Kementeriann BUMN Tekankan Sinergi antar BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara menekankan pentingnya sinergi antar-BUMN khususnya dalam mempublikasikan kegiatan atau capaian perusahaan.

"Kami harapkan antar-BUMN bersinergi, gunakan Antara sebagai public relation karena memiliki sebaran informasi dan beritanya diambil oleh media-media lain," kata Kepala Bidang Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Mahmud Husein di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu.

Hal itu dikatakannya saat membuka "Business Gathering Perum LKBN Antara" di Hotel Golden Palace, Mataram.

Dia menjelaskan Kementerian BUMN memiliki peta jalan 2014-2019 membentuk kluster, salah satunya di bidang media seperti LKBN Antara, Perusahaan Film Negara (PFN), Balai Pustaka, dan Percetakan Negara (PPN RI).

Menurut dia, pembentukan kluster tersebut diharapkan dapat bersinergi dengan BUMN lain misalnya bank BUMN membentuk taman bacaan dengan menggandeng Balai Pustaka.

"LKBN Antara tugasnya selain Public Service Obligation, juga ditugaskan untuk menjalankan fungsi komunikasi untuk negara, juga untuk komersial sesuai tujuan pembentukan BUMN," ujarnya.

Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN Antara DJ Nachrowi mengatakan Antara memiliki biro di seluruh Indonesia dan di luar negeri sehingga memiliki keunggulan dibandingkan media-media lain dalam memproduksi berita.

Menurut dia, Antara cocok menjadi PR bagi pemerintah karena media lain sulit melakukannya karena lebih banyak menuliskan opini.

"Mereka (media lain) lebih kearah opini namun tidak dengan Antara," ujarnya.

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis LKBN Antara Hempi Prajudi dalam acara tersebut mengatakan Antara siap membantu pemerintah, BUMN, kementerian/lembaga untuk bisa dikenal dan diinformasikan kepada khalayak luas.

Menurut dia, hampir 80 persen media cetak di seluruh Indonesia mengambil berita dari Antara karena lembaganya memiliki kelebihan yaitu biro Antara terdapat di 33 provinsi.

"Antara berperan strategis sebagai public relation negara dengan memaksimalkan peran biro diseluruh Indonesia," ujarnya.

Dalam diskusi tersebut dihadiri perwakilan bank BUMN, pemerintah daerah di wilayah NTB, dan BUMD.

Selain itu juga dihadiri General Manager Komersial Perum LKBN Antara Darmadi, mantan Direktur Utama LKBN Antara Saiful Hadi, Sekretaris Perusahaan LKBN Antara Iswahyuni, dan Manajer Humas dan Kerja Sama Internasional LKBN Antara Primayanti.

sumber: www.bumn.go.id

Read More

Penutupan KUKRI, Layanan Warga Tetap Diutamakan

KBRI Seoul telah memastikan Kantor Urusan Konsuler RI (KUKRI) di Busan akan segera ditutup, penutupan direncakan akan dilakukan pada 31 Maret mendatang. Namun, warga Indonesia di Busan tidak perlu khawatir karena sebagai gantinya akan segera dibentuk beberapa distrik pelayanan bagi 40 ribuan warga Indonesia.

Menurut Dubes RI, John A Prasetio, penutupan Kantor Urusan Konsuler RI di Busan sudah mendapatkan izin Jakarta. Dengan diterapkannnya konsep SIMKIM dalam urusan keimigrasian, maka pengisian formulir imigrasi dilakukan secara online.

"Ini semata-mata tuntutan keadaan demi efisiensi, penutupan ini bersifat sementara namun dalam jangka waktu yang tidak terbatas," ujar Dubes John A Prasetio.

Untuk urusan perlindungan WNI, KBRI akan membagi wilayah Korea Selatan menjadi 13 distrik perlindungan. Nantinya, tiap distrik akan ditunjuk warga sebagai "Kepala RT" untuk selalu berkomunikasi dengan KBRI Seoul. Bahkan koordinasi juga dilakukan dengan 48 Masjid dan Musholla, 18 Gereja dan sekitar 80-an paguyuban masyarakat Indonesia.

"Selain itu, staf KBRI akan blusukan agar secara periodik, pro aktif menyambangi warga Indonesia. Jadi Insya Allah semua akan aman tekendali," imbuh Dubes.

Saat ini, terdapat 40 ribuan TKI yang bekerja di pabrik-pabrik di seantero Korea Selatan, tenaga kerja Indonesia di sana dikenal sebagai pekerja keras dan banyak mendapat apresiasi. Selain itu, ada juga 2000-an mahasiswa asal Indonesia yang sedang menuntut ilmu di berbagai institusi pendidikan di Korea Selatan. 

sumber: www.kemlu.go.id 

Read More

Presiden bertolak ke NTB hadiri HPN 2016

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2016.

Presiden Jokowi akan terbang ke NTB dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Republik Indonesia 1 dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah Jakarta, Selasa pagi.

Presiden dijadwalkan akan tiba Bandara Internasional Lombok pada sekitar pukul 09.00 WITA.

Rencananya Kepala Negara akan hadir dalam acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2016 yang digelar di Pantai Mandalika, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah.

Selain memberikan kata sambutan, Presiden akan menyerahkan Anugerah Adinegoro dan penghargaan kepada insan pers pada acara itu.

Sebelum puncak HPN digelar, panitia penyelanggara mengadakan acara antara lain Pelayaran Wartawan, operasi katarak, pameran pers dan dialog.

Usai menghadiri HPN, Joko Widodo akan langsung balik ke Jakarta dengan pesawat yang sama dan mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma.

sumber: www.kemendagri.go.id 

Read More

Kemenag Adukan Pemilik Pemondokan Ke Pengadilan Saudi Arabia

Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI) di Jeddah mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum pemilik pemondokan sehingga merugikan jamaah haji Indonesia ke Pengadilan  Saudi Arabia. Tak tanggung-tanggung, dua kasus wanprestasi yang dilakukan pemilik pemondokan tahun 2013 dan 2014 di ajukan ke pengadilan Arab Saudi untuk diproses secara hukum.

Pada musim haji 2013, Daerah Kerja (Daker) Makkah membatalkan kontrak satu pemondokan jamaah haji disebabkan pemilik rumah tidak dapat menunjukkan surat izin (tasreh) yang diminta. Pemilik rumah dituntut untuk mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan sebesar 50 persen kepada KUHI.

Langkah hukum dilakukan karena pemilik rumah bersikukuh tidak mau mengembalikan uang muka tersebut. Sidang perdana kasus wanprestasi pemondokan musim haji 2013 ini akan dimulai pada bulan enam hijriyah mendatang,menunggu hakim pengganti karena yang hakim lama pindah tugas.

Tuntutan yang sama juga dilakukan sehubungan wanprestasi pemilik pemondokan pada musim haji 2014. Beberapa hari sebelum kedatangan jamaah haji Indonesia, ada satu pemilik rumah yang menyewakan rumahnya ke jamaah haji asal negara lain, padahal Indonesia telah melakukan kontrak dengan pemilik rumah tersebut dan sudah membayar uang muka sebesar 50 persen.

Staf Teknis I KUHI Ahmad Dumyathi bersama salah seorang karyawannya Ahmad Kurniawan, memenuhi panggilan pengadilan umum di Makkah untuk sidang perdana kasus wanprestasi pemondokan haji 2014 pada 12 Januari 2016 lalu.  “Langkah hukum kami lakukan sebagai upaya akhir untuk meminta kembali hak pemerintah Indonesia,” kata Ahmad Dumyathi melalui rilis tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Sabtu (06/02) malam.

Pengacara KUHI Hatim Faisal Iraqi mengungkapkan, setelah mangkir beberapa kali, akhirnya pemilik pemondokan wanpreatasi saat musim haji 2014 datang menghadiri persidangan.  Dari hasil persidangan, pemilik rumah mengakui bahwa telah menerima uang pembayaran dari KUHI sebesar 50 persen. Pengakuan ini belum menjadi akhir, karena hakim menyerahkan taksiran kerugian yang dialami KUH ke pihak khusus pentaksiran di Makkah.

Hatim berpendapat, peluang KUHI menang pada persidangan besar, karena dari hasil sidang, pemilik rumah telah mengakui bahwa dia telah menerima dan mencairkan uang pembayaran sewa rumah. “Sidang selanjutnya akan berlangsung pada tanggal 22 Februari mendatang,” kata Hatim.

Sejak Lukman Hakim Saifuddin memimpin Kementerian Agama, berderet prestasi yang diperoleh. Dari sekian banyak prestasi itu, salah satunya adalah berhasilnya KUHI melaksanakan tugas meminta hak pemerintah Indonesia atas beberapa kasus hukum yang terjadi saat musim haji. Kementerian Agama berhasil memenangkan kasus perdata di Pengadilan Umum Riyadh melawan perusahaan Ana li al-Tathwir wa al-Tanmiyah yang gagal melayani konsumsi 189 ribu jamaah haji Indonesia  2006 silam.

“Ini semua untuk peningkatan layanan kepada jamaah haji dalam aspek hukum. Bahwa salah satu mandat perlindungan dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Bukan hanya di Tanah Air, namun dilakukan juga di Arab Saudi. Mohon doanya agar apa yang kami lakukan dipermudah dan lancar,” kata Dumyathi.

Putra Palembang ini juga menyampaikan, akan memaksimalkan penyelesaian semua urusan hukum di KUHI agar tidak menjadi warisan pada generasi mendatang termasuk soal mengupayakan pembelian KUHI yang sekarang masih berstatus sewa.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Jamaah Umrah Terlantar, Kemenag Segera Panggil Travel Salsabillah

Sebanyak 70 jamaah asal Gowa terlantar di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, setelah seharusnya sudah diberangkatkan ke Jeddah sejak Rabu (03/02) lalu. Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama Muhajirin Yanis menegaskan  akan segera memanggil travel Salsabillah untuk dimintai keterangannya oleh Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum) Umrah.

“Timsusgakum umrah akan segera memanggil travel Salsabillah. Jika ada indikasi perbuatan melawan hukum maka kami akan cabut izinnya, dan persoalan hukumnya akan kami serahkan pada Bareskrim untuk dilakukan pengusutan,” kata Yanis melalui rilis yang disampaikan tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Jumat (05/02) lalu.

Hal senada disampaikan Kasubdit Pembinaan Umrah M Arfi Hatim. Menurutnya,  banyak penyelenggara umrah kurang sadar hukum dan hanya mengejar keuntungan  dalam melakukan bisnis jasa ini. Atfi berharap peran assosiasi  lebih optimal dalam mengawasi dan menertibkan anggotanya agar lebih selektif dalam mengeluarkan visa. “Travel-travel nakal dan abal-abal ini perlu ‘disekolahkan’ ke Bareskrim agar kapok dan menjadi pelajaran bagi travel lain,” katanya.

Arfi juga menghimbau masyarakat untuk melapor kepada polisi setempat hal-hal yang dinilai janggal apalagi berpotensi pada perbuatan melawan hukum.

Sebelumnya, Kepala Bidang Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan (Sulsel), Iskandar Fellang beserta jajarannya mendatangi kantor Gesia Tours yang bermarkas, di Jalan Mangka Daeng Bombong, Ruko Bukit Manggarupi, Gowa, Jumat (05/02). Kedatangan mereka untuk memastikan dan mengecek secara langsung nasib 70 jemaah asal Gowa yang terlantar di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia.

Saat ditemui tim bidang haji Kemenag Sulsel, pihak travel membantah dan berdalih jika jemaah yang diberangkatkan di sana terlantar. “Apalagi di media mereka makan nasi basi. Bisanya itu, saya sudah hubungi orang di sana, dan bukan basi. Jemaah itu yang lama makan nasinya, jadi basi,” kata Asisten Manager Gesia Tours, Hasmawati.

Hasmawati juga berdalih jika kendala yang terjadi adalah tiket maskapai penerbangan bermasalah. “Itu orang disana yang uruskan katanya tidak tahu kemana. Jadi tiketnya bermasalah,” katanya lagi.

Iskandar Fellang mengungkapkan bahwa sejak awal regulasi yang dilakukan travel Gesia sudah salah. “Regulasi mengatur, untuk pemberangkatan umrah ataupun haji itu tidak boleh transit lebih dari sekali. Itu sudah diatur. Bisa transit tapi harus dengan maskapai penerbangan yang sama. Tidak boleh menggunakan dua maskapai berbeda,” ujarnya yang mendatangi kantor travel tersebut.

Iskandar yang datang didampingi Kepala Seksi Haji dan Umrah, Aminuddin dan Kepala Kankemenag Gowa, Anwar Abubakar Paka, juga menemukan jika izin yang digunakan oleh Travel Gesia itu adalah bukan izin sebenarnya. “Dia ini menggunakan izin dari travel Salsabillah yang berada di Jawa sana. Karena setelah kita cek nomor izinnya, nomornya sama. Ternyata mereka kerjasama,” katanya lagi.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Menteri Basuki Resmikan Rusunawa Ungaran

Semarang-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (PUPR) didampingi Menteri BUMN Rini Sumarno serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meresmian pemanfaatan Rusunawa di Gedang Anak Unggaran Timur, Kabupaten Semarang, sekaligus Penyerahan KPR Subsidi BTN yang ke ke-2,75 juta.
Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin,  Pejabat Bupati Semarang, Sujarwanto Dwiatmo, Dirut Bank BTN Maryono.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan diserahkannya Rasunawa ini berharap para pekerja dapat memanfaatkannya dengan sebaik - baiknya.

Rusunawa ini nenurut Menteri Basuki agar dijaga kebersihan dan kenyamanannya.  "Karena kalau hunian itukan yang terpenting kebersihan, nyaman dan ada air", kata Basuki.

Sementara itu Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam laporannya mengatakan ,Rusunawa ini dibangun di atas tanah milik Pemkab Semarang dengan nilai kontrak 66,4 M dari APBN 2015.

Dikatakan, Tower I merupakan tower dengan tipe unit 24m2 untuk pekerja lajang, dengan jumlah 104unit. Dimana setiap unit dapat diisi 2 orang. Sedangkan tower II merupakan unit tipe luasan 36m2 dengan jumlah 66unit diperuntukkan bagi keluarga dengan jumlah 4orang anggota keluarga.angkat mebeuler yang cukup dan memadai. Sehingga penghuni rusun tidak perlu menyediakan lagi perabotan sendiri. Tempat tidur, lemari, meja dan kursi telah tersedia lengkap.

sumber: www.pu.go.id

Read More

Pansus Pelindo II Serahkan Dokumen Pendukung Investigasi ke BPK

Panita Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II DPR dipimpin Ketuanya Rieke  Diah Pitaloka (F-PDIP) menyerahkan dokumen pendukung untuk investigasi  kasus Pelindo II kepada anggota  BPK RI Achsanul Qosasi di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat (05/02).

“Berkas – berkas  tersebut kami kumpulkan selama melakukan persidangan Pelindo II dari beberapa pihak  seperti Kementerian, para pakar, dan institusi keuangan,” ujar anggota Pansus  Pelindo II Nurdin Tampubolon.

Ketua Pansus Rieke juga mengapresiasi langkah cepat yang sudah dilakukan BPK dalam menindaklanjuti permintaan Pansus Pelindo II atas dibentuknya tim audit investigatif.

Anggota BPK Achsanul Kosasi menyebutkan pihaknya (BPK) telah melakukan sidang badan serta membentuk tim audit investigasi gabungan dari seluruh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) meliputi Perbankan, Hukum, Departemen Kementerian Perhubungan, dan Kepentingan Daerah. “Nanti secara simultan kita akan melakukan komunikasi dengan DPR  terkait perkembangan investigasi,” paparnya.

Turut serta hadir dalam acara ini, Wakil Ketua Pansus Pelindo II DPR RI Teguh Juwarno (F-PAN) didampingi anggota Nurdin Tampubolon ( F-Hanura), John Kenedy Azis (F-PG) dan Wahyu Sanjaya (F-PD). (ann,mp).

sumber: www.dpr.go.id

Read More

SIARAN PERS : Bangun dari Pinggiran, PUPR Lanjutkan Penanganan Jalan Perbatasan di Kalimantan

Membangun Indonesia dari pinggiran tetap menjadi fokus prioritas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Agenda Nawacita ini telah dimasukkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, dan dijabarkan ke dalam agenda perencanaan kewilayahan dan kerangka anggaran hingga 2019.

Di tahun 2016, Kementerian PUPR melanjutkan penanganan jalan paralel mulai dari Temajuk sampai Sei Ular. Untuk Kalimantan Barat menembuskan sisa yang belum tembus dari Temajuk - Nanga Era (batas Kalimantan Timur) termasuk penanganan akses perbatasan dengan melakukan pelebaran menuju Pos Lintas Batas yaitu di Aruk, Entikong dan Nanga Badau, serta rekonstruksi ruas jalan Sei Kelik - Siduk - Ketapang untuk mendukung Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Ketapang dan Sail Karimata maupun penanganan sejumlah ruas jalan dan jembatan di Kabupaten-Kabupaten Perbatasan seperti di Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu, maupun Bengkayang.

Sedangkan fokus perbatasan di Kalimantan Timur, Kementerian PUPR bersama-sama dengan Zeni TNI AD menggarap pembangunan jalan Batas Kalimantan Barat menuju Tiong Ohang dan ruas jalan Long Pahangai - Long Boh. Hal ini sebagai kelanjutan MOU antara Kementerian PUPR dan TNI AD dalam pembangunan kawasan strategis perbatasan, khususnya jalan paralel perbatasan di Kalimantan, pada 27 April 2015 yang lalu. Selain itu, dibuka akses dari Tiong Ohang ke Long Pahangai yang dianggarkan dengan skema tahun jamak.

Di Kalimantan Utara, Kementerian PUPR akan menembuskan jalan paralel perbatasan dari Long Boh (Batas Kalimantan Timur), Metulang, Long Nawang, Long Pujungan,  Long Kemuat, Langap, Malinau yang kondisi sekarang sebagian masih hutan dan terisolasi,
Rekonstruksi jalan dari Apas,  Simanggaris menuju batas negara. Jalan akses menuju perbatasan menembuskan dari Mensalong ke Tau Lumbis yang masih terisolir, kemudian dari Malinau ke Long Bawan termasuk Penanganan ruas jalan di Pulau Sebatik, pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Sebagaimana diketahui, percepatan konektivitas di sepanjang perbatasan negara ini sesuai dengan skenario kewilayahan Kementerian PUPR dimana wilayah Temajuk - Sei Ular dan Sebatik merupakan WPS di Pulau Kalimantan. WPS ini didukung oleh pengembangan Bandara Paloh oleh Kementerian Perhubungan maupun Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Subah dan KTM Gerbang Mas Perkasa di Kalimantan Barat maupun KTM Simanggaris dan KTM Sebatik di Kalimantan Utara yang menjadi unggulan program Kementerian Desa.

Dalam membangun dari pinggiran ini, Kementerian PUPR tetap fokus dengan pendekatan kewilayahan.

sumber: www.pu.go.id

Read More

Menteri Basuki Targetkan Rehabilitasi Irigasi dan Bendung di Grobogan Selesai 2017

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menargetkan proyek pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi dan bendung, di Grobogan, Jawa Tengah dapat diselesaikan pada 2017 nanti.

“Saya ingin agar pekerjaan tersebut (rehabilitasi saluran irigasi dan bendung) segera diselesaikan secepatnya, walaupun progresnya masih lima persen diharapkan selesai pada 2017 mendatang," kata Basuki saat meninjau beberapa lokasi proyek pengerjaan rehabilitasi saluran irigasi dan Bendung, di Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu (6/2).

Ia menyampaikan bahwa kunjungannya kali hanya ingin memastikan, apakah di Januari ini benar-benar sudah ada pekerjaan atau belum. "Ternyata memang sudah ada pekerjaan di lapangan dan memang saya menginginkan yang sudah kontrak itu langsung segera kerja," ujarnya.
Dalam kegiatan kunjungannya tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juana Made Sumiarsih.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juana Made Sumiarsih mengungkapkan saat ini terdapat delapan paket proyek yang mulai dikerjakan, yakni rehabilitasi Bendung Klambu, rehabilitasi saluran induk daerah irigasi Sidorejo, rehabilitasi saluran sekunder Sidorejo.

Kemudian rehabilitasi saluran induk dan sekunder Klambu Kanan, rehabilitasi saluran induk dan sekunder Klambu Kiri, rehabilitasi saluran induk dan sekunder Wilalung, rehabilitasi saluran induk daeah irigasi Sedadi, dan rehabilitasi saluran sekunder daerah irigasi Sedadi.

“Kedelapan paket proyek yang ditandatangani Oktober 2015 tersebut memerlukan anggaran sekitar Rp 1,6 triliun,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa irigasi dari Bendung Sedadi, Sidorejo, Klambu dan Wilalung tersebut mengairi wilayah pertanian seluas 60.000 hektar. Sumber air berasal dari Waduk Kedungombo. Lanjutnya, daerah irigasi tersebut akan direhabilitasi total karena sebagian besar rusak, dengan begitu aliran air ke daerah pertanian menjadi lancar.

sumber: www.pu.go.id

Read More

Harga Global Anjlok, Ekspor Karet Alam Bakal Dikurangi

Tiga negara anggota International Tripartite Rubber Council (ITRC) sepakat mengurangi ekspor karet alam sebanyak 615.000 ton selama enam bulan mulai 1 Maret hingga 31 Agustus 2016.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih di Jakarta, Kamis (4 Februari 2016), menjelaskan negara anggota ITRC yang terdiri atas Indonesia, Thailand, dan Malaysia sepakat mengurangi ekspor karet alam yang masuk Agreed 

Export Tonnage Scheme (AETS) dengan alokasi Thailand 324.005 ton, Indonesia 238.736 ton, dan Malaysia 52.259 ton.

Menurut Karyanto, harga karet alam yang saat ini berada pada level 1,09 dolar AS per kilogram akan berdampak terhadap petani karet dan pemberlakuan AETS diharapkan bisa menopang harga pada tingkat yang layak bagi para petani.

"Pengurangan ekspor akan membuat stok karet alam global diserap oleh pasar. Pasokan karet alam di pasar global akan berkurang lagi karena adanya penurunan produksi karet alam di negara-negara produsen dikarenakan rendahnya harga komoditas itu," katanya.

Kepada negara produsen karet alam lain seperti Vietnam, Karyanto menjelaskan, anggota ITRC akan terus berkomunikasi untuk membangun kemitraan strategis.

"Kita sudah melakukan perhitungan jika Vietnam ikut atau tidak dalam pengurangan ekspor. Jika ikut, kurang lebih sebanyak 85 ribu ton," ujarnya.

Ia mengatakan dengan adanya pengurangan ekspor, penyerapan karet alam di dalam negeri diharapkan meningkat.

Pemerintah berusaha meningkatkan penyerapan karet alam di dalam negeri antara lain lewat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan jalan dan dock fender di pelabuhan.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Nurlaila Nur Muhammad mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan landasan hukum untuk mendorong peningkatan penyerapan karet alam dalam proyek-proyek pembangunan di dalam negeri.

"Pada awalnya instrumen yang akan dipergunakan adalah Inpres, namun akan memakan waktu yang lama. Jadi saran dari Menko Perekonomian adalah kita akan fokus dalam pembangunan jalan dan industri dock fender supaya bisa cepat berjalan," kata Nurlaila.

Nurlaila menambahkan aturan itu masih dalam penyelesaian dan bentuknya bisa berupa Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian.

"Sampai sekarang belum ada (penyerapan karet alam untuk proyek pemerintah) karena Inpres belum keluar dan membuatnya lama. Dalam waktu dekat nanti akan diselesaikan, Mendag akan berkirim surat ke Menko Perekonomian," katanya.

Upaya untuk mengurangi pasokan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Dewan Menteri ITRC pada 3 Desember 2015 yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan pejabat senior pada Januari 2016.

Di Indonesia, Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) akan menjadi pelaksana pengurangan ekspor karet alam dalam kerangka AETS di sektor swasta.

sumber: www.bumn.go.id

Read More