Hadiri Konferensi Tingkat Menteri OKI, Wamenlu RI Fokus pada Isu Palestina

​“Satu hal yang patut disyukuri terkait perkembangan isu Palestina yaitu  tercapainya rekonsiliasi dan persatuan antar faksi-faksi utama di Palestina". Hal ini disampaikan Wamenlu RI Wardana padaPertemuan Konferensi Tingkat Menteri ke-41 Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi (18/06).

Menurutnya, gagalnya negosisasi damai pada putaran yang terakhir, adalah akibat  sikap Israel yang terus melakukan tindakan-tindakan ilegal. Hal ini tetap menjadi keprihatinan bersama.

KTM ke-41 OKI secara resmi dibuka oleh Menteri Luar Negeri Republik Guinea, selaku Ketua KTM ke-40 OKI. 

Delegasi RI pada pertemuan kali ini dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI. Hadir dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Arab Saudi HRH. Saud Al-Faisal` selaku tuan rumah  dan Presiden Palestina, H.E. Mahmoud Abbas.

Wamenlu RI menyampaikan komitmen Pemerintah RI untuk terus mendukung  Palestina, serta mengajak seluruh negara anggota untuk terus memberikan dukungannya terhadap keanggotaan Palestina di organisasi-organisasi internasional.

Selain masalah Palestina, Wamenlu RI menyampaikan bahwa di  tengah tantangan yang sedang dihadapi saat ini, OKI telah berkembang menjadi sebuah organisasi yang solid dan pro-aktif.

Sehubungan dengan upaya peningkatan peran OKI, Wamenlu RI menyampaikan bahwa Indonesia baru saja menyelenggarakan OIC Forum on Islamic Tourismyang pertama kali. 

Terkait isu kesehatan, Indonesia selaku Ketua Konferensi Tingkat Menteri Kesehatan OKI akan mendorong upaya OKI untuk mengimplementasikan Strategic Health Program of Action 2014-2023.

Tak lupa, Wamenlu mengundang seluruh negara anggota OKI untuk hadir pada acara the Sixth  Global Forum of the United Nations’ Alliance of Civilization yang akan dilaksanakan di Bali pada Bulan Agustus mendatang. 

Sumber: http://www.kemlu.go.id

Read More

Presiden SBY Tegaskan Prioritasnya Gelar Pilpres Yang Bebas Dan Adil

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, meskipun dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 ini ia tidak menjadi pusat perhatian karena sudah memangku jabatan selama 2 (dua) periode, dalam sisa masa jabatannya dalam 4 (empat) bulan ini, ia akan memberikan prioritas untuk penyelenggaran pemilihan umum yang bebas dan adil, pembangunan demokrasi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

“Saya juga akan terus  menyelamatkan Indonesia dari potensi ancaman global,” kata Presiden SBY saat menerima mahasiswa yang tergabung dalam Center for Asia Leadership Initiatives, Harvard University, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/6) pagi.

Presiden menilai, kunjungan mahasiswa Harvard ke Indonesia itu pada waktu yang sangat menarik, karena selain baru saja menyelesaikan pemilihan parlemen, bulan depan Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan Presiden.

“Kali ini, saya tidak di pusat perhatian karena saya akan menyelesaikan masa jabatan kedua. Presiden di Indonesia hanya diperbolehkan menjabat untuk dua periode berturut-turut,” tutur Kepala Negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY menyatakan rasa bangganya atas prestasi yang dicapai Indonesia, dimana World Economic Forum (WEF) dalam sidang tahunannya di Manila, baru-baru ini, telah menyebut Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mencapai  "dasawarsa keemasan" berdasar luasnya capaian, dan imbas perubahan terhadap kemajuan bangsa.

Menurut Presiden SBY, keberhasilan Indonesia sangat penting karena memiliki kaitan dengan berbagai dimensi, mulai geopolitik, Islam, politik, dan ekonomi.

Dari sdimensi geopolitik, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, menurut Presiden SBY, apa yang terjadi di Indonesia mempengaruhi seluruh wilayah satu atau lain cara. “Ini memiliki dimensi Islam karena Indonesia adalah rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia, dan jika demokrasi dan modernitas bekerja di Indonesia, ini mengirimkan pesan yang sangat besar dan merupakan contoh penting untuk dunia Islam,” kata Kepala Indonesia.

Keberhasilan Indonesia, menurut Presiden, juga  memiliki dimensi politik karena Indonesia merupakan salah satu negara dunia yang paling beragam. “Jika kita bisa terus bersama-sama dan berhasil sebagai satu bangsa, ini akan menjadikan contoh untuk pluralisme,” papar Presiden.

Adapun dari dimensi ekonomi, menurut Presiden SBY, Indonesia yang dulu dikenal sebagai salah satu negara termiskin di Asia (pada tahun 1960) kini telah menjadi ekonomi yang muncul dengan kelas menengah terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi kedua di antara negara G20.

Presiden SBY menjanjikan, bahwa Indonesia akan terus memperbaiki iklim transparansi dalam 2-3 dasawarsa mendatang. Dengan demikian, negeri ini masih akan menghadapi sejumlah tantangan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. "Namun saya yakin Indonesia sudah siap di track pembangunan yang benar untuk melangkah maju," katanya.

Atas gambaran tersebut, Presiden menilai bahwa Indonesia akan menjadi negara yang menarik untuk dipelajari oleh mahasiswa hubungan internasional, sain politik, juga mahasiswa pembangunan.

Wakil The Center for Asia Ledership Initiatives dari Universitas Harvard, Andi Sparingga, menjelaskan kepada Presiden SBY bahwa mereka sedang menyelenggarakan Asia Leadership Trek III, yang merupakan tur sosio-ekonomi dan politik ke enam tujuan di Asia.

Kelompok Asia Leadership Trek yang diketuai oleh Samuel Kim ini beranggotakan 40 orang peserta dari universitas Harvard, MIT, dan Tufts.

Mendampingi Presiden SBY saat menerima mahasiswa Harvard, AS itu, antara lain Menlu Marty Natalegawa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Pertahanan Purnomo Yosgiantoro, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Mendikbud Mohammad Nuh.

Sumber :setkab.go.id

link: http://www.kemendagri.go.id

Read More

Menlu RI di Depan Para Calon Kepala Perwakilan RI: Ketahuilah Misi dan Tugas Anda

"Ketahuilah misi dan tugas anda, know your mission", demikian sambutan Menlu Marty Natalegawa di hadapan para calon Kepala Perwailian RI di luar negeri saat membuka Pekan Orientasi Calon Kepala Perwakilan RI di luar negeri, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Senin (16/6).
Menurutnya, tidaklah cukup bagi seorang Kepala Perwakilan bila hanya memahami hubungan bilateral antara Indonesia dan negara tempat ia ditempatkan, lebih dari itu, seorang Kepala Perwakilan harus mengetahui dengan sangat baik dan mendalam mengenai negara itu sendiri, baik sejarah, latar belakang, budaya, ekonomi, maupun politiknya.

“Knowing your mission lebih dari sekedar menyusun paper visi dan misi, tapi knowing your mission in a most broadest way."

Menegaskan hal ini Menlu menambahkan bahwa tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan kemampuan seperti itu. 

Kemampuan itu tidak bisa didapatkan dengan cara yang biasa saja, tetapi lebih daripada itu, dengan cara berinteraksi dengan semua pihak termasuk masyarakat dan tokoh-tokoh di negara mana para calon Kepala Perwakilan RI ditempatkan. 

Pengabaian terhadap hal ini, lanjut Menlu dapat mengakibatkan tidak dicapainya hasil yang optimal dari pekerjaan diplomasi yang dilakukan.
Terkait dengan “knowing your mission” ini, Menlu juga berpesan bahwa adalah baik pula untuk mengetahui pihak atau negara mana saja yang memiliki kepentingan di negara akreditasi, misalnya dalam kaitannya dengan peningkatan ekspor. 
Sebanyak 47 calon kepala perwakilan RI di luar negeri – terdiri atas 23 orang calon Duta Besar dan 24 orang calon Konsul Jenderal dan Konsul - mengikuti Pekan Orientasi Calon Kepala Perwailan RI di Luar Negeri yang akan dilaksanakan 16-20 Juni 2014 di Kementerian Luar Negeri RI. 

Dua puluh tiga diantaranya, telah melewati fit and proper testsebagai calon Duta Besar oleh DPR RI pada 10 – 11 Juni 2014 lalu.

Sumber: http://www.kemlu.go.id

Read More

Kunjungan SBY Sejarah Baru Bagi Fiji

JAKARTA - Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Republik Fiji dinilai sebagai sejarah baru bagi negara itu. Bagaimana tidak, SBY ternyata merupakan Kepala Negara Indonesia pertama yang mengunjungi Fiji.

"Dia merupakan Kepala Negara Indonesia pertama yang mengunjungi Fiji dan kawasan pulau-pulau Pasifik. Ini menjadi kehormatan bagi Fiji dalam menyambut kunjungan Presiden Indonesia," ujar salah satu media yang memberitakan kunjungan SBY ke Fiji, Fiji Sun, seperti dikutip dari laman Setkab, Kamis (19/6/2014).

Kunjungan SBY ke Fiji ini cukup mencapat respons positif dari negara tersebut. Bahkan, kehadiran SBY bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II mendominasi media di Fiji.

Fuji Sun juga melaporkan, bahwa Presiden SBY menaruh perhatian yang amat besar pada kawasan Pasifik dan Melanesian Spearhead Group. Hal tersebut terungkap dalam wawancaranya dengan Duta Besar Fiji untuk Indonesia, Ratu Tui Cavuilati.

"Indonesia merupakan negara demokrasi keempat terbesar, dan raksasa ekonomi dan Asia. Kunjungan ini memberi dampak besar bagi kita untuk menjalin kerja sama ekonomi dan perdagangan serta investasi," tutur Ratu Tui.

Sekadar informasi, dalam pertemuan bilateral dengan Pemerintah Fiji, SBY juga menyaksikan penandatanganan sejumlah kerja sama antara pemerintah RI dengan pemerintah Republik Fiji. Presiden sempat direncanakan menghadiri acara penyambutan tradisional The Pacific Islands Development Forum bagi para pemimpin negara dan jamuan makan malam para delegasi.

Sumber :www.okezone.com

link:http://www.kemendagri.go.id

Read More

Pemerintah Targetkan 300 MW Per Tahun Listrik Dari Panas Bumi

JAKARTA – Pemerintah mentargetkan penambahan kapasitas pembangkit dalam sepuluh tahun kedepan sebesar 57 hingga 60 GW, dari kapasitas sebesar itu, 300 MW ditargetkan akan didapatkan dari Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) per tahunnya. Pemanfaatan listrik dari panas bumi masih dalam kisaran 4,1% dari total potensi yang dimiliki sekitar 30 GW yang tersebar di 285 lokasi.Potensi sebesar itu merupakan 40 persen dari sumber panas bumi dunia dan jika dapat dimanfaatkan selama 30 tahun, maka itu setara dengan 12 miliar bar­rel minyak bumi untuk meng­operasikan pembangkit listrik.

Indonesia menempati  posisi ketiga setelah Amerika dan Filipina dalam hal pemanfaatan panas bumi untuk sumber energi listrik. Dari total potensi panas bumi di Indonesia sebesar 28.617 MW, sumber energi panas bumi yang saat ini sudah digunakan sebesar 1341 MW. Sedangkan untuk Amerika pemanfaataan panas bumi sebesar 3093 MW dan Filipina di posisi kedua sebesar 1904 MW.

Dalam acara The 3rd Indonesia EBTKE Conference and Exhibition (Indo EBTKE ConEx) 2014 lalu,  Menteri ESDM mengajak kepada Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder terkait untuk optimis mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia. “Sering para Bupati kalau tidak ada minyak, gas, batubara, di daerahnya terus pesimis, padahal didaerahnya ada gunung meletus, ada gunung berapi, danau, sungai dan matahari. Inilah yang harus kita rubah paradigma kita bahwa energi baru dan terbarukan melimpah ruah di negeri kita berupa potensi, tetapi baru 5-6 % yang baru dioptimalkan untuk energi baru terbarukan. Mari kita bulatkan tekad untuk bekerja dan bekerja untuk energi terbarukan”,ujar Wacik.

Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi. Dalam program percepatan pembangkit listrik tahap II (FTP II) Dari 17.000 MW total pembangkit, 4700 MW nya didapatkan dari panas bumi.

Pemanfaatan Energi baru terbarukan termasuk panas bumi diyakini dapat menyelamatkan bangsa  Indonesia dari krisis energi dimasa mendatang. "Salah satu ambisi saya ada adalah energi baru terbarukan, inilah yang bisa menyelamatkan bangsa di masa depan dibidang energi,"ujar Menteri ESDM. (SF)

Sumber: www.esdm.go.id

Read More

Inventarisasi Emisi Pencemar Udara Penting Bagi Kota-Kota di Indonesia

Jakarta, 11 Juni 2014. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama-sama dengan beberapa Pemerintah Kota di Indonesia menginisiasi kegiatan Inventarisasi Emisi (emission inventory) beban pencemaran udara di beberapa kota di Indonesia. Kota-kota tersebut diantaranya adalah Palembang, Surakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Jogjakarta, Batam, dan Banjarmasin. Kegiatan ini didukung oleh GIZ Jerman melalui kegiatan Clean Air for Smaller Cities Project-GIZ. Kota Palembang dan Surakarta adalah merupakan pilot project dari kegiatan tersebut.

Dalam Sambutan Pembukaan Lokakarya Nasional, Penyusunan Rencana Udara Bersih Kota dan Public Expose Inventarisasi Emisi 6 Kota di Jakarta hari ini, MR. Karliansyah, Deputi II KLH Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH, menyatakan, “Tujuan akhir dari kegiatan inventarisasi emisi beban pencemaran udara adalah agar Pemerintah Kota di Indonesia dapat menjadikan hasil inventarisasi emisi tersebut sebagai dasar (baseline) untuk pengambilan kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran udara perkotaan. Pada tahun 2050, diperkirakan jumlah kendaraan akan berjumlah 2 (dua) kali lipatnya dari kondisi saat ini”.

Sektor transportasi merupakan sumber pencemar udara dan Gas Rumah Kaca (GRK) yang penting di perkotaan. Hasil inventarisasi emisi yang dilakukan di kota Palembang dan Surakarta, dengan menggunakan basis data tahun 2010, menunjukkan kontribusi emisi partikel halus dari sektor transportasi (sumber bergerak) sebesar 50%-70% dari total emisi partikel halus dan sekitar 75% dari total emisi gas-gas berbahaya terhadap kesehatan. Sumber emisi pencemar partikel halus lainnya adalah industri, rumah tangga, komersial, dan lain-lain. Sedangkan emisi GRK dari sektor transportasi di perkotaan adalah sekitar 23% dari total emisi GRK dari seluruh sumber.

Kondisi ini harus menjadi perhatian yang sangat serius bagi kita. Penurunan emisi pencemaran udara dari sektor transportasi harus menjadi prioritas bagi pemerintah kota. Menurunkan pencemaran udara dari transportasi berarti menurunkan pula emisi GRK. Artinya, manfaat yang diperoleh melalui pengelolaan transportasi yang baik adalah 1) menurunkan kepadatan/ kemacetan lalu lintas; 2) meningkatkan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat; 3) mengurangi pencemaran udara; dan 4) menurunkan emisi GRK atau mengurangi dampak perubahan iklim.

“Pendekatan Environmental Sustainable Transportation mutlak harus kita implementasikan saat ini dan ke depan”, demikian penjelasan tambahan MR. Karliansyah.

Untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pencemaran udara perkotaan di Indonesia, KLH mendorong kebijakan agar semua kota-kota di Indonesia memiliki baseline beban pencemaran udara, yang dihasilkan melalui kegiatan inventarisasi emisi. Kondisi ini tentu tidak bisa serta merta dapat dilakukan di seluruh Indonesia, sehingga harus ada tahapan-tahapan yang terencana dengan baik, mengingat total jumlah kota di Indonesia mencapai hampir 100 kota, belum ditambah dengan kota¬kota ibu kota Kabupaten.

Sumber: www.menlh.go.id

Read More

Menristek Dorong Sinergi PUI dengan Industri

Menurut Laporan World Economic Forum 2013-2014, daya saing Indonesia berada pada peringkat 38 dari 148 negara, meningkat 12 tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari 12 indikator yang digunakan untuk mengukur daya saing negara-negara di dunia, terdapat 2 indikator yang terkait langsung dengan lembaga litbang yaitu indikator inovasi, dimana Indonesia menduduki peringkat yang relatif cukup baik yaitu di urutan 33, dan indikator kesiapan teknologi (technological readiness) yang menduduki peringkat yang masih rendah, yaitu di urutan ke-75. Hal ini menunjukkan sesungguhnya banyak riset sudah dilakukan, namun hasil riset tersebut belum seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh para pengguna teknologi, termasuk masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Menristek, Gusti Muhammad Hatta saat membuka Workshop Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Iptek (PUI), yang diselenggarakan di Lembaga Penyakit Tropis, Universitas Airlangga, pada Jumat 13 Juni 2014. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 16 lembaga yang telah ditetapkan ataupun sedang dalam proses pembinaan untuk menjadi PUI. Lahirnya program PUI pada tahun 2011 salah satunya memang untuk meningkatkan kesiapan teknologi hasil lembaga litbang dan meningkatkan jumlah teknologi yang dimanfaatkan oleh industri dan pelaku usaha. Menurut Menristek, pengembangan pusat unggulan iptek lebih menekankan pada kriteria kemampuan lembaga dalam mendiseminasikan atau mengkomersialisasikan  berbagai hasil riset, dibandingkan dengan aspek kemampuan dalam menyerap informasi, melakukan R&D, dan kemampuan mengembangkan potensi sumberdaya lokal. Oleh karena itu Menristek sangat mendorong kolaborasi ABG (Akademisi, Business, dan Government), dalam hal pusat unggulan iptek yang menggaet pihak swasta dan pemerintah daerah dalam mengembangankan komoditas unggulannya. “Saat ini pusat unggulan iptek antara satu dengan yang lainnya sudah bersinergi dan berkoordinasi. Ke depan sinergi dan koordinasi harus ditingkatkan dengan pihak industri untuk produksi massal. Nantinya kami akan memberikan penghargaan kepada PUI yang paling banyak bekerja sama dengan sektor industri,” ujar Menristek. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatangan MoU antara beberapa PUI dengan swasta dan lembaga pemerintah, yaitu antara Lembaga Penyakit Tropis (LPT-Unair) dengan industri farmasi (Biofarma, Kalbe Farma, Konimex, Daewoong) dan perwakilan Pemerintah Timor Leste, serta MoU antara usat Unggulan Iptek Pigmen (PPPMA-Universitas Ma Chung) dengan industri (East West Seed Indonesia), Balitbang Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Pemerintah Daerah Jawa Timur. Selain mengapresiasi kolaborasi ABG ini, Menristek juga berharap model kerjasama tersebut dapat terus diperluas dan diperbanyak. “Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini merupakan salah satu momen untuk memperluas model penerapan sistem inovasi yang melibatkan ABG,” ujar Menristek.    Pada workshop kali ini, dilakukan benchmarking antar PUI yang sudah memenuhi kriteria ditetapkan sebagai PUI. Kegiatan benchmarking ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga PUI, selain untuk meningkatkan kinerja PUI namun juga sebagai sarana komunikasi ilmiah antar PUI. Workshop kali ini juga dihadiri Menteri Sosial Timor Leste, Isabel Amaral Gutheres yang mengawal langsung inisiasi kerjasama dengan LPT Unair. Sumber: www.ristek.go.id

Read More

Launching Konstruksi Indonesia 2014

Sekjen PU Agoes Widjanarko mewakili Menteri PU membuka acara Launching Konstruksi Indonesia 2014, Kamis (12/6) di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta. Konstruksi Indonesia 2014 mengangkat tema ‘Harmonisasi Konstruksi Indonesia untuk Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN’. Tema ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengkonsolidasikan dan mensinergikan upaya bersama dalam meningkatkan daya saing konstruksi nasional.  

“Terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berarti liberalisasi perdagangan di lingkup ASEAN, saya berharap kita semua dapat menyikapinya secara proporsional. Tidak perlu khawatir secara berlebihan, namun juga jangan acuh tak acuh”, ujar Agoes Widjanarko.  

Alasannya, karena liberalisasi perdagangan bukan berarti perdagangan bebas sebebas-bebasnya. Namun pada hakekatnya adalah pengaturan perdagangan bersama melalui perundingan yang setara dan bertahap untuk menciptakan persaingan yang sehat dan efisien dengan memperhatikan kepentingan negara masing-masing. Oleh karena itu, pembentukan Pasar Tunggal ASEAN sebagai elemen Masyarakat Ekonomi ASEAN bukan hanya ditujukan untuk menciptakan persaingan “head to head” diantara sesama anggota ASEAN. Tetapi untuk mengintegrasikan dan saling melengkapi kapasitas pelaku usaha diantara negara-negara tersebut dalam meningkatkan daya saing bersama untuk menghadapi negara-negara non-ASEAN dalam era globalisasi yang lebih luas.

Yang harus dilakukan pelaku konstruksi di Indonesia adalah mempersiapkan diri melalui berbagai upaya seperti pelatihan sumber daya manusia konstruksi, sertifikasi, harmonisasi regulasi, penguatan struktur usaha, dan lain sebagainya. Tentunya pemerintah tidak mungkin melakukannya sendiri, untuk itu kerjasama yang sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan jasa dan industri konstruksi nasional sangat dibutuhkan.

Sejauh ini, beberapa Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional telah memiliki pengalaman dan berhasil melaksanakan pekerjaan konstruksi di berbagai negara ASEAN. Disebutkannya, Brunei Darrussalam, Filipina, Malaysia dan saat ini di Myanmar. Saat ini Kementerian PU menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Construction Industry Development Board (CIDB) Malaysia dalam rangka kerjasama penyelenggaraan pelatihan konstruksi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia yang sedang atau yang akan bekerja di Malaysia.

beberapa langkah yang sedang dilaksanakan Pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi perluasan akses pasar konstruksi ke negara-negara anggota ASEAN antara lain melalui pengurangan hambatan akses pasar di negara tujuan, promosi kemampuan pelaku konstruksi nasional, diplomasi bisnis, fasilitasi akses permodalan dan penjaminan, perjanjian penghindaran pajak ganda, informasi dan pemetaan pasar dan lingkungan usaha di negara tujuan (market intellegence) serta pengembangan kapasitas badan usaha dan SDM konstruksi.

Konstruksi Indonesia hadir untuk menjadi pengingat akan perlunya sinergi dan harmonisasi antar stakeholders konstruksi di Indonesia. “Untuk itulah saya mengajak segenap stakeholders konstruksi berpartisipasi dalam rangkaian Konstruksi Indonesia 2014 ini”, tutur Menteri PU.

Konstruksi Indonesia 2014 yang diselenggarakan melalui kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional akan menggelar 9 kegiatan utama, yaitu Lomba dan Saresehan Pekerja Konstruksi, Kompetisi Foto Konstruksi, Lomba Jurnalistik/Karya Tulis Media Cetak, Lomba Karya Tulis Ilmiah terkait Konstruksi, Penghargaan Karya Konstruksi, Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi, Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2014, Pameran dan Seminar KI 2014 sebagai puncak KI 2014 yang akan diselenggarakan pada 5 -7 November 2014 di Jakarta Convention Center, serta kegiatan pendukung lainnya.(ind)

Sumber: www.pu.go.id

Read More

Optimalisasi Penguatan SDM Iptek Menuju Kesejahteraan Manusia

Kementerian Riset dan Teknologi, yang diwakili oleh Asisten Deputi Investasi Iptek Wisnu Sardjono Soenarso, hadir pada acara Demotech ITM 2014 pada tanggal 20 Mei 2014 atas undangan Himpunan Mahasiswa Mesin, Institut Teknologi Medan (ITM). Acara dibuka oleh Rektor ITM Ilmi Abdullah, dimana peserta hadir dari berbagai mahasiswa mesin perguruan tinggi di Medan. Asisten Deputi Investasi Iptek, dalam paparannya yang berjudul “Optimalisasi Penguatan SDM Iptek Menuju Kesejahteraan Manusia”, menekankan masih rendahnya tingkat daya saing dan tingkat inovasi Indonesia dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia. “Untuk itu perlu adanya penguatan Sumberdaya Manusia (SDM), khususnya di perguruan tinggi dalam penguasaan iptek dan untuk peningkatan inovasi perlu adanya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (Litbang) baik itu dari pemerintah maupun swasta (industri),” ujar Wisnu. Lebih lanjut Agus Sediadi, Asisten Deputi Data dan Informasi Iptek mensosialisasikan pemanfaatan aplikasi legal berbasis open source untuk medorong  kemandirian bangsa. (ad1/4-dep2/ humasristek) Sumber: www.ristek.go.id

Read More

Jelang Ramadan, Pertamina Siapkan SPBU 24 Jam

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan meningkatkan pelayanan sepanjang jalur mudik. "Terminal bahan bakar minyak dan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), khususnya di jalur mudik, akan beroperasi 24 jam," kata Wakil Direktur Komunikasi Perusahaan Ali Mundakir ketika dihubungiTempo, Ahad, 8 Juni 2014.

General Manager Marketing PT Pertamina Region III Afandi mengakui Pertamina gencar melakukan peningkatan pelayanan demi memenuhi kebutuhan konsumen pada masa mudik Lebaran. "Kami sudah merancang beberapa strategi menjelang Lebaran," kata Afandi kepada Tempo.

Menurut Afandi, strategi pertama Pertamina adalah memenuhi tangki bahan bakar pada H-3 dan H-4 jelang Lebaran. Yang kedua, menyediakan SPBU kantong untuk menyokong SPBU dengan pasokan BBM yang menipis. SPBU kantong yang berupa tangki dapat mempersingkat waktu penyediaan BBM. 

"Biasanya pasokan diperoleh dari depot BBM. SPBU kantong mempersingkat waktu dari SPBU menuju depot," kata Manajer Marketing PT Pertamina Region III Milla Suciyanti. 

Yang ketiga, Pertamina juga menyediakan Pertamax dan Pertamax Plus dalam kemasan untuk daerah yang jauh dari SPBU. "Pertamina bekerja sama dengan anak perusahaan kami, Pertamina Retail, untuk membuka booth (tenda) penjualan Pertamax dan Pertamax Plus dalam kemasan," kata Afandi. Menurut Afandi, harga Pertamax dan Pertamax Plus dalam kemasan akan lebih mahal dari harga di SPBU.

Pertamina yakin, dengan persiapan matang, kebutuhan konsumen akan terpenuhi. "Konsumen tidak perlu khawatir sehingga tidak perlu sampai membeli BBM dalam jeriken. Membeli BBM dalam jeriken malah akan membahayakan keselamatan," Afandi menjelaskan. (Baca juga: Jelang Ramadan, Pertamina Tingkatkan Stok BBM)

PAMELA SARNIA

Sumber: tempo.co

link: http://www.bumn.go.id

Read More

Kemenpera Beri BSPS untuk 306 Unit Rumah Veteran

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui Deputi Bidang Perumahan Swadaya melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dalam rangka pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk percepatan pembangunan perumahan swadaya bagi anggota LVRI, di ruang rapat kantor Kemenpera, Selasa (3/6/2014). Penandatanganan dilakukan antara Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera, Jamil Anshari, dan Wakil Ketua Umum II DPP LVRI, Arie Sudewo. Untuk tahun 2014 ini Kemenpera menargetkan pemberian BSPS untuk 306 unit rumah bagi anggota LVRI. “Progam BSPS untuk LVRI merupakan gagasan dari Menteri Perumahan Rakyat yang telah dimulai sejak tahun 2012 dalam rangka membantu para veteran pejuang untuk mendapatkan rumah layak huni”, ujar Jamil Anshari. Lebih jauh lagi Jamil Anshari mengatakan pada tahun 2012 Kemenpera hanya berhasil merealisasikan BSPS untuk LVRI sebanyak 596 unit rumah. Sementara pada tahun 2013 sebanyak 191 unit. “Tidak semua target BSPS dapat terealisasi dengan baik karena beberapa permasalahan yang dihadapi dan salah satu cara untuk menangani permasalahan ini adalah kita meningkatkan kerjasama dengan setiap angkatan bahkan sampai melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertahanan”, terang Jamil Anshari. Di sisi lain, Arie Sudewo menyambut baik Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diberikan oleh Kemenpera untuk LVRI. “Jumlah veteran di seluruh Indonesia ada sekitar 120 ribu orang dengan perincian delapan puluh persen hidup dalam konsisi kurang beruntung dan sisanya dua puluh persen hidupnya cukup beruntung. Dengan bantuan ini maka dapat  membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup para veteran yang kurang beruntung”, jelas Arie Sudewo.  Arie Sudewo berjanji bahwa pihaknya akan bekerja keras sehingga bantuan dari Kemenpera mencapai sasaran yang tepat.  “Waktu yang tersedia cukup  pendek tapi kami akan berusaha untuk mempertanggungjawabkan kembali bantuan yang diberikan kepada Kementerian Perumahan Rakyat dan paling tidak untuk para pejuang dapat menikmati rumah layak huni di sisa usianya dan selanjutnya dapat digunakan oleh keluarganya ”, ujar Arie Sudewo. Adapun nilai nominal BSPS adalah Rp. 15 juta dan diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dan sisanya akan diberikan apabila tahap pembangunan fisik sudah mencapai 30 % (tiga puluh persen). Penandatangan PKS ini dihadiri pula oleh para pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Deputi Bidang Perumahan Swadaya serta para anggota LVRI. Sumber: http://www.kemenpera.go.id

Read More

PRESIDEN KUMPULKAN JAJARAN KABINET

Jakarta, 4/6 - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumpulkan menteri anggota kabinet Indonesia Bersatu II guna mengingatkan agar mereka fokus bekerja hingga akhir masa kerja pada Oktober mendatang.

"Presiden akan melangsungkan sidang kabinet pada pukul sembilan pagi ini, intinya akan memberikan arahan agar anggota kabinet tetap fokus bekerja hingga akhir masa kerja kabinet nanti," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Julian mengatakan arahan presiden kepada para menteri itu juga tidak terlepas dari apa yang telah disampaikan Presiden Yudhoyono pada acara pemantapan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden di Bogor, Selasa lalu.

"Arahan yang disampaikan Presiden nanti, tidak terlepas dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya, kemarin," kata Julian.

Saat di Bogor, Presiden menyatakan mempersilakan menterinya untuk mengundurkan diri bila tidak bisa mengurusi kementeriannya karena sibuk dengan urusan kampanye.

"Kalau memang tidak bisa lagi mengurusi kementeriannya, dan harus aktif menjadi tim sukses misalnya atau bergerak ke sana kemari, saya persilakan untuk mengundurkan diri," kata Presiden Yudhoyono.

Presiden mengatakan, dirinya masih memperbolehkan mengambil cuti sehari dalam seminggu kerja, sesuai aturan yang berlaku.

"Boleh, tidak dilarang Sabtu-Minggu hak saudara, dan cuti satu hari kerja, tetapi tetaplah fokus pada tugas pokok dalam menjalankan pemerintahan. Cegah terjadinya conflict of interest," katanya.

Sumber :www.antaranews.com

link: www.kemendagri.go.id

Read More

Menjumpai Komunitas KAT di Belantara Papua

Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui kegiatan Pendampingan Sumber Daya Manusia (SDM) melakukan kegiatan akbar, berupa kunjungan ke lokasi KAT di Jayapura dengan mengikut sertakan enam Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) se-Indonesia, di bawah koordinasi Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, DR.Ir.Raden Harry Hikmat,M.Si  bersama para Kepala BBPPKS dari Padang, Yogyakarta, Bandung, Banjarmasin, Makassar dan Papua, sejak tanggal 22 s/d 25 Mei 2014. Dari berbagai lokasi KAT  yang sudah mendapatkan pembinaan awal dari Dinas Sosial Provinsi Papua, maka untuk peningkatan SDM KAT di Papua, keenam Balai Besar diharapkan peran sertanya untuk mengambil bagian aktif dalam menuntaskan SDM KAT di Papua. Oleh panitia lokal dan pertemuan para pimpinan Balai di BBPPKS Regional VI Papua, masing-masing Tim BBPPKS dari regional 1 s/d 6 mendapatkan lokasi KAT untuk dikunjungi bersama dua orang pendamping.   Regional I Padang, di KAT Kampung Amgotro  Distrik Web Kabupaten Keroom yang berbatasan dengan Papua Nugini (PNG), adapula BBPPKS Yogyakarta,  Banjarmasin,  Yogyakarta, Makassar dan khusus BBPPKS Regional VI Papua, akan menyusul kemudian, mereka akan melakukan kunjungan dan penjajagan pada lima lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Bumi Papua. Secara khusus tim BBPPKS Regional V Makassar, beranggotakan 12 Orang dipimpin langsung kepala Balai, DR.Abdul Hayat,M.Si, untuk menjangkau Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berada di belantara hutan Papua, tepatnya di Kampung Witi Distrik Kaureh. untuk menjangkaunya dibutuhkan perjuangan ekstra, baik fisik maupun mental. Hal ini di karenakan medan yang ditempuh cukup menantang.  Sebelum melakukan perjalanan ke lokasi masing-masing, semua anggota tim dari masing-masing BBPPKS, mengikuti upacara pelepasan di halaman BBPPKS Regional V Papua di Distrik Kamkei dengan pembina Upacara, Bapak Sekretaris Badiklit, Drs.Hari Kristanto,M.Si Selanjutnya,  rombongan memulai perjalanan dari BBPPKS Papua di Kemtuk Abepura, dengan menggunakan tiga buah kendaraan rental, menempuh perjalanan darat menerobos jalur pegunungan, melintasi sungai dan kawasan perkebunan kepala sawit milik PT. Sinar Mas Regional II Papua. Setelah melalui perjalanan selama delapan jam, akhinya tim BBPPKS Makassar dengan semangat “Pantang Tugas Tidak Tuntas”  melanjutkan petualangannya dengan jalan kaki selama dua jam.  Untuk bisa sampai dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kampung Witi Distrik Kaureh, anggota rombongan harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki selama dua jam, menelusuri jalan rel yang dibuat warga setempat untuk mengangkut kayu dari hutan belantara. Para anggota rombongan harus berjalan melalui titian kayu dan jembatan gantung yang membutuhkan konsentrasi tinggi.  Beruntung karena pemandu kami Sdr. Ferry yang bernama lengkap Fermenes Sobor dan Bapak Leo dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Papua, sudah lebih awal menginformasikan kehadiran kami kepada warga, sehingga dari mulut jalan sudah ada enam orang tim penjemput yang akan memikul barang-barang. Baik itu untuk kebutuhan kami selama di lokasi berupa mie instant, beras dan air mineral serta perlengkapan diklat lainnya, berupa baju kaos, tas dan peralatan komunikasi termasuk bahan bakar untuk kepentingan genset yang ada di lokasi. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan akhirnya tiba di Kampung Witi, disambut warga yang mendiami areal 200 meter persegi dengan 15 bangunan permanen yang dibangun Kementerian Sosial dua tahun lalu, serta enam orang Petugas Sakti Peksos yang di Kampung Witi. Pada malam harinya, kami memulai kegiatan dengan perkenalan warga, sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kami. Bahwa kehadiran BBPPKS Regional V Makassar di Kampung Witi memberikan Diklat Pengembangan SDM Papua. Para peserta setelah mengerti kedatangan kami, mereka mulai mafhum dan siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Oleh panitia pelaksana dibawah koordinasi Ibu Dorkas, mengawali kegiatannya dengan memperkenalkan semua anggota tim, selanjutnya menyalurkan perangkat diklat berupa baju kaos dan tas untuk para peserta, dilanjutkan dengan pemutaran film dengan operator Sdr. Kamiseng. Keesokan harinya, acara pembukaan diklat oleh Kepala Balai Besar Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional  Makassar yang memakai busana lengkap adat khas Bugis/Makassar. Demikian halnya dengan Kepala Suku (Ondo Afi) dan beberapa warganya yang berpakian khas untuk keperluan penjemputan tersebut. Pelaksanaan acara berlangsung marak, diawali pembukaan diklat di sebuah gereja kampung dengan konstruksi kayu dan papan yang banyak terdapat disekitar pemukiman.  Tim widyaiswara beranggotakan, Drs.Thomas Tupen Palan,M.Si, Drs.Baharuddin,MM dan Cucuk Suhendar,S.Sos bersama pemandu acara Drs.H.Syakhruddin.DN,M.Si diakhiri dengan pembacaan doa oleh Koordinator Sakti di Kampung Witi, Pendeta Yosias Simson Kadun,ST,M.Th Menjelang siang, kami mendapat informasi dari penghubung kampung bahwa Kebadiklit tengah menuju kampung Witi bersama Kepala Balai Regional  VI Papua, Bapak Drs. Isak Sawo,M.Si beserta Sekretaris  Ibu Endang, perjalanan ke lokasi KAT di Kampung Witi Distrik Kaureh, adalah Kepala Kampung Yadauw Bapak Yohannis Burian, yang kemarin sempat mengantar Kepala Badan menginap di kampong sebelumnya di Yamho. Perjalanan Kabadiklit  ke lokasi ini, tentunya dapat dikatakan sedikit nekad. Betapa tidak, setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan, menempuh rimbunnya tanaman pohon kelapa sawit, akhirnya tiba dengan selamat, disambut Kepala Suku (Ondo Afi) bernama Ruben Lewi alias Lewi Doribya yang merupakan nama baptisnya. Tarian selamat datang di Kampung Witi, di pimpin langsung Ondo Afi, bersama warganya. Dengan menggunakan busur panah sebagai senjata perburuan, dua orang yang membawa tas yang bahannya terbuat dari kulit pohon sagu, sebagai sarana untuk membawa perbekalan dalam pertempuran. Tarian yang berupa gerakan loncat-loncat di tempat ini, sesekali ada suara riuh dari seluruh anggota Suku Uriya, membuat suasana penyambutan makin semarak. Ruang utama Gereja Pantekosta menjadi bergetar, karena gerakan meloncat dari 30 peserta diklat dan hadirin yang turut menyambut kedatangan Bapak Kepala Badan Diklat Kementerian Sosial RI. Dalam dialog dengan Kepala Suku Uriya dan para tokoh adat yang terbilang sangat menguasai kawasan hutan, bahkan secara rinci, Ondo Afi menyebutkan batas-batas kawasan adat, baik yang berada di Distrik Dore, Kampung Witi, Muara Pasrah, Rebo, Uria, Nandalsi, Bebo dan Ures. Kawasan perkampungan Witi, saat ini telah dihuni 15  warga yang menetap di Dusun Witi, kelak akan menjadi Kampung, bilamana warganya telah bertambah menjadi 22 KK sebagaimana persyaratan dan ketentuan adat untuk menjadi sebuah kampung. Kehadiran pendamping KAT Sdr. Fermenas Sobor yang akrab di sapa Ferry, memang sangat membantu warga untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi impian warga. Di tangan Ferry banyak melakukan teroobosan untuk membuka isolasi, menemui warga yang masih bermukim di hutan-hutan belantara Papua. Ferry yang kini sudah diangkat menjadi sekretaris kampung terus berupaya bersama-sama Sakti Peksos memikirkan kemajuan Suku Uria, terutama mereka yang hidup secara mengelana dan jauh dari perkampungan. Dikatakan oleh Ferry, Kawasan pemukiman KAT Kampung witi, dihuni 15 Kepala Keluarga, ke depan merencanakan untuk kembali buka lahan baru untuk pembangunan Balai Kampung (Rumah Sosial), Pustu, Ruang kelas I sd kelas IV serta membuka akses yang dapat menghubungkan jalur ke Perkebunan PT. Sinar Mas sehingga warga suku Uriya ini, tidak lagi terpencil sebagaimana dengan Saudara-saudara mereka yang sudah lebih awal penerima proses untuk sebuah perubahan. Kehidupan di Kampung Witi, memang masih membutuhkan perhatian dari semua SKPD yang ada di Papua, yang menjadi prioritas pertama adalah bidang kesehatan, berupa sarana air bersih, pendidikan untuk anak-anak mereka dan akses jalan yang dapat di jangkau dengan kendaraan roda dua atau roda empat. Untuk memehuni kebutuhan air minum, warga mengandalkan air tadah hujan atau melalui anak sungai yang ada di belakang rumah mereka, dengan kondisi air yang berwarna kecoklat-coklatan. Selain itu, mereka juga membutuhkan peningkatan SDM, pemberantasan hama penyakit tanaman, sanitasi lingkungan serta pasar yang bisa menjadi pusat kegiatan untuk jual beli hasil panen mereka. Dusun Witi yang merupakan pemekaran dari Kampung Yadauw, memiliki sumber alam berupa pohon sagu, kayu besi, kayu lawan, rotan, pinang, coklat, pisang, umbi-umbian, rambutan dan hutan belantara yang masih perawan. Sehingga membutuhkan kehadiran tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan kepala suku bersama para sakti Peksos sebanyak enam orang yang ada di lokasi Witi, yaitu, Yosias Simson Kadun,SE,M.Th (Koordinator), Dwi Dayanto,S.Sos, Irham Wida Perwira,S.Sos, Hario Pri Asmara,SKM, Merlina Melmambesy,S.Sos,MA dan Demilka Parangan,S.Sos diharapkan menjadi motor penggerak dalam mempercepat proses tumbuh kembangnya Dusun Witi sebagai salah satu kawasan Komunitas Adat Terpencil di Tanah Papua. Keprihatinan dan keterbelakangan memang menjadi pemandangan sehari-hari padahal dilatar depan perkampungan terdapat PT.Sinar Mas yang merupakan pusat tanaman kelapa sawit regional II Papua, andai saja ada kesepahaman dan kemauan untuk membuka akses jalan, maka bukan sesuatu yang sulit. Mengingat peralatan yang dimiliki berupa eskavator maupun truk-truk pengangkut bahan galian banyak yang bersiliweran mengangkut hasil perkebunan kelapa sawit. Pertanyaannya kemudian, adakah niat baik untuk membantu Suku Uriya ini untuk bisa menikmati jalan tembus yang bisa mengakses pusat pusat keramaian milik PT. Sinar Mas. Atau kurangnya perhatian terhadap Saudara-saudara kita di Dusun Witi dan membiarkan mereka tetap berada dalam kebersahajaannya atau karena warga sudah merasa puas dengan kondisi tempat tinggal yang sudah dibangun Kemensos melalui program pembinaan KAT. Disini memang dibutuhkan kehadiran Sakti Peksos sebagai penyambung lidah dan sekaligus negosiator serta menemukenali seluruh potensi dan mencari sistem sumber. Pada gilirannya nanti, diharapkan dapat menjembatani dengan segmen pasar, agar kehidupan warga Dusun Witi dapat lebih layak dengan kondisi yang ada sekarang. (Naskah : Syakhruddin.DN. - Anggota Tim BBPPKS Eregional V Makassar) Sumber: http://www.kemsos.go.id

Read More

Wamenag: Jamaah Haji Indonesia Bakal Gunakan Gelang Elektronik

Jakarta (Pinmas) —-  Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, ke depan jamaah haji  Indonesia akan dilengkapi dengan gelang elektronik. Namun demikian, untuk  pelaksanaan musim haji 1435H/2014 M belum bisa dilaksanakan karena negosiasi pengadaan barang tersebut belum mencapai kesepakatan.
Gelang elektronik, kata Wamenag di hadapan delegasi Aljazair yang  berkunjung ke Gedung Kementerian Agama di Jakarta, Selasa (03/06), dimaksudkan  untuk mengeliminir kasus jamaah haji Indonesia tersesat atau hilang ketika berada di Makkah dalam menunaikan ritual haji.
Melalui gelang tersebut, lanjut Wamenag, pergerakan seorang jamaah haji yang tersesat di jalan dapat dipantau dan diketahui posisinya. Sehingga petugas haji mudah memberi pertolongan untuk selanjutnya bisa membawa  ke hotel atau pemondokannya.
“Kami bersyukur, dari tahun ke tahun pelaksanaan dan penyelenggaraan haji semakin baik. Namun kekurangan memang masih ada,” kata Wamenag.
Delegasi Aljazair berkunjung ke Indonesia selain untuk melakukan studi banding  dalam bidang perhajian juga ingin mempelajari manajamen wakaf, infak dan sadakah. Indonsia sudah memiliki badan zakat, tetapi di negeri itu baru akan dibentuk.
“Karena itu kami ingin belajar dari Indonesia, termasuk manajemen haji,” kata Said Ahmed, pimpinan delegasi tersebut.
Delegasi yang terdiri delapan orang tersebut, sebelumnya juga mengunjungi kantor Baznas dan sejumlah lembaga lainnya. Diharapkan dari  kunjungannya ke Indonesia, kata Wamenag, dapat diperoleh manfaat untuk  meningkatkan kemajuan umat Islam Aljazair.
Terkait  dengan penyelenggaraan haji, pimpinan delegasi Aljazair memberi apresiasi atas kemajuan yang dicapai. Memberangkatan 211 ribu orang  sesuai kuota bukan pekerjaan ringan. Indonesia, setelah dipotong 20  persen sebagai kebijakan Saudi, pada musim haji 2014 mengirim jamaah haji 168 ribu. Belum termasuk tenaga petugas sekitar 800 orang.
Setelah pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), kata Sesditjen Haji Khasan Faozi, jamaah diberi pembekalan berupa manasik haji di berbagai daerah tingkat dua. Pembekalan tersebut sangat penting  mengingat suasana di Tanah Suci jauh berbeda dengan kondisi di Tanah Air. Jamaah haji pun pemberangkatannya diatur dengan sisem kelompok  terbang (kloter), dan sebelumnya diperiksa kesehatannya. Semua dilakukan secara transparan.
Kepada rombongan delegasi, Wamenag mengatakan bahwa jika ingin mendalami sistem manajemen haji Indonesia maka delegasi dari Aljazair  bisa melihat langsung penempatan petugas di berbagai bandara  keberangkatan jamaah haji. “Kami terbuka, transparan. Tidak ada rahasia dalam manajemen haji,” Wamenag menegaskan.
Regulasi penyelenggaraan haji pun akan terus diprbaiki. Salah satunya adalah melalui Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Ke depan, setiap jamaah yang menyimpan dana di sejumlah bank penerima setoran (BPS) haji dapat mengetahui berapa besar dana optimalisasi yang diperoleh sesuai dengan jangka waktunya.
“Kita harapkan pembahasan RUU tersebut segera dapat diselesaikan di DPR,” ia menjelaskan. 
Wakaf dan Infak
Delegasi Aljazair menyatakan pula, pihaknya akan mengikuti jejak Indonesia  membentuk badan zakat di negeri tersebut. Meski negeri itu menganut  mashab Maliki dan Syafii, bukan berarti dalam soal pengumpulan zakat  dan  infak serta pengaturan wakaf banyak memiliki perbedaan.
“Sama dengan Indonesia, dalam satu dekade terakhir, pemberdayaan ekenomi  umat mendapat perhatian besar. Negara pun ikut mendorong karena muara  dari pemberdayaan ekonomi itu adalah meningkatkan kesejahteraan  masyarakat secara luas,” kata  Al Abed Lakhdar.
Delegasi Aljazair pun tertarik dengan pemberdayaan masjid di Tanah Air. Salah satu yang menonjol bahwa pengelola masjid di Indonesia tidak diberi  sertifikasi oleh pemerintah. Apa lagi tenaga dainya, tak satu pun  memiliki sertifikat untuk berdakwah.
Wamenag menjelaskan, terkait masalah pengelolaan masjid memang warga memiliki kebebasan luas untuk berekspresi menyampaikan dakwah menyejukan bagi  umat. Masjid pun dimanfaatkan sebagai tempat pembinaan umat melalui  pengajian rutin dan mengajak umat untuk memperdalam agama secara  konprehensif.        
Tentang kebutuhan sertifikat bagi  pendakwah di Aljazair, Wamenag mengerti hal itu diberlakukan di negeri tesebut. Pasalnya, dalam sejarah perkembangan Islam di Aljazair sempat diwarnai aliran “keras”. Aljazair sempat dijajah Perancis cukup lama dan hal itu turut memberi pengaruh. (ess/ant/mkd)
Sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Atasi Ekspor Ilegal, Pemerintah Bangun Pelabuhan Khusus Batubara

Jakarta, 03/06/2014 MoF (Fiscal) News - Untuk mengawasi distribusi penjualan batubara ke luar negeri, pemerintah berencana membangun 14 pelabuhan induk ekspor batubara. Dari total 14 pelabuhan tersebut, tujuh pelabuhan akan dibangun di Kalimantan dan tujuh lainnya di Sumatera.

Di Kalimantan, pemerintah akan membangun pelabuhan di Kalimantan Timur, Balikpapan Bay, Adang Bay, Berau dan Maliy, Kalimantan Selatan, Tobaneo, Pulau Laut, Sungai Danau, dan Batu Licin. Sementara, di Sumatera, pemerintah akan membangun pelabuhan di Aceh, Padang Bay, Riau Bay, Jambi Bay, Bengkulu Port, Tanjung Api-Api, dan Tarahan.

Pembangunan pelabuhan tersebut dilakukan untuk mengontrol dan mengatasi maraknya ekspor batubara ilegal. Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, R. Sukhyar, dengan menjadikan ke-14 pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan utama untuk ekspor batubara, pemerintah berharap ekspor batubara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan kecil (jalur tikus) dapat ditekan. “Dengan adanya pelabuhan-pelabuhan yang resmi, maka kita akan tahu berapa besar batubara yang keluar (diekspor),” jelasnya seperti dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM pada Selasa (3/6).

Sebagai informasi, saat ini masih terdapat perbedaan jumlah pencatatan jumlah ekspor batubara yang dimiliki oleh Kementerian ESDM dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya penerimaan negara dari royalti batubara.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, selisih besaran ekspor yang terjadi mungkin saja diakibatkan oleh metode pencatatan yang berbeda. Oleh karena itu, lanjutnya, selain membangun ke-14 pelabuhan khusus batubara tersebut, Kementerian ESDM juga akan membangun sistem Mineral and Coal One Map Indonesia (MOMI). “Jadi di sistem itu, semua IUP (Izin Usaha Pertambangan) mempunyai kode, seperti kita punya KTP, dia juga punya nomor kode yang bisa dipakai untuk catatan pembayaran royalti dan lainnya misalnya pajak dan sebagainya. Dan MOMI itu juga dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya, termasuk jaringan reklamasi,” jelasnya.(nv)

Sumber: http://www.kemenkeu.go.id

Read More

Brazil Luncurkan Roket Astros Pesanan Indonesia

Brazil luncurkan roket Astros yang dibuat perusahaan Avibras khusus untuk Indonesia. Pelucuran Roket Astros (live  firing  test) disaksikan Wakil Menteri Pertahanan RIdidampingi  oleh  Dubes  RI Brasilia dan  Dirut  Bank  Mandiri  beserta   rombongan  dari  Jakarta di  6th  Group Multiple  Rocket Launcher and  Field  Instruction yang  berlokasi di  Formosa,  sekitar  80  km  dari Brasilia (27/05).

Kunjungan Wamenhan RI dan rombongan, selain untuk menyaksikan secara langsung peluncuran roket adalah juga dalam rangka membahas kerja sama pertahanan kedua negara.
Pada  pertemuannya dengan Kepala Staf Gabungan  Angkatan  Bersenjata  Brazil, Jenderal Jose Carlos de Nardi yang berlangsung di Gedung Kemhan  Brazil (26/5/2014) membahas rencana penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pertahanan dan Keamanan RI-Brazil yang sudah  memasuki  tahap finalisasi.

Pada pertemuan tersebut dihadirkan pula President/CEO perusahaan  pesawat  terbang Embraer, Mr. Jackson Schneider berkenaan dengan  keterlambatan penyampaian empat pesawat Super Tucano pesanan TNI AU.

Dari uji coba peluncuran roket  Astros, Wamenhan RI menyampaikan  rasa  puasnya atas ketepatan sasaran yang  dituju. Sesuai rencana, Tim segera  melakukan pre  shipment  inspection guna pengirimannya ke Indonesia.

Wamenhan RI juga mengharapkan seluruh peralatan  militer  yang telah dipesan dari  industri   persenjataan  Brazil dapat  tiba di Indonesia sebelum  bulan  Oktober  2014. Acara  live  firing  test roket  Astros  juga diliput  oleh Pemred  Kompas  dan  Media  Indonesia  serta stasiun  TV  swasta  TransTV.

Sumber: http://www.kemlu.go.id

Read More

Menpora Dampingi Konpers Bale

Menpora Roy Suryo dan pemain sepakbola termahal dunia dari klub Real Madrid, Gareth Bale pada acara konferensi pers hari Sabtu (31/5) pagi di hotel The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta. (foto: bagus/kemenpora.go.id)

Jakarta: Hari Sabtu (31/5)) pagi, Menpora Roy Suryo menghadiri acara konfrensi pers Dua Kelinci Indonesia Menyundul Bola yang menghadirkan pula pemain sepakbola termahal dunia dari klub Real Madrid, Gareth Bale di hotel The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Pemain asal Wales itu  mengatakan senang datang ke Indonesia, dia merasa sambutan fansnya di Indonesia luar biasa. "Saya senang akhirnya bisa datang ke Indonesia dan mendapat sambutan luar biasa. Masyarakat Indonesia sangat  ramah, saya akan mengikuti beberapa rangkaian acara sepakbola di sini. Saya tahu sepakbola Indonesia dan saya merasa senang," kata Bale.    

Menpora Roy Suryo mengucapkan selamat datang kepada Gareth Bale yang sudah datang di acara  Dua Kelinci 'Indonesia Menyundul Bola 2014. "Saya ucapkan selamat datang buat Gareth Bale. Semoga Anda bisa menikmati Indonesia," kata Menpora. 

Sementara Direktur PT Dua Kelinci Edwin Sutiono mengatakan, Bale diharapkan menjadi motivasi bagi anak-anak Indonesia untuk menjadi pesepakbola profesional. "anak-anak Indonesia butuh motivasi dari pemain sekelas Bale untuk berprestasi dan menekuni karir di dunia sepakbola. "Kami harapkan kedatangannya bisa memotivasi anak-anak Indonesia agar lebih giat berlatih mengejar impian di sepakbola," katanya.

Dua Kelinci Indonesia Menyundul Bola adalah kelanjutan dari dua even yang pernah dilakukan oleh Dua Kelinci sebelumnya. Pada 2011 digelar event Dua kelinci Indonesia menggiring Bola dengan bintang tamu Luis Figo dan Xabi Alonso untuk Dua Kelinci Indonesia Mengoper Bola (2012).   Gareth Bale turut berpartisipasi dalam event Dua Kelinci 'Indonesia Menyundul Bola 2014' yang digelar di Silang Barat Daya Monas, Jakarta, Minggu (1/6/2014) dengan konsep utama lari santai bertema sepak bola sepanjang 5 km. 

Selain berpartisipasi dalam acara Indonesia Menyundul Bola, Bale juga akan menyapa para fans di hotel The Ritz Carlton Mega Kuningan dalam acara Exclusive Meet and Greet bersama Gareth Bale. Dalam acara tersebut  para fans dapat berpartisipasi di dalam sesi lelang yang akan menampilkan barang-barang milik Gareth Bale dan makan malam bersama sang pemain Wales tersebut.(amr)
Sumber: http://kemenpora.go.id

Read More

Kemen PU & Pemprov DKI MoU Untuk Percepatan Pembebasan Lahan

Kementerian PU, Pemprov DKI dan POLRI Kerjasama Mempercepat Pembebasan Lahan  Untuk Normalisasi Kali Pesanggrahan 

  

Dalam menangani masalah banjir di ibukota Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum(PU) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen)Sumber Daya Air (SDA) bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta melakukan normalisasi Kali Pesanggrahan. Salah satu hambatan dalam pekerjaan normalisasi Kali Pesanggrahan adalah  pembebasan lahan.

Berkaitan dengan hal tersebut dilakukan penandatanganan MOU antara Kementerian PU dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Lembaga Pendidikan POLRI untuk mempercepat pembebasan lahan. Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan normalisasi kali pesanggrahan yang melewati tanah POLRI di sekolah polisi wanita di pasar jumat. Sekolah polwan yang dibebaskan seluas 2.1 ha.

“Ini merupakan bentuk kerjasama yang sangat positif terutama kebersamaan dalam penanganan pengendalian banjir, diharapkan kepada semua pihak yang terkait agar fokus pada tempat-tempat yang rawan banjir sebelum musim hujan mendatang seperti Ulujami dan Cipulir,” jelas Moch. Hasan, Direktur Jenderal Sumber Daya Air saat memberi sambutan pada penandatanganan MOU antara Kementerian PU dan Pemprov DKI Jakarta dan POLRI di Balaikota Jakarta, (30/5).

Hasan mengungkapkan bahwa pembebasan lahan masyarakat merupakan bagian tersulit, ole sebab itu, Hasan berharap pemerintah DKI membantu upaya membebaskan lahan tersebut. Pembebasan tidak hanya diperlukan di Kali Pesanggrahan, tetapi juga di Kali Angke dan Kali Sunter.

“Setidaknya dari 70 hektare lahan yang harus dibebaskan, baru setengahnya yang sudah dibebaskan , masih ada sekitar 40 hektare yang belum dibebaskan,"  Kata Hasan.

Hasan mengungkapkan bahwa salah satu lahan yang harus dibebaskan adalah Sekolah Polisi Wanita Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di tempat tersebut terdapat sekitar 2,1 hektare dan saat ini kata Hasan pihak Polri sudah setuju.

Untuk tahun ini dana yang dialokasikan untuk fisik yaitu pesanggrahan, angke, sunter sebesar 250 miliar dan dari Pemprov DKI sebesar 250 miliar untuk pembebasan lahan tahun ini, dimana tahapannya diatur sesuai undang-undang.

Ditemui pada acara yang sama, Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta mengatakannormalisasi Kali Pesanggrahan, sudah dimulai tetapi untuk pembebasan lahan berkaitan dengan sekolah polwan, jadi diperlukan waktu untuk mengurus administrasi. Dalam koordinasi pekerjaan, Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta mengerjakan pembebasan lahan sedangkan Kementerian PU menangani masalah fisik, konstruksi, pelebaran dan pendalaman.

Saat ini pembebasan lahan masih sekitar 40 ha untuk Pesanggrahan. Semua akan diselesaikan sampai akhir tahun 2014, namun hal tersebut tergantung negosiasi dengan masyarakat berdasarkan undang-undang. Untuk tahun ini dana yang dialokasikan untuk fisik yaitu pesanggrahan, angke, sunter sebesar 250 miliar dan dari Pemprov DKI sebesar 250 miliar untuk pembebasan lahan tahun ini, dimana tahapannya diatur sesuai undang-undang. (dew-anj datinsda//nrm)

Sumber: http://www.pu.go.id

Read More