Wapres tinjau persiapan BPJS

Jakarta - Wakil Presiden Boediono meninjau persiapan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau BPJS yang akan mulai 1 Januari 2014, dengan mengunjungi kantor pusat PT Askes (Persero).
Boediono yang didampingi Menteri Kesehatan Nafsiah Mboy tiba di kantor pusat PT Askes, Jakarta, Rabu, langsung mendapat penjelasan dari Dirut PT Askes Fachmi Idris mengenai persiapan pelaksanaan BPJS.

Dalam kesempatan itu, Wapres berkesempatan dialog dengan 12 kepala divisi yang berada di 12 kota besar Indonesia.

UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengamanatkan PT Askes (persero) menjadi BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan jaminan kesehatan.

BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri atas BPJS Kesehatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT Askes (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya dilaksanakan PT Jamsostek (Persero).

Seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.


sumber: http://www.antaranews.com/berita/408992/wapres-tinjau-persiapan-bpjs

Read More

Bangun Jalan, Indonesia Butuh Rp 7.200 Triliun

Jakarta - Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bastary Pandji Indra, menyatakan Indonesia membutuhkan Rp 2.000 triliun untuk pembangunan jalan dalam lima tahun mendatang.

"Kontribusi swasta masih 20 persennya atau sekitar Rp 400 triliun," katanya dalam penjajakan minat pasar atau market sounding pembangunan jalan tol di Indonesia, Kamis, 12 Desember 2013.

Ia menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya hanya memiliki kapasitas investasi Rp 200 triliun. Jika pemerintah melakukan strategi dengan sistem finansial terhadap BUMN Karya, kata Bastary, maka kemampuan investasi tersebut pun baru bisa mencapai tiga kali lipatnya.

Lebih lanjut, Bastary mengatakan ada beberapa aspek yang menjadi 'pekerjaan rumah' pemerintah dalam perencanaan pembangunan jalan. Aspek-aspek tersebut adalah manajemen proyek, delivery, sumber daya manusia, serta pertanahan. "Apakah Menteri Pekerjaan Umum sanggup menyelesaikan pembebasan tanah?" ucap Bastary.

Ia menambahkan, Indonesia membutuhkan investasi Rp 7.200 triliun untuk infrastruktur untuk lima tahun ke depan. "Namun yang bisa disediakan Indonesia Rp 2.000 triliun," ujarnya.

Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah, ia menjelaskan, investasi swasta pun belum maksimal. Bastary mengatakan dengan kebutuhan investasi tersebut, swasta baru bisa memenuhi Rp 70 triliun.

sumber

Read More

Bangun Daerah Tertinggal, Kementerian PDT Kucurkan Dana Rp8 T

12 Desember 2013

Fiqhislam.com - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menyiapkan dana Rp8 triliun digelontorkan tiap tahunnya bagi infrastruktur di daerah tertinggal. Menteri PDT, Helmi Faishal Zaini menyatakan, langkah ini dilakukan untuk memperbaiki dan mendorong kegiatan saranan dan prasarana pada seluruh daerah tertinggal. "Untuk infrastruktur daerah tiap tahunnya kami akan gelontorkan dana sebesar Rp8 triliun agar daerah semua aksesnya terbangun," katanya dalam seminar "Strategi dan Kebijakan Inovatif Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal Untuk mendukung realisasi pembangunan infrastruktur, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berpengalaman di sektor infrastruktur. Helmi memaparkan, dirinya juga sering melakukan blusukan ke daerah-daerah untuk melihat tempat mana saja yang diberdayakan agar dapat dikembangkan. Meski demikian ia mengharapkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk memperhatikan daerahnya, tanpa perlu menunggu arahan atau kucuran bantuan dari pemerintah pusat. "Saya mengharapkan Pemda juga mandiri dan mau mengembangkan potensi daerah. Dengan demikian pembangunan daerah itu sendiri berjalan optimal," ucapnya. [yy/inilah.com]

Read More

Kelulusan CPNS LJK akan Diumumkan Serentak 24 Desember

  12 Desember 2013 

JAKARTA –  Pengumuman kelulusan tes CPNS dari pelamar umum bagi kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang menggunakan sistem lembar jawaban komputer (LJK) akan dilakukan serentak pada tanggal 24 Desember 2013.

Demikian dikatakan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik Kinanto, di sela-sela konsinyering pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta, Kamis (12/12). “Keputusan ini merupakan hasil rapat Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) tanggal 2 dan 5 Desember lalu,” ujarnya.

Tasdik menambahkan, pengumuman kelulusan tersebut akan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing instansi. Untuk kementerian diumumkan oleh menetri yang bersangkutan, untuk provinsi oleh gubernur, untuk kabupaten oleh bupati, dan untuk kota diumumkan oleh walikota.

Sebelum diumumkan, Panselnas akan menyerahkan hasil tes kompetensi dasar (TKD) seleksi CPNS 2013 dari pelamar umum kepada PPK kementerian/lembaga dan provinsi di kantor Kementerian PANRB pada tanggal 19 Desember. “Khusus untuk kabupaten/kota diserahkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi, karena Gubernur merupakan koordinator penyelenggaraan seleksi CPNS di kabupaten/kota di wilayahnya,” tambah Tasdik.

Adapun hasil tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) seleksi CPNS dari tenaga honorer kategori 2 (K-2) dan penetapan/persetujuan formasi tenaga honorer yang dinyatakan lulus akan diserahkan di Kementerian PANRB pada minggu ke-4 bulan Januari 2014.

Tasdik berharap, peserta tes CPNS tidak tertipu kabar pengumuman hasil ujian yang simpang siur di masyarakat, peserta dihimbau mengikuti pengumuman resmi dari panitia, yang dimuat di website Kementerian PANRB atau Badan Kepegawaian Negara (BKN).(Gin/Humas MENPANRB)

Read More

Linda Amalia Sari Gumelar Buka Seminar PHI ke-85

 December 12, 2013 

Ketua Harian Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini (PWA) Ibu Rhim Boy Syahril Qamar menghadiri Seminar Peringatan Hari Ibu (PHI) ke- 85 Tahun 2013 dengan tema “Upaya Penerobosan dalam Penurunan Angka Kematian Ibu Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” bertempat di Ruang Auditorium Kementerian Agama (Kemenag), Kamis (12/12/2013)..

Dalam seminar yang dibuka oleh Ibu Linda Amalia Sari Gumelar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA) tersebut juga melaunching buku Sastri Bakri dengan judul “Sedikit di atas Cinta” yang ditandai dengan penandatangan sampul buku. Seminar diikuti oleh organisasi-organisasi perempuan diantaranya Kowani, Sikip, Dharma Pertiwi, dan Dharma Wanita. (PUS/ASN-013/MJF).

sumber : ASATUNEWS -

 

Read More

Survei: Kota Malang Tak Nyaman Lagi

 

Malang- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur menilai Kota Malang tak pantas menerima penghargaan langit biru dari Kementerian Lingkungan Hidup. Alasannya, kualitas udara Kota Malang semakin menurun dan tingkat kepadatan kendaraan di Malang semakin tinggi.

"Malang semakin macet, tingkat polusi emisi gas buang semakin tinggi," kata Dewan Daerah Walhi Jawa Timur, Purnawan Dwikora Negara, Jumat 6 Desember 2013.
Walhi menilai Pemerintah Kota Malang gagal menyediakan transportasi massal yang murah dan nyaman. Angkutan kota yang tersedia, katanya, tak memadai sehingga banyak warga yang memilih membeli kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor.

Selain itu, ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota menyempit. RTH beralih fungsi menjadi kawasan bisnis dan kantor pemerintahan. RTH di hutan kota bekas kampus Akademi Penyuluh Pertanian, misalnya, berubah fungsi menjadi perumahan mewah. Pun dengan jalur utama kota disesaki bangunan rumah toko dan perhotelan.
Hasil survei Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya Malang juga menyebutkan warga Malang tak nyaman lagi. Selain polusi udara dan menyempitnya ruang hijau, ada pula faktor suhu udara yang dirasa tambah panas.
Sebelumnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Malang, Nuzul Nurcahyo, bersama Wali Kota Malang menerima penghargaan Langit Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pengumuman dibuat kementerian itu pada Kamis 5 Desember 2013. Kota Malang mendapat penghargaan dalam kategori kota besar bersama empat kota lain yakni, Bandar Lampung, Manado, Padang, dan Pontianak. 

sumber 

Read More

Jelang Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perlu Kesamaan Visi Dorong KUKM

Written by Artikel

Tuesday, 10 December 2013 14:03

JAKARTA—Pemerintah mengingatkan diperlukan kesamaan pandang bagi seluruh stakeholders koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia untuk mewujudkan dinamika bisnis sektor riil menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, mengatakan hal itu pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (10/12/2013). ”Melalui forum ini kita semua mulai dari pejabat eselon I, II, Badan Layanan Umum (BLU) dan Dinas Provinsi, Kabupaten/kota, bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok itu agar bisa melaksanakan Rakornas secara periodik,” katanya. Rakornas seperti biasanya, kata Agus Muharram, diharapkan menjadi forum berinteraksi secara langsung antara Kementerian Kkoperasi dan UKM dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dinas yang membidangi KUMKM. Yang pasti, Rakornas juga menjadi ajang sosialisasi program dan kegiatan strategis pemberdayaan KUMKM untuk periode 2014. Khususnya sebagai salah satu wujud dukungan untuk merespon dinamika global menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) atau MEA. Oleh karena itu pemangku kepentingan KUMKM daerah diberi kesempatan menyampaikan pandangan, gagasan maupun solusi atas persoalan yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM di lapangan. Untuk membangun komunikasi dua arah melalui penyampaian pandangan daerah, Rakornas dilaksanakan dalam dua sesi. Masing-masing wilayah Barat diwakili Provinsi Sumatera Barat. Wilayah Tengah diwakili Provinsi Kalimantan Timur, dan wilayah Timur diwakili Provinsi Papua Barat. Sesi kedua menampilkan Provinsi Jawa Barat mewakili wilayah Barat, Sulawesi Selatan mewakili wilayah Tengah, dan Provinsi Maluku mewakili wilayah Timur. Secara umum Rakornas 2013 untuk menindaklanjuti rapat kerja Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan dengan Dinas Koperasi seluruh daerah. Adapun topik pembahasan di Rakornas di antaranya, menindaklanjuti pelaksanaan program bantuan sosial dan fasilitasi Diklat kewirausahaan, bantuan pembangunan sarana sarana dan prasarana fisik daerah, pengawasan dan pengendalian program strategis pemberdayaan KUKMKM. Selain itu menjalankan sinergitas dengan stakeholders seperti Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), kelompok atau asosiasi, akademisi hingga praktisi. Dan yang terakhir adalah kesiapan menghadapi MEA 2015. Sumber : Bisnis Indonesia

Read More

Kemenristek Optimistis Mobil Listrik Kendaraan Massal 2017

 

Mobil listrik tipe sport di Balai Kota Bandung, Selasa (26/11). (Republika/Edi Yusuf)

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Kementerian Riset dan Teknologi optimistis mobil listrik menjadi kendaraan massal di Indonesia pada 2017.

Asisten Deputi IPTEK Pemerintah Kementerian Riset dan Teknologi Pariatmono mengatakan di Surabaya, Senin (9/12), bahwa kesiapan teknologi mobil listrik yang dikembangkan Indonesia sudah mencapai level tujuh, sedangkan untuk bisa masuk proses industrialisasi harus mencapai level sembilan.

"Dari level tujuh, untuk mencapai level delapan, mobil listrik harus menjalani uji coba di lingkungan sebenarnya terlebih dahulu," kata Pariatmono ketika melakukan uji coba purwarupa kendaraan berbasis listrik di Surabaya, Jatim.

Fokus pengembangan teknologi mobil listrik adalah pada angkutan massal dalam kota dan kendaraan operasional instansi pemerintah.

Pariatmono mengatakan Kemenristek menargetkan bisa mengembangkan baterai dengan kapasitas 200 watt jam per kilometer pada tahun depan, sedangkan jika sudah masuk proses industrialisasi, teknologi baterai kemungkinan bisa memiliki daya hingga 500 watt jam per kilometer.

sumber

Read More

Pertemuan Tingkat Menteri ke-17 BIMP-EAGA

Manado – Pertemuan Tingkat Menteri ke-17 Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia - Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan pertemuan terkait telah diselenggarakan pada tanggal 27-30 Nopember 2013 di Manado, Sulawesi Utara. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana memimpin pertemuan dimaksud. BIMP-EAGA diluncurkan pada tahun 1994 di Davao City, Filipina, sebagai inisiatif kerja sama oleh empat negara untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di seluruh dan di dalam kawasan BIMP-EAGA itu sendiri maupun dengan negara-negara ASEAN lainnya. BIMP-EAGA meliputi seluruh Kesultanan Brunei, dan daerah sub-regional dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. BIMP-EAGA adalah inisiatif berbasis pasar, dan beroperasi melalui struktur organisasi yang terdesentralisasi yang melibatkan pemerintah dan sector swasta. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi di area fokus yang berada dalam jarak strategis satu sama lain, meskipun secara geografis jauh dari ibu kota. Berdasarkan hasil KTT BIMP-EAGA ke-9 yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 25 April 2013, para Kepala Negara menugaskan para menterinya untuk meninjau kemajuan kerjasama dan memberikan arahan lebih lanjut dalam mengejar visi bersama membangun BIMP-EAGA sebagai daerah lumbung pangan dan tujuan ekowisata melalui peningkatan konektivitas untuk perdagangan dan investasi, dengan memastikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Para Kepala Negara juga menegaskan pentingnya kerjasama ekonomi sub-regional BIMP-EAGA sebagai strategi dalam mendukung terwujudnya Komunitas ASEAN 2015. Para menteri tersebut bersama-sama mengkoordinasikan dan melaksanakan proyek-proyek prioritas BIMP-EAGA dalam Implementation Blueprint (IB) 2012-2016 yang disahkan pada KTT BIMP-EAGA ke-8 tahun 2012. Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana menyoroti pentingnya memiliki kerjasama strategis BIMP-EAGA. Dari waktu ke waktu BIMP-EAGA telah jelas menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam perdagangan dan investasi serta pariwisata. Untuk periode 2009-201, nilai total perdagangan di sub-regional EAGA tumbuh signifikan sebesar 72% dari 80 miliar USD pada tahun 2009 menjadi 138milliar USD pada tahun 2011. Total perdagangan EAGA selama periode ini menyumbang sekitar seperlima atau 20% dari perdagangan gabungan dari negara-negara anggota dengan Negara tetangga. Malaysia dan Indonesia bersama-sama memberikan kontribusi 8% dari total perdagangan pada tahun 2011. Para menteri menyetujui Kerangka Acuan Kerja bagi setiap Cluster sebagai sarana untuk memperkuat mekanisme kelembagaan yang akan menjamin pelaksanaan yang efektif dan sukses dari strategi, kebijakan dan proyek-proyek dari Implementation Blueprint 2012-2016. Para menteri menegaskan kembali kebutuhan untuk pelaksanaan yang efektif dan tepat waktu dari Implementation Blue print dan dengan demikian menugaskan pejabat senior, kelompok dan kelompok kerja untuk mempercepat bekerja pada proyek-proyek prioritas dan menerapkannya sesuai dengan timeline, termasuk integrasi mereka pada kebijakan dan program nasional. Para menteri menyoroti peran sector swasta yang dianggap sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi, sementara pemerintah menciptakan kebijakan sebagai katalis untuk menarik keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bisnis BIMP-EAGA. Para menteri sepakat untuk mengeksplorasi pendekatan kreatif untuk meningkatkan partisipasi sector swasta melalui serangkaian hosting forum yang menampung dan menyampaikan aspirasi dari sector bisnis untuk memenuhi kegiatan BIMP-EAGA. Sumber: Pusat Kerjasama Luar Negeri

Read More

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2013

Wakil Presiden RI Boediono menyerahkan penghargaan kepada Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun mewakili Kementerian Perindustrian yang meraih peringkat VII dengan nilai 69,575 sebagai Badan Publik Pemerintahan Terbaik dalam Keterbukaan Informasi Publik di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 12 Desember 2013

Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun menerima ucapan selamat dari Wakil Presiden RI Boediono pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2013 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 12 Desember 2013

Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun berbincang dengan Menteri Keuangan M Chatib Basri, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2013 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 12 Desember 2013

sumber

Read More