Pesan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang paripurna di Istana Negara, Rabu (10/02), sebagai tertuang dalam rilis Tim Komunikasi Presiden.
Menurut Presiden, penggunaan anggaran ke depan tidak lagi berprinsip lagi pada “money follow function” sehingga penggunaan anggaran dibagi sesuai struktur organisasi kementerian, mulai dari eselon I sampai IV. “Itu namanya bagi rata, jadi tidak jelas fokus dan prioritas ke mana,” kata Presiden.
“Ini yang menyebabkan anggaran kita hilang tak berbekas, karena duitnya mengikuti organisasi yang ada,” tambahnya.
Organisasi memang diperlukan, lanjut Presiden, namun program prioritas tetap yang harus dikedepankan. “Jadi yang jelas, harusnya money follow program.
Program kita apa, semua fokus ke situ. Kalau tidak begini, tidak akan terasa oleh masyarakat. Ini hal yang perlu dipersiapkan secara matang,” ucap Presiden.
Presiden juga meminta untuk memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. “Saya ingatkan lagi, kata-kata bersayap dengan menggunakan penguatan, pengembangan, pemberdayaan, lupakan itu,” ucap Presiden.
Sehubungan itu, Presiden meminta agar para menteri Kabinet Kerja bisa mengendalikan arah dan kebijakan anggaran di setiap kementerian yang dipimpinnya. “Menteri betul-betul mengendalikan anggarannya dan tidak diberikan ke bawahannya,” katanya.
Penggunaan program juga harus menyebut langsung keperluannya. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya, membeli jaring, membeli benih atau membeli ikan. “Sehingga ngontrolnya mudah, mengawasinya menjadi mudah,” kata Presiden.
sumber: www.kemenag.go.id
0 komentar:
Posting Komentar