nasional Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Pelindo III, mulai dari sosialisasi penerapan SMK3, simulasi bahaya kebakaran, sampai dengan hari ini, yaitu kegiatan bakti sosial donor darah di Gedung Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jumat (5/2). Rangkaian acara akan ditutup dengan pelaksanaan Apel Bulan K3 yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 12  Februari 2016 mendatang.

Puluhan orang pendonor yang tercatat, baik itu yang merupakan karyawan Pelindo III, anak usahan Pelindo III (BJTI Port, Terminal Teluk Lamong, PMS, RS PHC Surabaya), turut pula berpartisipasi dari beberapa instansi pemerintahan di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Perak. Di antaranya yakni Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kodim 0830, BRI, Bank Jatim, BSM, Parvi, dan beberapa lainnya.

Kegiatan donor darah juga merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan triwulanan di Pelindo III, selain merupakan kegiatan bakti sosial, kegiatan ini juga merupakan akses mudah bagi para karyawan yang rutin setiap tiga bulanan melaksanakan donor darah.

“Dengan adanya kegiatan donor darah yang rutin diselenggarakan oleh kantor, maka kami tidak perlu repot untuk datang ke PMI”, ungkap Adiguna, karyawan Pelindo III.

Tak ayal kegiatan ini juga mendorong para karyawan yang belum pernah mendonor untuk melakukan donor darah. Salah satunya adalah Manajer Sistem Manajemen, Kinerja Usaha dan Teknologi Informasi Pelindo III Tanjung Perak, Tunggal Tripinto yang mengaku baru pertama kali melakukan donor darah dan berhasil. “Saya baru pertama kali mas ikut donor darah,” ceritanya sambil tersenyum.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mendukung program pemerintah saling berbagi, terlebih saat ini pemerintah telah menetapkan status KLB (Kejadian Luar Biasa) terhadap serangan Demam Berdarah di Indonesia, sehingga kebutuhan darah saat ini juga makin meningkat”, kata Kahumas Pelindo III Tanjung Perak, Oscar Yogi.

Yogi menambahkan bahwa kegiatan donor darah ini akan dilakukan secara berkala baik bekerjasama dengan para pemangku kepentingan di pelabuhan atau dilaksanakan secara mandiri. “Biasanya kami selengarakan pada hari Jumat setelah melakukan kegiatan olahraga,” ungkapnya.

Selain untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, donor darah bisa menjaga kesehatan, seperti melindungi jantung, menurunkan resiko terkena kangker dan pembaharuan sel-sel darah secara rutin.

sumber: www.bumn.go.id

Read More

Tempat Istirahat yang Memadai Minimalisir Kecelakaan di Jalan Tol

Tingginya tingkat kecelakaan di jalan tol salah satunya disebabkan oleh faktor pengemudi kendaraan bermotor yang kurang antisipasi atau lalai dan mengantuk. Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan tersebut penyelenggaran jalan tol dituntut untuk menyediakan tempat istirahat yang memadai.
Direktur Teknik dan Operasi PT Marga Mandala Sakti, Sunarto Sastrowiyoto dalam acara diskusi publik dengan tema Keamanan Berlalu Lintas di Jalan Tol di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis (4/2) menyampaikan bahwa dari hasil penelitian, kecelakaan di jalan tol lebih besar disebabkan oleh kurangnya antisipasi dan ngantuk. “Kurang antisipasi 38 persen, mengantuk 29 persen dan sisanya adalah ban pecah, ini lebih kepada faktor manusia,” katanya.
Kemudian kejadian kecelakaan biasanya terjadi pada pukul 03.00 sampai jam 06.00. Pada pukul itu adalah saat pengendara sedang mengantuk berat. “Jadi kita (penyelenggara jalan tol) hanya bisa memberikan sarana-sarana untuk meminimalisir kecelakan yaitu tempat istirahat yang memadai,” katanya.
Menurutnya, para pengendara dari Jawa Tengah yang menuju Sumatera biasanya enggan beristirahat karena terburu-buru ingin segera sampai ke pelabuhan. “Ini kebanyakan melibatkan truk, yang melakukan perjalanan jauh,” katanya.
Dalam diskusi publik tersebut turut hadir Anggota BPJT, Koentjahjo, Kasubdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar (AKBP) Agustin, Dosen Universitas Pelita Harapan Nurul Primayanti.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tol pun mewajibkan kepada seluruh penyelenggara jalan tol untuk menyediakan tempat istirahat yang memadai, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum (PU) Nomor 16/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol.
“Yang sudah dilakukan oleh BPJT untuk keamanan berlalu lintas di jalan tol yaitu mengimplementasikan Permen PU Nomor 16/2014,” kata Anggota BPJT, Koentjahjo.
Permen PU Nomor 16/2014 adalah pengganti Permen PU Nomor 392/2014. Dalam aturan yang lama operator jalan tol hanya diwajibkan memenuhi enam substansi yaitu kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksessibilitas, mobilitas, keselamatan dan unit pertolongan / penyelamatan dan bantuan pelayanan.
Sementara di dalam Permen PU 16/2014 ada dua tambahan yaitu Tempat Istirahat (TI) dan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). “Kalau TI hanya tempat istirahat, sementara TIP adalah tempat istirahat yang dilengkapi fasilitas pom bensin,” katanya.
Dengan TI dan TIP yang memadai dan nyaman, diharapkan pengemudi yang sudah merasa kantuk dan mulai tidak fokus dapat beristirahat dengan baik ditempat yang telah disediakan. Sehingga kondisi fisik bisa kembali prima.
Dalam Permen PU 16/2014, telah ditetapkan bahwa setiap TI dan TIP harus bersih tidak boleh ada sampah, dan kondisi jalan tidak boleh ada lubang, retak atau pecah. Penerangan, toilet, stasiun pengisian bahan bakar, bengkel umum, tempat makan dan minun harus berfungsi 100 persen.
Bengkel diperlukan agar pengemudi dapat memeriksakan kendaraannya untuk memastikan kondisi kendaraan pun masih prima. Kemudian jika ditemui ada yang melanggar maka BPJT akan memberikan teguran bahkan tidak tertutup kemungkinan akan memberikan saksi kepada penyelenggara karena gagal memenuhi standar pelayanan minnimal.
Menurut data kepolisian jumlah total kecelakaan di Indonesia pada 2014 mencapai 95.906 kejadian dan mengakibatkan 28.297 orang meninggal dunia, 26.840 luka berat, dan 109.741 orang luka ringan. Sementara pada 2015 kejadian kecelakaan meningkat menjadi 98.970 kejadian dan mengakibatkan 26.495 orang meninggal dunia, 23.937 luka berat dan 110.714 korban luka ringan.

sumber: www.pu.go.id

Read More

Layanan Haji 2016, Rencanakan Bangun RS di Arab Saudi

rumah sakit Indonesia rencananya akan dibangun di Arab Saudi untuk mengoptimalkan layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia di tahun 2016. Perencanaan ini disepakati dalam rapat Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI.

Rapat Panja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Amaliah dengan Sekjen dan Kepala Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes, Kamis (4/2), menghasilkan beberapa butir kesepakan dalam meningkatkan layanan kesehatan. Selain rencana membangun RS, pembangunan klinik di embarkasi juga akan dilakukan sebagai perbaikan layanan kesehatan sesuai standar Kemenkes.

Dalam rapat Panja yang membahas layanan kesehatan haji, Komisi VIII dan Kemenkes menginventarisir beberapa temuan dalam penyelenggaraan haji 2015 dan usulan peningkatan untuk tahun 2016. Pembangunan RS di Arab Saudi sudah menjadi kebutuhan jemaah saat berhaji. Selama ini akses kesehatan yang tersentralisasi dalam bentuk fasiltas RS belum ada. Diharapkan, dengan adanya RS, jemaah yang sakit dan perlu rawat inap bisa segera dirujuk ke RS tersebut.

Pengadaan obat-obatan juga langsung diadakan di Arab Saudi dengan menempatkan pengumandah kesehatan di lokasi haji. Bahkan, Panja juga telah mengusulkan adanya fasilitas kesehatan mobile, sehingga dapat memperluas akses layanan kesehatan. Posko kesehatan juga segera ditambah sesuai peningkatan kuota haji Indonesia.

Pada bagian lain, rapat Panja juga menginventarisir temuan soal layanan kesehatan selama penyelenggaran haji 2015. Jemaah haji kelompok usia 51-60 tahun ternyata persentasenya jadi yang tertinggi, yaitu 34 persen. Jemaah dengan risiko tertinggi mencapai 60,90 persen atau 95.210 orang. Penyakit risiko tinggi yang diderita jemaah paling banyak berupa hipertensi dan diabetes mellitus.

sumber: www.dpr.go.id

Read More

Badiklat Kejaksaan Gelar Diskusi Mencari Format Kejaksaan Dalam ASN

Badan Diklat (Badiklat) Kejaksaan RI menggelar diskusi bulanan dengan para Jaksa yang tergabung dalam Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) bertempat di Aula Wira gedung Badiklat, Ragunan Jakarta Selatan, Jumat (5/2/2016).

Diskusi tersebut membahas mencari format Kejaksaan dalam Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai pembicara Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, R Narendra Jatna.

“Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), Kejaksaan tidak disebutkan secara eksplisit sebagai lembaga yang diperkecualikan dan pada saat yang bersamaan juga tidak pernah diatur secara spesifik bahwa Undang-Undang ASN berlaku terhadap lembaga penegak hukum termasuk di dalamnya lembaga Kejaksaan, maka perlu langkah strategis dengan cara membuat terobosan dengan menyatakan bahwa Kejaksaan tidak termasuk dalam ASN dengan membuat payung hukum sendiri, misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau bahkan mengajukan Rancangan Undang-Undang Kejaksaan yang secara tegas menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang berdiri sendiri yang tidak tunduk pada ASN seperti halnya Kepolisian”, kata Narendra.

“Namun demikian dalam hal Kejaksaan harus menjadi pihak yang harus tunduk pada ASN, maka Kejaksaan harus berjuang untuk diperkecualikan dalam RPP ASN yang sampai dengan saat ini belum ditandatangani oleh Presiden,” sambung Narendra.

Narendra juga menyebutkan sehubungan dengan kekhususan karakteristik kelembagaan dari Lembaga Kejaksaan yang belum terakomodasi dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka, untuk menghindari permasalahan yang serius terkait dengan kelembagaa, kewenangan dan untuk menghindari kegaduhan internal birokrasi Kejaksaan serta kegaduhan di masyarakat atas implementasi Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN, maka lembaga Kejaksaan seyogyanya dimasukkan sebagai lembaga yang diperkecualikan dalam ASN.

sumber: www.kejaksaan.go.id

Read More

Kemlu Ajak Partisipasi Pengusaha Indonesia Pada Misi Ekonomi ke Afrika Sub-Sahara

Sebagai salah satu pasar non-tradisional Indonesia, Afrika Sub-Sahara menjanjikan peluang besar bagi berbagai produk dan jasa unggulan Indonesia. Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri, Drs. Lasro Simbolon, MA, menyebutkan, “Dengan sejumlah potensinya, Afrika telah menjadi daya tarik bagi kalangan bisnis dunia. Jumlah penduduk Afrika Sub-Sahara mencapai hampir 1 milyar dengan ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil serta tren peningkatan daya beli masyarakat menengah lebih dari 300 juta dan terus tumbuh sekitar 3,2% per tahun, merupakan peluang yang harus digarap secara serius oleh pelaku usaha Indonesia.” Hal ini disampaikan pada acara Forum Bisnis “Penguatan Sinergi Pelaksanaan Misi Ekonomi RI ke Afrika Sub-Sahara”, yang diselenggarakan Direktorat Afrika, Kementerian Luar Negeri (4/2)

Direktur Afrika memaparkan program diplomasi ekonomi Kemlu RI ke Afrika periode tahun 2016, untuk disinergikan dengan seluruh stakeholders. Dijelaskan bahwa nilai perdagangan Indonesia dengan Afrika Sub-Sahara mencapai USD 9,1 milyar pada tahun 2014, dengan tren kenaikan sebesar 17,8% pada periode 2010-2014. Sementara itu, produk ekspor unggulan Indonesia antara lain CPO dan turunannya, produk makanan, bahan kimia, tekstil dan produk tekstil, obat-obatan, kendaraan bermotor dan suku cadangnya, furnitur dan kerajinan, alat mesin pertanian serta produk industri strategis.

Sementara itu, Indonesia mengimpor migas, kapas, tembakau, kulit hewan dan beberapa mineral/produk tambang. Dalam hal investasi, saat ini terdapat sekitar 25 perusahaan Indonesia yang telah beroperasi di Afrika Sub-Sahara, antara lain PT. Indofood, PT. Sinar Antjol dan Buzi Hydrocarbons. Meskipun demikian, nilai perdagangan dan investasi tersebut masih belum mencerminkan peluang dan potensi Afrika yang sesungguhnya. Untuk itu, melalui forum ini, Direktorat Afrika mengajak pelaku usaha Indonesia untuk berpartisipasi pada forum bisnis bilateral dan pameran-pameran dagang internasional di Afrika Sub-Sahara.

Forum bisnis menghadirkan sebagai pembicara Direktur Pemberdayaan Usaha, BKPM RI; Pejabat Senior Ditjen PEN, Kemendag RI; serta Ketua Komite Tetap Afrika, KADIN RI. Acara dihadiri oleh 50 pelaku usaha dari berbagai sektor, seperti consumer goods, produk plastik, alat mesin pertanian, energi, furnitur dan wakil perbankan. Turut hadir pula sejumlah perwakilan dari Kementerian/instansi terkait dan Kantor Konsul Kehormatan Afrika Sub-Sahara di Indonesia.

Sejumlah pengusaha yang hadir antara lain CV. KHS (mesin pertanian), PT. Naga Semut (plastik) dan PT. Tiga Pilar Sejahtera (makanan) telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi pada Indonesian Solo Exhibition di Lagos, pameran Africa’s Big Seven di Afrika Selatan dan pameran dagang internasional lainnya di kawasan. Selain itu, sejumlah pengusaha yang telah memiliki pengalaman berkiprah di Afrika seperti PT. Buzi Hydrocarbons (energi) dan Perum Peruri juga ikut membagi pandangan dan pengalamannya dalam memperkuat bisnis di Afrika Sub-Sahara.

Kegiatan telah berlangsung dengan baik dan mendapat apresiasi dan respon positif baik dari peserta maupun narasumber. Para peserta memandang perlu diselenggarakan forum bisnis serupa yang mencakup sektor-sektor yang lebih luas serta melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan

sumber: www.kemlu.go.id 

Read More

Blok Masela, Tunggu Keputusan Dari Presiden

AMBON – Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said saat lakukan kunjungan kerja ke Ambon, Kamis (4/2) menegaskan, keputusan mengenai lokasi pembangunan fasilitas pengelolaan gas produksi Blok Masela di tengah laut (offshore) atau di darat (onshore) sepenuhnya saat ini berada di tangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pilihan yang terbaik adalah yang dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

“Semua argument, semua justifikasi pertimbangan-pertimbangan, baik yang berpandangan untuk berproduksi baik di darat maupun di laut sudah sama-sama mengungkapkan pandangannya secara terbuka, secara sangat transparan kepada Bapak Presiden melalui sidang kabinet terbatas dan sekarang tentu Presiden sedang mempertimbangkan banyak hal terutama hal yang lebih luas terutama hal yang kaitannya dengan kemanfaatan bagi masyarakat Maluku,” ujar Sudirman Said saat konferensi pers usai rapat koordinasi terkait Program Indonesia Terang di Ambon, Kamis (4/2). 

Selanjutnya Sudirman menyampaikan, “Presiden selalu berpesan yang paling penting bagi proyek Masela adalah karena ini adalah amanat undang-undang dasar bagaimana proyek ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat”.

Sudirman juga berpesan kepada seluruh masyarakat Maluku agar tenang dan dapat menciptakan iklim yang kondusif sehingga tidak membuat investor ragu untuk menanamkan investasinya karena iklim yang kurang kondusif untuk berinvestasi.”Saya menghimbau kepada masyarakat, proyek ini toh masih perlu waktu untuk persiapan, 8 hingga 9 tahun kedepan baru dapat direalisasikan 3 tahun lagi baru ada keputusan final mengenai investasinya, karena itu lebih baik kita menciptakan suasana yang kondusif supaya investor itu nyaman berada disini, karena untuk apa kita rebut-ribut kalau kalau akhirnya investor tidak jadi bekerja disini,”

 sumber: www.esdm.go.id

Read More

Ketua MPR Zulkifli Hasan: Tata Niaga Komoditas Pertanian Harus Diperbaiki

Puluhan petani bawang merah pada 2 Februari 2016 menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan di ruang kerjanya, Lantai 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.  Wakil petani bawang merah, Umar Jahidin, mengatakan rombongan petani bawang merah yang datang bersama dirinya itu berasal dari Probolinggo, Nganjuk, Brebes, Bima, Sumbawa Besar, Medan, Palu, dan Makassar.
Dikatakan kepada Zulkifli bahwa kehadiran mereka ke gedung wakil rakyat itu untuk mengadukan nasibnya sebagai petani bawang merah yang belum beranjak membaik meski ada larangan impor bawang merah. Disebut konsumsi bawang merah nasional mencapai 1,6 juta ton, di mana produksi bawang merah dalam negeri memasok 65%. Meski ada larangan impor namun mereka merasakan kehidupan mereka belum membaik. “Setelah panen harga tetap ambruk,” ujar Umar.
Tak hanya itu masalah yang dihadapi oleh para petani bawang merah. Umar mengharap kepada Ketua MPR agar mendesak bank-bank mau membantu petani dalam memberi pinjaman dan jaminan terhadap hasil panen mereka, seperti adanya Resi Gudang.
Menghadapi keluh kesah demikian, Zulkifli Hasan juga merasakan keheranan. Diakui saat ini harga-harga komoditas pertanian dan peternakan sangat tinggi namun tingginya harga tersebut tidak berdampak pada kemakmuran petani sebagai produsen. Tingginya harga komoditas tersebut bukan ditentukan oleh petani namun oleh perantara, calo, atau tengkulak. Banyaknya perantara itulah yang menyebabkan harganya menjadi melambung. Banyaknya perantara itu tidak membuat petani merasakan keuntungan.
Zulkifli mengharap agar pemerintah hadir dalam soal tata niaga pertanian dan peternakan. Dirinya merasakan sepertinya pemerintah tak hadir dalam soal tata niaga dalam sektor ini. Tata niaga yang buruk itulah yang membuat harga daging di Indonesia lebih mahal daripada harga daging di Malaysia.
Ditekankan oleh Zulkifli Hasan agar pemerintah memotong rantai-rantai perdagangan yang terlalu panjang sehingga menguntungkan petani. Dengan pendeknya rantai perdagangan maka petani bisa menikmati hasil produksinya.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan menegaskan agar kita harus kerja yang benar, jangan akal-akalan, kalau tidak kerja yang benar semuanya akan impor. Dikatakan kembali agar pemerintah menjembatani hubungan antara petani dan konsumen. Dirinya pun juga siap membantu petani dalam soal pinjaman bank.

sumber: www.mpr.go.id

Read More

Wapres, Penanggulangan Kemiskinan Harus Disertai Dengan Langkah Kongkrit

---

Jakarta (Pinmas) – Program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan harus disertai dengan langkah kongkrit.  Demikian disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin sidang pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Rapat Kantor Wakil Presiden RI, Kamis (04/02).
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Bapenas, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moelek, dan pimpinan Lembaga Negara lainnya dan Sekretaris Eksekutif TNP2 Bambang Widianto.
Dikatakan Jusuf Kalla melalui siaran persnya, dalam menyusun langkah kongkrit percepatan penanggulangan kemiskinan, harus dapat meningkatkan efektivitas anggaran Kementerian/lembaga dalam mengatasi ketimpangan kesejahterahan antara daerah melalui intervensi ke daerah yang paling membutuhkan.
Selanjutnya, ujar JK,  pemerintah dapat bekerja lebih keras dalam memperbaiki basis data sebagai manfaat program perlindungan sosial, yang akan disiapkan oleh Kementerian Sosial bersama-sama dengan sekretaris TNP2K yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Sosial.
Selanjutnya, program strategis  dari segi peningkatan penggunaan formula untuk alokasi dana desa dalam perbaikan tata kelola penyaluran dan pemanfaatan dana desa serta memperjelas peran perangkat desa dan pendamping desa melalui Surat Keputusan Berasama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi sebagai penyederhana relaksasi aturan dana desa yang merupakan bagian dari APBDes.
Langkah penting lainnya menurut JK, memperkuat persiapan peluasan progran keluarga harapan dengan memastikan keluarga peserta PKH dalam memahami kondisionalitas serta memastikan ketersedian fasilitas pendidikan, keagamaan, kesehatan di wilayah perluasan.
“Data terpadu harus valid agar masyarakat dapat mengakses data tersebut tanpa banyak kartu dengan satu sistem yang berintegritas dalam pemanfaatannya,” jelas Jusuf Kalla.
Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto menjelaskan, bahwa sesungguhnya program penanggulanngan kemiskinan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah telah memberi dampak bagi peningkatan kesejahterahaan masyarakat miskin.
“Kondisi tersebut harus diatasi segera dan diperlukan upaya sinergis dari berbagai Kementerian/Lembaga serta daerah untuk mengatasi masalah ini,” terang Bambang

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Indonesia Reiterated its Commitment for Palestine in SOM CEAPAD

​

Indonesian Ministry of Foreign Affairs Director General for Information and Public Diplomacy, Ambassador Esti Andayani reiterated Indonesia's commitment in supporting Palestine's effort to become an independent state during the Senior Official Meeting (SOM) of "Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) held in Japan (3/1). Ambassador Esti also presented the book on Indonesia’s contribution to Palestine to the Palestinian Minister of Finance.

Japan, together with Palestine, co-chaired the SOM CEAPAD, represented respectively by the Japanese Special Envoy for the Middle East and the Minister of Finance of Palestine. The meeting was attended by representatives from 8 countries and International Financial Institutions, such as the Islamic Development Bank & World Bank. Representatives from the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) also attended.

Indonesia hosted CEAPAD 2 back in 2014 when it was officiated by President of Indonesia and the Prime Minister of Palestine. CEAPAD 2 had outlined commitments from South East Asia countries in areas identified by the Palestinian Ministry of Development.

The 2014 CEAPAD 2 was attended by 22 countries and International Financial Institutions. In order to support the development of the Palestinian business sector, Indonesia in collaboration with the Islamic Development Bank (IDB) held the CEAPAD Business Forum and Trade Expo on the sidelines of CEAPAD 2. No less than 40 Palestinian enterprises took part in this business forum.

Since CEAPAD 2, Indonesia has conducted 9 capacity building programs for 71 Palestinian participants. In total, since 2008, 137 programs have been conducted for 1.364 Palestinians in the field of good governance, agriculture, sports, diplomatic training, tourism and antiquities, archive management and religion.

In 2016, Indonesia will conduct 6 capacity building programs in cooperation with JICA and Indonesia NGOs.

In this year’s SOM CEAPAD, participants discussed achievements since CEAPAD 2. Japan has provided training for about 700 Palestinians after CEAPAD 2 in Indonesia in 2014, including about 130 Palestinians with East Asian Partners (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Korea).

Participants shared the notion that private sectors have a significant role in supporting development of the Palestinian economy. Calls for South East Asia’s private sector to cooperate with their Palestinian counterparts were demonstrated by Indonesia's initiative in 2014.

The participants underlined the need to focus on developing the resilience of the Palestinian people, through increased involvement in youth employment and entrepreneurship, local economic development, participation of women, renewable energy and natural resource development. The participants encouraged people to people partnership through understanding and mutual network building.

According to the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) the number of Palestinian refugees totaled 5.6 million (2014). With a US$ 744 million fund (2015), UNRWA has funded education, health, relief & social services, infrastructure & camp improvement, support departments.

It is agreed that participating countries will continue discussing management issues of CEAPAD. The management issues include: co-chairing mechanism & framework for monitoring & evaluation of commitment made in SOM CEAPAD.

sumber: www.kemlu.go.id 

Read More