Palu Siap Sambut Wisatawan GMT

Gerhana matahari total (GMT) pada Rabu (9/3) akan terlihat jelas di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ribuan wisatawan akan menyaksikan fenomena alam tersebut di sebuah area camping ground seluas 14 hektare di kawasan perbukitan Kota Palu.

Kepala Satpol PP Provinsi Palu, M Muchlis mengatakan, sebelumnya sudah diperkirakan sebanyak 9.000 kamar di sejumlah hotel sudah dipesan para wisatawan. Namun sejauh ini jumlah kamar yang pasti terpakai oleh pendatang baru sekitar 3.000 kamar.

“Provinsi Sulteng sudah siapkan sejumlah lokasi untuk menyaksikan GMT. Terpusatnya di daearh Hasan Bahasuan Institut (HBI) di perbukitan dekat bandara,” kata Muchlis, Jumat (4/2).

Dia menambahkan, fasilitas tersebut nantinya akan menjadi camping ground. Jadi wisatawan baik asing maupun domestik bisa membangun tenda di sana menunggu fenomena GMT. Tidak ada pungutan biaya bagi mereka untuk berpiknik di sana nantinya.

Satpol PP juga sudah menyiapkan area untuk warga Palu yang berdagang di sana. Muchlis menyatakan akan memberdayakan masyarakat lokal di saat momentum tersebut. Selain itu akan ada pegelaran pentas seni budaya saat dari HBI di kawasan tersebut.

“Untuk masalah pengamanan, satpol PP akan berkordinasi dengan TNI/Polri juga,” ujar dia selaku kordinator bidang pengamanan GMT di Palu.

Diperkirakan 10.000 pengunjung dari dalam dan luar negeri akan menyaksikan gerhana matahari total (GMT) di Sulawesi Tengah pada 9 Maret. Hingga 1 Maret lalu, tercatat sudah 5.000 orang pengunjung telah mengkonfirmasi kehadirannya ke Palu.

“Kami terpaksa mencari-cari rumah penduduk yang bisa dimanfaatkan untuk tempat menginap para tamu dari sejumlah kementerian dan lembaga negara yang akan datang, karena tidak ada lagi kamar hotel yang kosong,” ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulteng, Sitti Norma Mardjanu.

sumber: www.kemendagri.go.id

Read More

Menag Resmikan Gedung FEBI UIN Raden Fatah

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meresmikan Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, di Gedung Akademik Center, Kampus A, Lingkungan UIN Raden Fatah, Kota Palembang, Jum’at (04/03).

Dalam kesempatan tersebut, Menag yang didampingi Staf Khusus Hadi Rahman dan Dir Diktis Amtsal Bachtiar, juga memberi Kuliah Umum di depan mahasiswa dan civitas akademika UIN Raden Fatah.

Menag melihat, UIN Raden Fatah mampu bersaing, berkembang dan terus berbenah menjadi lebih baik. “Saya bersyukur, UIN Raden Fatah menambah fakultas dan gedung baru. Ini salah satu bukti, bahwa keberadaan UIN Raden Fatah diakui dan manfaatnya semakin terasa kepada masyarakat dan dan bangsa,” terang Menag.

Menag menyatakan, banyak lembaga pendidikan binaan Kemenag yang sekarang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan umum. Bahkan ada yang lebih unggul. “Hari ini, kita memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan diera globalisasi ini, persaingan, rivalitas dan tantangan semakin berat. Untuk itu, persiapkan diri kita untuk menyongsongnya,” pesan Menag.

“Harapan saya, FEBI mampu melahirkan sarjana-sarjana yang berdaya saing dan dibutuhkan masyarakat dan bangsa ini,” imbuhnya.

Menag melihat, studi ekonomi dan bisnis Islam tumbuh dengan pesat seiring berkembangnya jenis usaha di bidang Ekonomi Syari’ah. Menurut Menag, hal ini merupakan potensi sekaligus tantangan bagi civitas akademika UIN. “Relevansi dan signifikansi FEBI sangat luar biasa. Semoga benar-benar mampu menjawab tantangan yang ada dan mampu pro aktif dalam mensejahterakan diri, masyarakat, dan bangsa,” tuturnya.

Sehubungan itu, Menag meminta agar Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis riset, tidak top down. Dengan demikian, program KKN relevan kebutuhan masyarakat. “Riset menjadi keniscayaan. Salah satu problem terbesar masyarakat saat ini adalah dalam bidang ekonomi,” kata Menag.

“Jadi, sudah benar, jika FEBI pada khususnya dan civitas akademika pada umumnya menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menyongsong era globalisas ini,” katanya lagi.

Menag meyakini, PTAI dibutuhkan masyarakat untuk menjawab tantangan zaman. Karenanya, potensi yang ada harus dijadikan tantangan bersama untuk selalu berjalan ke arah yantg lebih baik.  “Gedung baru FEBI ini merupakan salah satu upaya kita dalam merespon tantang zaman.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Kemenag & Polda Sulselbar Sepakat Tangani Travel Umrah Nakal

Kementerian Agama terus bergerak cepat dalam mengantisipasi terus terjadinya penipuan umrah oleh travel nakal. Menindaklanjuti kerjasama dengan Bareskrim Polri, tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) dalam penanganan penipuan umrah.

“Kami memberikan apresiasi atas tindakan cepat Polda dalam menangani penipuan umrah. Secara bersama, kami terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada jamaah,” demikian penjelasan Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis, usai rapat koordinasi dengan Polda Sulselbar di Makassar, Jumat (04/03).

Kapolda diwakili Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital (PAM OBVIT) Polda Sulselbar AKBP BAYU . Ikut hadir juga, Sekretaris Dirjen PHU Khasan Fauzi, Kakanwil Sulsel Abd. Wahid, Kabid PHU Iskandar Pelang, dan Kasi Pengawasan Deny. “Sampai saat ini, di Makasar sudah ada 10 orang yang ditahan di rutan,” terang Muhajirin.

Menurut Pegawai Rutan Kelas 1 Makassar Muhammad Ilyas, 10 orang ditahan karena kasus yang berbeda-beda. “Salah satu kasus penipuan umrah adalah suami istri yang memiliki biro perjalanan PT Salapang Internasional,” ujarnya saat ditemui Tim Ditjen PHU di rutan,  Kamis (03/03).

Suami istri pemilik travel Salapang Internasional itu ditangkap karena penipuan umrah berkedok investasi. Mereka memiliki 1.400 jamaah tetapi baru 300 jamaah yang telah diberangkatkan, sedangkan 1.100 orang lagi tak memiliki kejelasan.

Tahanan kasus penipuan umrah lainnya adalah Afwan Kainus (42). Pemilik biro perjalanan haji dan umrah Hikmah Sakti Perdana ini divonis dua tahun penjara sesuai putusan Pengadilan Negeri Makassar  pada 10 Agustus 2015 lalu. “Semua narapidana dikenai Pasal 378 KUHP, hanya disebut melakukan kejahatan penipuan tidak dikhususkan untuk penipuan umrah.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Ketua PKP: Koperasi Kemenag Sehat dan Baik

Ketua Pengurus Koperasi Pegawai (PKP)-RI Hasanudin men mengapresiasi perkembangan Koperasi Kementerian Agama (KOPKA). Menurutnya, KOPKA termasuk koperasi pegawai yang sehat dan baik, dan itu terlihat dari laporan pembukuan tahunannya.

“Saya selalu memantau dari pembukuan tahunan koperasi Kementerian Agama,” kata Hasanudin saat memberikan sambutan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT)  KOPKA Tahun Buku 2015 di Aula H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta, Jum’at (04/03).

Disebut sehat, lanjut Hasanuddin, karena  pengelolaan organisasi KOPKA sangat baik, pelayanan kepada anggota memuaskan, dan aspek modal juga cukup besar. “Koperasi harus memenuhi kebutuhan anggotanya sendiri melalui simpanan wajib anggota, dan modalnya bukan dari pihak ke tiga,” terangnya.

Dihadiri 97 orang, RAT ini kali akan membahas  pertanggungjawaban pengurus dan pengawas atas pelaksanaan tugas, neraca serta perhitungan laba rugi, penggunaan dan pembagian sisa hasil usaha, termasuk rencana anggaran pendapat belanja tahun 2016. “Bahkan direkomendasikan dari Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaraan umrah”, terangnya.

Mewakili Sekjen Kemenag, Ketua KOPKA Syafrizal menyampaikan bahwa koperasi Kementerian Agama terus menunjukan prestasi dalam beberapa tahun terakhir.  KOPKA mendapat penghargaan sebagai koperasi terbaik versi PKP-RI pada tahun 2012. Koperasi ini juga mendapat prestasi nasional pada tahun 2013 sebagai unit pengelola simpan pinjam berpredikat sehat dengan nilai 85 oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM.  “Mudah-mudahan penghargaan yang telah diperoleh dapat menjadi motivasi dan menambah kepercayaan kita, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh anggota,” kata Syafrizal.

Syafrizal menambahkan bahwa koperasi merupakan tempat untuk lebih meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Oleh karena itu, Syafrizal berharap KOPKA akan didukung oleh seluruh pimpinan di berbagai lini jajaran Kementerian Agama.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Agus Hermanto Dorong Percepatan Pembangunan Bandara Ahmad Yani

DPR RI mendorong percepatan pembangunan Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah supaya target pembangunan pada awal 2018 dicapai.
 

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, seluruh kendala pengembangan bandara Ahmad Yani Semarang saat ini sudah tidak ada. Diharapkan proses pembangunan bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

"Targetnya masih 2018 awal beroperasi. Kita ke sini menguatkan agar target pembangunan yang sedang berjalan bisa tercapai," kata Agus Hermanto di sela-sela kunjungan di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/3/2016).

Bandara baru Ahmad Yani dikerjakan dalam empat tahap pembangunan. Tahap pertama berupa pengerjaan lahan dan jalan akses yang dianggarkan sebesar Rp 286,4 miliar.Tahap kedua pengerjaan apron dan taxiway dengan anggaran Rp 155,9 miliar. Proses ketiga berupa pembangunan terminal. Yang terakhir berupa pembangunan gedung penunjang dan pelengkap, seperti penginapan atau supermarket.

Bandara baru ini berdiri di atas lahan bekas rawa-rawa. Luas terminal yang direncanakan seluas 40.900 meter persegi, apron pesawat 61.344 meter persegi, dan parkir seluas 43.500 meter persegi. Pimpinan Dewan dari FPD sengaja mengunjungi bandara tersebut untuk memastikan tidak ada masalah dalam proyek pembangunan yang prosesnya sejak 2014 itu. Ia juga ingin menyerap aspirasi dari persoalan yang ada.

"Perjuangan pembangunan Bandara ini sudah sejak zamannya Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Sekarang hasilnya sudah ada. Perencanaan dan pembangunan sudah mulai ada hasilnya, tapi memang belum selesai," kata dia.

Politisi dari Dapil Jateng Jateng I itu mengatakan, pembangunan bandara baru penting untuk melengkapi kekurangan yang ada. Fasilitas di bandara sekarang ini dianggap tidak memadai sehingga perlu perbaikan secara menyeluruh.

sumber: www.dpr.go.id

Read More

Pemerintah Berkomitmen Berikan Energi Bersih Untuk Masyarakat

Pemerintah akan terus mendorong program konversi BBM ke bahan bakar gas agar masyarakat dapat menikmati energi bersih. Termasuk juga mendukung penggunaan bahan bakar gas untuk transportasi, pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pembangunan SPBG.

Demikian benang merah sambutan Menteri ESDM Sudirman Said dalam sambutannya pada acara Peresmian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas dan Gas Transport Module di Cikarang, Bekasi, Kamis (3/3).

Sudirman mengatakan, khusus penggunaan gas bumi untuk transportasi, pihaknya meminta dukungan insentif dari Kementerian Perhubungan agar jumlah moda transportasi yang beralih menggunakan bahan bakar gas semakin banyak. Dia menyadari, ada sebagian masyarakat yang berkeberatan beralih menggunakan bahan bakar gas karena keterbatasan SPBG. Sebaliknya, untuk membangun SPBG juga diperlukan kepastian pasar. Untuk mengatasi hal ini, maka Pemerintah harus menjadi pelopor dengan membangun infrastruktur. Pertamina sebagai BUMN juga diminta untuk lebih agresif menkonversi gas untuk rumah tangga, tranportasi dan industri.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Pemerintah menargetkan pada tahun 2019 mendatang, dapat terbangun pipa gas sepanjang 22.000 km, 300 unit SPBG dan jargas untuk rumah tangga sebanyak 1,3 juta sambungan rumah (SR). Selain itu, terbangun pula kilang dan storage LPG. “Angka (target) ini adalah angka yang dinamis. Perlu ditingkatkan dan ditambahkan dengan baik. Kita akan dorong agar lebih dilaksanakan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto, menyatakan bahwa Pertamina sangat mengapresiasi Pemerintah yang telah konsisten melakukan upaya peningkatan ketahanan energi serta memberikan kontribusi positif pada lingkungan melalui program konversi BBM ke bahan bakar gas, baik di sektor rumah tangga maupun transportasi. Program tersebut dijalankan melalui pendanaan APBN dan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara, termasuk Pertamina untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur untuk jargas, SPBG, MRU, dan pipa.

Selain infrastruktur yang diresmikan Kamis (3/3), Pertamina telah mengelola jaringan gas rumah tangga di beberapa wilayah, meliputi Kota Prabumulih, Kabupaten Wajo, Kota Jambi, dan Kabupaten Sidoarjo dengan total sambungan rumah tangga sebanyak 18.976 SR. Sebanyak 30.407 sambungan baru di delapan kabupaten dan kota akan beroperasi pada tahun ini.

Jumlah pengguna jaringan gas rumah tangga juga akan terus bertambah. Jumlah pengguna jargas Pertamina dari penugasan diperkirakan total mencapai 89.383 SR pada 2017.

Adapun, untuk sektor transportasi, sebanyak 34 unit Infrastruktur SPBG termasuk MRU yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Palembang, Semarang dan Balikpapan juga dalam pengelolaan Pertamina. Dengan tambahan unit yang masih dalam tahap pe mbangunan, investasi Pertamina, dan penugasan baru total SPBG yang akan dikelola Pertamina pada 2017 akan mencapai 53 unit.

sumber: www.esdm.go.id

Read More

Komisi V Pertanyakan Komando Kendali Konektivitas Transportasi Laut

Anggota Komisi V Sudjadi (F-PDIP) mempertanyakan siapa yang akan menjadi komando kendali Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo IV berkenaan dengan program Pemerintah untuk menghubungkan pelabuhan – pelabuhan besar yang ada di Indonesia.

“Siapa komando kendalinya dari Pelindo 1,2,3, dan 4 di Pelni. Ini kan harus ada Deputi yang mengkordinir. Ini satu komando ga yah ide transportasi lautnya? Tanya Sudjadi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak terkait dalam pembangunan konektivitas transportasi laut di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (02/03/2016).

Sementara itu, anggota Komisi V Sukur Nababan menekankan perlunya sinergitas yang berkesinambungan antara stakeholder yang terlibat dalam pembangunan konektivitas transportasi laut.

“Tidak bisa Pelindo bergerak sendiri – sendiri, Pelindo 1 dengan caranya, Pelindo 2 dengan caranya. Dengan jejaring Pelindo 1 sampai 4 dan juga Pelni, mereka bersinergi, baru kita sinergitaskan dengan Kementerian terkait,” papar politisi dapil Jabar VI.

Sebagaimana diketahui, rencana pembangunan Konektivitas Transportasi Laut ini melibatkan 24 pelabuhan dari barat sampai timur wilayah Indonesia. Ke-24 pelabuhan tersebut meliputi 5 pelabuhan hub (pengumpul) yaitu Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Bitung. Kemudian, 19 diantaranya merupakan pelabuhan feeder (pengumpan) bagi pelabuhan hub.

Dalam RDPU yang dipimpin oleh Ketua Komisi V Fary Djemy Francis tersebut, menghadirkan Dirut PT Pelni, Dirut PT Pelindo I, Dirut Pelindo II, Dirut Pelindo III, Dirut Pelindo IV, Dirut PT Samudera Indonesia dan Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI).

sumber: www.dpr.go.id

Read More

Selesaikan Pembekuan PSSI Paling Lambat April 2016

Permasalahan pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), menjadi salah satu fokus pembahasan Rapat Kerja antara Komisi X DPR dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Rabu (2/03/2016). Komisi X DPR mendesak Menpora segera menyelesaikan permasalahan pembekuan PSSI yang telah berlangsung lebih dari setahun itu.

“Komisi X DPR-RI mendesak pencabutan SK Menpora RI NO 01307 tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui. Serta mengkaji kembali persyaratan terhadap pencabutan SK tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi  X DPR Utut Adianto (F-PDI Perjuangan), selaku pimpinan rapat, saat membacakan salah satu poin kesimpulan.

Agar permasalahan segera selesai, masih kata Utut, Komisi X DPR memberikan batas waktu kepada Menpora agar segera mencabut pembekuan PSSI paling telat April 2016 mendatang. Hal ini terkait adanya agenda Kongres FIFA di Meksiko Mei mendatang, yang dikhawatirkan berimbas pada sanksi FIFA kepada PSSI.

“Dalam upaya mencabut sanksi FIFA terhadap PSSI, maka Komisi X DPR-RI meminta Menpora untuk menyelesaikan permasalahan pembekuan PSSI selambat-lambatnya bulan April 2016,” tambah politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menilai, Menpora sudah memiliki itikad baik untuk mencabut SK pembekuan PSSI itu. Tentunya, sebagai mitra kerja dari Menpora, pihaknya senantiasa akan mendorong niat baik Menpora.

“Persoalan PSSI ini sudah satu setengah tahun. Kita melihat itikad baik Menpora untuk menyelesaikan permasalahan PSSI, yang akan segera mencabut SK pembekuan PSSI, tentu niat baik ini kita dorong. Komisi X mendesak percepatan pencabutan itu, selambatnya bulan April pencabutan harus sudah selesai, agar tidak sempat terjadi sanksi FIFA,” tegas Sutan.

Terkait persyaratan yang diminta Menpora agar pembekuan bisa dicabut, Politisi F-Gerindra itu meminta agar dikaji terlebih dahulu, agar lebih realistis. Pasalnya, menurut Sutan ada persyaratan yang sulit dilakukan oleh PSSI.

“Apa yang menjadi syarat Menpora itu kita lihat tidak mungkin dilakukan oleh PSSI, kita minta itu dikaji. Sehingga betul-betul objektif dan dapat terlaksana. Untuk pembinaan, tata kelola, dan prestasi persepakbolaan, tentu perlu dilakukan refomasi dalam segala hal, tapi ini harus dicabut dulu pembekuan itu. Semua pihak harus mendukung,” tegas Sutan.

Sutan menilai, akibat pembekuan semua kegiatan PSSI, telah berdampak pada seluruh pecinta bola, termasuk pemain, wasit, masyarakat, dan ekonomi kerakyatan yang menjadi tidak berkembang. Diharapkan, dengan pencabutan pembekuan PSSI, liga-liga maupun kompetisi sepakbola segera berjalan, sehingga harapan pecinta bola di Tanah Air dapat terkabul.

“Kami siap mengawal (proses ini). Apalagi sebentar lagi kita akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018, salah satu olahraga yang dipertandingkan itu kan sepakbola. Kalau sepakbola nanti tidak dipertandingkan, maka gairah negara lain menjadi kurang, sponsor juga berkurang, maka kita sendiri yang akan rugi,” khawatir politisi asal dapil Jambi itu.

Menpora menegaskan agar sanksi dicabut, perlu ada jaminan terselenggaranya pengelolaan yang transparan, tidak ada kartel, dan tidak ada pengaturan skor. “Dalam waktu dekat, kami akan mengirimkan delegasi ke FIFA, dan bisa bekerjasama dengan pemerintah melakukan tata kelola sepakbola,” kata Menpora.

Sementara terkait penyelenggaraan Asian Games 2018, Menpora menjelaskan isu Indonesia terancam sebagai tuan rumah karena problem PSSI tidak benar dan sama sekali di luar kesepakatan Indonesia dan OCA.

“Soal PSSI, ada berita kalau sanksi tidak dicabut, Indonesia akan terancam menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Itu bohong dan mengada-ada. Kami sudah berkoordinasi berulang kali dengan OCA di sejumlah pertemuan dan tidak ada ituPencabutan sanksi diperintahkan Presiden untuk dikaji dan sudah didalami,” jelas Menpora.

Selain masalah PSSI, raker juga membahas mengenai Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2015. Kedua, pemaparan Persiapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2016. Ketiga, penjelasan Persiapan dan Kesiapan TAFISA 2016 di Indonesia dan keikutsertaan Indonesia dalam Olimpiade 2016 di Brazil dan Sea Games 2017 di Malaysia. Keempat, pemaparan Perkembangan Persiapan Asian Games ke XVIII Tahun 2018.

sumber: www.dpr.go.id

Read More

RUU Minol Utamakan Keselamatan Bangsa Ketimbang Ekonomi

Anggota Pansus RUU Minol Muhammad Syafi’i menilai bahwa RUU Minol lebih mengutamakan keselamatan bangsa. Hal itu disampaikan saat Pansus RUU Minol melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Bupati Minahasa Selatan, Bupati Minahasa Tenggara dan Bupati Minahasa di Ruang Pansus C, Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (02/03).

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra ini juga terkejut dengan paparan yang disampaikan oleh narasumber yang lebih berupaya untuk melindungi kesejahteraan warganya. “Saya sangat tersentuh dengan paparan yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi karena menampilkan figur pimpinan yang ingin melindungi kesejahteraan warganya. Kita sangat mengapresiasi,“ ujarnya Politisi yang berasal dari dapil Sumatera Utara I ini.

Sebelumnya, Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap mengusulkan untuk RUU Minol ini tidak mengatur larangan untuk memproduksi minol tetapi seharusnya mengatur tata cara peredaran minol agar tidak mematikan kesejahteraan warganya.

“Sehubungan peningkatan kesejahtaraan bagi petani di kabupaten Minahasa Tenggara maka Pemda pada prinsipnya menyetujui adanya RUU tentang Minol tetapi tidak setuju kalau RUU tersebut mematikan mata pencaharian para petani aren. RUU ini sebaiknya tidak mengatur larangan untuk memproduksi minol, seharusnya mengatur tata cara peredaran minol,” ujar James.

Menurut Syafi'i, RUU ini sejak awal lebih pada pendekatan penyelamatan bangsa ketimbang aktivitas ekonomi. Karena di dalam pembukaan UUD 1945 tertuang kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. " Pikiran ini juga diawali oleh penjelasan dari instansi dan pakar yang berurusan dengan kesehatan bangsa,” sambung Syafi’i membalas paparan James.

Ia melanjutkan, Pansus ini bertugas untuk menggodok RUU Minol dan tidak ada pihak yang merekomendasikan manfaat minol bagi manusia. “Ketika kita berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, pakar psikologi, kalangan agama dan pakar pendidikan, mereka sama sekali tidak memberi rekomendasi terkait manfaat minol itu bagi manusia. Berarti kita konfirmasi bahwa minol itu mengancam keberlangsungan bangsa Indonesia kedepan” paparnya.

Selain itu mantan Anggota DPRD Kota Medan ini memperkuat komentarnya dengan data WHO yang menyebutkan bahwa penyebab kriminalitas disebabkan 56% berasal dari mereka yang mengkonsumsi minol. “Ini kemudian terkonfirmasi dari WHO yang mengatakan penyebab kriminalitas itu 56% berasal dari mereka yang mengkonsumsi minol, jadi ini belum menyentuh apa yang bapak sampaikan yakni persoalan ekonomi rakyat,” tuturnya.

Rapat kali ini dipimpin oleh Ketua Pansus RUU Minol Muhammad Arwani Thomafi serta didampingi oleh Wakil Ketua Pansus RUU Minol Aryo P.S Djojohadikusumo dan Lili Asdjudiredja.

sumber: www.dpr.go.id

Read More

Komisi IX Minta BPJS Percepat Analisa Data Biaya Pelayanan

Komisi IX DPR RI meminta agar BPJS Kesehatan terutama Tim Penyusunan Tarif, untuk mempercepat
analisa data biaya pelayanan kesehatan sehingga dapat menjadi solusi bagi permasalahan di lapangan.

Demikian salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehtan, Rabu (02/3) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Syamsul Bachri, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Komisi IX DPR RI mendesak Dirjen BPJS Kesehtaan bersama dengan Dewan Pengawas BPJS Keseahtan untuk membuat kajian terkait Penyesuaian Besaran Iuran, Suntikan Dana Tambahan dari Pemerintah dan Penyesuaian  manfaat sebagai solusi atas kemungkinan terjadinya mismatch Iuran dan Pengeluaran di tahun 2016.

Pelaksanaan kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama dan sistem pembayaran klaim dengan metode INA CBG’s di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut.

Selain itu, Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehtaan untuk mendorong implementasi Coordination of Benefit (COB) sebagai salah satu upaya untuk peningkatan jumlah Peserta Penerima Upah ( PPU)

Selanjutnya Komis IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk mengatasi permasalahan peserta kelas III mandiri yang memenuhi kriteria tidak mampu untuk dialihkan menjadi peserta PBI daerah yang merupakan bagian yang integral dalam program JKN selambat-lambatnya akhir tahun 2016.

Komis IX DPR RI meminta kepada BPJS Kesehatan untu melibatkan Anggota Komisi IX DPR RI dalam upaya melakukan terobosan peningkatan kepatuhan peserta mandiri, termasuk memberikan Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) terkait pentingnya kolektifitas iuran peserta BPJS Kesehtaan kepada masyarakat.

sumber: www.dpr.go.id 

Read More