MENKES DORONG PERSALINAN HARUS DITOLONG TENAGA KESEHATAN DAN DI FASILITAS KESEHATAN

Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K), didampingi oleh Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI, dr. Anung Sugihantono, M.Kes, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Dien Ermawati, M.Kes berdialog dengan para peserta kegiatan Kampanye Peduli Kesehatan Ibu The Amazing Race yang bertema "Ibu Hebat Berlomba untuk Keluarga Sehat" di salah satu pusat perbelanjaan di bilangan Kramat Jati, Jakarta Timur (25/11).

Di tengah perbincangan, menjawab salah satu pertanyaan peserta mengenai program baru Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Kesehatan Ibu dan Anak, Menkes menyatakan tidak ada program baru. Namun, dengan adanya jaminan akan mendorong masyarakat untuk bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan.

Dengan bersalin di Fasyankes dan ditolong Nakes, akan mempercepat akses ibu dan bayi dalam mencapai penanganan yang adekuat apabila terjadi komplikasi, ujar Menkes.

Pada kesempatan tersebut, Menkes menerangkan bahwa KIS merupakan perluasan cakupan kepesertaan dari fakir miskin dan orang tidak mampu, yang datanya belum termasuk ke dalam jumlah 86,4 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu: para gelandangan, pengemis, orang dan anak terlantar, penghuni panti dan lembaga pemasyarakatan, serta bayi yang lahir dari peserta PBI.

Menkes juga menegaskan bahwa KIS juga memberikan manfaat yang lebih luas dari JKN, yaitu upaya promotif dan preventif serta deteksi dini yang sebelumnya belum tercover JKN, seperti gizi, imunisasi dan pelayanan Posyandu.

Kepada para ibu hamil, Menkes berpesan enam hal, yaitu: 1) Lakukan perencanaan persalinan dengan baik pada saat kehamilan, untuk itu ajak tenaga kesehatan berdiskusi tentang apa yang perlu dipersiapkan; 2) Bersalinlah di fasyankes yang berkualitas; 3) Pelajari bagaimana dan kemana mencari pertolongan apabila ibu dan bayi sakit; 4) Pastikan sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan; 5) Ikut program Keluarga Berencana (KB) segera setelah bersalin; dan 6) Libatkan keluarga dan masyarakat agar mempunyai tanggung jawab, sehingga dapat memiliki kesadaran bahwa semua dapat melaksanakan upaya pencegahan kematian ibu dan bayi di lingkungannya masing-masing.

Sumber: www.depkes.go.id

Read More

PEMILIHAN PEKERJA SOSIAL TELADAN 2014

Cawang, 28 November 2014. Pemilihan Pekerja Sosial Teladan tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (Pusbinjabfung Peksos dan Pensos) telah memasuki tahap akhir penilaian yakni Paparan Calon Pekerja Sosial Teladan. Dalam tahapan ini peserta berjumlah 16 orang Pekerja Sosial.  Mereka berhak mengikuti tahapan ini setelah sebelumnya lulus seleksi administrasi.  Keenam belas peserta tersebut adalah Hesti Ambar Widagdo,S.Sos dari PSPA Satria Baturaden, Enden Mulyaningsih, S.Sos dari PSBN Cahaya Bathin, Ema Salwa dari PSBRW Melati Bambu Apus, Yuyum Rohmulyanawati,S.Sos dari RSJ Provinsi Jawa Barat, Rosliana Harianja,S.Sos. M.Si dari RS Kanker Dharmais, Muhammad Kurniawan,S.Sos dari PSBI Bangun Daya 2, Dra. Nunung NH dari RS Al Islam Bandung, Tuti Hodijah, S.Sos dari Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cimahi, Suroso, S,Sos dari PSBR Bambu Apus Jakarta, Muhammad Himatul Nasir dari BBRSBG Kartini Temanggung, Agus Siswanto,SST dari PSMP Toddopuli Makassar, Lenny Rahayu Tresnawati, AKS dari LK3 Cianjur, Ana Westy Martiani, S.Sos, MPSSp dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Singkawang, Drs. H. Muhammad Fauzi dari BRSPP Lembang Bandung Barat, Dra. Laelasari dari PSBN Wyata Guna Bandung dan Maria Josefin Barus, S.Sos dari PSMP Handayani Jakarta.   Untuk melaksanakan penilaian paparan para Calon Pekerja Sosial Teladan, Tim Dewan Juri didukung oleh para tokoh dari Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI), Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial  (LSPS), Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) dan dari Kementerian Sosial RI.    Usai tahap Paparan Calon Pekerja Sosial Teladan ini, Tim Dewan Juri akan menetapkan Pekerja Sosial Teladan tahun 2014.  Sumber: www.kemsos.go.id

Read More

Transparansi, Pagar Kemenag Hindari Perilaku Korupsi

Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) menuntut jajarannya untuk meningkatkan tranparansi dalam pengelolaan program dan anggaran di Kementerian Agama. Menurutnya, transparansi akan menumbuhkan kesadaran aparatur Kemenag bahwa mereka dikontrol oleh masyarakat dan karenanya terpagari dari perilaku korupsi.
“Dengan transparansi, selain memberi informasi publik, ini akan memagari Kemenag bahwa semua mengontrol kita sehingga kita harus on the track. Jadi transparansi harus ditegakkan,” kata Menag, Jakarta, Senin (01/12).
Menag LHS mengakui terjadinya penurunan kepercayaan kepada masyarakat kepada Kementerian Agama, khususnya setelah adanya dugaan pelanggaraan hukum. Sehubungan itu, Menag berkomitmen untuk meningkatkan transparansi di kementerian  yang dipimpinnya, dan salah satunya adalah dengan mengembangkan system informasi yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh akses informasi.
Terkait penyelenggaraan haji misalnya, Menag memastikan bahwa electronic hajj (e-hajj) akan diterapkan pada 2015. Selain itu juga pengembangan Sistem Informasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui akses informasi.
“Setiap orang harus mendapat akses yang cukup bagaimana haji dilakukan. Semua orang harus mempunyai akses yang sama tentang bagaimana pengurusan penyelenggaraan haji ini,” ujar Menag.
Selain transparansi, keadilan juga menjadi hal pokok dalam pemberantasan korupsi. Menurut Menag, setiap orang harus memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Mencontohkan masalah kuota haji,  Menag memastikan ke depan keadilan dalam pemanfaatan kuota harus benar-benar ditegakkan. Menurutnya, animo masyarakat Indonesia untuk berhaji sangat besar, sementara kuota yang tersedia sangat terbatas sehingga antrian calon jamaah haji sangat lama, bertahun-tahun. “Orang harus  diperlakukan sama. Tidak boleh siapapun bisa menggunakan kuota secara sembarangan. Kuota harus diberikan secara adil,” kata Menag.

Sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Peran Media Sangat Penting Dalam Sosialisasi Bela Negara

Jakarta,  Peran media sangatlah penting. Selain mensosialisasikan seluruh kebijakan program dan kegiatan Kemhan, media beserta perangkatnya juga berperan mensosialisasikan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat.

Demikian dikatakan Menhan Ryamizard Ryacudu pada acara silaturahmi dengan para Pimpinan Redaksi (Pemred) media massa, Rabu (26/11) di Gedung M. Yusuf, Kemhan, Jakarta. Acara silturahmi ini merupakan  pertama kali diselenggarakan Ryamizard Ryacudu selaku Menteri Pertahanan yang baru dengan para Pemred media massa.

Menurut Menhan nilai-nilai bela negara yang perlu disosialisasikan mencakup kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara serta kemampuan awal bela negara baik secara psikis atau fisik.

“Suatu kebijakan memerlukan sosialisasi agar dipahami  publik, sebagai badan publik Kemhan membuat kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang perlu diketahui dan dipahami oleh segenap komponen bangsa” ungkap Menhan.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diwujudkan didalam penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan pasal 9 UU No. 3 tahun 2002 tentang bela negara. Bela negara dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar Kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela ataupun wajib, serta pengabdian sesuai profesi yang diatur didalam Undang-Undang.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan pada Renstra ke II pembangunan kekuatan pertahanan negara Tahun 2014-2019 ini Kemhan selain melaksanakan pembangunan komponen utama, juga telah berupaya untuk mewujudkan kekuatan komponen cadangan dan kekuatan komponen pendukung. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 8 UU No. 3 tahun 2002.

Sehubungan dengan hal itu beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan RUU tentang Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung kepada DPR dalam program Legislasi Nasional. Upaya lain yang dilakukan Kemhan juga secara konsisten telah melaksanakan pembinaan bela negara.

Semua upaya ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan pencapaian yang lebih dari Renstra sebelumnya sehingga Indonesia memiliki kekuatan yang disegani dan kesiapan yang tinggi didalam menghadapi ancaman yang sangat dinamis dikawasan regional dan internasional.

Acara silaturahmi Menhan dengan Pemred media massa tersebut selain di isi sambutan Pemred TV One Karni Ilyas juga saat sesi diskusi dengan moderator Wahyu Muryadi selaku Pemred Tempo TV. Turut hadir Nurjaman Mochtar sebagai ketua Forum Pemred, dan sejumlah pemred media massa .

Sumber: www.kemhan.go.id

Read More

Peringati hari Aids sedunia Menkumham perjuangkan rehabilitasi bagi Narapidana Narkoba

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly (kanan) berbincang dengan penghuni Lapas Klas II A Narkotika Cipinang saat memperingati Hari AIDS Sedunia, disaksikan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek (ke dua dari kanan), Senin (01/12/2014)

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperingati Hari AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) Sedunia yang jatuh pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2014. Di hadapan narapidana kasus narkoba, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan, dirinya akan menyusun kebijakan-kebijakan baru tentang program-program pembinaan narapidana kasus narkoba.

“Dalam rapat Mahkumjakpol (Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI) plus, yang dihadiri oleh saya sendiri, Ibu Menteri Kesehatan, Ibu Menteri Sosial, Bapak Kapolri, Bapak Ketua Muda Pidana Artidjo Alkostar dari Mahkamah Agung, Bapak Jampidum dari Kejaksaan Agung, dari BNN (Badan Narkotika Nasional), semua telah sepakat dan berpendapat bahwa treatment untuk pecandu narkoba bukan penghukuman, tetapi rehabilitasi,” tandas Menkumham Yasonna H. Laoly di Lapangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Cipinang, Jakarta.

Hal tersebut disambut meriah oleh para narapidana yang menyaksikan peringatan Hari AIDS Sedunia. Lebih lanjut Menkumham menjelaskan, tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut, karena fasilitas sangat terbatas. “Kebijakan-kebijakan baru akan kita susun. Kita akan mengambil langkah-langkah untuk ini, tidak mudah, karena fasilitas-fasilitas kita saat ini masih terbatas, dan Ibu Menkes (Menteri Kesehatan) sudah menjamin bahwa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), dan dana untuk kesehatan 32 ribu orang dari narapidana akan difasilitasi untuk memperoleh BPJS,” ujar Yasonna H. Laoly.

Lebih lanjut Menkumham mengatakan, dalam terminologi ilmu kriminologi dikatakan, pengguna narkoba tidak mengorbankan orang lain sehingga tidak perlu masuk ke dalam lapas. “this is victimless crime, tidak mengorbankan orang lain, akan tetapi mengorbankan dirinya sendiri,” sahut Menkumham.

Kepada para narapidana kasus narkoba, Menkumham berpesan untuk tidak lagi mengorbankan dirinya karena narkoba. “Hari ini saya meminta kalian jangan lagi korbankan dirimu, jangan lagi korbankan keluargamu, karena mereka bersedih kalian ada di sini. Ingatlah, hari ini adalah hari kalian menyongsong masa depan yang lebih baik. Proses yang ada sekarang ini kamu jadikan awal dari satu masa depan yang baik,” kata Yasonna H. Laoly.

Dan kami, lanjut Menkumham, pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) akan memberikan perhatian kepada kalian.”Bagaimana kalian setelah keadaan ini, melewati masa-masa ini kalian bisa masuk kembali di masyarakat dalam keadaan berbangga diri, karena kalian mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada negara ini,” sahut Menkumham.

Selain itu, Menkumham juga meminta kepada seluruh Kepala Lapas (Kalapas) di seluruh tanah air untuk memberi perhatian khusus agar narkoba tidak masuk ke dalam lapas. “Saya juga meminta kepada para Kalapas di seluruh tanah air untuk memberi perhatian yang serius agar memastikan tidak ada narkoba masuk kembali ke lapas-lapas kita. Pemerintah akan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan tindakan keras kepada orang-orang yang melakukan pengedaran narkoba di lapas-lapas,” kata Menkumham.

Di akhir sambutannya, Menkumham mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam program pembinaan yang dilakukan di lapas. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segala pihak, para dokter, yang telah memberikan perhatian serius dalam pengobatan, rehabilitasi, juga treatment kepada HIV (Human Immunodeficiency Virus). Kepada Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia) yang telah mendatangkan dokter-dokter dan perawat pada hari ini, dan juga tentunya kami mengharapkan bantuan pada hari-hari yang akan datang, akan memberikan perhatian kepada anak-anak kita yang ada di sini. Karena mereka ini adalah korban, mereka ini bukan kriminal,” ucap Yasonna H. Laoly.

Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan (Pas) Handoyo Sudrajat dalam laporannya mengatakan, tujuan diperingatinya Hari Aids Sedunia untuk menggugah kepedulian sektor terkait dan berbagai lapisan masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya penanggulangan HIV-AIDS secara terintegrasi.

“Diharapkan melalui peringatan hari AIDS Sedunia tahun 2014 ini, dapat meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan komitmen, khususnya sektor pemerintahan, yang merupakan sektor paling penting pada pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS baik pada tingkat pusat maupun daerah. Sehingga peningkatan penyebaran virus tersebut dapat dikurangi melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sektor pemerintahan,” tutur Dirjen PAS.

Turut hadir dalam peringatan tersebut Menteri Kesehatan Nila Djuwita F.Moeloek, para pejabat eselon I di lingkungan Kemenkumham, dan para Duta Besar AIDS yang telah membantu program pembinaan penanggulangan HIV-AIDS.

Sumber: www.kemenkumham.go.id

Read More

Menkeu Tunjuk Mardiasmo Sebagai Plt. Dirjen Pajak

Jakarta, 01/12/2014 MoF (Fiscal) News - Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menunjuk Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sebagai Plt. Direktur Jenderal Pajak, pada Senin (1/12), di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mardiasmo akan menjabat sebagai Dirjen Pajak hingga proses seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan selesai.

Dalam acara serah terima jabatan dengan Dirjen Pajak sebelumnya Fuad Rahmany, Menkeu menyampaikan apresiasinya atas semua dedikasi Fuad selama masa jabatannya. Selain itu, ia juga berpesan kepada Mardiasmo untuk terus menunjukkan kinerja terbaik hingga Dirjen Pajak yang baru selesai dipilih.

Setelah ditunjuk menjadi Plt. Dirjen Pajak, Mardiasmo juga mengajak seluruh jajaran di DJP untuk dapat saling bekerja sama. “Untuk bisa meningkatkan fiscal space, kita harus berkerja lebih keras lagi. Dulu kita kerja keras, sekarang harus ekstra keras," katanya.

Di kesempatan yang sama, Fuad juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas segala kerja sama dan arahan dari jajaran pejabat Kementerian Keuangan. “Terima kasih kepada pak Menkeu atas arahannya. Mulai dari sejak dari Wakil Menteri, hingga jadi Menteri. Saya jadinya bisa menjalani kerja dengan tidak stres. Dengan para eselon 1 juga saya sangat nyaman dan merasa bahwa di Kemenkeu, adalah kementerian yang eselon 1 sangat kompak. Tidak ada gesekan dan intrik. Dan kita bekerja sama serta seperti keluarga,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Fuad Rahmany menyelesaikan masa tugasnya untuk memasuki masa purnabakti mulai 1 Desember 2014, setelah mengabdi selama kurang lebih 4 tahun sebagai Dirjen Pajak. Saat ini, proses seleksi telah memasuki tahapan seleksi penulisan makalah yang diselenggarakan Jumat (28/11). Selanjutnya, peserta yang lulus seleksi penulisan makalah akan dilakukan Uji Kelayakan Publik dengan menayangkan pengumuman pada media cetak nasional untuk meminta masukan masyarakat.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Menkumham Undang Senior Untuk Beri Masukan, Pemikiran, Nasihat, dan Pandangan Tentang Kemenkumham

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengundang para senior untuk memberikan masukan, pemikiran, nasihat, dan pandangan tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Adapun para senior yang dimaksud adalah para Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang dulu bernama Menteri Kehakiman, kemudian Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Para senior yang hadir dan memberikan masukan, pemikiran, nasihat, dan pandangannya yakni, Oetojo Oesman, Yusril Ihza Mahendra, Andi Mattalatta, Patrialis Akbar, dan Amir Syamsudin. Dalam pertemuan tersebut, Menkumham berharap, masukan, pemikiran, nasihat, dan pandangan dari para senior dapat membantunya dalam mengemban tugas sebagai Menkumham.

“Pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman dari senior, orang-orang yang bertugas, dan staf-staf akan sangat berharga bagi saya,” ujar Menkumham di Ruang Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Menkumham juga mengharapkan kepada para senior untuk menegurnya apabila ada kebijakan atau tindakan yang sudah keluar jalur. “ Saya sangat terbuka terhadap masukan dan kritik. Jika kebijakan saya out of track/ keluar dari jalur, tolong diingatkan,” kata Yasonna H. Laoly.

Di akhir acara, Menkumham Yasonna mengatakan, pertemuan ini bukan yang terakhir, dirinya akan melakukan kegiatan serupa nantinya. “Saya berharap pertemuan seperti ini dapat dilakukan di lain waktu, bahkan kalau memang ada yang ingin disampaikan oleh para senior nanti, saya akan dengan senang hati menerima setiap saat, dan saya akan membuka line telepon kepada para senior,” tandas Menkumham. 

Sumber :www.kemenkumham.go.id

Read More

TAHUN 2030 PREVALENSI DIABETES MELITUS DI INDONESIA MENCAPAI 21,3 JUTA ORANG

Secara epidemiologi, diperkirakan bahwa pada tahun 2030 prevalensi Diabetes Melitus (DM) di Indonesia mencapai 21,3 juta orang (Diabetes Care, 2004). Sedangkan hasil Riset kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, diperoleh bahwa proporsi penyebab kematian akibat DM pada kelompok usia 45-54 tahun di daerah perkotaan menduduki ranking ke-2 yaitu 14,7%. Dan daerah pedesaan, DM menduduki ranking ke-6 yaitu 5,8%.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan RI Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H saat membuka Seminar dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia 2009, 5 November 2009 di Jakarta.

Prof. Tjandra Yoga mengatakan berdasarkan hasil Riskesdas 2007 prevalensi nasional DM berdasarkan pemeriksaan gula darah pada penduduk usia >15 tahun diperkotaan 5,7%. Prevalensi nasional Obesitas umum pada penduduk usia >= 15 tahun sebesar 10.3% dan sebanyak 12 provinsi memiliki prevalensi diatas nasional, prevalensi nasional Obesitas sentral pada penduduk Usia >= 15 tahun sebesar 18,8 % dan sebanyak 17 provinsi memiliki prevalensi diatas nasional. Sedangkan prevalensi TGT (Toleransi Glukosa Terganggu) pada penduduk usia >15 tahun di perkotaan adalah 10.2% dan sebanyak 13 provinsi mempunyai prevalensi diatas prevalensi nasional. Prevalensi kurang makan buah dan sayur sebesar 93,6%, dan prevalensi kurang aktifitas fisik pada penduduk >10 tahun sebesar 48,2%. Disebutkan pula bahwa prevalensi merokok setiap hari pada penduduk >10 tahun sebesar 23,7% dan prevalensi minum beralkohol dalam satu bulan terakhir adalah 4,6%.

Dalam sambutannya Prof. Tjandra Yoga menjelaskan, Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi hormon insulin atau karena penggunaan yang tidak efektif dari produksi insulin.Hal ini ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Penyakit ini membutuhkan perhatian dan perawatan medis dalam waktu lama baik untuk mencegah komplikasi maupun perawatan sakit.

Diabetes Melitus terdiri dari dua tipe yaitu tipe pertama DM yang disebabkan keturunan dan tipe kedua disebabkan life style atau gaya hidup. Secara umum, hampir 80 % prevalensi diabetes melitus adalah DM tipe 2. Ini berarti gaya hidup/life style yang tidak sehat menjadi pemicu utama meningkatnya prevalensi DM. Bila dicermati, penduduk dengan obes mempunyai risiko terkena DM lebih besar dari penduduk yang tidak obes.

WHO merekomendasikan bahwa strategi yang efektif perlu dilakukan secara terintegrasi, berbasis masyarakat melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor termasuk swasta. Dengan demikian pengembangan kemitraan dengan berbagai unsur di masyarakat dan lintas sektor yang terkait dengan DM di setiap wilayah merupakan kegiatan yang penting dilakukan. Oleh karena itu, pemahaman faktor risiko DM sangat penting diketahui, dimengerti dan dapat dikendalikan oleh para pemegang program, pendidik, edukator maupun kader kesehatan di masyarakat sekitarnya.

Tujuan program pengendalian DM di Indonesia adalah terselenggaranya pengendalian faktor risiko untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian yang disebabkan DM. Pengendalian DM lebih diprioritaskan pada pencegahan dini melalui upaya pencegahan faktor risiko DM yaitu upaya promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif, jelas Prof. Tjandra Yoga.

Prof. Tjandra Yoga menambahkan bahwa pada Sidang Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dalam press release tanggal 20 Desember 2006 telah mengeluarkan Resolusi Nomor 61/225 yang mendeklarasikan bahwa epidemic Diabetes Melitus merupakan ancaman global dan serius sebagai salah satu penyakit tidak menular yang menitik-beratkan pada pencegahan dan pelayanan diabetes di seluruh dunia. Sidang ini juga menetapkan tanggal 14 Nopember sebagai Hari Diabetes Se-Dunia (World Diabetes Day) yang dimulai tahun 2007.
.
Oleh karena itu, program Pengendalian Diabetes Melitus dilaksanakan dengan prioritas upaya preventif dan promotif, dengan tidak mengabaikan upaya kuratif. Serta dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta (LP, LS, Profesi, LSM, Perguruan Tinggi).

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575 tahun 2005, telah dibentuk Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang mempunyai tugas pokok memandirikan masyarakat untuk hidup sehat melalui pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, khususnya penyakit DM yang mempunyai faktor risiko bersama.

Sesuai dengan tema Hari Diabetes Sedunia tahun 2009, ??Pahami Diabetes dan Kendalikan??, maka memahami diabetes harus dilakukan secara menyeluruh, baik faktor risikonya, diagnosanya maupun komplikasinya. Dan Kendalikan Diabetes sangatlah penting dilaksanakan sedini mungkin, untuk menghindari biaya pengobatan yang sangat mahal. Bahkan semenjak anak-anak dan remaja, gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi banyak sayur dan buah, membiasakan olah raga dan tidak merokok merupakan kebiasaan yang baik dalam pencegahan Diabetes Melitus. Oleh karena itu, peran para pendidik baik formal maupun informal, edukator DM dan para kader sangat memegang peranan penting untuk menurunkan angka kesakitan DM.

Sumber: www.depkes.go.id

Read More

Peringatan 1 Muharam 1436 H Sebagai Motivasi Peningkatan Kinerja Personel Kemhan

Jakarta,  Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengharapkan agar seluruh Keluarga Besar Kemhan dapat memaknai peringatan Tahun Baru 1 Muharam 1436 Hijriah dengan berupaya meningkatkan semangat pengabdian melalui peningkatan disiplin, loyalitas, motivasi, dan kinerja sesuai dengan tuntutan dan tantangan tugas ke depan. Harapan Menhan tersebut sesuai dengan tema peringatan yaitu “Hikmah Tahun Baru Islam 1 Muharam 1436 Hijriah Sebagai Motivasi, Introspeksi dan Peningkatan Kinerja Personel Kementerian Pertahanan”.

Tema ini relevan dengan tantangan dan tugas Kemhan ke depan. Kemhan memerlukan SDM Pegawai yang memiliki motivasi kerja dan loyalitas yang tinggi serta profesionalisme yang baik. Demikian dikatakan Menhan Ryamizard Ryacudu, Rabu (12/11), saat memberikan amanat pembuka dalam acara Peringatan 1 Muharam 1436 Hijriah yang diikuti oleh segenap Pejabat Eselon I, II, Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kemhan dan Seluruh Pegawai Kemhan di Aula Bhineka Tunggal Ika, Kemhan. Peringatan Tahun Baru Islam ini menghadirkan Ustadz Reza M Syarif MA. MBA, sebagai penceramah.

Peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah yang menandai awal Tahun Hijriah adalah perjalanan menuju harapan yang lebih baik bagi syiar Agama Islam. Hijrah ini dapat dimaknai sebagai harapan dan semangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Sementara itu Ustadz Reza M Syarif yang juga terkenal sebagai motivator ini mengatakan bahwa momentum peringatan Tahun Baru Hijriah ini dapat dimanfaatkan untuk kembali menanamkan semangat kepahlawanan dengan tujuan keberhasilan sejati. Menurut ustadz pemegang 2 rekor muri ini, keberhasilan sejati tidak dapat diukur dari jumlah harta yang dimiliki tetapi bagaimana menikmati dan mensyukuri apa yang telah kita miliki. Dan semangat kepahlawanan dibutuhkan untuk meraih keberhasilan sejati. Dalam meraih keberhasilan sejati ini dibutuhkan motivasi untuk meraihnya, motivasi itu adalah kompetisi, tantangan dan perubahan.

Rasulullah SAW telah mencontohkan saat dirinya dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah, tiga langkah strategis dilakukannya di Medinah. Pertama, membangun masjid sebagai tempat bersujud kepada Allah SWT, yang sekaligus menjadi pusat bertemu dan berkumpul antara kaum Anshar dan Muhajirin. Kedua, menjalin persaudaraan antara kaum Anshar dan Muhajirin sehingga tidak terjadi pergesekan dan perpecahan.

Sumber: www.kemhan.go.id

Read More

Nawa Cita dan Revolusi Mental Menggema di Rapat Kerja Nasional Kemenkumham

Jakarta – Sejak dilantik menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), Yasonna H. Laoly hari ini mengumpulkan seluruh pimpinan unit eselon I dan 2 pusat serta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Divisi (Kadiv) Kemenkumham se-Indonesia, untuk menjelaskan garis program kerja selama lima tahun kepemimpinannya. Dari semua penjelasannya, Yasonna menggarisbawahi tentang sembilan prioritas agenda kerja Presiden Jokowi, yang dikenal dengan Program Nawa Cita.

Dari beberapa ulasannya, Menkumham menyatakan bahwa, Nawa Cita bisa dilakukan dengan cara merubah etos kerja seluruh jajaran, terutama Kanwil-Kanwil yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. Menkumham meminta agar setiap pegawai untuk merapatkan barisan dan menyingsingkan baju, langsung bekerja dengan ulet, sehingga menghasilkan produktifitas kerja yang lebih baik.

Yang menjadi salah satu fokus perhatian Menkumham adalah peran dan fungsi imigrasi untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. "Dalam hal ini, Imigrasi harus mampu menjaga perbatasan wilayah negara kita. Termasuk juga infiltrasi orang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, yang membawa paham yang tidak sesuai dengan Pancasila," ujar Yasonna H. Laoly di Rakernas Kemenkumham, di Graha Pengayoman, Jakarta (17/11/2014).

Pada sesi yang lain, Menkumham memerintahkan agar jajaran birokrasi Kemenkumham merubah paradigma birokrasi yang lambat dan bikin sulit harus ditinggalkan. Yasonna menjelaskan, "Gotong royong, komunikasi aktif dan cepat, responsif dan terpercaya, harus segera dibangun. Itulah yang diinginkan Presiden Jokowi, dengan disebut Revolusi Mental. Perubahan paradigma Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara menciptakan mentalitas kemandirian, budaya kegotongroyongan, dan budaya pelayanan."

Hadir pada arahan Menkumham seluruh pimpinan unit utama eselon I, staf ahli dan staf khusus Menkumham, eselon 2 pusat, 33 Kakanwil dan Kadiv Kemenkumham se-Indonesia.

Sumber: www.kemenkumham.go.id

Read More