usaha berhasil

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas, Jl Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

Minggu, 01 Desember 2013

Menyaksikan Keindahan Indonesia Dengan Olahraga

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan penyelenggara even Borobudur InterHash akan bekerjasama menggelar even Wonderful Adventure Indonesia pada bulan Mei 2014. Hash merupakan olahraga rekreasi berupa aktifitas jalan dan lari mencari jejak dengan penanda kertas atau tepung yang disebar di titik-titik strategis. Biasanya Hash mengambil lokasi di daerah yang masih alami seperti pedesaan, perbukitan dan pegunungan. Lebih dari itu, lintasan biasanya melewati area-area yang memiliki daya tarik wisata. Keindahan alam dan budaya Indonesia merupakan daya tarik yang tidak pernah membosankan untuk dinikmati dan selalu mampu menjadi magnet bagi siapa saja dikunjungi, baik warga lokal maupun wisatawan mancanegara. Melihat antusiasme peserta InterHash yang diselenggarakan di Indonesia, penyelenggaraaan olahraga rekreasi Hash tahun depan (2014) akan dilaksanakan di Bali dan Nusa Tenggara Timur, pada 10--13 Mei 2014 mendatang, dua wilayah tersebut di atas akan menjadi tuan rumah Wonderful Adventure Indonesia Asia Pacific (WAI-ASPAC) Hash 2014. Berdasarkan laporan yang disampaikan Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenaprekraf, Firmasnyah Rahim, penyelenggaraan even yang akan berlangsung di Bali dan Flores ini merupakan salah satu bentuk komitmen yang dibangun dengan beberapa stakeholder. "Di Bali, lokasi WAI adalah disekitar Tabanan dan Tampak Siring, sementara rute di Labuan Bajo akan berada didaerah Labuan Bajo dan sekitarnya. Berdasarkan laporan, hingga bulan November, sebanyak 1.796 peserta telah mendaftar ikut serta dalam ajang internasional persaingan mencari jejak dua tahunan yang pertama kali diadakan pada 1978. ," ujar Firmansyah pada launching WAI-ASPAC Hash 2014 di Hotel Grand Melia, 28 November 2013. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu menjelaskan bahwa penyelenggaraan WAI 2014 merupakan upaya untuk mewujudkan ‘wisata beyond Bali’. Kabar baiknya, ide ini mendapat sambutan baik dari berbagai pihak. "Kegiatan Hash merupakan kegiatan olahraga yang dilaksanakan di alam sehingga peserta dapat melakukan olahraga sekaligus menikmati keindahan alam dan budaya sekitar. Berdasarkan pengalaman Borobudur InterHash tahun lalu, peserta yang terdaftar adalah sebanyak 5000 orang. Diharapkan hal serupa juga terjadi pada penyelenggaraan WAI," jelas Mari. Dilanjutkannya, acara yang diorganisasi secara internasional ini dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk bisa menunjukkan kemampuannya dan memperoleh kepercayaan dari peserta bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan event besar bertaraf internasional. Selain itu, even ini juga diyakini dapat memberikan berbagai dampak baik bagi berbagai pihak. "Indonesia memang memiliki banyak potensi untuk bisa menyelenggarakan olahraga jenis ini. Namun, di sisi lain Indonesia harus bersabar dan berupaya lebih kuat lagi sehingga mendapat kepercayaan utuh baik dari peserta maupun pihak terkait lainnya," pungkas Mari. Salah satu tujuan penyelenggaraan WAI adalah mendorong wisata minat khusus dengan sasaran meningkatkan spending dan lama tinggal wisatawan. Selain WAI, Kemenparekraf juga sedang mendorong pengembangan sejumlah wisata minat khusus, misalnya wisata kapal pesiar. Achyarudin, Direktur Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Even Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa WAI merupakan sebuah gagasan yang lahir dari berbagai kegiatan Hash yang berlangsung di dunia. Selain itu, hal ini dilakukan untuk branding Indonesia sebagai salah satu lokasi Hash menarik di dunia. "Kekuatan Indonesia adalah daya tarik berupa kondisi alam dan masyarakat yang mengagumkan, sehingga menarik bagi wisatawan. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat internasional sebagai negara yang memiliki destinasi pariwisata yang khas dan menarik. Pada penyelenggaraan Borobudur InterHash 2012 misalnya, lama tinggal peserta di Indonesia mencapai 3 bulan, tentunya hal ini merupakan kabar baik bagi kita dimana wisatawan melakukan spending money yang cukup banyak dan lama tinggal yang cukup," ujarnya lagi. Berdasarkan kesepakatan, WAI hanya akan dilakukan di Indonesia, karena tujuannya adalah memperkenalkan keindahan Indonesia. Diharapkan, ajang seperti itu menawarkan sebuah promosi kepada peserta dan dunia mengenai eksotika alam Indonesia dan mampu menjadi daya tarik dan magnet bagi wisatawan. (Puskompublik) Sumber: Kemen Budpar

Mendikbud: Ada Kaitan Utuh antara Kurikulum 2013 dengan Ujian Nasional

Jakarta--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyampaikan, ada kaitan utuh antara Kurikulum 2013 dengan Ujian Nasional (UN). Kaitan ini, kata dia, berangkatnya dari delapan standar nasional pendidikan (SNP). "Karena satu kesatuan utuh maka menjadi perhatian khusus kita. Penilaian itu bagian kurikulum. UN dan ujian sekolah adalah bagian dari penilaian dan penilaian bagian dari kurikulum," katanya pada Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Kurikulum 2013 pada Tahun 2014 dan Ujian Nasional 2014. Rakor dihadiri oleh rektor PTN, kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dewan pendidikan provinsi, LPMP, P4TK, LP2KS, PGRI, BSNP, Ketua Umum PP Lembaga Ma’arif Nahdlatul Ulama, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, dan ketua majelis pendidikan agama lainnya. Pada rakor yang akan berlangsung selama tiga hari ini akan dibahas mengenai ujian sekolah SD/MI/Paket A; UN SMP/MTs/Paket B; UN SMA/SMK/MA/Paket C, buku Kurikulum 2013, pelatihan guru, pendampingan dan monitoring evaluasi Kurikulum 2013, dan implikasi penerapan Kurikulum 2013. Penilaian, kata Mendikbud, adalah alat untuk umpan balik dalam perbaikan tidak hanya isi, bahkan melalui UN bisa mendapatkan rapor kinerja guru, sekaligus kinerja sekolah. "Tiap satuan pendidikan kita bisa dapatkan rapornya," katanya. Mendikbud mencontohkan hubungan antara pemetaan dengan kelulusan. Hal ini, kata dia, dapat dilihat saat seleksi. Menurut dia, peta yang bagus didapat dari data yang akurat. Peta itu tentang kompetensi anak karena kaitannya dengan kelulusan. "Tetap kita petakan kalau peta itu terkait kompetensi kelulusan sang anak. Kita tidak bisa mendapatkan kompetensi tadi secara valid dan akurat kalau si anak itu menjawab soal-soalnya itu tidak punya implikasi terhadap kelulusan," katanya. Menurut Mendikbud, jika soal yang dikerjakan anak tidak memiliki implikasi terhadap kelulusan dan prestasi maka anak tidak akan menjawab sekuat tenaga, sehingga peta yang didapatkan tidak mencerminkan riil potensi kompetensi anak. "Dari situ harus diberi reward and punishement supaya anak keluarkan seluruh kemampuannya, sehingga diketahui persis kemampuan sang anak. Tidak boleh berhenti sampai di situ dikaitkan dengan pembinaan dan perbaikan," katanya. (ASW). Indeks Berita

Presiden : Korpri Harus Tetap Netral Dalam Proses Demokrasi

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meminta jajaran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk tetap netral dalam proses demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang di tanah air. Para anggota KORPRI harus berdiri di tengah-tengah masyarakat, baik itu dalam proses Pemilukada, maupun Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 mendatang. “Saya tidak ingin mendengar adanya pelayanan publik yang masih lambat. Esensi dari reformasi birokrasi yang kita jalankan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.” ujar Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono selaku penasehat Korpri pada sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Menpera Dr. Ir. Syarif Burhanudin, M.Eng saat menjadi inspektur upacara HUT Korpri ke – 42 di Jakarta, (29/11). Presiden juga mengharapkan segenap anggota KORPRI terus mengabdi kepada bangsa dan negara serta tetap meningkatkan dedikasi, profesionalisme, integritas, dan semangat reformasi birokrasi. Tema yang diangkat pada HUT Korpri ke – 42 Tahun 2013 adalah Dengan Profesionalisme dan Netralitas, KORPRI Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk Menjaga Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Presiden dalam kesempatan tersebut menyampaikan agar seluruh anggota KORPRI untuk terus meningkatkan komitmen pemberian pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat harus mendapat perlakuan dan pelayanan dari segenap aparatur pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut, Presiden juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, yang telah menjalankan sistem lelang jabatan untuk menghasilkan pejabat yang benar-benar mampu bekerja keras dan memberikan pelayanan prima kepada rakyat. “Sistem lelang jabatan ini diharapkan dapat memfasilitasi percepatan pembentukan tatanan pemerintahan yang makin bersih, makin transparan, dan makin berwibawa,” ungkapnya. Presiden juga berpesan kepada anggota KORPRI agar meningkatkan profesionalisme sebagai aparatur negara dan mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan budaya anti korupsi. “Mari kita tunjukkan kepada rakyat bahwa jajaran aparatur pemerintahan di era reformasi saat ini merupakan pelayan masyarakat. Kedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan,” katanya. Sumber : Humas Kemenpera

Menpora Tutup Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Yogya

Sabtu, 30 Nopember 2013, 19:45 WIB Yogjakarta: Hari Sabtu (30/11) sore, Menpora bersama istrinya Ismarindayani Priyanti didampingi Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Djoko Pekik dan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rohmat Wahab menutup Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XIII tahun 2013 di Lapangan Sepakbola UNY, Yogjakarta. Sebelum memberikan sambutan, Menpora juga mengalungkan medali kepada peringkat II dan Juara pertama cabang sepakbola antara DKI Jakarta dan DIY Yogjakarta. DKI berhasil menjadi juara sekaligus juara umum POMNAS 2013 dengan mengoleksi 46 Emas, 30 Perak dan 20 Perunggu. "Saya ucapkan selamat kepada DKI Jakarta yang sudah berhasil menjadi juara umum pada POMNAS tahun ini. Kepada daerah-daerah lain saya tetap memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berpartisipasi mensukseskan acara ini," kata Menpora. Pada sambutannya Menpora juga mengajak semua universitas atau kampus yang memiliki Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) untuk mulai mempersiapkan mahasiswa atau atlet-atlet muda yang memiliki potensi. Dari kampuslah Menpora berharap kebangkitan olahraga di Indonesia dimulai. "Tahun 2013 adalah tahun kebangkitan olahraga Indonesia, mulai dari sepakbola, bulutangkis hingga cabor-cabor yang lain. Saya harap peran akademika terus ditingkatkan untuk mendukung bangkitnya olahraga Indonesia," katanya. "Saya harap POMNAS ini sebagai persiapan bagi para mahasiwa mengikuti POM Asean. Saya ingin mengucapkan apresiasi, di sini yang kita perlukan sportifitas dan para peserta bisa menunjukkannya dengan baik. Tahun ini adalah tahun kebangkitan olahraga di Indonesia," tambahnya. Sementara Rektor UNY Rohmat Wahab juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang ikut mensukseskan POMNAS tahun ini. "Alhamdulilah POMNAS tahun ini bisa terselenggara dengan sukses, meski sebelumnya sempat terdengar beberapa masalah, tapi semua bisa diselesaikan dengan baik. Mari kita jadikan POMNAS ini untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi," kata Rohmat. (amr) Sumber : Kemenpora

5T, Piranti Bagi Pengelola Keuangan

Senin, 2 Desember 2013 – Madrasah Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) sekitar 80 persen dari postur anggaran Kementerian Agama. Tentu, hal tersebut memberi tantangan sendiri dalam persoalan dalam pengelolaan anggaran. “Terkait program dan terkait juga pelaporan, harus dimanage lebih baik.” kata Direktur Pendidikan Madrasah, Nur Kholis Setiawan, saat membuka acara Sosialisasi Pengelola Keuangan serta Sosialisasi Sistem akutansi instansi (SAI) Pada Lembaga Pendidikan Islam, di Bogor, kemarin (1/12).Untuk itu, menurut Direktur Madrasah yang hadir mewakili Dirjen Pendis, perlu adanya lima langkah yang terangkum dalam gerakan 5T (lima T); Tepat perencanaan, Tepat Program, Tepat Sasaran, Tepat Laporan Keuangan dan Administarasi dan Tepat Monitoring dan Evaluasi. “didalam pelaksanaan unit kerja kita masing masing, lima ‘T’ tadi merupakan piranti yang tidak bisa ditawar, semua tergantung liam ‘T’ tadi.” tukasnya.Yang pertama, Tepat Perencanaan, artinya ialah perencanaan yang bervisi dan bermimpi jauh kedepan. Juga perencanaan yang berbasis analisis, dan perencanaan yang berbasis kebutuhan guna memajukan dunia pendidikan Islam. Bukan sebaliknya, “perencanaan muncul setelah mendapat anggaran dan setelah pagu indikatif, itu namanya hanya menghabis-habiskan anggaran saja,” Jadi ini sangat penting membutuhkan para perencana yang baik dalam melihat tantangan yang dihadapi. Kategori baik dalam sisi perencana saja tidak cukup, maka dibutuhkan T selanjutnya yaitu Tepat Program. Program harus dilakukan selaras dengan ketersediaan logistik yang kita punyai. Lalu, disambung dengan T yang ke-3 yaitu Tepat Sasaran. Misalnya dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Barang dan Jasa (Barjas) supaya tepat sasaran perlu dukungan data dan adanya proses verifikasi dalam pelaksanaan Barjas dan Bansos, “jika dua hal ini baik, pasti membuat efek domino bagi yang lain,” kata Direktur.Lebih lanjut, dihadapan sekitar 250 peserta yang hadir, menurut Direktur, sebenarnya dalam tradisi keislaman juga terkait data juga dijelaskan dan terekam dalam lanskap kitab kuning. kitab Jam’ul Jawami’ yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diwajibkan hal yang berbasis Syara’, maka wajib didahulukan daripada sesuatu yang ditetapkan syarat, “ma tsabata bi sysar’i muqoddamun ala ma tsabat bis syarthi.” paparnya.Lalu, ‘T’ selanjutnya ialah Teapt Laporan dan Administrasi. Dengan negara menganut sistem kepatuhan maka seseorang tidak boleh mealmapaui tujuan dari apa yang ditetapkan. “meskipun bertujuan baik.” terangnya. Maka jangan sekali-kali melaksanakan aturan dengna berijtihad di tengah tahun berjalan. “Yang terakhir, ialah Tepat Monitoring dan Evaluasi, dalam proses ini akan mengidentifikasi antara program dan kegiatan yang relevan dan tidak relevan.” Direktur mengakhiri. (sholla/mss)

Revitalisasi Industri Gula

Revitalisasi industri gula nasional merupakan program besar dan kompleks serta melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan lain-lain, serta meliputi berbagai aspek/bidang, seperti mesin/peralatan, lahan, infrastruktur, produktivitas lahan, permodalan, sarana irigasi, dll. Program restrukturisasi permesinan untuk meningkatkan kinerja bidang off-farm, harus dibarengi secara simultan pelaksanaan intensifikasi lahan untuk meningkatkan kinerja bidang on-farm. Peningkatan kinerja bidang off-farm melalui restrukturisasi permesinan, tidak akan dapat diukur kalau tidak diikuti dengan peningkatan suplai bahan baku tebu secara seimbang. Selain industri TPT dan alas kaki, Kementerian Perindustrian juga menerapkan Program Revitalisasi Industri Gula Nasional. Program ini dilakukan melalui perbaikan mesin dan peralatan industri gula existing (baik milik BUMN maupun swasta), menambah kapasitas terpasang untuk memperbesar volume produksi, serta pembangunan perkebunan tebu dan pabrik gula baru. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target swasembada gula tahun 2014. Pada tahun itu, produksi gula di dalam negeri ditargetkan mencapai 5,7 juta ton sehingga mampu memnuhi kebutuhan gula nasional. Untuk tahun 2012 ini, Kementerian Perindustrian telah menganggarkan dana sebesar Rp 218,73 Miliar untuk program revitalisasi industri gula nasional. Agar target swasembada gula bisa tercapai, diperlukan adanya dukungan dari instansi pemerintah lainnya. Mengingat revitalisasi industri gula nasional merupakan program besar dan kompleks serta melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan lain-lain, serta meliputi berbagai aspek/bidang,seperti mesin/peralatan, lahan, insfrastruktur, produktivitas lahan, permodalan, serta sarana irigasi. Program restrukturisasi permesinan untuk meningkatkan kinerja bidang off-farm, harus dibarengi secara simultan pelaksanaan intensifikasi lahan untuk meningkatkan kinerja bidang on-farm.Peningkatan kinerja bidang off-farm melalui restrukturisasi permesinan, tidak akakn dapat diukur kalau tidak diikuti dengan peningkatan suplai bahan baku secara seimbang. Terkait soal penyediaan lahan, Menteri Perindustrian MS. Hidayat menjelaskan, dalam revitaslisasi pabrik gula dibutuhkan lahan seluas 400ribu hektare untuk pengembangan industri gula nasional.Untuk itu, Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menperin mengaku saat ini telah ada beberapa investor nasional yang siap menginvestasikan dana untuk membangun pabrik gula di atas lahan seluar 200 hektare. Sumber : Kemenperin

Pemda Bakal Punya Unit Investigasi Korupsi

JAKARTA - Seluruh pemerintah daerah, baik pemprov dan pemkab/pemko, bakal memiliki unit investigasi yang tugasnya khusus melacak dugaan korupsi. Unit ini nantinya akan melekat pada inspektorat pengawasan daerah (irwasda). Tidak hanya di tingkat daerah, seluruh inspektorat di semua instansi pusat juga akan memiliki unit investigasi. Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Hendro Witjaksono mengatakan, pembentukan unit investigasi ini nantinya akan dituangkan ke dalam draft Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (RUU SPIP). "Unit investigasi pada inspektorat Kementerian/Lembaga dan Provinsi/Kabupaten/Kota ini penting untuk mengawasi dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi pada suatu instansi," ujar Hendro di Jakarta, kemarin. Dikatakan, selama ini inspektorat rata-rata terdiri dari auditor yang berkompeten untuk mengevaluasi keuangan pada suatu organisasi. Namun, masih kurang kemampuannya dalam melakukan investigasi. Dikatakan pula, RUU SPIP nantinya juga menguatkan independensi dan profesionalitas inspektorat sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah. Salah satunya melalui penataan kembali kelembagaan. Gagasan pembentukan unit investigasi dimaksud langsung dicemooh Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Kadhafi. Menurut Ucok, pembentukan unit investigasi di inspektorat hanya lah basa-basi. Dia bahkan yakin, unit ini nantinya hanya akan menambah beban anggaran saja. "Ya paling nanti hanya menghabiskan anggaran saja. Apa pun namanya, kalau pengawasan dilakukan oleh orang internal, ya pasti hanya basa-basi," cetus Ucok. Kalau mau serius, lanjut dia, mestinya unit investigasi itu nantinya juga melibatkan unsur non-birokrasi, misal melibatkan aktivis antikorupsi, agar kinerjanya bisa optimal. "Tapi kalau hanya diisi kalangan internal, terlebih unit itu masih berada di bawah menteri atau kepala daerah, ya buat apa dibentuk" Tak mungkin lah jeruk makan jeruk," pungkasnya. Sumber :www.jpnn.com / kemendagri

Jumat, 29 November 2013

Penguatan Neraca Berjalan, Kunci Untuk Mendorong Penguatan Rupiah

Penguatan Neraca Berjalan, Kunci Untuk Mendorong Penguatan Rupiah
Jakarta, 29/11/2013 MoF (Fiscal) News -  Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga mendekati Rp12 ribu per dolar diyakini  disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Menurut Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, penyebab melemahnya nilai tukar rupiah disebabkan pengaruh eksternal terkait langkah tapering off yang dilakukan oleh The Fed dan pengaruh internal yang berkaitan dengan Defisit Neraca Berjalan (Current Account Deficit).
“Rupiah itu mencerminkan fundamental dipengaruhi faktor eksternal itu tapering off di Amerika, di sisi lain tambah current account deficit,” ujar Menko Perekonomian, Jumat (29/11).
Untuk mendorong penguatan rupiah, menurutnya, harus ada penguatan neraca berjalan. Ia menyebutkan bahwa cara yang dapat ditempuh antara lain dengan mengurangi importasi dan menambah ekspor. Strategi berikutnya adalah memperkuat rupiah lewat pelaksanaan empat paket kebijakan fiskal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Sambil mendorong paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan, biodiesel dan sebagainya. Kemudian mengurangi pajak yang terkait dengan ekspor dan meningkatkan pajak barang mewah. Hal tersebut harus berjalan," ungkap Hatta.
Namun demikian, ketika ditanya dengan importasi Bahan Bakar Minyak, ia belum bisa memperkirakan pengaruh pelemahan rupiah terhadap harga BBM. “Nanti kita lihat dulu berapa konsumsi BBM, sebenarnya kuota tidak tercapai juga, kita lihat secara keseluruhan,” jelasnya.


Kontrak Chevron Diputus, Kini Pertamina Kuasai Blok Siak

29 November 2013 Liputan6.com, Jakarta : Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik telah memutuskan tidak memperpanjang kontrak PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Siak, Riau, yang telah habis pada 27 November lalu. Kini kontrak pengelolaan Blok Siak diteruskan oleh PT Pertamina (Persero). Berdasarkan Surat Menteri ESDM Jero Wacik, pada Rabu, 27 November 2013, menyebutkan kontrak kerja sama Wilayah Kerja (WK) Siak dengan kontraktor Chevron Siak Inc yang habis pada 27 November 2013 diputuskan tidak diperpanjang. Selanjutnya, Pertamina ditunjuk sebagai pengelola WK Siak usai berakhirnya kontrak tersebut. Namun meski sudah tidak diperpanjang, dalam rangka menjaga kesinambungan operasi, kelangsungan produksi dan mempersiapkan kontrak Kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas bumi (SKK Migas) dan Pertamina, Chevron ditugaskan untuk mengelola WK Siak selama enam bulan atau sampai dengan kontrak ditandatangani. “Dengan ini, hak dan kewajiban Chevron mengacu pada kontrak sebelumnya. Selama jangka waktu pengelolaan sementara, Pertamina dan Chevron wajib menyelesaikan hal-hal terkait dengan peralihan data, aset, sumber daya manusia, dan sebagainya,” seperti yang dikutip dalam laporan tertulis yang diterbitkan SKK Migas, Kamis (28/11/2013). Selain Blok Siak, pemerintah juga telah menyetujui pengembalian Blok Kampar yang diajukan oleh PT Medco E&P Indonesia. Dengan demikian, Wilayah Kerja tersebut menjadi wilayah terbuka terhitung sejak 28 November 2013. “Medco ditunjuk sebagai operator sementara Blok Kampar, selama enam bulan, sampai ditetapkan pengelola definitif di blok tersebut,” ungkapnya. Hal ini dilakukan agar produksi di area kerja ini tidak terhenti karena dapat mengganggu pendapatan begara. Sambil menunggu operator baru, Medco tetap menangani aktivitas operasional di area kerja ini, berkoordinasi dan bertanggungjawab pada SKK Migas dan Kementerian ESDM. Kontrak area kerja ini ditandatangani pada 5 Juli 1993 dan berlaku efektif pada 28 November 1993 untuk masa kontrak 20 tahun. Pada waktu itu, penandatanganan masih dilakukan oleh PT Stanvac Indonesia yang kemudian diambil alih pada 1995 oleh PT Expans Nusantara yang sekarang berubah nama menjadi PT Medco E&P Indonesia Terkait dengan kontrak tersebut, SKK Migas siap melaksanakan keputusan pemerintah terkait perpanjangan kontrak Blok Siak dan Kampar. “SKK Migas siap menjalankan kedua keputusan pemerintah tersebut, Koordinasi segera dilakukan dengan semua pihak terkait agar produksi tidak terganggu,” kata Kepala Bagian Humas, SKK Migas, Elan Biantoro. (Pew/Ndw) Sumber: liputan6.com

Tarif Baru Tol Dalam Kota Jakarta Berlaku 5 Desember


Jumat, 29 November 2013 Penyesuaian tarif tol ruas Dalam Kota (Cawang-Tomang-Grogol-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur- Jembatan Tiga/Pluit) Jakarta berlaku pada 5 Desember 2013 pukul 00.00. Penyesuaian tersebut berlaku setelah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) selaku regulator pengelolaan jalan tol di Indonesia menilai pihak operator jalan tol Dalam Kota telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Danis H. Sumadilaga mengatakan, pemenuhan SPM menjadi aspek penting dalam menetapkan penyesuaian tarif tol. Dengan alasan tersebut, maka tol Dalam Kota dengan panjang 50,6 Km tersebut yang seharusnya mengalami penyesuaian tarif bersama 13 ruas tol lainnya pada 11 Oktober mengalami penundaan. “Tol
Dalam Kota ini seharusnya sudah berlaku tarif tolnya pada 11 Oktober lalu berbarengan dengan 13 ruas tol lainnya, namun karena pada saat itu SPM belum terpenuhi khususnya pada penerangan sebagian ruasnya, penyesuaian kita tunda sampai pihak operator melakukan perbaikan penerangan,”ungkap Danis H. Sumadilaga saat Jumpa Pers di Jakarta, Jumat (29/11). Turut hadir dalam Jumpa Pers tersebut, Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan BPJT, Abram Elsajaya Barus, Direktur Operasi PT Jasa Marga, Hasanuddin dan Direktur Keuangan, PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), Indrawan Sumantri. Menteri PU telah menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang Penyesuaian Tarif Tol Ruas Dalam Kota Jakarta pada 28 November 2013. Berdasarkan SK nomor 490/KPTS/M/2013 ditetapkan tarif baru golongan I ruas tersebut menjadi Rp8.000 yang sebelumnya adalah Rp7.000. Besaran Tarif Tol Pada Ruas Tol Dalam Kota Jakarta Besarnya Tarif Tol (Rp) Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Gol. V Tarif Baru 8.000 10.000 13.000 16.000 19.000 Tarif Lama 7.000 8.500 11.500 14.000 17.000 Menindaklanjuti keputusan tersebut, PT Jasa Marga dan PT CMNPselaku operator Tol Dalam Kota diwajibkan melakukan sosialisasi penyesuaian tarif tol dalam durasi tujuh hari setelah ditandatanganinya SK Menteri PU tersebut. Sosialisasi antara lain mencakup besarnya tarif tol dan jenis golongan kendaraan. Penyesuaian tarif tol yang berlaku setiap dua tahun sekali sudah diatur dalam UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang jalan tol yang kemudian diubah dengan PP No. 43 tahun 2013. Regulasi tersebut menyebutkan evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi. Pusat Komunikasi Publik 291113

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA