usaha berhasil

Kamis, 03 Maret 2016

RUU Minol Utamakan Keselamatan Bangsa Ketimbang Ekonomi

Anggota Pansus RUU Minol Muhammad Syafi’i menilai bahwa RUU Minol lebih mengutamakan keselamatan bangsa. Hal itu disampaikan saat Pansus RUU Minol melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Bupati Minahasa Selatan, Bupati Minahasa Tenggara dan Bupati Minahasa di Ruang Pansus C, Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (02/03).

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra ini juga terkejut dengan paparan yang disampaikan oleh narasumber yang lebih berupaya untuk melindungi kesejahteraan warganya. “Saya sangat tersentuh dengan paparan yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi karena menampilkan figur pimpinan yang ingin melindungi kesejahteraan warganya. Kita sangat mengapresiasi,“ ujarnya Politisi yang berasal dari dapil Sumatera Utara I ini.

Sebelumnya, Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap mengusulkan untuk RUU Minol ini tidak mengatur larangan untuk memproduksi minol tetapi seharusnya mengatur tata cara peredaran minol agar tidak mematikan kesejahteraan warganya.

“Sehubungan peningkatan kesejahtaraan bagi petani di kabupaten Minahasa Tenggara maka Pemda pada prinsipnya menyetujui adanya RUU tentang Minol tetapi tidak setuju kalau RUU tersebut mematikan mata pencaharian para petani aren. RUU ini sebaiknya tidak mengatur larangan untuk memproduksi minol, seharusnya mengatur tata cara peredaran minol,” ujar James.

Menurut Syafi'i, RUU ini sejak awal lebih pada pendekatan penyelamatan bangsa ketimbang aktivitas ekonomi. Karena di dalam pembukaan UUD 1945 tertuang kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. " Pikiran ini juga diawali oleh penjelasan dari instansi dan pakar yang berurusan dengan kesehatan bangsa,” sambung Syafi’i membalas paparan James.

Ia melanjutkan, Pansus ini bertugas untuk menggodok RUU Minol dan tidak ada pihak yang merekomendasikan manfaat minol bagi manusia. “Ketika kita berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, pakar psikologi, kalangan agama dan pakar pendidikan, mereka sama sekali tidak memberi rekomendasi terkait manfaat minol itu bagi manusia. Berarti kita konfirmasi bahwa minol itu mengancam keberlangsungan bangsa Indonesia kedepan” paparnya.

Selain itu mantan Anggota DPRD Kota Medan ini memperkuat komentarnya dengan data WHO yang menyebutkan bahwa penyebab kriminalitas disebabkan 56% berasal dari mereka yang mengkonsumsi minol. “Ini kemudian terkonfirmasi dari WHO yang mengatakan penyebab kriminalitas itu 56% berasal dari mereka yang mengkonsumsi minol, jadi ini belum menyentuh apa yang bapak sampaikan yakni persoalan ekonomi rakyat,” tuturnya.

Rapat kali ini dipimpin oleh Ketua Pansus RUU Minol Muhammad Arwani Thomafi serta didampingi oleh Wakil Ketua Pansus RUU Minol Aryo P.S Djojohadikusumo dan Lili Asdjudiredja.

sumber: www.dpr.go.id

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA