Setahun Pemerintahan Jokowi-JK: Investasi dan Paket Kebijakan Ekonomi, Kuatkan Ekonomi Nasional

Jakarta, (Pinmas) —- Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu memperbaiki kinerja pelayanan publik melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa sektor. Dengan sistem PTSP ini beberapa perizinan dipangkas waktu pengurusannya sehingga lebih efisien dan efektif.
Sektor Pertanian misalnya, jika sebelumnya 20 perizinan membutuhkan 751 hari pengurusan, kini dipangkas menjadi 12 izin dengan waktu hanya 182 hari pengurusan. Kemudian sektor perindustrian, dari yang 19 izin butuh 672 hari menjadi 11 perizinan 152 hari. Begitu pula di sektor pariwisata yang sebelumnya 17 izin 661 hari, dipangkas menjadi 11 izin dengan hanya 188 hari pengurusan.
Sektor kelistrikan, dari yang sebelumnya ada 49 izin dengan waktu 923 hari, dipangkas menjadi 25 izin dengan hanya membutuhkan waktu 256 hari pengurusannya.
Upaya penguatan fondasi perekonomian nasional juga menunjukkan hasil. Terbitnya paket-paket kebijakan ekonomi perlahan namun pasti mampu memperkokoh kondisi ekonomi Indonesia saat ii.
Paket kebijakan pertama misalnya, mampu mengembangkan ekonomi makro lebih kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, serta melindungi masyarakat berpendapatan rendah disamping mampu menggerakkan ekonomi pedesaan. Kemudian paket kebijakan ekonomi kedua. Paket ini oleh sebagian besar kalangan bahkan dianggap lebih aplikasi dan menyentuh langsung ke masyarakat. Ambil contoh keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, serta penurunan pajak deposito. Pada paket kebijakan ekonomi ketiga, lebih nyata lagi karena pemerintah langsung mengeksekusi beberapa hal seperti penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), peringanan tarif listrik industri, serta perluasan Kredit Usaha Rayat (KUR).
Sementara Paket Kebijakan Ekonomi keempat ada tiga hal pokok yang menjadi fokus pemerintah, yaitu perbaikan sistem pengupahan, tindak lanjut Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk ekspor serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). “Paket keempat adalah keinginan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar dunia usaha dan investor diberikan kemudahan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta beberapa waktu lalu
Semakin nyata karena dengan gelontoran paket-paket kebijakan ekonomi ini, nilai tukar Rupiah terus mengalami penguatan terhadap Dolar Amerika.
Di sektor tenaga kerja,  setahun masa pemerintahan Jokowi – JK terjadi peningkatan dari sisi penyerapan. Tengok pada semester pertama tahun 2014, ada 611 ribu tenaga kerja terserap di beberapa lapangan pekerjaan, naik 12,31% pada periode yang sama tahun 2015 menjadi 685 ribu. Begitu pula investasi yang juga mengalami kenaikan 16,56% dari semester I 2014 sebesar 22,8 triliun, menjadi Rp259,7 triliun pada periode yang sama tahun 2015.
Realisasi investasi di luar pulau Jawa pun naik 25% jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. “Semua ini untuk memberi sinyal positif kepada masyarakat dan investor bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Sekretaris Kabinet Pramono.

Sumber : www.kemenag.go.id

Read More

Investor Swasta Dominasi Pemesanan ORI012

Jakarta, 20/10/20158 Kemenkeu - Pemerintah telah berhasil menjual obligasi negara ritel seri ORI012 hingga Rp27,439 triliun. Dilihat dari latar belakang profesinya, investor ORI012 didominasi oleh kalangan  swasta.

Dalam konferensi pers pada Senin (19/10) kemarin, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Loto Srinaita Ginting menyampaikan profil pemesan ORI012 tersebut. Berdasarkan kelompok profesinya, pegawai swasta mendominasi pemesanan ORI012, yaitu mencapai 25,25 persen, diikuti kalangan wiraswasta dengan pemesanan mencapai 21,36 persen.

Ibu rumah tangga menjadi kelompok dengan pemesanan terbesar ketiga, mencapai 11,30 persen. Di posisi keempat, pegawai otoritas/lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan pemesanan mencapai 8,37 persen. Sementara, Pegawai Negeri Sipil menjadi pemesan terbanyak kelima, sebesar 7,85 persen.

Kalangan profesional dan pensiunan masing-masing menjadi pemesan terbanyak keenam dan ketujuh, dengan jumlah pemesanan masing-masing 5,12 persen dan 2,46 persen. Disusul kemudian oleh kalangan pelajar/mahasiswa, dengan pemesanan 1,09 persen; dan TNI/Polri dalam persentase yang sama. Terakhir, pekerja seni mencatatkan pemesanan sebesar 1,09 persen. Terakhir, kelompok profesi lainnya mencatatkan total pemesanan sebesar 16,08 persen.

Sementara itu, berdasarkan kelompok umurnya, pemesanan ORI012 didominasi oleh pemesan dengan usia di atas 40 tahun. Pemesanan oleh kelompok umur tersebut mencapai 71,45 persen, atau sebanyak 25.396 pemesanan, dengan volume sebesar Rp21,65 triliun.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Lapas adalah Lembaga Pendidikan dan Pembangunan

Badung – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga pendidikan dan pembangunan. Lembaga yang dapat mendidik narapidana menjadi manusia yang baik budi pekertinya dan mengubah narapidana menjadi manusia pembangunan, yaitu manusia yang dapat bermanfaat ketika kembali di tengah masyarakat. “Maka kualitas para aparatur pemasyarakatan harus lebih baik daripada para narapidana itu sendiri,” kata Menkumham, Senin (19/10/2015) malam.

Aparatur pemasyarakatan dihadapkan dengan berbagai kerawanan dengan adanya kondisi over capacity di dalam Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). “Kita sering mendengar, bahkan menerima laporan adanya kasus-kasus tercela yang dilakukan oleh oknum-oknum di UPT (Unit Pelaksana Teknis) pemasyarakatan, baik karena perbuatan penanggungjawabnya maupun akibat kelalaian,” ucap Yasonna saat membuka secara resmi semiloka dengan tema ‘Grasi Sebagai Mekanisme Penanggulangan Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Seluruh Indonesia’.

Perlu dipahami oleh segenap aparatur pemasyarakatan bahwa identitas dan citra institusi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada umumnya, maupun citra pemasyarakatan khususnya, akan dinilai masyarakat melalui berbagai komponen. “Masyarakat dapat menilai melalui sikap, mental, disiplin, tanggung jawab, pengabdian, dan kemampuan teknis para aparatur pemasyarakatan,” ujar Menkumham di Bali Dynasty Resort Hotel, Bali.

Oleh karena itu, Menkumham mengamanahkan kepada segenap pimpinan dan jajaran pemasyarakatan untuk membenahi keadaan-keadaan yang memprihatinkan, serta mengurangi kejadian-kejadian yang tercela melalui metode pemecahan permasalahan yang manusiawi. “Pembinaan manusia pengemban tugas organisasi itu sendiri dengan tetap meningkatkan pengawasan dan penindakan yang tegas,” terang Yasonna.

Mengenai over capacity yang terjadi di Lapas dan Rutan, Menkumham menjelaskan bahwa peningkatan angka tahanan dan narapidana terjadi setiap tahun, meskipun jumlah UPT dan kapasitasnya ditambah. “Data per tanggal 30 September 2015, prosentase isi hunian menembus angka 146%, ini karena jumlah penghuni Lapas dan Rutan mencapai 173.172 orang, berbanding kapasitas 477 UPT yang hanya mampu menampung 118.950 orang penghuni,” kata Yasonna.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bali, I Nyoman Putra Surya Atmaja, dalam laporannya mengatakan bahwa jumlah peserta semiloka berjumlah 235 orang, meliputi Kanwil Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. “Penyelenggaraan semiloka ini sebagai perwujudan dari hasil rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat tentang permasalahan over kapasitas di Lapas dan Rutan. Masalah over kapasitas harus dicari solusinya tidak hanya secara internal, tetapi juga eksternal,” katanya.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dari tanggal 19 s.d. 21 Oktober 2015. Hadir dalam pembukaan kegiatan ini, pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemenkumham, serta pejabat dari Badan Narkotika Nasional sebagai salah satu narasumber.

Sumber: www.kemenkumham.go.id

Read More

Tahun Depan, Pemerintah Tingkatkan Alokasi Dana Desa Jadi Rp46,9 Triliun

Jakarta, 25/09/2015 Kemenkeu - Pada tahun 2016, pemerintah dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan meningkatkan anggaran Dana Desa menjadi Rp46,9 triliun, atau 6,4 persen dari Transfer ke Daerah.

Seperti diketahui, pada tahun anggaran 2015 ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Desa sebesar Rp20,76 triliun atau 3,23 persen dari Transfer ke Daerah.

Selanjutnya, pada tahun 2017 Dana Desa direncanakan mencapai 10 persen dari Transfer ke Daerah. “Dan pada saat itu, rata-rata per desa bisa mendapatkan Dana Desa sekitar Rp1 miliar,” jelas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Buleleng, Bali pada Jumat (25/9).

Namun demikian, agar setiap desa dapat memperoleh Dana Desa rata-rata Rp1 miliar, menurut Menkeu, perlu dilakukan pengendalian penambahan jumlah desa. Hal ini mengingat, telah terjadi penambahan jumlah desa, di mana dalam kurun waktu setengah tahun terakhir, telah terjadi penambahan hingga 661 desa.

“Saat ini jumlah desa telah bertambah 661 desa, yaitu 74.093 desa pada posisi akhir tahun 2014 menjadi 74.754 desa pada tengah tahun 2015,” tambahnya.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Marwan Optimis Dana Desa Pulihkan Perekonomian Nasional

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar optimis dana desa berperan strategis dalam pemulihan kondisi perekonominan nasional, dimulai dari perekonomian desa. 

"Dana desa yang sudah diterima desa langsung digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur desa seperti jalan desa, irigasi, jalan usaha tani, sanitasi, embung, dan lainnya, hal ini besar sekali dampaknya terhadap pemulihan ekonomi desa yang tadinya ikut terkena imbas melambatnya perekonomian nasional," ujar Marwan, di Jakarta, Jumat (25/9).

Menurutnya, dampak positif dari proyek-proyek infrastruktur desa tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat desa. Perekonomian desa langsung pulih dan bergerak cepat, karena berbagai aktifitas usaha ekonomi muncul dan berkembang.

"Selain menyerap langsung banyak warga desa yang bekerja di proyek-proyek infrastruktur desa, juga muncul berbagai kegiatan usaha ekonomi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proyek-proyek desa, seperti usaha material, usaha kuliner, usaha pakaian, jasa transportasi, dan usaha lainnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan proyek dan para pekerjanya" papar Marwan.

Menteri asal PKB ini tidak terlalu merisaukan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu yang melaporkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 570 ribu orang pada bulan Maret 2015 menjadi 17,94 juta orang dari sebelumnya 17,37 juta orang pada bulan September 2014. Laporan ini mengisyaratkan terjadinya penurunan ekonomi di perdesaan yang berakibat meningkatnya kemiskinan.

"Data tersebut bulan Maret sebelum transfer dana desa dari Pusat ke daerah, jadi saya optimis saat ini kondisinya pasti berbeda karena dana desa sudah diterima desa dan digunakan untuk membangun infrastruktur desa yang menyerap banyak tenaga kerja, menciptakan banyak peluang usaha, menggerakkan aktifitas ekonomi, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat desa, ini artinya dana desa berdampak langsung terhadap pemulihan perekonomian desa" terang Marwan.

Untuk itu Marwan menyarankan BPS segera melakukan survey atau sensus lanjutan untuk mengetahui kondisi perekonomian desa pasca turunnya dana desa dan penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur desa. Ia yakin kondisinya akan berbeda dengan hasil survey atau sensus terakhir yang telah dipublikasikan.

"Saya yakin pasti dampaknya sangat positif, namun kita butuh data riil untuk mengetahui berapa persen perubahan positif yang ditimbulkan dana desa dalam perkembangan perekonomian desa, jadi ini akan menjadi masukan untuk evaluasi dan peningkatan kinerja dalam penggunaan dana desa dalam konteks pembangunan desa" imbuh Marwan.

Tokoh asal Pati ini optimis pemulihan perekonomian di desa akan berimbas positif terhadap pemulihan ekonomi daerah, dan selanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, saat ini keterkaitan dan saling mempengaruhi diantara pelaku, sektor dan wilayah ekonomi sudah demikian cepatnya. Jika pemulihan ekonomi desa berlangsung cepat dan berkelanjutan, maka langsung memicu pemulihan ekonomi daerah, yang selanjutnya mendorong pula proses pemulihan ekonomi nasional.

"Desa membangun Indonesia, inilah cita-cita yang terus kita doronguntuk benar-benar terwujud secara nyata" tandas Marwan.

Sumber: www.kemendesa.go.id

Read More

Khutbah Idul Adha 1436H; Tujuan Berkurban Adalah Ketaqwaan

---

Jakarta (Pinmas) – Kaum muslimin harus mencermati kembali pesan al-Qur’an, bahwa tujuan berkurban adalah ketaqwaan. Ketaqwaan adalah tujuan utama manusia melakukan kurban. Ketika daging dan darah hewan kurban diangkat ketingkat yang lebih tinggi, yakni ketaqwaan itu sendiri, maka terjadi proses pemuliaan niat, penataan ulang dan penjernihan tujuang manusia beragama dalam hubungannya dengan lingkungan dan kemanusiaan semesta. Demikian disampaikan Amin Abddullah Guru Besar UIN Yogyakarta dalam khutbah Idul Adhanya di Masjid Istiqlal Jakarta, Kamis (24/9).
Amin melihat, ada 3 nilai fundamental yang terkandung dalam berkurban, yakni; disiplin, etos dan dedikasi. Tiga hal di atas mampu menjadi alternatif solusi bagi berbagai permasalahan bangsa dan negara kita, seperti mutu pendidikan yang masih rendah, prestasi olah raga yang memprihatinkan, tawuran antar pelajar, antar RT, antar desa. Termasuk juga konflik agama, korupsi, narkoba, pembabatan dan pembakaran hutan dan lain sebagainya.
Menurutnya, semua itu terjadi sebagai dampak dari rendahnya disiplin nasional, lunaknya etos kerja, lemahnya dedikasi dan komitmen para pemimpin, lemahnya disiplin pribadi, kendornya disiplin masyarakat dan lunaknya disiplin berbangsa dan bernegara.
“Mari, kita ikuti jejak pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Mari kita gelorakan dan kobarkan semangat berkurban, dengan tiga nilai yang melekat tersebut di atas, di dalam setiap derap langkah kehidupan kita untuk meraih cita-cita besar berbangsa dan bernegara. Kita tegakkan disiplin nasional, perkuat etos kerja dan etos keilmuan, selalu mengedepankan dedikasi untuk mengejar ketertinggalan bangsa kita, untuk mengukir peradaban dan masyarakat baru di era ini” ajak Amin.
Lebih dari 25 ribu Umat Islam dari Jakarta dan sekitarnya Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Hadir dalam Shalat Id tersebut, MenPAN RB Yuddy Crisnandi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Sekjen Kemenag Nur Syam, Dirjen Bimas Islam Machasin, Duta Besar Negara Sahabat. Bertindak sebagai H Hasanuddin Sinaga dan Khatib Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Amin Abdullah dengan tema khutbah: Berkorban untuk Kemajuan Bangsa dan Peradaban”
Usai Shalat idul Adha, MenPAN RB dan Mentan, menyerahkan Sapi Kurban atas nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla kepada Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI) Mubarok. Sementara itu, hwan kurban Menteri Agama yang saat ini berada di Tanah Suci selaku Amirul Hajj diserahkan Sekjen Nur Syam, didampingi Dirjen Bimas Islam Machasin, Sesditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin dan Karo Umum-Pgs Kapinmas Syafrizal.

Sumber : www.kemenag.go.id

Read More

Menag Lantik Rektor IAIN Surakarta

Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin  secara resmi melantik Dr Mudhofir sebagai rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Seremonial pelantikan berlangsung di gedung Kementerian Agama Jalan M.H Thamrin Nomor 6, Jakarta, Selasa (1/9).
Mengawali sambutannya Menag LHS mengucapkan “selamat bekerja” kepada Mudhofir. Kepadanya, Menag berharap  bisa membawa laju perkembangan yang dicapai semakin meningkat, sejalan dengan visi IAIN Surakarta  yaitu Terwujudnya perguruan tinggi yang unggul dan mandiri, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban islam, serta pembinaan akhlak karimah.
Menag menggarisbawahi, agar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang menjadi trade-mark setiap perguruan tinggi agama, khususnya PTAI harus dimaknai dalam konteks pengintegrasian iman, ilmu dan amal. Bahkan, lanjut Menag, PTAIN harus mampu melahirkan lulusan yang unggul, berakhlakul karimah, memiliki kemandirian dan daya saing yang unggul.
Khusus kepada IAIN Surakarta, Menag mengharapkan agar terus melakukan transformasi dan pencerahan nilai-nilai islam bagi masyarakat luas serta meningkatkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola lembaganya.
“Secara kelembagaan maupun dari aspek SDM, IAIN Surakarta khususnya harus selalu meningkatkan kompetensi dan keunggulannya diberbagai bidang yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Menag.
Menag juga berharap agar rektor bisa menjaga keseimbangan antara pengembangan aspek teknis administratif dan aspek akademis dalam mengelola pendidikan pendidikan tinggi keagamaan negeri. Rektor perguruan tinggi bukan hanya sekedar pejabat administratif dan birorasi, melainkan seorang leader dan manajer pendidikan tinggi yang harus memahami dan memiliki jiwa akademis.
“IAIN diseluruh Indonesia harus dikelola sesuai dengan standar tata kelola lembaga pendidikan yang mempedomani regulasi dan aturan keuangan negara,” tandas Menag.
 Pada saat yang sama, tandas Menag, dari aspek akademis IAIN diharapkan bisa menjabarkan blue print pengembangan PTAIN di lingkungan Kementerian Agama, sedangkan dari sisi lembaga pemerintah penyelenggara pendidikan tinggi, IAIN diharapkan tidak hanya sekedar mengembangkan program studi, tetapi sekaligus mengawali kualitas lulusan pada semua strata pendidikan.
Melihat dari alumni, Menag berharap IAIN bisa melahirkan kader-kader umat yang akan memajukan dakwah, pendidikan dan kehidupan sosial ekonomi umat islam seiring dengan tuntutan zaman. Karena, PTAIN tentu belum dipandang berhasil menjalankan misinya di tengah masyarakat, kalau hanya menghasilkan sarjana yang mendapat pengakuan akademis, tapi tidak mendapat pengakuan dari masyarakat.
“seorang sarjana akan mendapat pengakuan masyarakat jika menghasilkan amal jariayah dan presetasi yang bermanfaat di tengah umat dan bangsanya,” kata Menag.
Menurut Menag, salah satu persoalan aktual saat ini adalah upaya meningkatan kualitas PTAI dan membuka akses yang luas bagi lulusan sekolah dan madrasah untuk mengenyam pendidikan tinggi sesuai bakat dan potensinya dengan biaya yang terjangkau.
“Sejalan dengan hal itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama terus berupaya memberikan dukungan, pembinaan, serta meningkatkan mutu pendidikan Islam di tanah air pada semua jenjang,” ucap Menag.
Menutup sambutannya, Menag mengingatkan kepada seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Agama, agar melakukan peran nyata dalam menyukseskan reformasi birokrasi dengan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan menjauhi perilkau koruptif yang dapat merugikan negara atau secara moril merusak nama baik lembaga di mata masyarakat.
Tampak hadir dalam acara tersebut Sekjen Nur Syam, Dirjen Pendis Kamaruddin Amin, Kabalitbang dan Diklat Abdurrahman Mas’ud, Dirjen Bimas Islam, Machasin, Dirjen Bimas Hindu I Ketut Widnya dan sejumlah pejabat eselon II pusat.

Sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Pembekalan Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Tiongkok 2015

Menpora Imam Nahrawi hari Selasa (01/9) malam membuka Pembekalan Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Tiongkok 2015 (Pre-Departure Training) di Rinjani Ballroom Hotel Best Western Hariston Bandengan Utara, Penjaringan, Jakarta.(foto:egan/kemenpora.go.id)

Jakarta: Menpora Imam Nahrawi didampingi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Yuni Poerwanti, Staf Khusus Bidang Kepemudaan Zainul Munasikin, Asdep Peningkatan Sumber Daya Pemuda Imam Gunawan hari Selasa (01/9) malam membuka Pembekalan Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Tiongkok 2015 (Pre-Departure Training) di Rinjani Ballroom Hotel Best Western Hariston Bandengan Utara, Penjaringan, Jakarta. Pemukulan Gong oleh Menpora menjadi tanda dibuka secara resmi Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Tiongkok 2015. 

Menpora menganggap kegiatan seperti ini merupakan sebuah kebanggaan kita bersama. "Kalian semua terpilih menjadi 100 orang terbaik anak negeri untuk mewakili Indonesia ke Pertukaran Pemuda di Tiongkok, waktu yang diberikan cukup panjang pasti banyak hal yang didapat," ujarnya. Menpora berharap semua kisah-kisah yang didapat jangan sampai dilupakan karena penting bagi kita semua bukan karena sejarah Indonesia-Tiongkok yang telah mendarah daging sebelum kita merdeka tetapi tradisi, budaya yang harus diselami lebih dalam.

"Kalian yang akan menjdi juru bicara negeri ini selami Tiongkok sedalam mungkin karena disana akan ada banyak mutiara-mutiara terpendam terutama dalam hal kewirausahaan, soliditas, bertahan hidup serta prestasi olahraga Tiongkok yang telah level dunia dan juga penghormatan kepada kebangkitan kaum muda disana betul-betul terjadi dan dilakukan secara terbuka," tambahnya.

Menpora sangat berharap kepada para peserta agar dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya sepulang dari Tiongkok. "Saya ingin dari 100 peserta ini nantinya minimal separuhnya menjadi saudagar besar, olahragawan berprestasi dunia, menjadi tokoh pemuda andalan Indonesia yang akan menjadi juru bicara Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lain sebagainya," harapnya. 

Sebagian besar masyarakat di Tiongkok menganggap nilai-nilai hanya merupakan kesepakatan belaka karena disana memegang kuat tradisi dan culture. "Berilah mereka informasi yang sebanding tentang kelebihan dan keistimewaan Indonesia termasuk kekayaan tradisi, budaya, bahasa, cuaca, seni sampaikan dengan utuh, sampaikan juga Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau, bahasa, musik, kekayaan laut dan sebagainya meskipun berbeda-beda tetapi tetap NKRI," kata Menpora. Imam Nahrawi menekankan tentang kepercayaan diri, keberanian menjadi jubir disana terpenting harus bisa mempunyai jaringan, kenalan dan network, pesannya.

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Yuni Poerwanti melaporkan bahwa Pertukaran Pemuda Indonesia-Tiongkok diawali dengan MoU bidang kepemudaan pada tanggal 22 Desember 2008 yang bertujuan meningkatkan persahabatan dan saling pengertian dan merupakan ajang peningkatan hubungan strategis, promosi budaya dan potensi ekonomi dan pembentukan jejaring kuat antar pemuda kedua negara. 

"Tahun 2015 ini sebagai pendamping ofisial Asdep Peninkatan Sumber Daya Pemuda, Asdep Kemitraan, Staf Khusus Kepemudaan, Kabid, dan beberapa staf kemenpora serta diikuti delegasi dari mahasiswa, PNS, Guru, Dosen, perwakilan OKP, Dokter dan Wirausahawan Muda yang berusia dari 16 hingga 30 tahun," kata Yuni.

"Tanggal 1 hingga 3 September Pre Departure Training (PDT), Tanggal 3 hingga 12 September kegiatan di Tiongkok. Re-entry peserta pada tanggal 12 sampai 14 September. Dan akan berkunjung ke Beijing, Yuan, Wushu, Guangzhou dan beberapa aktivitas pemuda dan wisata, dialog kepemudaan, penampilan seni budaya serta mengikuti kuliah umum dr Profesor dari Tiongkok," tambahnya.

Sumber: www.kemenpora.go.id

Read More

DJP dan Pemprov DKI Luncurkan Gerai Layanan Terpadu di Pasar Tanah Abang

Jakarta, 02/09/2015 Kemenkeu - Direktur Jenderal Pajak Sigit Priyadi Pramudito bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama meresmikan Gerai Layanan Terpadu di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, pada Selasa (01/09). Gerai ini merupakan hasil kerjasama antara DJP (melalui KPP Pratama Tanah Abang Dua) dan Pemprov DKI Jakarta. Gerai layanan ini akan beroperasi setiap hari kerja mulai pukul 10 – 15 WIB.

Layanan yang diberikan kepada wajib pajak, khususnya pedagang pasar Tanah Abang, termasuk Pelayanan Pajak Pusat yang meliputi pendaftaran NPWP serta konsultasi dan sosialisasi pajak pusat oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Selain itu, ada juga pelayanan dan konsultasi pembuatan SIUP dan SKDP Domisili Perusahaan di wilayah Tanah Abang oleh Satlak PTSP Tanah Abang. Layanan ini memudahkan para pedagang di pasar Tanah Abang sehingga tidak perlu meninggalkan tempat usahanya untuk datang ke KPP mengurus hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain pembukaan Gerai Layanan Terpadu, DJP juga mengadakan sosialisasi peraturan perpajakan bagi UMKM. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, pajak penghasilan bagi UMKM yang memperoleh penghasilan bruto (omzet) kurang dari Rp4,8 miliar setahun atau Rp400 juta sebulan, mendapatkan kemudahan penghitungan pajak dengan tarif 1% dari penghasilan bruto. Setiap akhir bulan, para pengusaha UMKM cukup hanya menghitung jumlah omzet dan kemudian menyetorkan pajaknya sebesar 1% melalui ATM, Internet Banking, teller Bank atau kantor pos.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Mekar Satria Utama, berdasarkan data Nomor Objek Pajak (NOP), terdapat 12.970 kios di Pasar Tanah Abang, yang meliputi Blok A, Blok B, Blok C, Blok E, Blok F, Blok G, Pusat Grosir Metro Tanah Abang (PGMTA ) dan Thamrin City, yang merupakan wilayah kerja KPP Tanah Abang Dua. Dari sejumlah kios tersebut, hanya 8.799 yang terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP). Dari 8.799 WP tersebut, sampai Agustus 2015, hanya 13% atau sekitar 1.178 WP yang membayar pajak sesuai PP 46, dengan nilai sekitar Rp3,98 miliar.

Data tersebut menunjukkan bahwa di Pasar Tanah Abang terdapat sekitar 4.171 pedagang yang belum mempunyai NPWP, 7.621 pedagang yang sudah mempunyai NPWP namun belum membayar pajak, dan rata-rata omzet dari 1.178 pedagang yang membayar pajak hanya sekitar Rp42 juta per bulan untuk masing-masing pedagang. Padahal berdasarkan informasi yang beredar, perputaran uang di pasar Tanah Abang mencapai triliunan rupiah. Dari kondisi yang memprihatinkan inilah DJP memandang perlunya dilakukan sosialisasi terhadap pedagang pasar Tanah Abang serta mendirikan gerai layanan terpadu yang berlokasi di dalam pasar Tanah Abang.
Selain dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta dan Dirjen Pajak, acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang mewakili FORKOPIMDA, beserta Dirut PD Pasar Jaya, Dirut PT Prima Kelola (Blok B), Dirut PT Cakrawala (Blok A) selaku pengelola Pasar Tanah Abang yang turut memberikan dukungan atas kegiatan sosialisasi dan pembukaan gerai layanan terpadu.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Repatriasi TKI, Pemerintah Indonesia: Tak Ada Lagi Pengiriman TKI ke Suriah

​“Kepada yang dipulangkan hari ini, hendaklah tidak kembali lagi ke Suriah yang sedang dilanda perang. Masih ribuan orang yang harus kami bantu di sini. Pemerintah RI sudah menghentikan pengiriman tenaga kerja ke sini,” Didi Wahyudi, Kuasa Usaha Ad-Interim (KUAI) Kepala Perwakilan RI di Damaskus memberikan sambutan sebelum melepas kepulangan para buruh migran (28/8). 

KBRI Damaskus kembali memulangkan  sebanyak 13  (tiga belas) orang TKW ke Indonesia via Beirut-Lebanon. Para TKW yang dipulangkan tersebut telah berhasil diperjuangkan dan diselesaikan segala permasalahan dan hak-haknya.

Dengan keberangkatan sebanyak 13 orang TKW ini, berarti KBRI Damaskus sampai saat ini telah merepatriasi sebanyak 7.827 orang WNI dari Suriah sejak tahun 2011 lalu. Sementara di penampungan sementara (shelter) KBRI Damaskus sampai saat ini masih terdapat sekitar 90 (lima puluh) TKW lagi yang masih sedang diperjuangkan hak-haknya, dan masih terus berdatangan ke shelter KBRI Damaskus.

Didi Wahyudi, mengatakan bahwa misi utama KBRI Damaskus di Suriah adalah perlindungan dan repatriasi WNI. Sejak September 2011, terlebih lagi dengan kondisi keamanan di Suriah yang semakin memburuk, Pemerintah RI telah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja yang dilanjutkan dengan penghentian permanen dan melakukan repatriasi terhadap seluruh WNI di Suriah. 

Pemerintah RI telah menetapkan bahwa TKW/PLRT yang masuk setelah masa moratorium sejak September 2011 ke Suriah merupakan korban dari perdagangan orang (Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO).

Jika dibandingkan gelombang sebelumnya, jumlah repatriasi kali ini tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan Pemerintah Suriah mengharuskan setiap TKW membayar tunggakan asuransi wajib sebelum memperoleh exit permit dari Imigrasi Suriah. Pejabat Protokol Konsuler sekaligus Pejabat Penerangan Sosial Budaya, AM Sidqi mengatakan hal tersebut memerlukan penanganan yang lebih serius dan pembicaraan tingkat tinggi antara Indonesia dan Suriah.

"Kami sudah sampaikan laporan ke Jakarta. Diharapkan dalam waktu dekat ada respon positif," ujar Sidqi.

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Harry Truman Simanjuntak, 38 Tahun Mengabdi di Dunia Arkeologi

Jakarta, Kemendikbud --- Peneliti senior di bidang arkeologi pada Pusat Penelitian Arkelogi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Harry Truman Simanjuntak, hari ini, Kamis (20/8/2015) menerima penghargaan ilmu pengetahuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Penghargaan bergengsi di bidang ilmu pengetahuan LIPI Sarwono Award itu diberikan oleh Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain di Gedung LIPI, Jakarta.

Harry Truman Simanjuntak merupakan ilmuwan yang secara konsisten selama 38 tahun menekuni bidang arkeologi/prasejarah. Saat ini beliau bekerja di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Truman, demikian pria berkacamata ini akrab disapa, lahir di Pematang Siantar pada 27 Agustus 1951. Ia adalah anak ke-7 dari 11 bersaudara dari pasangan Josia Simanjuntak dan Samaria Siahaan. Truman menghabiskan masa kecil dan remaja di sebuah kampung di pinggiran Kota Siantar.

Setelah lulus SMA pada 1970, ia menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara, Medan atas arahan orangtuanya. Namun ia memutuskan untuk pindah di tahun pertamanya ke Yogyakarta karena merasa passion-nya adalah di bidang sejarah dan arkeologi. Akhirnya ketika kembali mengambil kuliah hukum di Universitas Atmajaya pada 1973, ia juga mendaftarkan diri di jurusan arkeologi Fakultas Sastra, Universitas Gajah Mada.

Truman merangkap kuliah hingga menyelesaikan sarjana muda hukum. Setelah itu ia memilih konsentrasi di bidang arkeologi hingga menyelesaikan pendidikan arkeologinya pada tahun 1979. Truman menerima banyak tawaran pekerjaan arkeologi di akhir 1970-an, seperti pemugaran Candi Borobudur serta menjadi pengajar.

Ia kemudian bekerja di Balai Arkeologi Yogyakarta atas tawaran Prof. Dr. Panji Sujono yang merupakan ahli prasejarah sekaligus Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Pada tahun 1986 ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi di Institut de Paleontologie Humaine, Paris, Perancis. Di institut ini, Truman mendapatkan gelar masternya pada tahun 1987, kemudian menyelesaikan pendidikan doktor di institut yang sama pada 1991.

Truman menikah pada 1982 dengan Rohana Yuliati dan dikaruniai dua anak bernama Ruth Simanjuntak dan Levi Simanjuntak. Atas pengabdian terhadap bangsa dan negara, Truman berturut-turut mendapat penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun pada 1997, Satyalancana Karya Satya 20 Tahun pada 2006, dan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun pada 2014.

Truman terlibat pada banyak penelitian tentang dunia prasejarah. Sejumlah hasil penelitiannya terkait penelusuran prasejarah Indonesia, seperti penelitian Hominid/Palaeolitik di Jawa, Sumatera, Kalimatan, Sumba, dan Maluku; penelitian kehidupan kala Plestosen akhir hingga Holosen awal; penelitian budaya neolitik; dan penelitian budaya Megalitik/Paleometalik di sejumlah situs di tanah air. Penelitian-penelitian tersebut menjadi sumber rujukan nasional dan internasional.

Hasil riset dan petualangan arkeologinya ke seluruh penjuru Indonesia telah mengungkap betapa Indonesia adalah kawasan yang sangat penting untuk mengetahui evolusi manusia dan budaya. Tidak banyak wilayah di dunia bisa menghidupi manusia sejak masa begitu tua, karena temuan-temuan Homo erectus tidak banyak di dunia ini. Hanya ada di beberapa tempat, salah satunya adalah Indonesia.

Seperti diungkapkannya sendiri dalam sambutan usai menerima penghargaan, Truman telah tertarik dengan bidang arkeologi sejak di bangku Sekolah Rakyat. “Ketika itu, ibu guru saya mengatakan “Borobudur sebuah candi yang sangat besar dan megah. Jika kalian rajin belajar, suatu saat pasti dapat mengunjungi sekaligus mengagumi keindahannya.” Kata-kata itu sederhana, tetapi telah memotivasi saya untuk tertarik pada arkeologi,” tuturnya.

Menurut Kepala LIPI, Iskandar, bagi Truman, mengungkap siapa manusia nusantara masa lalu dan misteri kehidupan mereka sangatlah menarik. Berpuluh tahun kemudian, mimpi Truman tidak pernah berhenti. Kini lebih dari 150 karya tulis telah dipublikasikan dalam bentuk artikel, monografi, prosiding, makalah, dan lain-lain.

“Beliau pun dinobatkan sebagai professor riset dengan orasi pengukuhan “Pluralisme dan Multikurturalisme dalam Prasejarah Indonesia” pada 2006 silam. Dedikasi, kontribusi, dan produktivitas publikasi ilmiahnya di berbagai jurnal internasional menjadikan Prof. Truman menjadi peneliti berkelas dunia dan dapat menjadi inspirasi bagi dunia penelitian serta sivitas peneliti untuk secara sungguh-sungguh fokus dan mengembangkan kepakarannya,” jelas Iskandar.

Bagi Truman, penghargaan yang diterimanya ini justru menjadi introspeksi sekaligus memotivasi dirinya untuk berbuat lagi bagi bangsa ini. “Penghargaan LIPI Sarwono merupakan penghargaan yang sangat terhormat, mengingat kita ketahui bersama Prof. Sarwono seorang tokoh yang memiliki visi yang besar dalam mempersatukan berbagai bidang keilmuwan di dalam satu institusi. Tentu sifat yang sudah dipraktikkan Prof. Sarwono itu menjadi acuan bagi para peneliti di masa sekarang, bahwa penelitian tidak bisa berdiri sendiri, perlu kerja sama dan berinteraksi dengan keahlian-keahlian lain,” katanya.

Sumber: www.kemdiknas.go.id

Read More

KPPN Padang Laksanakan Penilaian KPPc Kemenkeu

Jakarta, 19/08/2015 Kemenkeu - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang menerima kedatangan tim penilai Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc), dalam rangka melaksanakan penilaian untuk tahun 2015. Tim penilai ini terdiri dari Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Yudi Pramadi, Direktur Hukum dan Humas DJKN Tavianto Noegroho dan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkeu Sofandi Arifin.

Direktur Sistem Perbendaharan Ditjen Perbendaharaan R.M. Wiwieng Handayaningsih dalam sambutannya menyebutkan bahwa kegiatan penilaian KPPc ini menjadi sebuah bentuk apresiasi, dan dapat dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja serta layanan yang telah dijalankan oleh kantor pelayanan. "Penilaian KPPc Kemenkeu adalah wujud penghargaan atas kinerja yang telah dicapai KPPN Padang dan sebagai alat untuk memacu dan memotivasi pelayanan yang diberikan oleh kppn, serta alat ukur keberhasilan reformasi birokrasi dan evaluasi untuk pengambilan kebijakan," jelas Wiwieng.

Yudi Pramadi sebagai ketua tim penilai, mengingatkan pentingnya fungsi KPPN sebagai instansi yang melaksanakan pencairan APBN, penatausahaan penerimaan negara, dan penyusunan laporan keuangan, sehingga harus memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada stakeholders. "Kinerja KPPN akan selalu mendapat perhatian dari stakeholders, baik pihak swasta maupun kementerian/lembaga," tegas Yudi.

Pada presentasinya, Kepala KPPN Padang Subur Bahariyanto memaparkan visi kantor yang dipimpinnya, yaitu "KPPN Padang menjadi pengelola perbendaharan yang unggul di tingkat dunia". Ia juga menyebutkan salah satu prestasi KPPN Padang yaitu sebagai KPPN peringkat pertama atas ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara bulan Mei 2015.

Sumber: kemenkeu.go.id

Read More

Sofyan Djalil Serah Terima Jabatan ke Darmin Nasution

Jakarta - Berdasarkan Surat Keputusan Presiden tentang Penggantian Kabinet Kerja Tahun 2014. Keppres Nomor 79/P Tahun 2015 dengan ini ada pergantian kepemimpinan tertinggi Kementerian Koordinator Bidang perekonomian, yang sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah Sofyan Djalil maka digantikan oleh Mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Kegiatan serah terima jabatan tersebut dilakukan di Gedung AA Maramis II Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (12/8).

Acara serah terima jabatan dihadiri oleh beberapa menteri Kabinet Kerja diantaranya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad. Selain itu ada Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, dan Menteri ESDM Sudirman Said turut hadir. 

Usai menandatangani serah terima jabatan, Sofyan mengatakan bahwa Darmin merupakan figur “the right man in the right place” untuk mengkoordinir kerja para menteri bidang ekonomi dan mengatasi berbagai persoalan mendasar terkait fundamental ekonomi.

“Ini adalah the right man in the right place, selamat Pak Darmin”, ujar Sofyan.

Sofyan Djalil juga menyampaikan ke Darmin bahwa para staf di yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sangat kompeten dan mampu diandalkan. “Staf-staf disini berkompeten dan saya pikir mereka ini adalah staf-staf kementerian paling qualified”, tambahnya.

Pada pengumuman reshuffle atau perombakan kabinet di Istana Negara, Presiden Joko Widodo memberhentikan lima menteri. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, ‎Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, serta Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

sumber: www.ekon.go.id

Read More

Kurangi Pengangguran, Menaker Hanif Luncurkan Gerakan “Ayo Kerja”

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meluncurkan Gerakan Nasional "Ayo Kerja" untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan kerja serta mengurangi angka pengangguran di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

 “Kita harus menyamakan persepsi agar terjadi pemerataan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat mewujudkan konsep Indonesia sebagai kesatuan pasar kerja nasional yang terpadu antara pusat dan daerah," kata Menaker Hanif dalam keterangan pers Biro Pusat Humas Di Jakarta pada Senin (3/8).

Hal tersebut diungkapkan Menaker Hanif saat melakukan Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri di Desa Bendosari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Senin (3/8). Hadir juga dalam kesempatan ini Bupati Kediri  Hj. Haryati Sutrisno.

Hanif mengatakan saat ini dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan penempatan tenaga kerja dan optimalisasi mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran di Indonesia.

“Tanggung jawab perluasan kesempatan kerja ini  ada pada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang penempatan tenaga kerja, baik Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) dan Swasta,” kata Hanif.

Berdasarkan Rencana Strategis Pembangunan Ketenagakerjaan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen (tahun 2015), pemerintah menargetkan terciptanya 2 juta lowongan kerja per tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kemnaker tahun 2015-2019.

“Keberhasilan strategi penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri harus didukung oleh kebijakan pimpinan pemerintah pusat dan daerah yang efektif dan terukur sehingga terjadi percepatan penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja,” kata Hanif.

Hanif mengungkapkan, dalam menghadapi tantangan dan permasalahan ketenagakerjaan tersebut Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan melalui 5 (lima) pilar utama program perluasan dan penciptaan lapangan kerja.

5 pilar itu  meliputi (1) Perbaikan layanan dan sistem informasi ketenagakerjaan; (2) Peningkatan keterampilan dan kapasitas pekerja; (3) Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta kewirausahaan; (4) Peningkatan pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur berbasis komunitas; dan (5) Program darurat ketenagakerjaan.

"Dengan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal, kita targetkan pengangguran dapat terus menurun jumlahnya secara signifikan dan bertahap setiap tahunnya, "kata Hanif. berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sampai dengan Februari 2015 mencapai 7,45 juta jiwa atau sekitar 5,81 %.

“Kedepannya, program bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja saat ini dijalankan berdasarkan pendekatan formal dan informal,” kata Hanif

Hanif menjelaskan, pendekatan informal diimplementasikan tidak hanya dalam kewirausahaan. Namun  juga perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui padat karya, terapan teknologi tepat guna, tenaga kerja sukarela dan inkubasi bisnis.

Sementara pendekatan formal diwujudkan dalam bentuk layanan pasar kerja melalui sistem informasi pasar kerja, bursa kerja online, job fair.  "Peningkatan kemampuan tenaga kerja khusus bagi wanita, penyandang disabilitas dan lanjut usia juga kami lakukan di pendekatan formal ini,"kata Hanif.          

TKI

Sementara itu, terkait dengan penempatan tenaga kerja luar negeri (TKLN)  Menaker Hanif pun mengatakan perluasan kesempatan kerja di dalam negeri dan peningkatan jumlah TKI formal ke Timur-tengah menjadi solusi prioritas dalam mengatasi dampak moratorium penempatan TKIdomestic worker yang telah ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu.

"Pemerintah   melakukan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan kepada calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang tidak jadi bekerja ke Timur Tengah. Keluarga CTKI pun dilibatkan dalam program pemberdayaan ini," kata Hanif.

Hanif mengatakan pada tahun 2015, program pemberdayaan perluasan kesempatan kerja diberikan pada daerah asal TKI ke Timur Tengah untuk 24.000 orang melalui penciptaan wirausaha baru dan inkubasi bisnis, padat karya produktif, teknologi tepat guna, dan tenaga kerja pendamping (TKI sukses)

“Kita memberikan insentif pelatihan kewirausahaan di kantong  kantong TKI. agar nantinya mereka bisa bekerja secara mandiri. ini  dimaksudkan agar para pencari kerja sedapat mungkin tetap bekerja di dalam negeri dengan lebih layak pendapatannya,"kata Hanif

Selain itu kata Hanif, Pemerintah pun  akan menggeser calon TKI  Timur-tengah  agar dapat bekerja pengguna berbadan hukum atau formal  berdasarkan kemampuan dan kompetesi yang dimilkinya..

“Kita fokuskan  memperbanyak TKI formal yang  bekerja di Timur-tengah sebagai antisipasi dampak moratorium ini.Pelatihan di BLK harus lebih baik, dan kerjasama dengan agen TKI  juga diarahkan ke.sektor formal, “ kata Hanif.

Tak hanya, Hanif pun mendorong pengalihan tujuan dengan memberikan ijin pemindahan kawasan penempatan pada pengguna perseorangan bagi PPTKIS ke Asia-Pasifik.

"Kita juga dorong agar PPTKIS selaku perusahaan yang menempatkan TKI ke luar negeri yang selama ini bergerak di sektor rumah tangga agar bisa bergeser ke asia pasific yang relatif lebih baik kondisinya," kata Hanif.

www.naker.go.id

Read More

Kementerian ATR/BPN Luncurkan Pelayanan Pertanahan 70-70

10
AGUST
2015

Dalam rangka menyambut hari Kemerdekaan Indonesia ke-70 tahun yang mengangkat tema “Ayo Kerja”, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) meluncurkan Inovasi Pelayanan Pertanahan 70 -70. 

Peluncuran Inovasi Pelayanan Pertanahan 70 – 70 dilakukan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan, di Aula Prona Lantai VII Gedung Kementerian ATR/BPN, Senin (10/08). Hadir pada kesempatan tersebut Plt. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia, 33 Kepala Kantor Pertanahan yang berada di Ibukota Provinsi dan 38 Kantor Pertanahan yang memiliki volume pelayanan yang tinggi.

Dalam sambutannya Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa tujuan diluncurkannya Pelayanan Pertanahan 70-70 adalah untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dalam memperoleh tujuh jenis pelayanan utama pertanahan. “Angka 70 adalah durasi waktu pelayanan pertanahan yang kita berikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sesuai dengan Surat Edaran No. 13/SE/VIII/2015 tentang “Layanan Pertanahan 70 – 70”, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Seluruh Indonesia diinstruksikan untuk memilih jenis dan jangka waktu layanan sesuai dengan kondisi Kantor Pertanahan yang bersangkutan, yang meliputi:
1. Pengecekan Sertipikat dengan jangka waktu pelayanan: 7 menit, 17 menit, 70 menit atau 7 jam;
2. Penghapusan Hak Tanggungan(Roya) dengan jangka waktu pelayanan: 7 menit, 17 menit, 70 menit atau 7 jam;
3. Peningkatan Hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) keHak Milik (HM) dengan jangka waktu pelayanan: 7 jam, 17 jam atau 70 jam;
4. Peralihan Hak karena Jual Beli dengan jangka waktu pelayanan: 70 atau 90 jam;
5. Hak Tanggungan dengan jangka waktu pelayanan: 7 hari kerja;
6. Pemisahan/ Pemecahan dengan jangka waktu pelayanan: 17 atau 27 hari kerja;
7. Pendaftaran Sertipikat Pertama Kali dengan jangka waktu pelayanan:
    a. 45 atau 70 hari kerja berasal dari tanah negara;
    b. 70 atau 90 hari kerja berasal dari bekas milik adat.

Ferry memberikan pilihan kepada 71 Kepala Kantor Pertanahan yang hadir untuk memlih jenis pelayanan utama pertanahan yang disanggupinya. Ia sangat bersyukur apabila Kepala Kantor Pertanahan sanggup memberikan tujuh jenis pelayanan utama pertanahan. “Apabila hanya menyanggupi empat jenis pelayanan juga tidak apa-apa, akan tetapi jika dari tujuh jenis pelayanan Kepala Kantor Pertanahan tidak memilih satu pun maka yang bisa saya lakukan hanya dua yaitu Kepala Kantor Pertanahannya diganti atau Kantornya ditutup,” tegasnya.

Pada bagian lain sambutannya Ferry mengatakan bahwa belum lama ini ia telah menerbitkan instruksi tentang penyediaan tanah/lahan bagi peternakan. Menurutnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kementerian ATR/BPN janganlah bersifat pasif. Kementerian ini harus aktif dan agresif sehingga punya sensitivitas. “Jika melihat ada Hak Guna Usaha yang lahannya diterlantarkan dan terletak di wilayah sentra peternakan, langsung blokir saja. Kemudian, kita buat program pemberdayaan di sana dalam bentuk penyediaan rumput untuk pakan ternak,” katanya memberi contoh.

Sumber: www.bpn.go.id

Read More

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2015: Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise serta Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam acara Penyerahan Penghargaan kepada Kabupaten/Kota Layak Anak kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di sela sela Puncak Peringatan Hari Anak Nasional, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8). Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2015: Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak Tanggal 23 Juli pada setiap tahunnya, menjadi tanggal yang istimewa bagi anak-anak Indonesia, karena pada tanggal tersebut seluruh anak Indonesia merayakan Hari Anak Nasional (HAN) sebagai momen yang menguatkan posisi dan keberadaannya sebagai generasi penerus sekaligus penerima tongkat estafet kepempimpinan bangsa di masa yang akan datang. Meskipun pada tahun 2015 ini Puncak Peringatan HAN baru dilaksanakan bulan Agustus, namun hal tersebut tidak mengurangi antusiasme dan keceriaan anak-anak saat mengikuti acara Puncak Peringatan HAN 2015 yang diselenggarakan di Istana Bogor, Selasa (11/8). “Seluruh anak-anak Indonesia adalah anak kita semua, sehingga menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa untuk memastikan tidak ada diskriminasi dan kekerasan yang menimpa mereka.  Cinta kasih, keramahan, dan kepedulian kita terhadap seluruh anak harus dimulai dari kehidupan keluarga yang harmonis dan sayang terhadap anak,”ungkap Menteri PPPA, Yohana Yembise, dalam sambutannya di hadapan Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan undangan lainnya yang turut menghadiri acara puncak tersebut. Adapun tema yang diusung dalam puncak peringatan HAN kali ini, adalah: “Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak”, dengan 3 (tiga) sub tema, yakni : (1) Bangun karakter anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia; (2) Wujudkan ketahanan keluarga untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia yang sehat dan berprestasi; dan (3) Wujudkan rekonstruksi sosial dalam menciptakan lingkungan yang melindungi hak anak. Yohana berharap, tema yang diangkat tersebut dapat menjadi pengingat dan pendorong bagi segenap komponen bangsa bahwa lingkungan dan keluarga yang ramah anak sangat diperlukan dalam proses tumbuh kembang anak. Sehingga demikian, diharapkan hal tersebut bisa menggugah setiap individu, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah akan pentingnya peran, tugas, dan kewajiban masing-masing dalam memenuhi hak dan melindungi anak. “Hal yang juga tak kalah penting adalah mendorong keluarga Indonesia menjadi tempat pertama dan utama dalam pengasuhan yang berkualitas, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang komprehensif dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air,”tutur Yohana. Rangkaian kegiatan Peringatan HAN 2015 sudah dimulai sejak Februari lalu melalui berbagai acara, yakni : (1) Seminar, talkshow, pertemuan dengan pemimpin redaksi media, sosialisasi melalui media cetak dan elektronik baik di tingkat pusat maupun daerah guna membangun tekad untuk stop kejahatan seksual terhadap anak dan pentingnya mendukung proses tumbuh kembang anak, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus; (2) Fun Walk Aksi Damai sekaligus Kampanye Anak untuk menyuarakan Anti Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan pemerintah, swasta, organisasi perempuan, pemerhati anak dan elemen masyarakat lainnya; (3) Bantuan  sosial, pemberian kaca mata gratis, nonton film bersama “12 Menit” di Jakarta pada tanggal 7 Juli (sekitar 400 anak), pemberian penghargaan, pencanangan Whitelist dan Web Berani, dan berbagai kegiatan lainnya; (4) Pelaksanaan Forum Anak Nasional yang diikuti oleh 700 orang anak dari Forum Anak Daerah 34 provinsi dan Pemilihan Tunas Muda Pemimpin Indonesia 2014; dan (5) Berbagai kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan UNICEF, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), BNN, KPK, dan perguruan tinggi. Keceriaan Hari Anak Nasional Tahun 2015 pun terus berlanjut hingga pada puncaknya, di mana halaman Istana Bogor dimeriahkan dengan 10 area aktivitas anak dengan aneka kegiatan yang khas anak. Kesepuluh area itu yakni: area Berita Anak Indonesia, area Cerita Dongeng, area Selamatkan Bumiku, area Permainan Tradisional, area Wishing Tree, area Rumah Inovatif INCAKAP, area Sehat  dan Ceria, area Corat-coret, dan juga area Gerak Gembira. DITULIS OLEH ANTHONY FIRDAUS    SELASA, 11 AGUSTUS 2015 07:57  Sumber: www.kemenpppa.go.id

Read More

Puncak Peringatan Hakteknas ke-20

10 Agustus 2015, merupakan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-20. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 71 Tahun 1995, Hakteknas diperingati setiap tanggal 10 Agustus sejak 1995. Tema Hakteknas ke-20 adalah “Inovasi Iptek untuk Daya Saing Bangsa” dengan sub tema “Pangan, Energi, dan Maritim”. Puncak peringatan Hakteknas ke-20 diselenggarakan pada hari Senin 10 Agustus 2015 di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priuk. Hal tersebut menunjukkan keinginan pemerintah menggaris bawahi pentingnya kemaritiman dalam peringatan Hakteknas kali ini. Rangkaian acara puncak peringatan Hakteknas ke-20 ini diawali dengan penganugerahan 5 anugerah kepada penggiat Iptek yang berprestasi, yaitu: Labdakretya, Prayogasala, Widyapandegatama, Budhipura, dan Budhipura Kencana. Kemudian dilaksanakan pula  teleconference dengan PT Elnusa selaku pemilik kapal Eco Green Maintenance Barge dan dengan Bupati Penajam yang sedang mempersiapkan tempat untuk membangun Pusat Penelitian Kelautan bersama dengan Kemenristekdikti, Kemenko Maritim, dan BPPT. Acara dilanjutkan dengan Prosesi Budaya Larung yang  merupakan kearifan local para nelayan, dan ditutup dengan Pelepasan Kapal Riset Rigel, Baruna Jaya, dan Bawal Putih. Pada acara puncak peringatan Hakteknas ini, Menristekdikti melaporkan secara singkat mengenai perkembangan kerjasama Kemenristekdikti dengan Gubernur Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selain itu Menristekdikti juga melaporkan mengenai seluruh kegiatan yang telah dilakukan Kemenristekdikti terkait memperingati Hakteknas ke-20. Menristekdikti juga mengatakan bahwa terlepas dari karya unggulan yang dihasilkan, inovator Indonesia masih banyak menghadapi kendala dengan berbagai peraturan yang tidak memungkinkan riset dimulai setiap saat dan dilaksanakan pada tahun jamak disesuaikan dengan karakteristik penelitian. Dan hambatan terbesar kemajuan inovasi adalah kurangnya sifat entrepreneur. Oleh sebab itu Menristekdikti bersama cabinet kerja akan memperbaiki iklim inovasi yang sifatnya lintas kementerian untuk memperkuat program Technopreneur. “Dengan iklim inovasi yang lebih baik maka entrepreneur di bidang Iptek akan berkembang pesat”, ujar M. Nasir.  Sumber: www.ristek.go.id

Read More

Sinergi Pemerintah Pusat, BI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Respon Perlambatan Ekonomi

Jakarta, 12/08/2015 Kemenkeu - Melihat perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini, pemerintah segera merespon dengan melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah. Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam adalah Kalimantan, yaitu sebesar 1,5 persen pada kuartal II. Kalimantan, sebagai daerah yang aktifitas ekonominya didominasi perdagangan barang komoditas, terkena pengaruh turunnya permintaan barang komoditas dan melemahnya harga komoditas dunia, sebagai efek dari dampak pelemahan ekonomi global.

Melihat ini, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro saat pertemuan koordinasi antara BI, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah se-Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur, memamparkan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini dilakukan agar pemerintah di Kalimantan dapat menekan laju inflasi dan memperbaiki pertumbuhan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk jangka pendek, Menkeu mengimbau pemerintah daerah seluruh provinsi di Kalimantan untuk segera memanfaatkan anggaran yang masih menganggur di bank pemerintah. Anggaran tersebut, jika dijadikan aktifitas baik dalam bentuk belanja modal maupun belanja barang, akan dapat mendorong pertumbuhan di daerah.

"Kami sangat mendorong pemerintah daerah di Kalimantan untuk mengalokasikan anggaran untuk 2 hal yang kritikal untuk pertumbuhan makro, pertama alokasi anggaran untuk stimulus diperkuat seperti belanja modal dan infrastruktur yang langsung mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kedua, alokasi untuk membantu operasi pasar,” jelas Menkeu.

Untuk solusi jangka menengah panjang, melihat besarnya potensi sumber daya alam di Kalimantan, Menkeu menilai hilirisasi industri sumber daya alam penting untuk Kalimantan dalam memperbaiki pertumbuhan.

Pemerintah pusat mendukung penuh percepatan hilirisasi industri ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti kemudahan dalam penanaman modal di PTSP, dan yang terbaru kebijakan keringanan atau pembebasan pajak yang akan segera terbit pada bulan ini. "Sudah ada fasilitas yang jelas yaitu tax allowance dan tax holiday, baik untuk industri yang berbasis pertanian maupun pertambangan," ujar Menkeu.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More