Presiden: Daripada Hanya Terus Menyalahkan, Ikutlah Berbuat

Kamis, 19 Desember 2013 Image Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didamping Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati Boediono, serta para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II menghadiri puncak peringatan Hari Ibu di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (18/12). Dalam sambutannya, Presiden SBY mengatakan, kehadirannya pada Hari Ibu kali ini adalah yang kesepuluh kalinya sebagai Presiden dan Ibu Ani sebagai Ibu Negara. Ia berdoa, semoga pada tahun depan, presiden baru Indonesia akan menghadiri acara peringatan Hari Ibu. “Saya yakini beliau juga akan terus memajukan kehidupan kaum perempuan Indonesia,” ujar SBY. Kepala Negara menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kaum perempuan, utamanya semua organisasi perempuan, atas semua jerih payah dan upayanya untuk memajukan martabat, harkat dan kemuliaan kaum perempuan, seperti dorongan kepada Koperasi & UMKM perempuan dan kepedulian kepada para tenaga kerja perempuan di luar negeri. “Jasa, karya dan pengabdian Ibu-Ibu tidak selalu diketahui oleh masyarakat, tetapi percayalah, Tuhan, Allah, mencatatnya secara abadi,” tutur Presiden SBY. Tidak Instan Pada kesempatan itu, Presiden SBY mengatakan, membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, Indonesia yang lebih aman dan damai, yang lebih adil dan demokratis, dan yang lebih sejahtera, bukanlah kegiatan sekali jadi. Melainkan proses berkelanjutan dan upaya berjangka panjang. Pengalaman bangsa dan negara lain, lanjut Presiden, tidak ada yang bersifat instan untuk memajukan kehidupan sebuah bangsa. “Diperlukan ratusan tahun untuk mewujudkan cita-citanya,” kata SBY. Ia juga menyebutkan, banyak contoh bangsa yang mengalami masa jatuh bangun, serta pasang surut, termasuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Presiden menyerukan kepada segenap komponen bangsa untuk arif dan cerdas menyikapi pembangunan yang sedang dilaksanakan. “Daripada hanya terus menyalahkan, apalagi mengganggu apa yang dilaksanakan oleh pemerintah dan negara, ikutlah berbuat,” ajak Presiden SBY sembari menegaskan, sekecil apapun karya dan sumbangan yang dilakukan pasti ada gunanya bagi bangsa Indonesia. Usai menyampaikan sambutannya, Presiden SBY menandatangani sampul Perangko Prisma peringatan ke-85 Hari Ibu. Presiden SBY didampingi Menteri PP dan Perlindungan Anak Linda Amalia Gumelar, Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Direktur Utama PT. Pos Indonesia Budi Setiawan. Tampak hadir dalam acara peringatan Hari Ibu itu antara lain, Menkeu Chatib Basri, Mendikbud Muhammad Nuh, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menkes Nafsiah Mboi, Menlu Marty Natalegawa, Kapolri Jenderal Sutarman, dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. (Oct/ES) Sumber

Read More

Warga Kristiani Kementerian PU Adakan Perayaan Natal

Rabu , 18 Des 2013

Warga Kristiani Unit Korpri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengadakan Perayaan Natal yang diselenggarakan pada Selasa (17/12) di Jakarta. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak yang mewakili Menteri PU serta para eselon I Kementerian PU. Perayaan Natal tahun ini mengangkat tema, Melalui Kedatangan Sang Raja Damai, Warga Kristiani Kementerian PU Meningkatkan Etos Kerja Dalam Membangun Infrastruktur PU. Dalam sambutan Menteri PU yang dibacakan Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak menyambut baik tema perayaan natal tersebut. “Hal ini menunjukkan kepedulian dan kesadaran Kementerian PU khususnya umat Kristiani dalam menghadapi tantangan infrastruktur PU di masa depan yang membutuhkan tidak saja kuantitas dan kualitas SDM tetapi juga etos kerja,”ungkapnya. Menteri PU mengutarakan, aspek SDM dan etos kerja penting dalam upaya bangsa Indonesia mengejar ketertinggalan dalam bidang PU dan penataan ruang dari negara-negara tetangga terutama dalam hal pelayanan infrastruktur dasar. “Pelayanan infrastruktur ke-PU-an yang berkualitas dan bermanfaat sangat diperlukan Indonesia dalam membangun negara untuk mendukung tujuan bersama menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,”ungkapnya. Dalam suasana gembira Natal yang diwarnai oleh keluhuran budaya Nusantara, Menteri PU juga mendorong semangat kedatangan Kristus sekali lagi mendorong seluruh umat Kristiani di Kementerian PU sebagai agen pembawa damai dalam melaksanakan tugasnya. Kebaktian dan Perayaan Natal Unit Korpri Kementerian PU juga diisi hiburan dari penyanyi Mike Mohede, Tetty Manurung serta lagu-lagu yang dinyanyikan para eselon I Kementerian PU. (rnd) Sumber

Read More

Kementerian PU Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

Rabu , 18 Des 2013

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meraih Peringkat Utama Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang didampingi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar kepada Menteri PU Djoko Kirmanto (18/12). Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-85, kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah yang telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan. Presiden SBY dalam sambutannya menjelaskan, pergerakan kaum perempuan dalam kehidupan bangsa sangat relevan dan perlu dipertahankan. Presiden menggunakan kesempatan ini untuk mengapresiasi jerih payah dan upaya kaum perempuan dalam memajukan harkat, martabat,kemuliaan kaum perempuan, dan bersama pemerintah melakukan pembangunan berkelanjutan. "Hal ini membuktikan bahwa perempuan apabila diberi peluang dan kesempatan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara juga mampu menjadi motor penggerak dan perubahan," terang SBY. Penghargaan ini adalah yang ke enam kalinya diterima oleh Kementerian PU, sebelumnya di tahun 2008 mendapatkan Peringkat Pratama Nomor 3, 2009 dan 2010 mendapatkan Peringkat Madya Nomor 2, dari 2011 sampai dengan 2013 mendapatkan Peringkat Utama selama tiga kali berturut-turut. (nrm) sumber

Read More

Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama atas penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M yang telah berjalan aman dan baik

Jakarta (Pinmas)

Hal ini disampaikan oleh Sayyed Fuad Zakaria selaku pimpinan Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan, dalam pembahasan kesimpulan hasil rapat kerja, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).

Hadir dalam kesempatan raker ini Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah, Menteri Agama Suryadharma Ali, Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bekti, Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimnyu, para pejabat eselon II  Ditjen PHU, Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Zubaidi, serta para pejabat di lingkungan Kemenkes dan Kemenhub.

Rapat Kerja kali ini mengagendakan pembahasan mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1434H/2013M. Mengawali paparannya, Menag menyampaikan bahwa akibat pemotongan 20%, kuota haji Indonesia menjadi 168.800 dengan capaian keterserapan mencapai 99,59% (168.110 jamaah).

“Sisa kuota sebanyak 690 orang  merupakan jamaah batal berangkat pada masa pemberangkatan yang disebabkan antara lain:  meninggal dunia, menunda keberangkatan karena suami/istri wafat, sakit, dinas, dan alasan lainnya,” terang Menag.

Terkait transportasi penerbangan,  Menag menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M terjadi kenaikan On Time Performance (OTP), baik maskapai Garuda Indonesia (94,1%) maupaun Saudi Airlines (91.2%). Sebelumnya,  OTP Garuda Indonesia adalah 93,6%, sedang Saudi Airlines 91,0%.

Meski terjadi kenaikan, Menag menegaskan bahwa untuk kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2014 adalah meningkatkan pengawasan OTP, pelayanan di embarkasi/ debarkasi,  efisiensi biaya penerbangan dan regulasi untuk pesawat berbadan lebar untuk mengurangi KLOTER dan Jumlah Hari di Arab Saudi.

Hal lain yang dibahas dalam kesempatan raker ini adalah menyangkut perbaikan  substansi  pembinaan jamaah dan penyuluhan petugas haji, pelayanan pemondokan di Makkah, katering, upgrade transportasi di Arab Saudi, pelayanan kesehatan, serta pelayanan di Armina. Menurut  Menag, secara umum semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan.

Menag juga mengakui bahwa pada penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M, masih terjadi  kasus kriminalitas berupa pencurian di Makkah yang berkedok petugas haji, dilakukan dengan pendekatan kedaerahan, bahkan pemerasan yang dilakukan oleh joki dan kasus pembiusan. “Kejadian kehilangan, pencurian, kriminalitas,  dan kejahatan tersebut dapat diatasi sehingga menurun dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Menag.

Beberapa upaya, lanjut Menag, yang telah dilakukan untuk meningkatkan keamanan jamaah antara lain: meminta penggantian kehilangan uang/barang  di hotel/pemondokan; membentuk Sektor Khusus pada Daker Makkah di lokasi Masjidil Haram; menambah jumlah petugas haji di sektor khusus yang awalnya 21 personil menjadi  41 personil, serta ditambah lagi dengan petugas dari Daker Madinah; membentuk sistem informasi pengendalian petugas dan jamaah haji melalui  SMS–BLAST dan BRAVO, serta membentuk pelayanan perbankan dengan penyimpanan uang melalui kartu debit.

Komisi VIII DPR RI pun memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M ini. Bahkan, tidak sedikit dari anggota Komisi VIII yang menyampaikan apresiasinya secara langsung dalam kesempatan rapat kerja ini.

Berikut ini beberapa kutipan apresiasi yang disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI atas suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M:

“Saya sangat menghargai dan memberikan apresaisi yang sungguh-sungguh bahwa Menag dan Dirjen PHU telah sungguh-sungguh menerima saran-saran kami dalam rapat bersama, baik sebelum maupun selama pelaksanaan haji di Arab Saudi.” (Busyro)

“Saya mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M karena progresifitasnya cukup positif.” (Inggrid Kansil)

“Secara garis besar, terus terang pelaksanaan ibadah haji ini saya secara pribadi menilai sudah cukup bagus.” (Abdul Aziz Suseno)

“Kita salut bahwa apa yang sudah dikerjakan Kementerian Agama sudah menghasilkan WTP. Bahkan kalau bisa, WTP nya itu Wajar Tanpa Pemeriksaan.” (Adang)

“Saya mengapreisasi atas apa yang sudah dilakukan oleh Kemenag, Kemenkes dan Kemenhub atas kinerja yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya kira ini adalah upaya yang sangat serius dan patut diapresiasi oleh masyarakat atas kinerja yang dilakukan oleh Menag dan seluruh jajarannya.” (Ace Hasan)

“Saya sampaikan apresiasi yang sebaik-baiknya. Penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mungkin pendorongnya karena pengurangan jamaah 20% sehingga semua jamaah hampir puas. Sehingga terpikir untuk tidak ditambah lagi. Tapi antrian menjadi bertambah panjang.” (Asep Mausul)

“Dari tahun ke tahun selalu ada perbaikan, meski masih ada hal yang perlu disempurnakan.” (Gondo)

“Saya memberikan apresiasi atas segala kerja keras yang sudah dilakukan sehingga penyelenggaraan haji tahun ini jauh lebih baik dari sebelumnya.” (Lidya)

“Peningkatan pelayanan sebagaimana dijanjikan oleh Pak Dirjen alhamdulillah sudah terlaksana. Hanya, masalah keamanan perlu ditingkatkan lagi sehingga masalah kriminalitas bisa diminimalisir.” (Khumaidi)

“Secara objektif pelaksanaan ibadah haji tahun ini cukup baik dibandingkan tahun lalu. Tidak hanya komisi VIII sebagai tim pengawas, hasil dari dialog saya dengan beberapa jamaah dan KBIH, umumnya mereka  mengatakan pelaksanan ibadah haji tahun ini sukses, aman, tertib, sejuk dan damai. Jadi jujur saja, bahwa sukses ibadah haji ini juga sukses kita bersama, sukses Kemenag, Kemenkes, Kemenhub, semua stakeholder, dan sukses Komisi VIII.” (Azrul Azwar)

Meski memberikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M, komisi VIII DPR RI tetap mengharapkan Pemerintah RI terus berupaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada masa yang akan datang sehingga terwujud penyelenggaraan ibadah haji yang berkeadilan, professional, akuntable, bermartabat, serta mengedepankan kepentingan jamaah. (mkd/mkd)

Sumber : Kemenag

Read More

Cegah Penyalahgunaan Narkoba dan Korupsi

 18 Desember 2013 Dilihat: 2

JAKARTA – Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)meriah. Menteri PANRB Azwar Abubakar tak beranjak dari tempat duduknya, menyaksikan sosialisasi yang dilakukan oleh Brigjen Pol. Victor Pudjiadi yang sangat atraktif.

Cara itu rupanya dipilih untuk menghindari kejenuhan peserta, mulai dari jajaran Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), DWP Kementerian PANRB, DWP  ANRI, DWP BKN, DWP LAN, serta DWP BPKP. Gaya pesulap kadang ditampilkan Viktor, yang juga membawa ‘Michael Jackson’ Indonesia dan Putri Indonesia 2013 perwakilan DKI Jakarta Kartika Berliana Tjakradidjaja.

Pemaparan yang mirip dengan gaya ‘tukang obat’ yang keliling kampung-kampung dengan menghadirkan atraksi-atraksi menarik untuk mengundang massa, baru kemudian menawarkan dagangannya menjadi daya tarik tersendiri. Bedanya, yang dilakukan Victor adalah kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tak terbayang kalau dia menyampaikannya dengan cara konvensional, melalui pidato, atau pemaparan seperti seminar-seminar. Rasanya peserta yang kebanyakan kaum hawa ini tak akan betah.

Namun tidak demikian halnya sosialisais yang berlangsung di Kementerian PANRB, Selasa (17/12). Menteri Azwar Abubakar pun tetap duduk di bangkunya, meski semalaman kurang tidur, sehabis mengikuti rapat panitia kerja RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Komisi II DPR. “Rasa capek saya hilang dengan mengikuti sosialisasi ini,” ucapnya ketika didaulat untuk memberikan sambutan usai Victor menyampaikan paparan.

Bahkan, Azwar mengapresiasi cara-cara yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melaksanakan sosialisasi ini. Sebab, pencegahan lebih baik dan harus dilakukan ketimbang sepuluh tahun mendatang menjadi korban penyalahgunaan  narkoba. Kepada para peserta sosialisasi, Menteri berpesan agar para ibu memebrikan makanan dari rejeki yang halal  kepada anak-anaknya dan kepada anak yatim. “Ini merupakan cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus memberantas korupsi,” ujarnya.

Sebelumnya, Penasehat I DWP Kementerian PANRB Meutia Azwar Abubakar menyatakan, DWP harus siap dan mampu berperan aktif menuju pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, ibu-ibu harus mempunyai wawasan luas untuk membina anak-anak untuk menjadi generasi yang berkualitas. “Sebagai pendamping suami yang baik, sesibuk apapun seorang ibu harus punya waktu berkomunikasi dengan anak-anak. Kalau punya masalah agar dipecahkan bersama-sama,” ujarnya.

Salah satu Ketua SIKIB, Ratna Joko Suyanto yang juga menghadiri acara sosialisasi tersebut menambahkan, sosialisasi kali ini merupakan rangkaian kegiatan SIKIB dan DWP yang telah melakukan hal serupa, bersama dengan BNN.

BNN pun tidak sendiri, tetapi juga menggandeng Putri Indonesia tahun 2013 perwakilan DKI Jakarta Kartika Berliana Tjakradidjaja sebagai duta anti narkoba. “Sosialisasi ini tepat sasaran, karena bagaimanapun letak permasalahan dimulai dari keluarga,” ujar gadis yang aktif mulai bulan Februari 2013. Dia mengaku telah berkeliling ke 33 provinsi untuk menjadi agent of change. (bby/HUMAS MENPANRB)

sumber 

Read More

KPK Sita Dokumen PT Pantai Aan dari Geledah di Rumah Bambang Soeharto

 

 ilustrasi: penggeledahan KPK

Jakarta - KPK melakukan penggeledahan di rumah politisi Hanura, Bambang W Soeharto terkait penyidikan kasus suap terhadap Kajari Praya nonaktif, Subri. Dalam penggeledahan itu, tim KPK mengamankan sejumlah dokumen yang sebagian adalah dokumen terkait PT Pantai Aan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rabu (18/12/2013), penggeledahan dilakukan di rumah Bambang di Jl Intan 8, Cilandak, Jakarta Selatan semalam. Penggeledahan berlangsung hingga pukul 23.00 WIB.

Dalam penggeledahan itu penyidik KPK mengamankan satu koper dokumen. Sebagian merupakan dokumen terkait PT Pantai Aan.

PT Pantai Aan sendiri disebut-sebut merupakan perusahan milik Bambang yang berada di Lombok Barat yang bergerak di bidang wisata pantai. Lusita Ani Razak, tersangka dalam kasus suap ini diduga adalah petinggi di perusahaan itu.

Namun, saat dikonfirmasi soal penggeledahan ini, pihak KPK belum bisa memberikan keterangan. Jubir KPK Johan Budi juga belum bisa dikonfirmasi.


sumber

Read More

Menteri PU Resmikan Pembangunan Tiga Waduk di Jatim

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto melakukan ground breaking pembangunan Waduk Bendo, Waduk Tukul dan Waduk Srengseng, Selasa (17/12) di Ponorogo, Jawa Timur. Pelaksanaan ground breaking didampingi oleh Dirjen Sumber Daya Air Moch. Hasan dan Bupati Ponorogo Amin. Turut hadir Bupati Bojonegoro, Kepala BBWS Bengawan Solo dan Kepala Pusat Komunikasi Publik Danis H Sumadilaga.

Kedatangan Menteri PU beserta rombongan disambut meriah oleh pemerintah daerah dan warga Ponorogo. Dalam sambutannya, Menteri PU menghimbau bahwa pembangunan waduk harus efisien, memperhatikan revitalisasi jaringan dan pengendalian terhadap banjir.

"Pembangunan waduk merupakan upaya untuk turut mendukung keberlanjutan agar anak cucu bisa hidup. Sebetulnya ada tiga masalah air berlebih saat musim hujan sehingga menimbulkan banjir, kekurangan saat musim kemarau dan kualitas air yang kotor. Sehingga perlu diterapkan Water Management untuk memperbaiki siklus hidrologi," ujar Djoko Kirmanto.

Siklus ekologi diperlukan agar air tertahan lebih lama di bumi. Dalam arti, air hujan yang turun dapat tertahan dan meresap ke tanah, tidak langsung mengalir ke laut. Sehingga air dapat dimanfaatkan lebih lama.

Lebih lanjut dikatakannya, pembangunan waduk merupakan upaya struktural dalam penangaanan banjir. Sedangkan upaya non struktural yakni penanaman pohon. "Jaga siklus hidrologi. Mari menanam pohon. Jangan menebang pohon dan jaga kebersihan sungai," ajak Menteri PU.

Menteri PU menambahkan, dalam pembangunan ketiga waduk tersebut terlaksana atas kerjasama tiga pemerintah daerah. Yakni Pemkab Ponorogo, Pemkab Pacitan dan Pemkab Bojonegoro. Kerjasama tersebut perlu dijadikan contoh suatu kerjasama dalam pembangunan infrastruktur agar pembangunan dapat terlaksanan sesuai dengan rencana.

Dari rencana program pembangunan tujuh waduk, lima waduk sudah terlaksana dan dua waduk akan dilaksanakan awal tahun 2014. (Ind)

sumber

Read More

Sejumlah RUU Prioritas tahun 2014 Diminta Dikaji Ulang

Anggota Komisi III DPR Nurdiman Munir meminta RUU Tentang Perubahan atas UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara RI ditunda untuk Masa yang akan datang. Pasalnya, beban kerja Komisi III DPR terlalu berat untuk menuntaskan RUU tersebut pada tahun 2014 mendatang. 

 

"Sekarang kita juga sedang membahas RUU KUHAP kalau membahas RUU tambahan lagi maka beban kerja akan terlalu berat," ujarnya saat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa, (17/12).

 

Menurutnya, RUU KUHAP itu membicarakan tugas dan kewenangan penegak hukum. karena itu kita meminta RUU Kepolisian negara didrop dari Prolegnas 2014 mendatang. 

 

Sementara Anggota DPR dari Partai Golkar Kamaruddin Sjam meminta Pimpinan DPR untuk mengembalikan draft Rancangan UU jaring pengaman sistem keuangan kepada pemerintah. "Kami menolak untuk membahas draft ini sebelum dicabutnya UU lama," ujarnya. 

 

Hal senada disampaikan oleh Anggota DPR dari Partai Reni Marlinawati dari Fraksi PPP, Dia menolak RUU Kawasan Pariwisata Khusus menjadi Prolegnas 2014. "Kawasan Pariwisata khusus tidak pernah dibahas secara utuh di Komisi dan banyak teman-teman yang keberatan serta tidak merasa adanya pengambilan keputusan terkait RUU itu," terangnya. (si)/foto:odjie/parle/iw.

Read More

Wapres Minta Daerah Kembangkan Pariwisata Bahari

Wapres Minta Daerah Kembangkan Pariwisata Bahari

 

      

Wisatawan berenang dan bermain 'banana boat' di pantai Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Sabtu (14/5/2011). Pulau ini kian dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari. Pada hari libur, pulau yang memiliki lebar sekitar 200 meter dan panjang hanya 5 kilometer, ini ramai dikunjungi wisatawan. | KOMPAS IMAGES/FIKRIA 

PALU, KOMPAS.com - Wakil Presiden Boediono meminta agar pemerintah daerah terus mengembangkan pariwisata bahari untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Nusantara 2013 di Palu, Sabtu (14/12/2013), Boediono menyebutkan wisata bahari itu antara lain "Sail Indonesia" yang terdiri dari Sail Bunaken, Sail Wakatobi atau Sail Raja Ampat, dan kegiatan sejenisnya.

"Sail-sail itu diharapkan terus dilanjutkan dan promosinya digencarkan oleh pemerintah daerah," katanya di hadapan ribuan tamu undangan dan masyarakat yang hadir. Wapres berharap berbagai kegiatan pariwisata bahari itu dapat menumbuhkan sektor ekonomi kreatif di pesisir pantai hingga akhirnya meningkatkan derajat kehidupan nelayan.

Selain itu, Wapres juga meminta konsep "blue economy" (ekonomi biru) dapat dijabarkan lebih lanjut dengan tujuan mendorong industri kecil inovatif, pariwisata, serta industri rumah tangga yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah. "Blue economy" diharapkan mampu memperkuat pengelolaan potensi kelautan secara produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. BARRY KUSUMA Pantai Dreamland di Bali.

 

Kehadiran Wapres Boediono didampingi Ny Herawati Boediono dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Palu adalah untuk memperingati puncak Hari Nusantara 2013. Boediono dan rombongan juga menyempatkan menyaksikan parade kapal perang, atraksi terjun payung, serta aneka kesenian daerah. Kegiatan Hari Nusantara 2013 sudah diramaikan sejak 10 Desember 2013 dengan menampilkan berbagai kegiatan olahraga dan seni antara lain lomba renang lintas Teluk Palu, lomba perahu naga, lomba layang-layang hias, seminar kelautan, dan pengibaran bendera Merah Putih Raksasa. Ribuan warga Kota Palu dan sekitarnya juga memadati sekitar Pantai Talise guna menyaksikan acara puncak Hari Nusantara 2013. 

Sumber: KOMPAS.COM Tanggal 15 Desember 2013 Hal.1

Read More

Pegawai Absen Salat Berjamaah Tuntut Keadilan

Senin, 16 Desember 2013

Sebanyak 19 orang tenaga honor Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Riau dipecat karena tidak ikut salat subuh berjamaah. Pemecatan itu dilakukan karena para honorer disebut melanggar Peraturan Bupati Rokan Hulu yang mewajibkan seluruh pegawai yang bertugas diinstansi pemerintahan Rokan Hulu wajib Shalat berjamaah setiap hari dan wajib salat subuh berjamaah pada hari jumat, di Masjid Islamic Center, Pasir Pangaraian, Kompleks Perkantoran Pemkab Rokan Hulu.

Seorang honorer yang dipecat berinisial AD, 23 tahun, mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak adil. Pasalnya tidak semua tenaga honorer yang kedapatan tidak ikut salat berjamaah dipecat. Ia menuding ada unsur kesengajaan dari oknum pegawai pemerintah untuk memecat mereka. "Jika ada yang punya hubungan dengan pejabat, tidak akan dipecat," katanya.

AD meminta keadilan Bupati Rokan Hulu, Achmad, jika memang ada peraturan yang jelas, mestinya ada surat peringatan dulu sebelum dipecat.

Pegawai honorer lainnya, JR, 23 tahun, mengatakan bahwa saat inpeksi dari bupati, masjid sepi. Banyak pegawai dan tenaga honorer tak ikut salat subuh berjamaah. JR mengatakan, dirinya memang tidak ikut salat berjamaah karena sakit. Namun dia lupa meminta izin kepada pimpinannya. "Saya dipecat dengan tidak hormat," katanya kepada Tempo, Ahad, 15 Desember 2013.

JR mengaku sudah bekerja sebagai honorer di Pemkab Rokan Hulu selama 5 tahun. Selama itu ia hanya menerima gaji 1 juta setiap bulan. JR mengatakan, dirinya menerima surat pemecatan pada 6 Desember 2013. Dalam surat pemecatan itu, ia disebutkan melanggar Perbup yang mewajibkan salat berjamaah bagi seluruh PNS dan tenaga honorer. "Saya tidak pernah menerima surat pemecatan, tiba-tiba saja dipecat," kata dia.

JR menyesalkan keputusan sepihak, padahal kata dia, untuk bisa ikut salat subuh berjamaah selama ini ia mesti menginap di kantor, sebab kalau pulang kerumah tidak akan sempat ikut solat berjamaah.

Kepala Bidang Humas Pemkab Rokan Hulu Aulia Efendi membantah tuduhan pemecatan honorer karena tidak ikut salat berjamaah. Aulia mengaku memang saat sidak tersebut ditemukan para honorer tersebut tidak salat jamaah, namun sanksi pemecatan tersebut lebih kepada pelanggaran tindakan disiplin pegawai yang sudah dilakukan para honorer tersebut.

Aulia mengatakan, para honorer itu sebelumnya sudah menandatangani kesepakatan disiplin diatas matrai, tapi mereka melanggarnya. Namun ia tidak menyebut apa saja perjanjian tindakan disiplin yang dilanggar itu. "itu tidak benar, pemecatan tidak karena salat berjamaah, tapi lebih kepada sanksi disiplin yang sudah dilanggar," kata Aulia, saat dihubungi Tempo.

Pemecatan tersebut merupakan buntut dari hasil sidak mendadak Bupati Rokan Hulu Achmad yang menemukan para honorer tidak ikut salat subuh berjamaah 8 November 2013 lalu. Pemkab Rokan Hulu mengeluarkan kebijakan seluruh PNS dan pegawai honorer wajib salat berjamaah. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) No 18 Tahun 2011.

Adapun isi petikan itu yakni Perbub yang tertera pada Pasal 2 (1) yang berbunyi Bagi pegawai muslim diwajibkan untuk salat zuhur dan salat ashar berjamaah di Masjid Agung komplek Islamic Centre. Perbup itu diteken Bupati Rokan Hulu, Achmad pada 28 April 2011. Sejak itu seluruh jajaran satuan kerja di Pemkab Rohul wajib melaksanakan kebijakan tersebut.

Sumber :www.tempo.co

Read More