Indonesia-Jepang Perkuat Kerjasama Pengembangan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan

Untuk menciptakan kota yang lebih baik dan berkelanjutan, dan mengubah tantangan perkotaan menjadi peluang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) Pemerintah Jepang.

“Tujuan dari workshop ini adalah untuk memperkuat kerjasama kedua negara dalam rangka pengembangan wilayah perkotaan berkelanjutan di Indonesia. Melalui workshop ini, saya berharap kita dapat berbagi ide dan pengetahuan untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih baik di masa depan,” jelas Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono dalam acara Japan-Indonesia Public-Private Workshop on Eco-Friendly and Safe Residential and Urban Development, Kamis (11/02/2016) di ruang Sapta Taruna Kementerian PUPR.

Menurutnya untuk mengatasi masalah perkotaan, Indonesia telah mengembangkan roadmap untuk menciptakan kota yang berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan roadmap ini, pada tahun 2015, pembangunan kota difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Perkotaan. Pada tahap berikutnya, pembangunan kota akan fokus pada menciptakan kota tangguh dan hijau, terutama untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Pada akhirnya, tujuan akhir adalah untuk menciptakan kota yang cerdas dan kompetitif yang didasarkan pada teknologi.

“Untuk mencapai visi pembangunan perkotaan di Indonesia, ada tiga pendekatan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pendekatan pertama adalah membangun sistem infrastruktur permukiman, khususnya pada pengembangan kawasan strategis nasional. Pendekatan kedua adalah memfasilitasi provinsi dan kabupaten/kota atau pemerintah daerah dengan mendukung perumusan peraturan daerah, dokumen perencanaan sektoral/regional, serta membangun infrastruktur permukiman. Terakhir, pendekatan ketiga adalah pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan infrastruktur berbasis masyarakat,” ungkap Andreas.

Andreas menyadari bahwa partisipasi pemangku kepentingan harus didorong mulai dari proses perencanaan. Pemerintah daerah adalah kunci sukses pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, sementara pemerintah pusat dalam posisi memberikan lingkungan yang kondusif bagi tindakan tersebut untuk dilaksanakan. Keterlibatan aktif dan kerjasama dari semua pihak terkait, termasuk sektor swasta (baik domestik dan internasional) diperlukan untuk membuat program yang sukses.

Sementara itu, Assistant Vice-Minister, Minister’s Secretariat. MLIT, Shin Hasegawa mengungkapkan pihaknya siap berkontribusi untuk pembangunan kota di Indonesia dan mengajak para pihak swasta di Jepang untuk berinvestasi di Indonesia.

www.pu.go.id

Read More

Presiden Tinjau Pembangunan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meninjau pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung, hari ini, Kamis (11/2). Dalam peninjauan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hediyanto W Husaini.

Usai mendapat penjelasan dari Dirjen Bina Marga dan melihat langsung progres konstruksi di lapangan, Presiden Joko Widodo mengaku terkejut dengan realisasi di lapangan yang menurutnya sangat cepat. Karena pembangunan jalan tol itu sudah mencapai 7,8 kilometer. Melihat progres tersebut, Presiden Joko Widodo optimis rencana Kementerian PUPR untuk membuka kesempatan masyarakat melakukan perjalananan di sebagian ruas tersebut pada arus mudik lebaran tahun ini dapat terlaksana.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan arti penting dari terbangunnya jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar sebagai bagian dari tol Trans Sumatera. Menurutnya, konstruksi dari tol sepanjang 140 Km tersebut menjadi bukti dari berjalannya pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Tol Sumatera, tidak hanya (penting-red) untuk dalam negeri, tetapi juga keluar, untuk adanya keyakinan, kepercayan kalau pembangunan infrastruktur berjalan, sehingga ada arus uang dan investasi masuk ke Indonesia,” terang Joko Widodo.

Menanggapi, kekurangan alokasi dana pembebasan lahan untuk tol Bakauheni-Terbanggi Besar sebesar Rp1,2 triliun, Presiden menyebutkan akan segera melakukan pertemuan di Jakarta untuk mencari solusinya.  Sementara Dirjen Bina Marga, Hediyanto W. Husaini dalam penjelasannya mengatakan, proses pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol kini bisa berjalan cepat.

“Alhamdulillah, kita bisa bebaskan tanah untuk sepanjang 45 Km dalam delapan bulan,” ungkap Hediyanto.
Dia menilai, tim pembebasan tanah saat ini semakin profesional dan berpengalaman, di sisi lain masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan tanah juga bertambah kooperatif.  Hediyanto menambahkan, untuk hampir 100 Km yang belum dibebaskan ditargetkan akan selesai pada September tahun ini. Hal tersebut demi mengejar target, konstruksi jalan tol tersebut rampung pada 2018.

sumber: www.pu.go.id

Read More

Tak Ada Alasan Daerah Enggan Terapkan Seragam Dinas

Pemerintah daerah wajib mematuhi Permendagri No. 6 Tahun 2016 tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, secara penerapan seragam tak ada yang berubah, hanya penggunaan batik menjadi dua hari sepekan yakni Kamis dan Jumat.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yuswandi A Tumenggung mengatakan, pakaian batik itu untuk mengangkat lokalitas daerah. Sebenarnya bukan hanya batik, namun pakaian khas daerah setempat sebagai baju dinas PNS.

“Tidak ada alasan mereka tak menerapkan permendagri soal pakaian dinas ini,” kata Yuswandi saat ditemui di Kantor Kemendagri, Kamis (11/2).

Dia menambahkan, untuk penggunaan baju putih juga bukan hal yang perlu dicemaskan. Pertama, seragam itu hanya satu kali dalam sepekan yakni hari Rabu. Menurut dia, pemakaian baju putih tak harus seragam, misalnya kemeja putih polos pada umumnya saja.

Makanya, tak perlu penganggaran untuk pakaian ini. Sebab, tak ada yang berubah dari aturan sebelumya yakni Permendagri No. 68 Tahun 2015. Dimana, ada ketentuan penggunaan baju krem, putih dan batik. Begitu juga di peraturan yang ada sekarang ini.

“Kalau memang mau pengadaan seragam baru, nanti bisa diusulkan perubahan anggaran nanti. Jadi dikasih ruang itu nanti bisa revisi,” ujar dia.

Sebelumnya, Kemendagri menerbitkan aturan seragam dinas. Ketentuan itu berlaku untuk PNS di lingkup instansi tersebut dan jajaran Pemerintah daerah (Pemda). Peraturan menjelaskan, Senin – Selasa pakaian dinas krem, Rabu (putih), Kamis – Jumat (batik/pakaian adat).

sumber: www.kemendagri.go.id

Read More

Indonesia Eximbank Kunjungi INKA

Tim dari Indonesia Eximbank menyempatkan berkunjung ke PT INKA (Persero), kemarin (11/2). Agendanya kali ini adalah sebagai tindak lanjut pendanaan untuk ekspor 150 kereta penumpang ke Bangladesh.

Mengenai peluang perluasan ekspor kereta oleh PT INKA (Persero), selaku Ketua Dewan Direktur Indonesia Eximbank, Ngalim Sawega, menyampaikan bahwa Indonesia Eximbank hadir sebagai pelaksana program pemerintah, NIA (National Interest Account). “Berdasarkan paparan oleh INKA, kita melihat opportunity yang besar untuk itu (ekspor). Kita hadir bersama tim yang lengkap untuk membicarakan hal-hal yang lain terkait delivery untuk kereta Bangladesh,”.

Menurutnya, pengiriman produk harus sesuai waktu yang telah ditentukan. “Delivery harus sesuai time frame karena terkait dengan trust kepada klien. Opportunity kita besar, pembiayaan bisa dicari”, imbuhnya.

Beliau juga menilai bahwa perlu adanya peran dari kementerian untuk mendukung program ini. “Program ekpor ini juga perlu mendapat dukungan dari Kementerian seperti Perindustrian, Kementerian Keuangan, Perhubungan, bahkan Kementerian Luar Negeri,”

sumber: www.bumn.go.id

Read More

Saatnya Anggaran Berbasis Program Prioritas, Bukan Fungsi

Presiden Jokowi mengingatkan jajaran menteri Kabinet Kerja agar penggunaan anggaran 2016 berbasis pada program atau money follow program, bukan berbasis fungsi atau money follow function. Dengan demikian, anggaran digunakan berdasarkan prioritas program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pesan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang paripurna di Istana Negara, Rabu (10/02), sebagai tertuang dalam rilis Tim Komunikasi Presiden.

Menurut Presiden, penggunaan anggaran ke depan tidak lagi berprinsip lagi pada “money follow function” sehingga  penggunaan anggaran dibagi sesuai struktur organisasi kementerian, mulai dari eselon I sampai IV. “Itu namanya bagi rata, jadi tidak jelas fokus dan prioritas ke mana,” kata Presiden.

“Ini yang menyebabkan anggaran kita hilang tak berbekas, karena duitnya mengikuti organisasi yang ada,” tambahnya.

Organisasi memang diperlukan, lanjut Presiden, namun program prioritas tetap yang harus dikedepankan. “Jadi yang jelas, harusnya money follow program.

Program kita apa, semua fokus ke situ. Kalau tidak begini, tidak akan terasa oleh masyarakat.  Ini hal yang perlu dipersiapkan secara matang,” ucap Presiden.

Presiden juga meminta untuk memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. “Saya ingatkan lagi, kata-kata bersayap dengan menggunakan penguatan, pengembangan, pemberdayaan, lupakan itu,” ucap Presiden.

Sehubungan itu, Presiden meminta agar para menteri Kabinet Kerja  bisa mengendalikan arah dan kebijakan anggaran di setiap kementerian yang dipimpinnya. “Menteri betul-betul mengendalikan anggarannya dan tidak diberikan ke bawahannya,” katanya.

Penggunaan program juga harus menyebut langsung keperluannya. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya, membeli jaring, membeli benih atau membeli ikan. “Sehingga ngontrolnya mudah, mengawasinya menjadi mudah,” kata Presiden.

 sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Presiden Jokowi: Menteri Harus Kendalikan Kebijakan Anggaran Kementeriannya

Presiden Joko Widodo menuntut adanya perubahan total pada  Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Untuk itu, Presiden meminta para menteri untuk bisa mengendalikan arah dan kebijakan anggaran di setiap kementerian yang dipimpinnya.

“Menteri betul-betul mengendalikan anggarannya dan tidak diberikan ke bawahannya,” kata Presiden dalam sidang paripurna kabinet di Istana Negara Jakarta, Rabu (10/02).

Menurut Presiden, jajaran di bawah menteri, mulai dari direktur jenderal,‎ direktur, hingga di bawahnya, hanya memberikan perincian. Arahan  rencana program dan kebijakan anggaran harus dipegang menteri.

Selain itu, Presiden meminta agar penggunaan anggaran tidak berprinsip lagi pada “money follow function”, karena selama ini seringkali penggunaan anggaran dibagikan sesuai dengan struktur organisasi kementerian. Di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat misalnya, memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 100 Triliun. Anggaran ini lalu diberikan kepada  11 direktorat jenderal yang ada di bawahnya. Di tingkat Ditjen, anggaran ini kemudian dibagi lagi kepada para direktur, kasubdit, lalu akhirnya ke kepala seksi.

“Ini yang menyebabkan anggaran kita hilang tak berbekas, karena duitnya mengikuti organisasi yang ada,” ucap Presiden.

Presiden menyadari bahwa organisasi diperlukan. Namun demikian, Presiden mengingatkan pentingnya program prioritas. Memang akan muncul pertanyaan, khususnya pada bagian yang belum mendapat anggaran, “lalu saya kerja apa? Masih banyak yang dapat dikerjakan,” kata Presiden.

Hal seperti itu seharusnya terjadi di semua kementerian, sehingga tidak perlu lagi setiap unit dalam struktur organisasi kementerian selalu memiliki anggaran. “Itu namanya bagi rata, jadi tidak jelas fokus dan prioritas ke mana,” kata Presiden.

“Jadi yang jelas, harusnya money follow program. Program kita apa, semua fokus ke situ. Kalau tidak begini, tidak akan terasa oleh masyarakat.  Ini hal yang perlu dipersiapkan secara matang,” ucap Presiden.
Presiden juga meminta untuk memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. “Saya ingatkan lagi, kata-kata bersayap dengan menggunakan penguatan, pengembangan, pemberdayaan, lupakan itu,” ucap Presiden.

Presiden meminta agar penggunaan program menyebut langsung keperluannya. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya, membeli jaring, membeli benih atau membeli ikan. “Sehingga ngontrolnya mudah, mengawasinya menjadi mudah,” kata Presiden.

 sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Jokowi Kembali Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi

Pemerintah akan kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-10 terkait sektor investasi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan detail paket kebijakan tersebut akan diumumkan pada Kamis, 11 Februari 2016.

Ditanya apakah paket kebijakan tersebut juga mencakup revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), Pramono tak mau menjawab dengan tegas. DNI itu besar sekali cakupannya," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, 10 Februari 2016.

Revisi DNI sudah dibahas pemerintah sejak jauh-jauh hari. Peraturan soal DNI tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan. Revisi dilakukan untuk membuka kran investasi yang lebih luas. Salah satu yang ramai dibicarakan ialah investasi asing di industri film.

Menurut Pramono, meskipun ada perubahan, Presiden Joko Widodo tetap menginginkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendapat perlindungan. Salah satu bentuk perlindungannya adalah investasi asing atau terbuka tidak akan menyasar proyek senilai Rp 10 miliar ke bawah. "UMKM tidak disentuh. Diberikan perlindungan sepenuhnya," katanya.

Poin berikutnya dari paket kebijakan 10 menyangkut kartel atau mata rantai perdagangan, strategi menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, dan peningkatan lapangan pekerjaan. Pramono menambahkan paket kebijakan 10 lebih kepada upaya modernisasi bukan liberalisasi. " Presiden sampaikan ini untuk daya saing yang lebih kuat dan mempunyai iklim investasi yang lebih menarik".

 sumber: www.kemendagri.go.id

Read More

Presiden Jokowi: Informasi Bisa Menjadi Obat, Vitamin dan Racun

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, sebuah informasi bisa menjadi obat, bisa pula menjadi racun “Sebuah informasi atau berita, ada yang pahit seperti jamu namun menyehatkan, ada pula seperti vitamin. Namun tak jarang, sebuah informasi, mampu mengganggu akal sehat masyarakat,” demikian disampaikan Presiden saat memberi sambutan pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2016 yang dipusatkan di Pantai Kute, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (09/02).

“Saya sedang berfikir, bagaimana caranya para insan pers mampu membangun optimisme masyarakat, mampu meningkatkan etos kerja masyarakat. Karena era sekarang, adalah era persaingan. Karenanya, jika ingin bangsa ini maju, kita harus membangun kepercayaan, baik kepada masyarakat kita, maupun pihak luar. Tidak akan ada investor masuk ke negeri ini, jika mereka tidak percaya dengan kita. Jika itu yang terjadi, maka pertumbuhan kita sedikit banyak terhambat. Dan, bersyukurlah kita, karena sekarang kita hidup di era kebebasan pers. Jika dulu pemerintah menekan pers, kini pers yang menekan pemerintah,” ujar Presiden yang dalam kesempatan tersebut didampingi Ibu Negara, Iriana Jokowi.

Jokowi berharap, insan pers tidak membuat berita sensasional yang bertumpu pada asumsi, karena jika hal ini dilakukan terus menerus, maka yang muncul dalam masyarakat adalah sikap pesimis dan menurunnya etos kerja.

“Mari, kita tingkatkan produktivitas masyarakat. Dan insan pers sebagai pilar ke empat demokrasi, mampu berbuat banyak. Karena insan pers mampu membentuk karakter, mentalitas dan moralitas masyarakat,” ajak Presiden.

“Saat ini, saya tidak melihat, setiap jam, ada lagu nasional yang dimunculkan oleh stasiun televisi. Satu jam ada lagi Indonesia Raya, satu jam lagi ada Padamu Negeri, satu jam lagi ada lagu Tujuh Belas Agustus dan lain sebagainya. Andai saja setiap jam ada tayangan lagu-lagu kebangsaan kita, maka anak-anak kita akan hafal,” tutur Jokowi yang prihatin melihat minimnya tayangan nasionalisme di media.

Jokowi tidak menampik, saat ini, para televisi berkompetisi dan bertumpu pada rating. Namun, , meski demikian, ujar Jokowi, mungkin sudah saatnya berubah.

“Dan, jangan lagu kebangsaan itu disiarkan pada malam hari, harusnya saat prime time, jadi banyak masyarakat yang melihat dan menyaksikan,” kata Jokowi dihadapan taipan pers nasional yang hadir dalam acara tersebut.

Jokowi juga melihat, karena ingin cepat mempublikasikan berita, para wartawan web, kali sering mengabaikan kode etik jurnalistik. Menurutnya, untuk para insan pers website, kepatuhan pada kode etik jurnalistik kali sering diabaikan. Hal ini dengan alasan ingin cepat menyampaikan berita.
Dampaknya, tambah Presiden, berita yang disampaikan kurang akurat dan tidak seimbang, bahkan kadang beritanya adalah berita penghakiman.

“Jika ini diteruskan, sangat bahaya sekali,” ucap Presiden.

Jokowi berharap, para pemilik media, yang karena persaingan media, tidak menekan para wartawan untuk sesegera mungkin memberitakan kejadian.

“Mari kita lakukan perbaikan bersama, mari kita tingkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia pada kita. Dan semoga, ke depan, insan pers bena-benar mampu menjadi pilar ke-empat demokrasi,” ucap Presiden.
Peringatan HPN ini berlangsung selama satu minggu. Dalam peringatan tersebut, tak kurang 44 kegiatan di gelar. Puncak HPN sendiri dilaksanakan di kawasan wisata pantai KEK Mandalika  yang memiliki garis pantai 14 KM lebih dan mempunyai 11 teluk.

“Kawasan ini sangat indah dan siap dikembangkan menjadi salah satu pusat pariwisata. Insya Allah dalam 5-10 tahun depan, di area ini, akan dibangun 8-10 ribu kamar hotel,” terang Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi dalam sambutannya selaku tuan rumah HPN Tahun 2016.

Hadir dalam Puncak HPN, sejumlah menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan BUMN, pemilik media, baik cetak dan elektronik, duta besar negara sahabat, pers ASEAN dan organisasi pers se Indonesia. Hari Puncak HPN, ditutup doa yang dibawakan Kakanwil Kemenag NTB H Suleman Habib.

 sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Abd Djamil Resmikan Gedung Layanan Haji Terpadu Pertama di Indonesia

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abd Djamil meresmikan gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kankemenag Kabupaten Siak. Bangunan yang nantinya akan memberikan layanan haji terpadu di Siak ini merupakan gedung Siskohat pertama di Indonesia.

“Gedung Siskohat yang dibuat oleh Kabupaten Siak ini merupakan yang pertama di Indonesia. Semoga menjadi contoh bagi daerah lain,” kata Abd Djamil saat peresmian, Siak, Kamis (04/02) lalu. Mantan Kepala Balitbang Diklat Kemenag ini berharap keberadaan gedung seperti ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Sebelumnya, Bupati Siak Syamsuar menyampaikan, diresmikannya gedung Siskohat ini merupakan bentuk kepeduliaan dan dukungan pemerintah daerah terhadap perbaikan layanan pelaksanaan haji di Kabupaten Siak. Harapannya, gedung Siskohat ini dapat memberikan kemudahan pelayanan untuk mendaftar haji bagi masyarakat sekitar.

“Melalui sistem ini, Bank Kepri akan memberikan kemudahan bagi calon jamaah haji, tanpa harus membuka tabungan di Bank Lain,” kata Syamsuar.

Kakanwil Kemenag Provinsi Riau Tarmizi Tohor mengapresiasi inisiatif dan inovasi Kankemenag Siak yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Siak dalam peningkatan layanan pelaksanaan ibadah haji di Riau. “Saya berharap kerja sama antara Bank Riau Kepri, Pemerintah Daerah, dan Kantor Kementerian Agama ini bisa diikuti oleh daerah lain,” kata Tarmizi.

Kakankemenag Siak Muharom menyampaikan bahwa, usai diresmikan, gedung Siskohat Siak sudah dapat beroperasi dan akan langsung digunakan. “Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, sudah bisa menabung dan menyetorkan dana haji di Gedung Siskohat ini, jadi calon jamaah haji tidak susah lagi antre di kantor Bank”. Papar Muharom.

Tampak hadir dalam acara tersebut Plt Gubernur Riau yang diwakili Staf Ahli Bidang Kesra dan SDA Faurizel Gazali, Dirut Bank Kepri Irvandi Gustari, Pimpinan Cabang Bank Riau Afrial Abdullah, Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Cabang Siak Tengku Toyeb, Kakan Kemenag Se-Provinsi Riau, Tokoh Agama dan Masyarakat, Ka KUA Kecamatan dan CJH tahun 2016.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

10.000 Pegawai Honorer Akan Unjuk Rasa di Kementerian PAN-RB

Sekitar 10.000 pegawai honorer dari seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu (10/2/2016). 

"Berdasarkan informasi, mereka menuntut untuk menjadi pegawai negeri sipil," ujar Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Ratiyono di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (9/2/2016). 

Ratiyono mengatakan, aksi ini rencananya digelar di kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Jalan Sudirman. Meski aksi tersebut berskala nasional, Ratiyono mengingatkan agar aksi unjuk rasa bisa dilakukan dengan tertib. 

"Jangan anarkis, tidak mengganggu ketertiban umum apalagi merusak fasilitas publik," ujar Ratiyono. 

Dia mengingatkan adanya Pergub No 28 tahun 2015 tentang unjuk rasa. Dalam pergub tersebut, Pemrrintah Provinsi DKi menyediakan 3 tempat untuk berdemonstrasi di antaranya Lapangan Silang Monas, Parkir Timur Senayan, dan Alun-alun DPR RI. 

Para pendemo bisa melakukan unjuk rasa di lokasi itu. Namun, jika aksi hanya ingin dilakukan di kantor Kemenpan RB, Ratiyono mengaku Pemprov tidak bisa melarang. Dia berharap semua berjalan dengan tertib. 

Ratiyono juga berharap pihak kementerian bisa cepat melakukan mediasi dengan para pendemo nanti. Hal ini supaya unjuk rasa tidak berlangsung semakin lama dan menimbulkan macet.

sumber: www.kemendagri.go.id 

Read More