usaha berhasil

Minggu, 27 September 2015

Tahun Depan, Pemerintah Tingkatkan Alokasi Dana Desa Jadi Rp46,9 Triliun



Jakarta, 25/09/2015 Kemenkeu - Pada tahun 2016, pemerintah dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan meningkatkan anggaran Dana Desa menjadi Rp46,9 triliun, atau 6,4 persen dari Transfer ke Daerah.
Seperti diketahui, pada tahun anggaran 2015 ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Desa sebesar Rp20,76 triliun atau 3,23 persen dari Transfer ke Daerah.
Selanjutnya, pada tahun 2017 Dana Desa direncanakan mencapai 10 persen dari Transfer ke Daerah. “Dan pada saat itu, rata-rata per desa bisa mendapatkan Dana Desa sekitar Rp1 miliar,” jelas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Buleleng, Bali pada Jumat (25/9).
Namun demikian, agar setiap desa dapat memperoleh Dana Desa rata-rata Rp1 miliar, menurut Menkeu, perlu dilakukan pengendalian penambahan jumlah desa. Hal ini mengingat, telah terjadi penambahan jumlah desa, di mana dalam kurun waktu setengah tahun terakhir, telah terjadi penambahan hingga 661 desa.
“Saat ini jumlah desa telah bertambah 661 desa, yaitu 74.093 desa pada posisi akhir tahun 2014 menjadi 74.754 desa pada tengah tahun 2015,” tambahnya.

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA