usaha berhasil

Kamis, 20 Agustus 2015

KPPN Padang Laksanakan Penilaian KPPc Kemenkeu


Jakarta, 19/08/2015 Kemenkeu - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang menerima kedatangan tim penilai Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc), dalam rangka melaksanakan penilaian untuk tahun 2015. Tim penilai ini terdiri dari Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Yudi Pramadi, Direktur Hukum dan Humas DJKN Tavianto Noegroho dan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkeu Sofandi Arifin.
Direktur Sistem Perbendaharan Ditjen Perbendaharaan R.M. Wiwieng Handayaningsih dalam sambutannya menyebutkan bahwa kegiatan penilaian KPPc ini menjadi sebuah bentuk apresiasi, dan dapat dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja serta layanan yang telah dijalankan oleh kantor pelayanan. "Penilaian KPPc Kemenkeu adalah wujud penghargaan atas kinerja yang telah dicapai KPPN Padang dan sebagai alat untuk memacu dan memotivasi pelayanan yang diberikan oleh kppn, serta alat ukur keberhasilan reformasi birokrasi dan evaluasi untuk pengambilan kebijakan," jelas Wiwieng.
Yudi Pramadi sebagai ketua tim penilai, mengingatkan pentingnya fungsi KPPN sebagai instansi yang melaksanakan pencairan APBN, penatausahaan penerimaan negara, dan penyusunan laporan keuangan, sehingga harus memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada stakeholders. "Kinerja KPPN akan selalu mendapat perhatian dari stakeholders, baik pihak swasta maupun kementerian/lembaga," tegas Yudi.
Pada presentasinya, Kepala KPPN Padang Subur Bahariyanto memaparkan visi kantor yang dipimpinnya, yaitu "KPPN Padang menjadi pengelola perbendaharan yang unggul di tingkat dunia". Ia juga menyebutkan salah satu prestasi KPPN Padang yaitu sebagai KPPN peringkat pertama atas ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara bulan Mei 2015.

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA