Repatriasi TKI, Pemerintah Indonesia: Tak Ada Lagi Pengiriman TKI ke Suriah

​“Kepada yang dipulangkan hari ini, hendaklah tidak kembali lagi ke Suriah yang sedang dilanda perang. Masih ribuan orang yang harus kami bantu di sini. Pemerintah RI sudah menghentikan pengiriman tenaga kerja ke sini,” Didi Wahyudi, Kuasa Usaha Ad-Interim (KUAI) Kepala Perwakilan RI di Damaskus memberikan sambutan sebelum melepas kepulangan para buruh migran (28/8). 

KBRI Damaskus kembali memulangkan  sebanyak 13  (tiga belas) orang TKW ke Indonesia via Beirut-Lebanon. Para TKW yang dipulangkan tersebut telah berhasil diperjuangkan dan diselesaikan segala permasalahan dan hak-haknya.

Dengan keberangkatan sebanyak 13 orang TKW ini, berarti KBRI Damaskus sampai saat ini telah merepatriasi sebanyak 7.827 orang WNI dari Suriah sejak tahun 2011 lalu. Sementara di penampungan sementara (shelter) KBRI Damaskus sampai saat ini masih terdapat sekitar 90 (lima puluh) TKW lagi yang masih sedang diperjuangkan hak-haknya, dan masih terus berdatangan ke shelter KBRI Damaskus.

Didi Wahyudi, mengatakan bahwa misi utama KBRI Damaskus di Suriah adalah perlindungan dan repatriasi WNI. Sejak September 2011, terlebih lagi dengan kondisi keamanan di Suriah yang semakin memburuk, Pemerintah RI telah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja yang dilanjutkan dengan penghentian permanen dan melakukan repatriasi terhadap seluruh WNI di Suriah. 

Pemerintah RI telah menetapkan bahwa TKW/PLRT yang masuk setelah masa moratorium sejak September 2011 ke Suriah merupakan korban dari perdagangan orang (Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO).

Jika dibandingkan gelombang sebelumnya, jumlah repatriasi kali ini tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan Pemerintah Suriah mengharuskan setiap TKW membayar tunggakan asuransi wajib sebelum memperoleh exit permit dari Imigrasi Suriah. Pejabat Protokol Konsuler sekaligus Pejabat Penerangan Sosial Budaya, AM Sidqi mengatakan hal tersebut memerlukan penanganan yang lebih serius dan pembicaraan tingkat tinggi antara Indonesia dan Suriah.

"Kami sudah sampaikan laporan ke Jakarta. Diharapkan dalam waktu dekat ada respon positif," ujar Sidqi.

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Harry Truman Simanjuntak, 38 Tahun Mengabdi di Dunia Arkeologi

Jakarta, Kemendikbud --- Peneliti senior di bidang arkeologi pada Pusat Penelitian Arkelogi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Harry Truman Simanjuntak, hari ini, Kamis (20/8/2015) menerima penghargaan ilmu pengetahuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Penghargaan bergengsi di bidang ilmu pengetahuan LIPI Sarwono Award itu diberikan oleh Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain di Gedung LIPI, Jakarta.

Harry Truman Simanjuntak merupakan ilmuwan yang secara konsisten selama 38 tahun menekuni bidang arkeologi/prasejarah. Saat ini beliau bekerja di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Truman, demikian pria berkacamata ini akrab disapa, lahir di Pematang Siantar pada 27 Agustus 1951. Ia adalah anak ke-7 dari 11 bersaudara dari pasangan Josia Simanjuntak dan Samaria Siahaan. Truman menghabiskan masa kecil dan remaja di sebuah kampung di pinggiran Kota Siantar.

Setelah lulus SMA pada 1970, ia menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara, Medan atas arahan orangtuanya. Namun ia memutuskan untuk pindah di tahun pertamanya ke Yogyakarta karena merasa passion-nya adalah di bidang sejarah dan arkeologi. Akhirnya ketika kembali mengambil kuliah hukum di Universitas Atmajaya pada 1973, ia juga mendaftarkan diri di jurusan arkeologi Fakultas Sastra, Universitas Gajah Mada.

Truman merangkap kuliah hingga menyelesaikan sarjana muda hukum. Setelah itu ia memilih konsentrasi di bidang arkeologi hingga menyelesaikan pendidikan arkeologinya pada tahun 1979. Truman menerima banyak tawaran pekerjaan arkeologi di akhir 1970-an, seperti pemugaran Candi Borobudur serta menjadi pengajar.

Ia kemudian bekerja di Balai Arkeologi Yogyakarta atas tawaran Prof. Dr. Panji Sujono yang merupakan ahli prasejarah sekaligus Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Pada tahun 1986 ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi di Institut de Paleontologie Humaine, Paris, Perancis. Di institut ini, Truman mendapatkan gelar masternya pada tahun 1987, kemudian menyelesaikan pendidikan doktor di institut yang sama pada 1991.

Truman menikah pada 1982 dengan Rohana Yuliati dan dikaruniai dua anak bernama Ruth Simanjuntak dan Levi Simanjuntak. Atas pengabdian terhadap bangsa dan negara, Truman berturut-turut mendapat penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun pada 1997, Satyalancana Karya Satya 20 Tahun pada 2006, dan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun pada 2014.

Truman terlibat pada banyak penelitian tentang dunia prasejarah. Sejumlah hasil penelitiannya terkait penelusuran prasejarah Indonesia, seperti penelitian Hominid/Palaeolitik di Jawa, Sumatera, Kalimatan, Sumba, dan Maluku; penelitian kehidupan kala Plestosen akhir hingga Holosen awal; penelitian budaya neolitik; dan penelitian budaya Megalitik/Paleometalik di sejumlah situs di tanah air. Penelitian-penelitian tersebut menjadi sumber rujukan nasional dan internasional.

Hasil riset dan petualangan arkeologinya ke seluruh penjuru Indonesia telah mengungkap betapa Indonesia adalah kawasan yang sangat penting untuk mengetahui evolusi manusia dan budaya. Tidak banyak wilayah di dunia bisa menghidupi manusia sejak masa begitu tua, karena temuan-temuan Homo erectus tidak banyak di dunia ini. Hanya ada di beberapa tempat, salah satunya adalah Indonesia.

Seperti diungkapkannya sendiri dalam sambutan usai menerima penghargaan, Truman telah tertarik dengan bidang arkeologi sejak di bangku Sekolah Rakyat. “Ketika itu, ibu guru saya mengatakan “Borobudur sebuah candi yang sangat besar dan megah. Jika kalian rajin belajar, suatu saat pasti dapat mengunjungi sekaligus mengagumi keindahannya.” Kata-kata itu sederhana, tetapi telah memotivasi saya untuk tertarik pada arkeologi,” tuturnya.

Menurut Kepala LIPI, Iskandar, bagi Truman, mengungkap siapa manusia nusantara masa lalu dan misteri kehidupan mereka sangatlah menarik. Berpuluh tahun kemudian, mimpi Truman tidak pernah berhenti. Kini lebih dari 150 karya tulis telah dipublikasikan dalam bentuk artikel, monografi, prosiding, makalah, dan lain-lain.

“Beliau pun dinobatkan sebagai professor riset dengan orasi pengukuhan “Pluralisme dan Multikurturalisme dalam Prasejarah Indonesia” pada 2006 silam. Dedikasi, kontribusi, dan produktivitas publikasi ilmiahnya di berbagai jurnal internasional menjadikan Prof. Truman menjadi peneliti berkelas dunia dan dapat menjadi inspirasi bagi dunia penelitian serta sivitas peneliti untuk secara sungguh-sungguh fokus dan mengembangkan kepakarannya,” jelas Iskandar.

Bagi Truman, penghargaan yang diterimanya ini justru menjadi introspeksi sekaligus memotivasi dirinya untuk berbuat lagi bagi bangsa ini. “Penghargaan LIPI Sarwono merupakan penghargaan yang sangat terhormat, mengingat kita ketahui bersama Prof. Sarwono seorang tokoh yang memiliki visi yang besar dalam mempersatukan berbagai bidang keilmuwan di dalam satu institusi. Tentu sifat yang sudah dipraktikkan Prof. Sarwono itu menjadi acuan bagi para peneliti di masa sekarang, bahwa penelitian tidak bisa berdiri sendiri, perlu kerja sama dan berinteraksi dengan keahlian-keahlian lain,” katanya.

Sumber: www.kemdiknas.go.id

Read More

KPPN Padang Laksanakan Penilaian KPPc Kemenkeu

Jakarta, 19/08/2015 Kemenkeu - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang menerima kedatangan tim penilai Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc), dalam rangka melaksanakan penilaian untuk tahun 2015. Tim penilai ini terdiri dari Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Yudi Pramadi, Direktur Hukum dan Humas DJKN Tavianto Noegroho dan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkeu Sofandi Arifin.

Direktur Sistem Perbendaharan Ditjen Perbendaharaan R.M. Wiwieng Handayaningsih dalam sambutannya menyebutkan bahwa kegiatan penilaian KPPc ini menjadi sebuah bentuk apresiasi, dan dapat dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja serta layanan yang telah dijalankan oleh kantor pelayanan. "Penilaian KPPc Kemenkeu adalah wujud penghargaan atas kinerja yang telah dicapai KPPN Padang dan sebagai alat untuk memacu dan memotivasi pelayanan yang diberikan oleh kppn, serta alat ukur keberhasilan reformasi birokrasi dan evaluasi untuk pengambilan kebijakan," jelas Wiwieng.

Yudi Pramadi sebagai ketua tim penilai, mengingatkan pentingnya fungsi KPPN sebagai instansi yang melaksanakan pencairan APBN, penatausahaan penerimaan negara, dan penyusunan laporan keuangan, sehingga harus memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada stakeholders. "Kinerja KPPN akan selalu mendapat perhatian dari stakeholders, baik pihak swasta maupun kementerian/lembaga," tegas Yudi.

Pada presentasinya, Kepala KPPN Padang Subur Bahariyanto memaparkan visi kantor yang dipimpinnya, yaitu "KPPN Padang menjadi pengelola perbendaharan yang unggul di tingkat dunia". Ia juga menyebutkan salah satu prestasi KPPN Padang yaitu sebagai KPPN peringkat pertama atas ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara bulan Mei 2015.

Sumber: kemenkeu.go.id

Read More

Sofyan Djalil Serah Terima Jabatan ke Darmin Nasution

Jakarta - Berdasarkan Surat Keputusan Presiden tentang Penggantian Kabinet Kerja Tahun 2014. Keppres Nomor 79/P Tahun 2015 dengan ini ada pergantian kepemimpinan tertinggi Kementerian Koordinator Bidang perekonomian, yang sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah Sofyan Djalil maka digantikan oleh Mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Kegiatan serah terima jabatan tersebut dilakukan di Gedung AA Maramis II Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (12/8).

Acara serah terima jabatan dihadiri oleh beberapa menteri Kabinet Kerja diantaranya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad. Selain itu ada Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, dan Menteri ESDM Sudirman Said turut hadir. 

Usai menandatangani serah terima jabatan, Sofyan mengatakan bahwa Darmin merupakan figur “the right man in the right place” untuk mengkoordinir kerja para menteri bidang ekonomi dan mengatasi berbagai persoalan mendasar terkait fundamental ekonomi.

“Ini adalah the right man in the right place, selamat Pak Darmin”, ujar Sofyan.

Sofyan Djalil juga menyampaikan ke Darmin bahwa para staf di yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sangat kompeten dan mampu diandalkan. “Staf-staf disini berkompeten dan saya pikir mereka ini adalah staf-staf kementerian paling qualified”, tambahnya.

Pada pengumuman reshuffle atau perombakan kabinet di Istana Negara, Presiden Joko Widodo memberhentikan lima menteri. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, ‎Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, serta Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

sumber: www.ekon.go.id

Read More

Kurangi Pengangguran, Menaker Hanif Luncurkan Gerakan “Ayo Kerja”

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meluncurkan Gerakan Nasional "Ayo Kerja" untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan kerja serta mengurangi angka pengangguran di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

 “Kita harus menyamakan persepsi agar terjadi pemerataan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat mewujudkan konsep Indonesia sebagai kesatuan pasar kerja nasional yang terpadu antara pusat dan daerah," kata Menaker Hanif dalam keterangan pers Biro Pusat Humas Di Jakarta pada Senin (3/8).

Hal tersebut diungkapkan Menaker Hanif saat melakukan Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri di Desa Bendosari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Senin (3/8). Hadir juga dalam kesempatan ini Bupati Kediri  Hj. Haryati Sutrisno.

Hanif mengatakan saat ini dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan penempatan tenaga kerja dan optimalisasi mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran di Indonesia.

“Tanggung jawab perluasan kesempatan kerja ini  ada pada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang penempatan tenaga kerja, baik Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) dan Swasta,” kata Hanif.

Berdasarkan Rencana Strategis Pembangunan Ketenagakerjaan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen (tahun 2015), pemerintah menargetkan terciptanya 2 juta lowongan kerja per tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kemnaker tahun 2015-2019.

“Keberhasilan strategi penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri harus didukung oleh kebijakan pimpinan pemerintah pusat dan daerah yang efektif dan terukur sehingga terjadi percepatan penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja,” kata Hanif.

Hanif mengungkapkan, dalam menghadapi tantangan dan permasalahan ketenagakerjaan tersebut Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan melalui 5 (lima) pilar utama program perluasan dan penciptaan lapangan kerja.

5 pilar itu  meliputi (1) Perbaikan layanan dan sistem informasi ketenagakerjaan; (2) Peningkatan keterampilan dan kapasitas pekerja; (3) Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta kewirausahaan; (4) Peningkatan pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur berbasis komunitas; dan (5) Program darurat ketenagakerjaan.

"Dengan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal, kita targetkan pengangguran dapat terus menurun jumlahnya secara signifikan dan bertahap setiap tahunnya, "kata Hanif. berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sampai dengan Februari 2015 mencapai 7,45 juta jiwa atau sekitar 5,81 %.

“Kedepannya, program bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja saat ini dijalankan berdasarkan pendekatan formal dan informal,” kata Hanif

Hanif menjelaskan, pendekatan informal diimplementasikan tidak hanya dalam kewirausahaan. Namun  juga perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui padat karya, terapan teknologi tepat guna, tenaga kerja sukarela dan inkubasi bisnis.

Sementara pendekatan formal diwujudkan dalam bentuk layanan pasar kerja melalui sistem informasi pasar kerja, bursa kerja online, job fair.  "Peningkatan kemampuan tenaga kerja khusus bagi wanita, penyandang disabilitas dan lanjut usia juga kami lakukan di pendekatan formal ini,"kata Hanif.          

TKI

Sementara itu, terkait dengan penempatan tenaga kerja luar negeri (TKLN)  Menaker Hanif pun mengatakan perluasan kesempatan kerja di dalam negeri dan peningkatan jumlah TKI formal ke Timur-tengah menjadi solusi prioritas dalam mengatasi dampak moratorium penempatan TKIdomestic worker yang telah ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu.

"Pemerintah   melakukan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan kepada calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang tidak jadi bekerja ke Timur Tengah. Keluarga CTKI pun dilibatkan dalam program pemberdayaan ini," kata Hanif.

Hanif mengatakan pada tahun 2015, program pemberdayaan perluasan kesempatan kerja diberikan pada daerah asal TKI ke Timur Tengah untuk 24.000 orang melalui penciptaan wirausaha baru dan inkubasi bisnis, padat karya produktif, teknologi tepat guna, dan tenaga kerja pendamping (TKI sukses)

“Kita memberikan insentif pelatihan kewirausahaan di kantong  kantong TKI. agar nantinya mereka bisa bekerja secara mandiri. ini  dimaksudkan agar para pencari kerja sedapat mungkin tetap bekerja di dalam negeri dengan lebih layak pendapatannya,"kata Hanif

Selain itu kata Hanif, Pemerintah pun  akan menggeser calon TKI  Timur-tengah  agar dapat bekerja pengguna berbadan hukum atau formal  berdasarkan kemampuan dan kompetesi yang dimilkinya..

“Kita fokuskan  memperbanyak TKI formal yang  bekerja di Timur-tengah sebagai antisipasi dampak moratorium ini.Pelatihan di BLK harus lebih baik, dan kerjasama dengan agen TKI  juga diarahkan ke.sektor formal, “ kata Hanif.

Tak hanya, Hanif pun mendorong pengalihan tujuan dengan memberikan ijin pemindahan kawasan penempatan pada pengguna perseorangan bagi PPTKIS ke Asia-Pasifik.

"Kita juga dorong agar PPTKIS selaku perusahaan yang menempatkan TKI ke luar negeri yang selama ini bergerak di sektor rumah tangga agar bisa bergeser ke asia pasific yang relatif lebih baik kondisinya," kata Hanif.

www.naker.go.id

Read More

Kementerian ATR/BPN Luncurkan Pelayanan Pertanahan 70-70

10
AGUST
2015

Dalam rangka menyambut hari Kemerdekaan Indonesia ke-70 tahun yang mengangkat tema “Ayo Kerja”, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) meluncurkan Inovasi Pelayanan Pertanahan 70 -70. 

Peluncuran Inovasi Pelayanan Pertanahan 70 – 70 dilakukan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan, di Aula Prona Lantai VII Gedung Kementerian ATR/BPN, Senin (10/08). Hadir pada kesempatan tersebut Plt. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia, 33 Kepala Kantor Pertanahan yang berada di Ibukota Provinsi dan 38 Kantor Pertanahan yang memiliki volume pelayanan yang tinggi.

Dalam sambutannya Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa tujuan diluncurkannya Pelayanan Pertanahan 70-70 adalah untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dalam memperoleh tujuh jenis pelayanan utama pertanahan. “Angka 70 adalah durasi waktu pelayanan pertanahan yang kita berikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sesuai dengan Surat Edaran No. 13/SE/VIII/2015 tentang “Layanan Pertanahan 70 – 70”, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Seluruh Indonesia diinstruksikan untuk memilih jenis dan jangka waktu layanan sesuai dengan kondisi Kantor Pertanahan yang bersangkutan, yang meliputi:
1. Pengecekan Sertipikat dengan jangka waktu pelayanan: 7 menit, 17 menit, 70 menit atau 7 jam;
2. Penghapusan Hak Tanggungan(Roya) dengan jangka waktu pelayanan: 7 menit, 17 menit, 70 menit atau 7 jam;
3. Peningkatan Hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) keHak Milik (HM) dengan jangka waktu pelayanan: 7 jam, 17 jam atau 70 jam;
4. Peralihan Hak karena Jual Beli dengan jangka waktu pelayanan: 70 atau 90 jam;
5. Hak Tanggungan dengan jangka waktu pelayanan: 7 hari kerja;
6. Pemisahan/ Pemecahan dengan jangka waktu pelayanan: 17 atau 27 hari kerja;
7. Pendaftaran Sertipikat Pertama Kali dengan jangka waktu pelayanan:
    a. 45 atau 70 hari kerja berasal dari tanah negara;
    b. 70 atau 90 hari kerja berasal dari bekas milik adat.

Ferry memberikan pilihan kepada 71 Kepala Kantor Pertanahan yang hadir untuk memlih jenis pelayanan utama pertanahan yang disanggupinya. Ia sangat bersyukur apabila Kepala Kantor Pertanahan sanggup memberikan tujuh jenis pelayanan utama pertanahan. “Apabila hanya menyanggupi empat jenis pelayanan juga tidak apa-apa, akan tetapi jika dari tujuh jenis pelayanan Kepala Kantor Pertanahan tidak memilih satu pun maka yang bisa saya lakukan hanya dua yaitu Kepala Kantor Pertanahannya diganti atau Kantornya ditutup,” tegasnya.

Pada bagian lain sambutannya Ferry mengatakan bahwa belum lama ini ia telah menerbitkan instruksi tentang penyediaan tanah/lahan bagi peternakan. Menurutnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kementerian ATR/BPN janganlah bersifat pasif. Kementerian ini harus aktif dan agresif sehingga punya sensitivitas. “Jika melihat ada Hak Guna Usaha yang lahannya diterlantarkan dan terletak di wilayah sentra peternakan, langsung blokir saja. Kemudian, kita buat program pemberdayaan di sana dalam bentuk penyediaan rumput untuk pakan ternak,” katanya memberi contoh.

Sumber: www.bpn.go.id

Read More

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2015: Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise serta Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam acara Penyerahan Penghargaan kepada Kabupaten/Kota Layak Anak kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di sela sela Puncak Peringatan Hari Anak Nasional, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8). Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2015: Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak Tanggal 23 Juli pada setiap tahunnya, menjadi tanggal yang istimewa bagi anak-anak Indonesia, karena pada tanggal tersebut seluruh anak Indonesia merayakan Hari Anak Nasional (HAN) sebagai momen yang menguatkan posisi dan keberadaannya sebagai generasi penerus sekaligus penerima tongkat estafet kepempimpinan bangsa di masa yang akan datang. Meskipun pada tahun 2015 ini Puncak Peringatan HAN baru dilaksanakan bulan Agustus, namun hal tersebut tidak mengurangi antusiasme dan keceriaan anak-anak saat mengikuti acara Puncak Peringatan HAN 2015 yang diselenggarakan di Istana Bogor, Selasa (11/8). “Seluruh anak-anak Indonesia adalah anak kita semua, sehingga menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa untuk memastikan tidak ada diskriminasi dan kekerasan yang menimpa mereka.  Cinta kasih, keramahan, dan kepedulian kita terhadap seluruh anak harus dimulai dari kehidupan keluarga yang harmonis dan sayang terhadap anak,”ungkap Menteri PPPA, Yohana Yembise, dalam sambutannya di hadapan Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan undangan lainnya yang turut menghadiri acara puncak tersebut. Adapun tema yang diusung dalam puncak peringatan HAN kali ini, adalah: “Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak”, dengan 3 (tiga) sub tema, yakni : (1) Bangun karakter anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia; (2) Wujudkan ketahanan keluarga untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia yang sehat dan berprestasi; dan (3) Wujudkan rekonstruksi sosial dalam menciptakan lingkungan yang melindungi hak anak. Yohana berharap, tema yang diangkat tersebut dapat menjadi pengingat dan pendorong bagi segenap komponen bangsa bahwa lingkungan dan keluarga yang ramah anak sangat diperlukan dalam proses tumbuh kembang anak. Sehingga demikian, diharapkan hal tersebut bisa menggugah setiap individu, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah akan pentingnya peran, tugas, dan kewajiban masing-masing dalam memenuhi hak dan melindungi anak. “Hal yang juga tak kalah penting adalah mendorong keluarga Indonesia menjadi tempat pertama dan utama dalam pengasuhan yang berkualitas, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang komprehensif dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air,”tutur Yohana. Rangkaian kegiatan Peringatan HAN 2015 sudah dimulai sejak Februari lalu melalui berbagai acara, yakni : (1) Seminar, talkshow, pertemuan dengan pemimpin redaksi media, sosialisasi melalui media cetak dan elektronik baik di tingkat pusat maupun daerah guna membangun tekad untuk stop kejahatan seksual terhadap anak dan pentingnya mendukung proses tumbuh kembang anak, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus; (2) Fun Walk Aksi Damai sekaligus Kampanye Anak untuk menyuarakan Anti Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan pemerintah, swasta, organisasi perempuan, pemerhati anak dan elemen masyarakat lainnya; (3) Bantuan  sosial, pemberian kaca mata gratis, nonton film bersama “12 Menit” di Jakarta pada tanggal 7 Juli (sekitar 400 anak), pemberian penghargaan, pencanangan Whitelist dan Web Berani, dan berbagai kegiatan lainnya; (4) Pelaksanaan Forum Anak Nasional yang diikuti oleh 700 orang anak dari Forum Anak Daerah 34 provinsi dan Pemilihan Tunas Muda Pemimpin Indonesia 2014; dan (5) Berbagai kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan UNICEF, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), BNN, KPK, dan perguruan tinggi. Keceriaan Hari Anak Nasional Tahun 2015 pun terus berlanjut hingga pada puncaknya, di mana halaman Istana Bogor dimeriahkan dengan 10 area aktivitas anak dengan aneka kegiatan yang khas anak. Kesepuluh area itu yakni: area Berita Anak Indonesia, area Cerita Dongeng, area Selamatkan Bumiku, area Permainan Tradisional, area Wishing Tree, area Rumah Inovatif INCAKAP, area Sehat  dan Ceria, area Corat-coret, dan juga area Gerak Gembira. DITULIS OLEH ANTHONY FIRDAUS    SELASA, 11 AGUSTUS 2015 07:57  Sumber: www.kemenpppa.go.id

Read More

Puncak Peringatan Hakteknas ke-20

10 Agustus 2015, merupakan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-20. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 71 Tahun 1995, Hakteknas diperingati setiap tanggal 10 Agustus sejak 1995. Tema Hakteknas ke-20 adalah “Inovasi Iptek untuk Daya Saing Bangsa” dengan sub tema “Pangan, Energi, dan Maritim”. Puncak peringatan Hakteknas ke-20 diselenggarakan pada hari Senin 10 Agustus 2015 di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priuk. Hal tersebut menunjukkan keinginan pemerintah menggaris bawahi pentingnya kemaritiman dalam peringatan Hakteknas kali ini. Rangkaian acara puncak peringatan Hakteknas ke-20 ini diawali dengan penganugerahan 5 anugerah kepada penggiat Iptek yang berprestasi, yaitu: Labdakretya, Prayogasala, Widyapandegatama, Budhipura, dan Budhipura Kencana. Kemudian dilaksanakan pula  teleconference dengan PT Elnusa selaku pemilik kapal Eco Green Maintenance Barge dan dengan Bupati Penajam yang sedang mempersiapkan tempat untuk membangun Pusat Penelitian Kelautan bersama dengan Kemenristekdikti, Kemenko Maritim, dan BPPT. Acara dilanjutkan dengan Prosesi Budaya Larung yang  merupakan kearifan local para nelayan, dan ditutup dengan Pelepasan Kapal Riset Rigel, Baruna Jaya, dan Bawal Putih. Pada acara puncak peringatan Hakteknas ini, Menristekdikti melaporkan secara singkat mengenai perkembangan kerjasama Kemenristekdikti dengan Gubernur Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selain itu Menristekdikti juga melaporkan mengenai seluruh kegiatan yang telah dilakukan Kemenristekdikti terkait memperingati Hakteknas ke-20. Menristekdikti juga mengatakan bahwa terlepas dari karya unggulan yang dihasilkan, inovator Indonesia masih banyak menghadapi kendala dengan berbagai peraturan yang tidak memungkinkan riset dimulai setiap saat dan dilaksanakan pada tahun jamak disesuaikan dengan karakteristik penelitian. Dan hambatan terbesar kemajuan inovasi adalah kurangnya sifat entrepreneur. Oleh sebab itu Menristekdikti bersama cabinet kerja akan memperbaiki iklim inovasi yang sifatnya lintas kementerian untuk memperkuat program Technopreneur. “Dengan iklim inovasi yang lebih baik maka entrepreneur di bidang Iptek akan berkembang pesat”, ujar M. Nasir.  Sumber: www.ristek.go.id

Read More

Sinergi Pemerintah Pusat, BI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Respon Perlambatan Ekonomi

Jakarta, 12/08/2015 Kemenkeu - Melihat perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini, pemerintah segera merespon dengan melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah. Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam adalah Kalimantan, yaitu sebesar 1,5 persen pada kuartal II. Kalimantan, sebagai daerah yang aktifitas ekonominya didominasi perdagangan barang komoditas, terkena pengaruh turunnya permintaan barang komoditas dan melemahnya harga komoditas dunia, sebagai efek dari dampak pelemahan ekonomi global.

Melihat ini, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro saat pertemuan koordinasi antara BI, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah se-Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur, memamparkan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini dilakukan agar pemerintah di Kalimantan dapat menekan laju inflasi dan memperbaiki pertumbuhan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk jangka pendek, Menkeu mengimbau pemerintah daerah seluruh provinsi di Kalimantan untuk segera memanfaatkan anggaran yang masih menganggur di bank pemerintah. Anggaran tersebut, jika dijadikan aktifitas baik dalam bentuk belanja modal maupun belanja barang, akan dapat mendorong pertumbuhan di daerah.

"Kami sangat mendorong pemerintah daerah di Kalimantan untuk mengalokasikan anggaran untuk 2 hal yang kritikal untuk pertumbuhan makro, pertama alokasi anggaran untuk stimulus diperkuat seperti belanja modal dan infrastruktur yang langsung mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kedua, alokasi untuk membantu operasi pasar,” jelas Menkeu.

Untuk solusi jangka menengah panjang, melihat besarnya potensi sumber daya alam di Kalimantan, Menkeu menilai hilirisasi industri sumber daya alam penting untuk Kalimantan dalam memperbaiki pertumbuhan.

Pemerintah pusat mendukung penuh percepatan hilirisasi industri ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti kemudahan dalam penanaman modal di PTSP, dan yang terbaru kebijakan keringanan atau pembebasan pajak yang akan segera terbit pada bulan ini. "Sudah ada fasilitas yang jelas yaitu tax allowance dan tax holiday, baik untuk industri yang berbasis pertanian maupun pertambangan," ujar Menkeu.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Menteri Luar Negeri RI Terima Kunjungan Secretary of State Tahta Suci Vatikan Kardinal Pietro Parolin

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, telah menerima kunjungan Secretary of State Tahta Suci Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI (11/08). 

Dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Tahta Suci Vatikan yang telah menginjak usia 65 tahun, kunjungan ini merupakan kunjungan pertama seorang Secretary of State Vatikan sejak kunjungan dalam rangka mendampingi Paus Yohanes Paulus II dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tahun 1989. 

Dalam pertemuan bilateral, Menlu RI dan Secretary of State Vatikan menegaskan bahwa hubungan bilateral kedua Negara berjalan dengan sangat baik dan dalam prinsip saling menghormati kedaulatan dan integritas masing-masing Negara. Secara khusus, Kardinal Parolin menegaskan bahwa Vatikan memandang Indonesia sebagai contoh teladan kerukunan dalam masyarakat multi-kultural dan multi-religi dimana masyarakat hidup saling pengertian, saling berdampingan dan saling bekerjasama dengan damai melalui semboyan “Unity in Diversity”.

Pertemuan juga menyepakati penguatan kerjasama bilateral RI-Vatikan dalam empat bidang sebagai berikut:

1.    Dialog Lintas Agama. Kedua Negara sepakat untuk melanjutkan kerjasama dialog lintas agama.

2.    Kerja sama Sosial-Budaya. Kedua Negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama eksibisi seni dan budaya Indonesia di Museum Vatikan yang selama ini telah menampilkan relief Candi Borobudur dan artefak etnis Indonesia. Diharapkan kerja sama ini dapat membangun jembatan pemahaman lintas budaya.

3.    Kerja sama Antar Media, antara RRI dengan Radio & Televisi Vatikan. Kedua Negara sepakat untuk meneruskan kerja sama melalui peliputan perayaan Paskah di Larantuka, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016.

4.    Kerja sama Pendidikan. Kedua Negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama pendidikan berupa pertukaran pelajar atau dosen, di antaranya yang sudah berlangsung antara Universitas Islam Negeri Jakarta dengan Universitas Urbaniana di Vatikan. Saat ini, terdapat lebih dari 1500 Pastor dan Suster dari Indonesia yang terlibat dalam pelayanan di Vatikan dan di seluruh Italia.

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Menlu Retno: Indonesia Usung Tiga Tema dalam AMM ke-48

​Kuala Lumpur – Indonesia mengusung tiga tema dalam ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-48 yaitu mainstreaming maritime diplomacy, perlindungan pekerja migran dan mendorong aksesi negara-negara pemilik senjata nuklir terhadap protokol Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free-Zone (SEANWFZ). Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, di sela-sela rangkaian AMM ke-48, kemarin (3/8), di Putra World Trade Center, Kuala Lumpur.

 

Pada kesempatan tersebut, Menlu Retno menyebutkan bahwa terdapat 28 pertemuan yang akan dilakukan Indonesia sepanjang rangkaian AMM ke-48. Sebanyak 16 di antaranya termasuk dalam rangkaian AMM itu sendiri sementara 12 pertemuan merupakan pertemuan bilateral yang kemungkinan akan bertambah seiring dengan perkembangan yang ada. Sementara itu, dalam mengusung tema diplomasi maritim, Indonesia telah mencoba menyusun EAS Statement on Maritime Cooperation in the Asia Pacific dengan harapan akan mendapatkan dukungan negara-negara East Asia Summit (EAS) sebagai upaya mainstreaming maritime diplomacy di ASEAN.

Perlindungan Pekerja Migran

 

Mengenai tema perlindungan pekerja migran, ASEAN sudah mempunyai ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers yang dilanjutkan dengan pembentukan ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW).

 

Namun demikian, Menlu Retno menegaskan bahwa Indonesia akan tetap berupaya untuk mendorong negara-negara ASEAN agar mempunyai instrumen yang mengikat secara hukum untuk melindungi para pekerja migran.Sementara mengenai isu nuklir, Indonesia akan mengangkat kembali mengenai perlunya negara-negara pemilik senjata nuklir melakukan aksesi terhadap protokol SEANWFZ agar wilayah Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir. 

Menlu Lakukan Beberapa Pertemuan Bilateral

 

Adapun rangkaian pertemuan yang sudah dilakukan Menlu Retno, kemarin (3/8) adalah pertemuan dengan Ketua Global Movement of Moderates (GMM), Tan Sri Razali, pertemuan ASEAN dengan Komisi SEANWFZ dan ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Interface AICHR Representatives.

 

Dalam pertemuan dengan Tan Sri Razali, Menlu Retno menyampaikan bahwa kedua pihak akan bekerja sama untuk melakukan semacam roundtable di Jakarta yang kemungkinan akan dilakukan sebelum akhir tahun 2015.

 

Pada pertemuan dengan Komisi SEANWFZ, Indonesia menekankan kembali pentingnya pencapaian tujuan utama dari SEANWFZ Treaty yaitu menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas senjata nuklir. Selain itu, Indonesia juga mendorong implementasi secara penuh dari rencana aksi SEANWFZ Treaty serta mendorong negara-negara pemilik senjata nuklir untuk segera melakukan aksesi kepada protokol SEANWFZ.

 

Sebagai penutup dari rangkaian pertemuan yang dilakukan para Menlu ASEAN, kemarin (3/8) adalah pertemuan dengan wakil-wakil AICHR. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendorong agar dalam tahun kelima sejak pembentukannya, mandat AICHR dapat diperkuat yaitu selain mempromosikan HAM namun juga dilakukan perlindungan HAM. Selain itu, Indonesia juga memberikan dukungan terhadap program kerja AICHR untuk lima tahunkedepan, 2016 – 2020.

 

Sebagai upaya untuk mainstreaming AICHR agar dapat benar-benar terhubung dengan masyarakat ASEAN, maka Indonesia juga mendukung progress kerja AICHR, khususnya mengenai pendirian Dedicated Human Rights Division dalam ASEAN Secretariat. Selain itu, Indonesia juga mendukung penguatan Terms of Reference yang berdasarkan assessment dan rekomendasi yang dilakukan AICHR.

 

Mengenai agenda pertemuan bilateral dengan Menlu Malaysia, Dato’ Seri Anifah Aman, Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia akan mendorong pertemuan kedua utusan khusus perbatasan maritim kedua negara untuk segera  dimulai guna mempercepat penyelesaian negosiasi batas maritim antara Indonesia dan Malaysia.

 

Selain itu, Indonesia juga akan melakukan compare notes terkait migran Bangladesh dan Myanmar yang ditampung sementara oleh kedua negara, seperti melihat apa yang sudah dilakukan Indonesia dan apa yang sudah dilakukan Malaysia selama ini.

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

KEDISABILITASAN BUKAN HALANGAN UNTUK MERAIH PRESTASI

Jakarta, (4/8) di Bandara Soekano Hatta menyambut kedatangan para disabilitas intelektual yang mengaharumkan nama bangsa di ajang olahraga Special Olympics World Games (SOWG) yang diadakan di Los Angeles, Amerika Serikat pada 25 Juli s.d 2 Agustus 2015. Kontingen SOIna sudah menyelesaikan tugas mengikuti pertandingan yang diadakan di beberapa tempat. Selama 8 hari atlet-atlet SOIna berusaha sebaikmungkin untuk memberikan yang terbaik, berjuang membela tanah air melalui olimpiade tingkat dunian terbesar yang dilaksanakan di kota para malaikat.  Dalam wawancara yang dilakukan, Khofifah menyampaikan bahwa persiapan yang dilakukan sangat baik yang dibina di karantina selama 2 bulan. Kedisiplinan dan proses pengawalan dari atlet-atlet oleh seluruh pembina SOINA dan para pelatih, tim asistensi bersama yang luar biasa dan akhirnya dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu, mereka mendapatkan 19 medali emas, 12 medali perak, dan 5 perunggu.  Prestasi ini tentu mereka persembahkan untuk Indonesia tercinta dan mudah-mudahan rencana ke depannya, Kemenpora terus memaksimalkan ikhtiar ini dan pasti kompetisi ini akan terus mengalami peningkatan yang kualitatif. Dua tahun yang akan datang diadakan winter games dan pasti kompetisi world games akan lebih kualitatif. Oleh karena itu, mereka yang sekarang ini mengikuti Special Olympic World Games tidak bisa ikut ke world games (winter games) mendatang karena keputusan SOINA supaya ada pemerataan pada teman-teman yang lain untuk mengikuti perhelatan olahraga dunia bagi Special Olympic ini. Menpora menyampaikan juga bahwa “ini sejarah baru bagi olahraga kita untuk Special Olympic World Games ini. Kali ini satu kebijakan yan kami keluarkan yaitu bonus disamaratakan dengan yang normal, baik sea games maupun olimpiade. Karena natinya untuk peraih medali emas mendapatkan 200 juta, medali perak 50 juta, dan medali perunggu 30 juta dan itu diserahkan ke rekening masing-masing tanpa dipungut pajak dan potongan apapun. Hal itu harus bisa diselesaikan secepat-cepatnya karena mulai hari ini sudah kita lakukan transfer pada peraih medali emas, perak, perunggu termasuk para pelatih. Saya kira ini sejarah baru yang perlu kita catat oleh kita semua.   Dr. Pudji Hastuti, Msc mengungkapkan “saya bangga akan prestasi yang dicapai oleh atlet-atlet Special Olympics Indonesia (SOIna) pada ajang Special Olympics World Games 2015, Los Angeles. Dengan berhasil melampaui prestasi pada ajang serupa 4 tahun lalu dan membawa pulang 19 medali emas, 12 medali perak dan 5 medali perunggu. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan tidak menghambat mereka untuk berkarya dan meraih prestasi”. Sumber: www.kemsos.go.id

Read More

Menperin: Ekonomi Kreatif Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Tangerang Selatan. Menteri Perindustrian Saleh Husin optimistis dengan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Selain menciptakan lapangan kerja, ekonomi kreatif juga memacu pertumbuhan ekonomi.

"Ekonomi kreatif bisa menjadi katalis industri baru, juga akselerator atau pemercepat aktivitas ekonomi yang sudah ada. Artinya sangat jelas, pelaku, pekerja hingga konsumennya turut mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Menperin Saleh Husin usai menghadiri pembukaan Temu Kreatif Nasional 2015 di BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (4/8/2015).

Acara itu dibuka resmi oleh Presiden RI Joko Widodo yang dilanjutkan dengan dialog dengan komunitas kreatif dan peresmian Indonesia Convention Exibiton (ICE) BSD City.

Pemerintah, lanjut Menperin, sangat mengapresiasi dan berterimakasih pada para pelaku ekonomi kreatif. Dengan beragam produk, mereka memberikan sentuhan inovasi kreasi dan teknologi sehingga mendongkrak nilai tambah.

Saleh Husin juga mencermati para pelakunya yang berusia muda. Menurutnya, bekal pengalaman, pendidikan, pergaulan dan keterbukaan anak-anak muda menjadi motor kreativitas yang tidak terbatas.

Kemenperin juga siap mempererat koordinasi dengan lembaga dan kementerian lainnya seperti Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kominfo, Kemenristek dan Dikti, Kementerian Perdagangan serta komunitas pelaku industri kreatif. Salah satunya ialah menggodok formula kebijakan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif.

"Orientasinya adalah mencari solusi dan kebersamaan. Apa-apa yang dibutuhkan rekan-rekan pelaku, kita bahas bersama dan tentukan strategi pemecahan masalahnya secara sinergis," tegas Menperin.

Pada dialog dengan komunitas kreatif, Presiden Jokowi mendorong ajang seperti ini dimanfaatkan oleh semua pelaku untuk memberikan curah pikiran, gagasan, pengalaman dan unjuk kerja untuk kemajuan bersama.

"Termasuk juga memanfaatkan sesi  'Inventor Meet Investor' dan semua pihak harus saling memperkuat karena kita bersaing dengan produk ekonomi kreatif dari luar negeri," kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Jokowi menuliskan pesan di sebuah gawai, yaitu "Era ekonomi kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia."

Temu Kreatif Nasional itu merupakan bagian dari peringatan 70 Tahun Indonesia Merdeka yang bertema "Dari Indonesia Untuk Dunia". Juga diiringi dengan pameran produk-produk industri nasional bertajuk "Industrialisasi untuk Kemandirian Bangsa" yang berlangsung dari 1-9 Agustus 2015.

Sumber: www.kemenperin.go.id

Read More

Pemerintah Kembali Berhasil Selamatkan WNI dari Hukuman Mati di Arab Saudi

Pemerintah Indonesia kembali berhasil membebaskan seorang WNI di Arab Saudi dari ancaman hukuman mati. WNI atas nama Rika Mustikawati asal Sukaresmi, Tanah Sareal, Bogor divonis hukuman mati pada tanggal 15 Mei 2012 oleh Pengadilan Umum di kota Bisha, Ashir Arab Saudi, dengan dakwaan melakukan sihir terhadap istri majikannya a.n. Salma. Sejak jatuhnya vonis, Kemlu langsung memberikan informasi kepada keluarga dan menyampaikan pemberitahuan resmi.
Namun demikian, dengan upaya pembelaan dari KJRI Jeddah bersama pengacara tetap KJRI Jeddah, pada tanggal 14 November 2012 Mahkamah Banding menganulir keputusanPengadilan Umum dan meminta Pengadilan Umum untuk menyidangkan kembali kasus tersebut dengan susunan anggota majelis hakim baru.

Setelah beberapa kali proses persidangan, Pengadilan Umum kota Bisha akhirnyamembebaskan Rika Mustikawati dari hukuman mati dan hanya menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Pada bulan September 2014, keputusan Pengadilan Umum tersebutditetapkan oleh Pengadilan Banding, sehingga KJRI dan Pengacara Tetap KJRI mulai melakukan pengurusan berkas hukum pembebasan dan proses pemulangan.
“Sedianya tanggal 28 Juli 2015, Rika Mustikawati akan dipulangkan, namun masih terkendali oleh administrasi keimigrasian di Arab Saudi. KJRI akan terus mengupayakan dan diharapkan dalam waktu dekat pemulangan tersebut dapat dilakukan”, ungkap Dicky Yunus, Koordinator Fungsi Konsuler KJRI Jeddah yang bersama squad Konsulernya terus mengawal kasus ini.
Berbagai upaya telah dilakukan Perwakilan RI di Arab Saudi dalam rangka membela dan membebaskan Rika Mustikawati. Selain dengan menunjuk pengacara setempat, Dubes RI Riyadh juga telah menyampaikan surat kepada Raja Arab Saudi untuk memintakan pengampunan.
“Momentum baik yang telah diciptakan Menlu melalui pertemuannya dengan Raja dan Menlu Arab Saudi beberapa waktu lalu akan terus kita manfaatkan untuk mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus WNI kita di Arab Saudi. Semua pihak sudah memberikan kontribusi dalam setiap capaian seperti ini, baik Perwakilan RI, teman-teman aktivis advokasi BMI dan bahkan otoritas di Arab Saudi”.
Dengan demikian selama 2015 sudah 12 WNI yang berhasil dibebaskan dari ancaman hukuman mati di Arab Saudi, sehingga total yg sdh dibebaskan di arab saudi sejak 2011 sebanyak 68 wni. Sementara itu, masih ada 24 wni terancam hukuman mati di Arab Saudi yg masih dalam proses hukum (12 pembunuhan, 9 perzinahan,  dan 3 sihir).

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Kejuaraan Bola Basket Asia Wanita U-16 Dibuka

Menpora Imam Nahrawi hari Minggu (2/8) malam membuka Kejuaraan Bola Basket Asia untuk Wanita U-16 yang diselenggarakan oleh Federasi Bola Basket Internasional (FIBA) dan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) di GOR Bola Basket Angkasa Pangkalan TNI AU, Kota Medan, Sumatera Utara. (foto:muchlis/kemenpora.go.id)

Medan: Menpora Imam Nahrawi hari Minggu (2/8) malam membuka Kejuaraan Bola Basket Asia untuk Wanita U-16 yang diselenggarakan oleh Federasi Bola Basket Internasional (FIBA) dan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) di GOR Bola Basket Angkasa Pangkalan TNI AU, Kota Medan, Sumatera Utara. 

Pembukaan kejuaraan ditandai dengan pemukulan gendang yang dilakukan oleh Menpora, Presiden FIBA Sheikh Saud Ali Al-Thani, Sekjen FIBA Hagop Khajirian, Ketum PP PERBASI Danny Kosasih, Wagub Sumut Tengku Eri Nuradi, Konsulat Jenderal Tiongkok Zhu Hong Hai, dan Ketum Pengprov PERBASI Sumut sekaligus anggota DPR RI Sofyan Tan. 

Ini adalah tahun keempat digelarnya FIBA Asia U-16 yang digelar mulai 2 - 9 Agustus 2015. Kejuaraan ini terselenggara juga atas dukungan Kemenpora, Pemprov Sumut, dan Pemkot Medan. Ada 12 negara yang turut berpartisipasi, yang dibagi dalam dua level. Masing-masing level terdiri atas enam negara. Yakni, China, Jepang, Korea, China Taipei, India, Thailand, Hongkong, Indonesia (tuan rumah), Kazakhstan, Malaysia, Singapura, dan Uzbekistan. 

Acara diawali dengan tarian daerah yang dibawakan puluhan muda-mudi dari Sumut, dan dilanjutkan dengan gelar peserta dari semua negara. Ribuan penonton yang memadati GOR Angkasa bersorak-sorai ketika satu per satu peserta dari tiap negara memasuki lapangan. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya,     

Wagub Sumut Eri Nuradi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada FIBA Asia dan PERBASI. "Dipilihnya Kota Medan sebagai penyelenggaraan kejuaraan ini merupakan penghargaan dan kebanggaan bagi masyarakat Sumut, khususnya pecinta bola basket. Selamat datang di Kota Medan dan nikmatilah keindahan alam, budaya, kuliner, dan keramahtamahannya," ujar Eri.  

Menurut Eri, kejuaraan ini akan memberi efek positif untuk pengembangan olahraga bola basket di Sumut dan Indonesia. "Terima kasih. Apapun hasilnya dan siapapun juaranya, harus bisa dijadikan semangat untuk tetap berprestasi lebih baik lagi," katanya. 

Presiden FIBA Sheikh Saud Ali Al-Thani dalam sambutannya mengucap rasa syukur dan penghargaannya kepada Indonesia dan semua peserta yang telah sukses menyelenggarakan kejuaraan basket tingkat Asia. "Terima kasih, dan bertandinglah secara sportif," tutur Sheikh Saud.  

Menpora yang didampingi Asisten Deputi Olahraga Prestasi Bosar Napitupulu menyampaikan kejuaraan ini sangat berarti dalam pengembangan dan peningkatan prestasi bola basket tanah air. "Selamat kepada para atlet dan ofisial dari berbagai negara, semoga mendapat kesan yang positif selama di Medan secara khusus, dan Indonesia pada umumnya. Kejuaraan ini harus dapat ikut mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia, apalagi ini level Asia yang diikuti oleh 12 negara. Tentu sangat membanggakan bagi Indonesia," ujar Menpora.

"Atas nama pemerintah, Kemenpora menyampaikan selamat kepada panitia penyelenggara. Semoga berjalan baik dan sukses. Dengan mengucap Bismillah, kejuaraan ini secara resmi saya buka," kata Menpora yang disambut aplaus para peserta dan ribuan audiens yang hadir.

Sumber: www.kemenpora.go.id

Read More