MenLH keluarkan Peraturan Tentang Ekolabel

Untuk mewujudkan “Sustainable Consumption and Production (SCP)” di Indonesia perlu  pengakuan yang terukur, terverifikasi dan akuntabel terhadap barang/jasa ramah lingkungan dalam bentuk Ekolabel. Pengakuan ini dapat memberikan efek domino terhadap perubahan pola konsumsi menuju “green life-style”, peningkatan inovasi teknologi dan investasi ramah lingkungan, serta tumbuhnya pasar hijau dan ekonomi hijau.

Jakarta,  19 Maret 2014. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel, dalam rangka menerapkan pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menindaklanjuti Kerangka Kerja 10 Tahun Penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Indonesia. Pengembangan dan penerapan sistem label lingkungan (ekolabel) merupakan amanat Undang-Undang sebagai salah satu instrumen ekonomi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang menjangkau segenap pemangku kepentingan, dalam rangka menuju pembangunan berkelanjutan.

Di sisi konsumen, pencantuman logo ekolabel akan memberikan informasi kepada masyarakat dan memfasilitasi aksi nyata untuk merubah pola konsumsi melalui pemilihan produk yang ramah lingkungan, sehingga prinsip “green life-style” dan “green consumer” dapat terwujud. Dari sisi produsen, pencantuman logo ekolabel memberikan apresiasi atau insentif bagi produsen yang telah mulai “menghijaukan” barang/jasa dengan memenuhi standar/kriteria tertentu.  Insentif berupa “image” yang baik terhadap barang/jasa ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional. Standar/kriteria ekolabel juga  mendorong timbulnya inovasi dan investasi dalam menghasilkan barang/jasa yang ramah lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, dalam Sambutannya saat Peluncuran Permenlh no 2 tahun 2014 menyampaikan, “Instrumen Ekolabel yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini perlu segera ditindaklanjuti dengan program aksi KADIN dan kalangan industri Indonesia,  serta kita semua dalam menumbuhkan pasar hijau (green market), menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.”  Dalam pertemuan ini, Ketua KADIN Indonesia, Ibu Shinta Kamdani, hadir pula menyampaikan Sambutannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan KADIN Indonesia siap untuk melaksanakan pembinaan tentang ekolabel, layanan terhadap permohonan registrasi barang/jasa ramah lingkungan, serta layanan informasi kepada masyarakat tentang penerapan sistem ekolabel tersebut.

Logo ekolabel yang diatur pencantumannya terdiri dari 2 jenis, yaitu:

1. Logo Ekolabel Indonesia untuk tanda sertifikasi terhadap produk, berdasarkan standar ekolabel multi-kriteria komprehensif yang mempertimbangkan hasil analisis daur hidup produk, mulai dari tahap bahan baku, produksi, konsumsi, hingga tahap habis masa pakai.
2. Logo Ekolabel Swadeklarasi untuk tanda verifikasi terhadap pernyataan (“klaim”) swadeklarasi  pada  satu atau lebih parameter lingkungan dari suatu produk, yang dideklarasikan oleh produsen.

Dalam mekanisme yang ditetapkan PermenLH tersebut, sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sementara verifikasi ekolabel swadeklarasi dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Ekolabel yang di-registrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan memenuhi persyaratan. Hak paten Logo Ekolabel Indonesia dan Logo Ekolabel Swadeklarasi dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Sumber: www.menlh.go.id

Read More

DJP Undur Batas Penyampaian SPT PPh Orang Pribadi Via e-Filing

Jakarta, 28/03/2014 MoF (Fiscal) News - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk dapat menikmati fasilitas kemudahan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2013 melalui e-Filing, dengan mengundur batas waktu penyampaiannya.

Hal tersebut didasarkan pada telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ./2014. "Keputusan tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh menggunakan fasilitas e-Filing sampai dengan tanggal 30 April 2014 tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan)," demikian dikatakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kismantoro Petrus pada Kamis (27/3).

Dengan terbitnya peraturan tersebut, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013 melalui e-Filing setelah tanggal 31 Maret 2014 sampai sebelum tanggal 1 Mei 2014 tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian SPT. "Oleh karena itu, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan tanggal 31 Maret 2014, diharapkan dapat menggunakan kesempatan tersebut," jelasnya.(ak)

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Wapres Temui 17 CEO: Langkah Maju Tingkatkan Kerjasama Ekonomi RI-Belanda

​Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono menghadiri Business Round Table Meeting dengan 17 CEOs dari perusahaan-perusahaan besar Belanda di Den Haag (26/03).

Pertemuan bisnis ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke Belanda yang dilakukan tanggal 23-27 Maret 2014.

Pertemuan bisnis dengan para CEOs perusahaan besar Belanda diorganisir oleh Kedutaan Besar RI Den Haag, bekerjasama dengan VNO-NCW (Confederation of Dutch Industries and Employers). Turut hadir, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan, Liliane Ploumen dan Ketua VNO NCW Bernard Wientjes yang bertindak sebagai moderator.

Beberapa perusahaan yang hadir termasuk Unilever, Friesland Campina, Phillips, Royal Haskoning, Damen, Rabobank, Royal Dutch Shell, Port of Rotterdam, Heineken dan KLM. Sebagian besar perusahaan-perusahaan besar tersebut telah beroperasi lama di Indonesia dan terus meningkatkan aktivitasnya di Indonesia. Sementara itu, beberapa perusahaan saat ini sedang menjajaki kerjasama dengan Indonesia.

Duta Besar RI Den Haag, Retno Marsudi menyampaikan  bahwa hubungan bilateral kedua Negara berada pada tahap yang sangat baik (Relationship 2.0). Kunjungan PM Belanda ke Indonesia pada bulan November 2013 merupakan kunjungan yang bersejarah. 

Kedua negara meluncurkan “Joint Declaration on Comprehensive Partnership” yang telah banyak ditindaklanjuti, termasuk salah satunya pertemuan bisnis kali ini.

Sementara itu, Menteri Ploumen menyampaikan bahwa para CEO yang hadir sangat menyambut baik penyelenggaraan Business Round Table Meeting dan siap untuk  meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Indonesia merupakan gateway Belanda ke pasar ASEAN, sebagaimana Belanda merupakan gateway Indonesia ke UE.  

Sebagian perusahaan yang hadir juga akan turut serta dalam kunjungan Menteri Infrastruktur dan LH Belanda Melanie Schultz van Haegen ke Indonesia tanggal 31 Maret-4 April 2014.

Menteri Ploumen juga menggarisbawahi arti penting hubungan bilateral paska diluncurkannya Joint Declaration on Comprehensive Partnership dan menyatakan bahwa pihaknya siap untuk meneruskan dan meningkatkan kerja sama bilateral 2.0 sebagaimana disampaikan Dubes Retno Marsudi.

Wapres RI dalam pertemuan tersebut telah menyampaikan sambutan yang antara lain menekankan bahwa Indonesia tengah berupaya untuk mendorong lebih lanjut pembangunan nasional. Dalam hal ini, Indonesia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia serta penguatan institusi, sehingga terdapat pula banyak peluang untuk peningkatan kerja sama antara dunia usaha. Adapun kesinambungan kebijakan dasar makro ekonomi Indonesia diperkirakan akan dapat terus berjalan.

Dalam pertemuan tersebut, para pengusaha Belanda menyampaikan keinginan untuk lebih berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, seperti proyek-proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). 

Sejumlah perusahaan Belanda telah berperan penting dalam tahap penyusunan masterplan  inisiatif NCICD tersebut. Beberapa sektor usaha lain yang diminati adalah energi, kesehatan, infrastruktur, industri kelautan, jasa keuangan, penerbangan, makanan olahan dan pertanian.

Penyelenggaraan Business Round Table Meeting tersebut merupakan cerminan konkret hubungan bilateral Indonesia - Belanda yang sangat baik dan jalinan hubungan bisnis yang sangat kuat antara kedua negara. (sumber: KBRI Den Haag/ed.VKH)

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

PEMERINTAH OPTIMIS PERMASALAHAN PERLINTASAN SEBIDANG TERSELESAIKAN

(Yogyakarta, 24/3/2014) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mentargetkan dalan jangka waktu 10 sampai 15 tahun permasalahan perlintasan sebidang kereta api (KA) dapat terselesaikan.

Rasa optimisme itu, terkait komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) setelah ditanda  tanganinya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri tanggal 1 Agustus 2013.

"SKB ini sangat ditunggu Pemda. Karena selama ini Pemda tidak bisa membangun sesuatu di perlintasan sebidang disebabkan dipertanyakan DPRD. Apakah menghasilkan atau tidak," ungkap Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko saat  diskusi dalam rangka Rapat Kordinasi Teknis (Rakornis) Keselamatan Perkeretaapian di Yogyakarta, Senin malam (24/3).

Karena itu, ia meminta kepada Pemda agar segera membuat cetak biru (blue print) penyelesaian perlintasan sebidang KA. " Apakah ditutup, diberi pintu perlintasan, dibangun underpass atau fly over," ujarnya.

Banyak Pemda yang menyatakan komit untuk menangani perlintasan demi keselamatan.

Saat ini ungkap Hermanto terdapat 5000 perlintasan KA dengan rincian 4.593 perlintasan resmi dan 618 tidak resmi. Diperkirakan pintu perlintasan tidak resmi jauh lebih banyak dari jumlah tersebut, karena setiap ada pembangunan kawasan perumahan baru yang berdekatan dengan jalur KA, selalu membuat jalan yang sebidang dengan rel KA.
" Perlintasan yang tidak resmi seharusnya ditutup," tegas Hermanto.

Hermanto juga menghimbau agar disiplin berlalu lintas apa lagi ketika melintasi pintu perlintasan kereta." Demi keselamatan, taatilah rambu - rambu yang terpasang di perlintasan kereta," himbau Hermanto.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Perhubungan  Bidang Teknologi dan Lingkungan Nugroho Indriyo ketika membuka Rakornis mengatakan, keselamatan merupakan prioritas utama bagi Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan transportasi kereta api yang handal, memilki daya angkut besar serta memiliki nilai tambah.

Berbagai upaya, telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan seperti meningkatkan kemampuan SDM perkeretaapian, pembangunan sarana dan prasarana kereta api dengan teknologi modern.

 "Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kecelakaan, meminimalisir kerugian dan meningkatkan kinerja," katanya.
Namun ia mengakui untuk mewujudkan hal ini tidaklah mudah. Karena itu perlu adanya sinergi antara pemerintah baik Pusat maupun daerah dengan masyarakat. (SNO)

Sumber: www.dephub.go.id

Read More

Bahaya Electronic Cigarettes

Jakarta, 11 Maret 2014

Electronic Cigarettes (ECs) atau Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) adalah alat yang berfungsi untuk mengubah zat-zat kimia menjadi uap dan mengalirkannya ke paru-paru, di mana zat kimia tersebut, merupakan campuran zat seperti nikotin dan propylene glicol. 

Produk-produk ECs belum diatur ataupun dimonitor sehingga kandungan zat tiap merek sangat bervariasi. Baik dari jenis maupun kadar dari tiap-tiap jenis zat, belum diketahui isi sebenarnya, tutur Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE, melalui surat elektroniknya kepada Pusat Komunikasi Publik Kemenkes (10/3).

ECs/ENDS dikenalkan pertama kali di Cina pada tahun 2003, dan didistribusikan semakin mendunia, terutama melalui internet. Alat ECs/ ENDS terdiri dari komponen penguap, baterai isi ulang, pengatur elektronik, dan wadah cairan yang akan diuapkan. Sampai saat ini keamanan ENDS belum terbukti secara ilmiah, karena dalam produk ini disinyalir mengandung zat-zat  berbahaya seperti nikotin dan konsentrasi tinggi propylene glycol, yaitu zat penyebab iritasi jika dihirup. Berdasarkan tes oleh Food and Drug Administration (FDA), beberapa produk juga  mengandung diethylene glycol, yang merupakan zat kimia yang digunakan untuk meracuni.

Selain itu, German Cancer Research Center juga menemukan zat-zat beracun lainnya yang terkandung dalam cairan ECs/ENDS antara lain, zat beracun terhadap sel tubuh dengan kadar menengah hingga tinggi dari zat pemberi rasa/flavor; nitrosamin; logam beracun seperti cadmium, nikel dan timbal; Carbonyls (formaldehyde, acetaldehyde dan acrolein) yang juga bersifat karsinogenik; komponen organik yang mudah menguap dan rusak di suhu ruang, seperti toluene, p-xylene, dan m-xylene; serta keberadaan kandungan zat aktif yang sangat bervariasi baik jenis maupun kadarnya.

Seperti rokok konvensional pada umumnya, ECs/ ENDS juga dapat menyebabkan kecanduan (adiksi). Alat ini sebenarnya adalah cara baru untuk memasukkan nikotin ke dalam tubuh, ujar Prof. Tjandra.

Nikotin memiliki efek buruk terhadap tubuh manusia, seperti, meningkatkan adrenalin, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan denyut nadi. Bahkan, pernah terjadi kasus kematian anak akibat keracunan akut nikotin. 

Sebenarnya, produsen ECs/ENDS sendiri sudah memberikan peringatan kepada konsumen dengan menuliskan kalimat sebagai berikut, Bagi mereka dengan paru-paru yang terganggu, uap yang dihasilkan ECs/ENDS dapat menimbulkan serangan asthma, sesak napas & batuk. Jangan gunakan produk ini jika mengalami keadaan di atas. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa produk tersebut berbahaya bagi sistem pernapasan.

Prof. Tjandra mengingatkan masyarakat bahwa ECs/ENDS memberikan illusive safety berupa rasa aman yang palsu kepada konsumennya. Konsumen menganggap ENDS tidak menghasilkan asap seperti rokok konvensional pada umumnya, ehingga ENDS dianggap lebih aman dibandingkan rokok konvensional.

Walaupun ECs/ENDS tidak mengeluarkan asap bukan berarti produk ini tidak berbahaya untuk orang lain, efek terhadap orang lain (second hand smoke) tetap ada mengingat penggunaan ENDS menghasilkan emisi partikel halus nikotin dan zat-zat berbahaya lain ke udara di ruang tertutup, tandas Prof Tjandra.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Prof. dr. Tjandra mengungkapkan bahwa saat ini beberapa negara, termasuk Indonesia, terus mengkaji produk ini, untuk kemudian menentukan kebijakan yang diperlukan.

Read More

Linda Gumelar: Lansia Bukanlah Beban Tetapi Solusi Dalam Menyukseskan Pemilu 2014

"Pada Pemilu Tahun 2014 ini, saya berharap para pejabat dan tokoh masyarakat Indonesia menghormati peran dan partisipasi Lansia dalam Pemilu Tahun 2014", ucap Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat membuka kegiatan “Peran Dan Partisipasi Lanjut Usia Dalam Menyukseskan Pemilu 2014” di Hotel Millenium (19/3). Diskriminasi masih sering terjadi terhadap kaum lansia, karena mereka dianggap sudah tidak berguna lagi bagi masyarakat bahkan dianggap menjadi beban, dan hak-hak politiknya pun masih sering dirampas. Padahal, seharusnya mereka memiliki hak yang sama sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dimana penduduk lanjut usia dapat berperan dalam kegiatan pembangunan nasional. Keikutsertaan Lansia pada Pemilu 2014 ini sangatlah penting karena: Pertama, mempercepat kemajuan bangsa dan mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain di dunia; Kedua, memberikan hak-hak Lansia dalam mewarnai perumusan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya; Ketiga,   membangun struktur politik yang akomodatif,  proses politik yang partisipatif dan inklusif; dan Keempat, mengembangkan budaya politik yang demokratis yang memenuhi tatanan prosedural dan substansial secara berkelanjutan (sustianbility of democracy). Berdasarkan pada data sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk lanjut usia (Lansia) berumur 60 tahun ke atas di Indonesia mencapai 7,58 % atau 18,04 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia. Diantaranya,  9,75 juta jiwa adalah lansia perempuan, dan 8,29 juta jiwa Lansia laki-laki. Diperkirakan pada tahun 2020 mendatang, jumlah penduduk lansia di Indonesia akan meningkat menjadi 28,8 juta (11,34 %). "Bila dilihat dari peningkatkan tersebut, maka akan muncul berbagai persoalan lainnya. Mulai dari kesehatan yang terus menurun, keuangan yang semakin memburuk, terlantar dan miskin, bahkan akan terjadi penurunan nilai penghormatan pada orang tua yang ditandai dengan penelantaran dan kekerasan terhadap lansia yang dilakukan oleh keluarganya", lanjut Linda Gumelar. Permasalahan inilah yang menjadi fokus perhatian dalam kegiatan yang juga didukung oleh Kementerian dalam Negeri dan Proyek Swarga-UNDP ini, dalam melaksanakan pembekalan pada perempuan calon legislatif termasuk lansia. Sehingga hasil Pemilu tahun 2014 diharapkan dapat meningkatkan peran dan partisipasi Lansia dalam mengambil keputusan politik, baik terkait dengan pembentukan peraturan perundangan, penganggaran, maupun pengawasan, yang berpihak pada kepentingan kesejahteraan Lansia dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan ini menghadirkan dua orang narasumber yang cukup menarik yaitu Letjen TNI (Purn) Dr.TB.Silalahi, SH yang menyajikan materi “Penguatan Akses dan Partisipasi Lansia dalam Menyukseskan Pemilu Tahun 2014”. Sedangkan Materi ke-2 tentang “Aksesibilitas Lansia dalam Menggunakan Hak Pilih Pemilu Tahun 2014” disajikan oleh Dahliah Umar, MA dari KPU-DKI Jakarta.

Read More

Kemnakertrans Sediakan Pelatihan Kerja Gratis bagi 57.147 Orang Pengangguran

Ada kabar baik bagi para pencari kerja dan pengangguran yang ingin meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyediakan kuota pelatihan kerja gratis bagi 57.147 orang yang diselenggarakan di Balai-balai latihan Kerja di seluruh Indonesia. Pelatihan kerja ini akan diadakan secara berkala selama tahun 2014 pada 13 BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) milik Kemnkertrans dan 253 BLK Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) milik pemda provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pelatihan kerja di BLK-BLK seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan oleh para pencari kerja dan pengangguran sehingga mereka dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Kesempatan ini pun terbuka bagi para pengangguran muda yang baru lulus dari sekolah. "Program pelatihan keterampilan dan kompetensi kerja ini kami berikan secara gratis. Jadi para pencari kerja dan pengangguran harus memanfaatkan kesempatan ini secara optimal sebagai bekal mendapatkan pekerjaan yang ideal," kata Menakerttrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta pada Rabu (19/3/2014).

Menurut Muhaimin para pencari kerja atau mereka yang masih menganggur harus memanfaatkan berbagai fasilitas dan program pelatihan kerja yang ada di BLK daerah masing-masing. Hal tersebut agar mereka memiliki keterampilan dan kompetensi kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh berbagai lowongan pekerjaan yang tersedia. “ Para pencari kerja dan penggangguran sebaiknya tidak hanya mengandalkan ijasah pendidikan dalam mencari pekerjaan. Mereka harus melengkapi diri dengan keterampilan dan kompetensi kerja agar langsung siap bekerja dan cepat terserap oleh pasar kerja dan industri di tanah air, Kata Muhaimin.

Saat ini, kata Muhaimin lowongan kerja di berbagai bidang sebenarnya masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Namun sayangnya tidak semua lowongan kerja itu dapat terisi oleh para pencari kerja. Salah satu alasannya adalah tidak sesuainya kompetensi dan keterampilan kerja yang dimilki oleh para pencari kerja dan pengangguran dengan yang dibutuhkan perusahaan- perusahaan industri. “ Dengan mengikuti program pelatihan kerja di BLK, maka para pencari kerja dan pengangguran dapat meningkatkan keterampilan kerjanya sesuai kebutuhan pasar kerja dan segera mengisi lowongan kerja yang tersedia di perusahaan. Selain itu peserta pelatihan pun dapat berwirausaha secara mandiri, “ kata Muhaimin. .

Muhaimin mengungkapkan banyak jenis pelatihan ketrampilan yang didapatkan dari BLK. Antara lain pelatihan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektronik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan, dll.Muhaimin mengatakan jenis pelatihan yang ada di BLK disesuaikan dan berbasis pada kebutuhan lokal masing-masing daerah.

"Melalui pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan keterampilan kerja di BLK diharapkan dapat pasar kerja yang tersedia baik di pasar kerja tingkat lokal, nasional maupun pasar kerja luar negeri dapat segera menyerap para pencari kerja dan pengangguran, termasuk pengangguran usia muda yang baru lulus dari sekolah," kata dia.

Muhaimin menambahkan pelatihan –pelatihan kerja BLK bersifat fleksibel dan dinamis sehingga dapat mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar industri sehingga mampu memberikan pelatihan yang dibutuhkan kepada masyarakat. Muhaimin pun berharap dengan adanya pelatihan di BLK, jumlah pengangguran akan semakin berkurang dan tercipta masyarakat yang mampu berwiraswasta.

Muhaimin mengakui belum semua BLK di daerah-daerah memiliki kualitas dan kapasitas pelatihan dan instruktur yang memadai akibat terbatasnya anggaran yang tersedia. Masih banyak BLK UPTD milik pemda yang memerlukan pembenahan-pembenahan menyeluruh agar sesuai dengan standar BLK UPT pusat milik Kemnakertrans.

"Memang ada beberapa aspek yang harus dibenahi yaitu infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaan BLK . Namun Pembenahan BLK itu akan terus dilakukan secara bertahap dengan mengikuti standar atau berpatokan pada 13 BLK UPT pusat milik Kemnakertrans yang kondisinya sudah sangat baik," kata Muhaimin. 

Read More

Read More

http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/slider/chatib%203.jpg?139583027926 March 2014 - 16:34 Menkeu Tekankan Pentingnya Mengantisipasi Pertumbuhan Kelas Menengah Bali, 26/03/2014 MoF (Fiscal) News – Pemerintah perlu melakukan tindakan antisipasi dalam menghadapi tantangan pertumbuhan kelompok kelas menengah ke depannya, antara lain dengan perbaikan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia dan pemerintahan yang bersih. Seperti diketahui, kelompok kelas menengah di Indonesia sedang bertumbuh signifikan. Pada tahun 2003, kelompok yang belanjanya sekitar 4 dolar AS per hari sebesar 5 persen. Namun, jumlahnya meningkat menjadi 18 persen pada tahun 2010. Selama kurun waktu tujuh tahun, telah terjadi peningkatan sebesar 13 persen, atau kurang lebih 40 juta penduduk Indonesia yang menjadi kelas menengah yang baru. “McKinsey sendiri memperkirakan sampai tahun 2025 akan terjadi peningkatan (kelompok kelas menengah) 135 juta penduduk. Jadi dapat dibayangkan bahwa kelas ini akan menjadi penggerak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri dalam konferensi pers acara OECD Southeast Asia Regional Forum di Hotel Grand Nikko Bali, Rabu (26/3). Namun demikian, lanjut Menkeu, dengan pendapatan yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi dan perubahan perilaku, terdapat ekspektasi lebih yang timbul dari kelompok kelas menengah tersebut, yaitu adanya perlakuan yang lebih dari pemerintah, misalnya kualitas pelayanan publik, politik dan pekerjaan yang lebih baik. “Kelompok bawah kalau tidak punya akses ke pupuk, akan diam saja. Tetapi lain dengan kelompok menengah, kalau ada sexual harassment (pelecehan seksual) di busway maka mereka akan ngomong, sehingga dibuatlah busway khusus untuk perempuan, misalnya,” kata Menkeu.(fg)

Read More

Pagi Ini, DKI Gelar Pesta Raja se-Dunia

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pagi ini akan membuka sekaligus meresmikan Pagelaran Agung Keraton se-dunia atau World Royal Heritage Festival. Acara pembukaan akan dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (5/12) mulai pukul 09.00 WIB. World Royal Heritage Festival akan dibuka dengan prosesi adat keraton. Dalam acara tersebut, para raja yang berasal dari 165 kerajaan keraton nusantara dan 11 kerajaan mancanegara akan mengenakan pakaian kebesaran mereka. Setelah prosesi pembukaan, acara akan dilanjutkan dengan seminar yang bertema "Sumbangan Peradaban Nusantara terhadap Peradaban Dunia Masa Depan." Kegiatan itu juga akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, perwakilan dari UNESCO, serta para akademisi dan budayawan. Seminar tersebut diharapkan dapat menghasilkan deklarasi upaya perdamaian dunia melalui pendekatan kebudayaan. Kemudian, pada 6 dan 7 Desember akan digelar pameran dan workshop di Plaza Monas Sisi Barat, Selatan dan Timur. Di pameran tersebut akan ditampilkan benda-benda pusaka kerajaan serta workshop pembuatan batik, keris, gamelan, dan jamu tradisional. Selain itu, ada juga panggung utama yang menampilkan 36 grup kesenian dari berbagai daerah. Acara puncak yaitu kirab budaya akan dilaksanakan pada 8 Desember mulai pukul 15.00 WIB. Kirab akan diikuti oleh 500 pasukan kerajaan serta menampilkan raja-raja yang menaiki 30 kereta kencana. Sumber :www.republika.co.id

Read More

Pemerintah Siapkan Langkah-langkah Dorong Percepatan Penyerapan Anggaran

Bogor, 11/12/2013 MoF (Fiscal) News – Untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran untuk tahun 2014, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah strategis. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) M.Chatib Basri dalam acara Penyerahan DIPA 2014 di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (10/12).

Langkah-langkah tersebut antara lain: (i) meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan Satker dalam menyusun Rencana Penarikan Dana (disbursement plan) dan Perencanaan Pengadaan (procurement plan); (ii) menyempurnakan regulasi, khususnya terkait tata cara revisi anggaran tahun 2014 yang memberi kewenangan lebih besar kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran dalam menyelesaikan revisi anggaran dan tata cara penerbitan ijin kontrak tahun jamak (multiyears contract); (iii) meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga maupun unit-unit pengendali mutu di setiap Kementerian Negara/Lembaga dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Satker.

“Aparat pengawasan intern juga diharapkan dapat memberikan konsultasi dan bimbingan bagi Satker yang akan melakukan revisi anggaran sehingga penggunaan anggaran dijamin lebih efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Menkeu.

Selain itu, untuk menjaga governance, pemerintah akan menerapkan kebijakan DIPA tanpa blokir pada tahun 2014. Ini berarti, jika masih terdapat alokasi anggaran yang belum memenuhi persyaratan seperti belum ada persetujuan dari Komisi DPR RI, atau belum ada dasar hukumnya, atau alokasi anggaran yang belum jelas peruntukannya, maka alokasi anggaran tersebut dituangkan dalam Output Cadangan atau diberikan Catatan dalam dokumen DIPA-nya. Kemudian, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berkewajiban untuk memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sebelum anggarannya dapat dicairkan.

sumber : kementrian keuangan RI

Read More

KOMUNITAS PENGGUNA PRAMEKS TERBANTU PSO

(Yogyakarta,24/3/2014) Rini  Khoiriah salah seorang Pengurus  KPKa menyatakan, masyarakat pengguna kereta Yogyakarta - Solo sangat terbantu dengan adanya PSO (public service obligation) DI perkeretaapian. Menurutnya biaya biaya yang dikeluarkan untuk biaya transportasi naik kereta bisa jauh lebih murah.

"Dengan adanya PSO kami hanya membayar 16 ribu rupiah dari sebelumnya 66 ribu rupiah. Kami hemat 50 ribu rupiah," demikian disampaikan Rini saat dialog Ditjen Perkeretaapian Kemenhub dengan Komunitas Penglajo Kereta Api (KPKa) di Yogyakarta, Senin (24/3).

KPKa merupakan nama baru dari Pramekers atau komunitas pengguna jasa moda kereta api di Solo dan Yogyakarta tersebut. Dalam dialog tersebut hadir diantaranya Dirjen Perkeretaapian, Hermanto Dwiatmoko didampingi oleh Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api yang juga selaku Pelaksana Tugas Direktur Keselamatan Kereta Api, Hanggoro Budi Wiryawan dan Direktur Prasarana Perkeretaapian, Arif Hermanto.

Komunitas KPKa sempat menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi sehari-harinya sebagai pengguna kereta api lintas Yogyakarta - Solo, mereka mengeluhkan antara lain : jumlah armada kereta di Daop VI yang minim sehingga perjalanan kereta yang batal tidak bisa diantisipasi, jadwal perjalanan kereta api yang tidak sesuai jam keberangkatan para penglaju, kurangnya komunikasi Daops VI dengan komunitas pengguna kereta api, dan batas kecepatan perjalanan kereta.
Menanggapi hal itu, Dirjen Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko mengatakan, pihaknya akan menambah dua set kereta yang didatangkan dari Medan. Ia mengatakan, saat ini kereta yang digunakan untuk jalur Medan - Kualanamu tersebut sedang diperbaiki di Semarang.

" Dengan adanya kereta tambahan, maka frekuensi akan meningkat dan kapasitas bertambah banyak," ungkap Hermanto.
Sementara itu Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Arif Heryanto menambahkan, pemerintah akan melakukan elektrifikasi kereta api jalur Yogyakarta - Solo, sehingga mampu meningkatkan kecepatan kereta.
"Kondisi tanah Yogyakarta- Solo sangat bagus, sehingga kecepatan kereta bisa 120 KM per jam," tambah Heryanto.

Ka Jadi Solusi Kemacetan Perkotaan

Sementara Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api, Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, moda angkutan kereta api merupakan solusi yang tepat mengatasi permasalahan-permasalahan transportasi di perkotaan, seperti kemacetan.

Tentunya masyarakat menginginkan adanya solusi transportasi massal yang bisa aman, nyaman dan terjangkau. Karena itu, pemerintah akan mewujudkan keinginan masyarakat tersebut dengan membangun moda transportasi yang modern berbasis rel.

"Kereta api itu bukan alternatif, tetapi solusi  transportasi di perkotaan," ungkap Hanggoro.

Saat ini kata dia, banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang meminta kepada Pemerintah Pusat untuk membangun moda transportasi kereta api. Kota - kota tersebut antara lain, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan sejumlah kota lainnya.

Karena, itu, Kementerian Perhubungan akan bekerjasama dengan Pemda untuk membangun transportasi kereta api. " Pemda harus memiliki visi sama dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan sistem transportasi kereta api yang diinginkan," ujarnya. (SNO)

Sumber: www.dephub.go.id

Read More

Rakerkesnas 2014 Regional Timur Dimulai

Manado, 23 Maret 2014. Pembangunan kesehatan nasional banyak mengalami peningkatan, namun upaya keras dari seluruh jajaran kesehatan dari berbagai tingkatan untuk mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 sangat dibutuhkan, mengingat waktu pencapaian yang hanya tinggal satu tahun lagi.

Demikian pernyataan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, pada pembukaan kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2014 Regional Timur yang diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, Minggu malam (23/3). Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Sinyo Hary Sarundajang, yang dalam sambutannya menyatakan dukungannya terhadap pembangunan kesehatan.

Rakerkesnas 2014 mengusung tema "Pemantapan Pembangunan Kesehatan Menuju Masyarakat Sehat Mandiri dan Berkeadilan. Rangkaian kegiatan Rakerkesnas 2014 diawali di Bali untuk regional tengah (16-19 Maret 2014), dilanjutkan ke Manado untuk regional timur (23-26 Maret 2014) dan terakhir di Jakarta untuk regional barat (31 Maret-3 April 2014). Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisme antara pusat dan daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2014, guna mewujudkan visi masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Selain itu, pertemuan ini juga untuk mengidentifikasi masalah terkait pelaksanaan pembangunan kesehatan, terutama percepatan pembangunan MDGs di bidang kesehatan dan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Peserta dalam Rakerkesnas 2014 regional timur merupakan perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes, jajaran Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta seluruh stakeholders yang berperan dalam pembangunan kesehatan yang berasal dari 10 Provinsi, yaitu: Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Bukan hanya mengevaluasi pekerjaan rumah (PR) terkait capaian MDGs 2015, tetapi juga jajaran kesehatan dan seluruh stakeholder terkait sudah harus mulai memikirkan agenda pasca MDGs 2015, tutur Menkes.

Usai memberikan pengarahan kepada seluruh peserta pertemuan, pada kesempatan tersebut, Menkes mencanangkan kembali Studi Diet Total 2014 dan E-Watch Alat Kesehatan (Alkes), yang sebelumnya telah dicanangkan secara resmi pada Rakerkesnas Regional Tengah tahun 2014 di Denpasar, Bali (16/3).

Pencanangan Studi Diet Total 2014 ditandai dengan pemasangan rompi kepada perwakilan peneliti. Studi Diet Total 2014 merupakan penelitian kesehatan masyarakat yang akan dilakukan dalam 2 tahap di 34 Provinsi (498 Kab/Kota). Studi ini dilakukan untuk menentukan tingkat keterpaparan  zat kimia  berbahaya dalam makanan penduduk, dengan cara menganalisa makanan melalui analisis cemaran kimia makanan (ACKM) yang merupakan representatif diet masyarakat Indonesia.

"Tahun ini, pilot project Studi Diet Total 2014 akan dilaksanakan di DI Yogyakarta", kata Menkes.

E-Watch Alkes atau sistem pengawasan alat kesehatan secara nasional yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan RI merupakan suatu sistem pelaporan elektronik dari  kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan akes di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Hasil pelaporan akan ditindaklanjuti oleh  Tim Pengawas Nasional  Alkes dan menjadi informasi untuk pertimbangan dalam pengadaan alat kesehatan di Fasyankes.

"E-Watch Alkes merupakan inovasi yang bermanfaat guna mewujudkan alat kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat, tepat guna dan terjangkau", tambah Menkes.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS, selaku Ketua Panitia Rakerkesnas 2014, menambahkan bahwa kegiatan Rakerkesnas terbagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah berisi tentang penyajian best practice dari dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas sebagai lesson learned untuk percepatan pencapaian target pembangunan kesehatan. Bagian kedua adalah sidang komisi yang akan dibagi menjadi 5 (lima) sidang komisi, membahas berbagai isu kesehatan dan masukan kebijakan kesehatan terhadap percepatan pencapaian MDGs, UKP, UKM dan rancangan RPJMN 2015-2019. Pada Rakerkesnas juga diselenggarakan Pameran Pembangunan Kesehatan 2014 yang diikuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Unit Utama di lingkungan Kemenkes, Badan POM, BKKBN, BPJS Kesehatan dan lembaga donor  yang peduli terhadap pembangunan kesehatan.

Sumber: www.depkes.go.id

Read More

Menkeu Tekankan Pentingnya Mengantisipasi Pertumbuhan Kelas Menengah

Bali, 26/03/2014 MoF (Fiscal) News – Pemerintah perlu melakukan tindakan antisipasi dalam menghadapi tantangan pertumbuhan kelompok kelas menengah ke depannya, antara lain dengan perbaikan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia dan pemerintahan yang bersih.

Seperti diketahui, kelompok kelas menengah di Indonesia sedang bertumbuh signifikan. Pada tahun 2003, kelompok yang belanjanya sekitar 4 dolar AS per hari sebesar 5 persen. Namun, jumlahnya meningkat menjadi 18 persen pada tahun 2010. Selama kurun waktu tujuh tahun, telah terjadi peningkatan sebesar 13 persen, atau kurang lebih 40 juta penduduk Indonesia yang menjadi kelas menengah yang baru.

“McKinsey sendiri memperkirakan sampai tahun 2025 akan terjadi peningkatan (kelompok kelas menengah) 135 juta penduduk. Jadi dapat dibayangkan bahwa kelas ini akan menjadi penggerak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri dalam konferensi pers acara OECD Southeast Asia Regional Forum di Hotel Grand Nikko Bali, Rabu (26/3).

Namun demikian, lanjut Menkeu, dengan pendapatan yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi dan perubahan perilaku, terdapat ekspektasi lebih yang timbul dari kelompok kelas menengah tersebut, yaitu adanya perlakuan yang lebih dari pemerintah, misalnya kualitas pelayanan publik, politik dan pekerjaan yang lebih baik. “Kelompok bawah kalau tidak punya akses ke pupuk, akan diam saja. Tetapi lain dengan kelompok menengah, kalau ada sexual harassment (pelecehan seksual) di busway maka mereka akan ngomong, sehingga dibuatlahbusway khusus untuk perempuan, misalnya,” kata Menkeu.(fg)

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Belajar Tanggulangi Banjir dari Belanda, Wapres RI Kunjungi Maeslant Barrier

Senin, 24 Maret 2014

​Wakil Presiden RI (Wapres) didampingi oleh Kepala UKP4 dan Dubes RI untuk Kerajaan Belanda berkunjung ke Maeslant Barrier(23/03/2014) di sela-sela kunjungan kerja ke Belanda dalam menghadiri Nuclear Security Summit (NSS) 2014. Wapres dan rombongan disambut dan diterima oleh Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Mrs.Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, dan Sekretaris Jenderalnya, serta pejabat dari Water Board.

Dalam welcoming remarks-nya, Menteri Schultz menyampaikan bahwa, "Indonesia dan Belanda mempunyai masalah yang sama di bidang air, yaitu banjir". Luasnya wilayah Belanda yang berada di permukaan laut menyebabkan sekitar 55% wilayahnya rentan terhadap banjir. 

Hal yang sama terjadi di Indonesia, khususnya Jakarta yang juga memiliki wilayah di bawah permukaan laut sehingga rawan banjir. "Oleh karena itu, saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk bekerjasama menanggulangi masalah tersebut", paparnya.

Mengakhiri sambutannnya, Menteri Schultz menyampaikan bahwa salah satu bentuk kerjsama Indonesia - Belanda di bidang pengelolaan air adalah penyusunanMasterplan of National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan penyiapan pendirian Project Management Unit (PMU) NCICD.

Pada saat kunjungan ke Indonesia tanggal 31 Maret – 4 April 2014, Menteri Shultz akan didampingi oleh 18 CEO dari perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur. 

Tentunya para pengusaha tersebut dengan senang hati berbagi know how dengan Indonesia serta menjajaki berbagai kemungkinan kerjasama di bidang pengelolaan air yang bermanfaat bagi kedua pihak.

Melengkapi informasi yang telah disampaikan Menteri Schultz, dua pakar Belanda di bidang pengelolaan air turut menyampaikan presentasi, yaitu mengenai Water Management in the Netherlands oleh Mr. Willem Mak, Deputy Director for Water Business and International Water Affairs; serta the Connection between the Netherlands and Jakarta in Water Management oleh Mr. Piet Dircke, Professor in Urban Water, Rotterdam University. Indoor program diakhiri dengan pemutaran film mengenai Water Management di Belanda, termasuk pembangunan Maeslant Barrier.
Mengakhiri program kunjungannya, Wapres dan rombongan turut meninjau konstruksi dan Control Room dari Maeslant Barrier. Maeslant Barrier (Storm Surge Barrier) dibangun tahun 1991 - 1997.

Proyek diawali dengan pembangunan dermaga kering kemudian dilanjutkan dengan pembuatan dua gerbang baja berdimensi: tinggi 22m dan panjang 210m (apabila berdiri tegak gerbang ini setinggi Menara Eiffel, namun masing-masing lengannya memiliki berat dua kali Menara Eiffel).

Proyek ini menghabiskan biaya sekitar €450 juta. Mekanisme kerja Maeslant Barrier menggunakan sistem komputer yang terhubung dengan data cuaca dan permukaan laut.

Dalam kondisi normal kedua gerbang terlindung dengan baik di dok kering. Ketika gelombang badai mencapai lebih dari 3m di atas permukaan laut, gerbang akan tertutup secara otomatis. Gerbang Maeslant Barrier diperkirakan akan ditutup setiap sepuluh tahun sekali karena badai. (Sumber: KBRI Den Haag)

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Potensi dan Strategi Pengembangan Kedelai Mendukung Ketahanan dan Swasembada Pangan Pada Lahan Suboptimal

Menteri Riset dan Teknologi Indonesia, Gusti Muhammad Hatta dalam pidatonya pada acara panen raya kedelai tanggal 11 Maret 2014 di Pleihari Tanah Laut Kalimantan Selatan, menyampaikan agar Indonesia terus berupaya untuk merealisasikan kemandirian di bidang pangan. Upaya dalam memenuhi ketersediaan kedelai di Indonesia dilaksanakan dengan menguji bibit kedelai hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri pada lokasi-lokasi lahan suboptimal. Data  statistik kedelai Indonesia tahun 2013 menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia masih berstatus  “Negara Import” sekitar 1,9 juta ton per tahunnya. Sejak tahun 2000 BATAN telah berhasil mengembangkan varietas bibit kedelai Rajabasa yang memiliki daya tahan pada lahan masam dan kering, dengan hasil panen mencapai 2,9 ton per hektar pada lahan optimal. Pada bulan November 2013 Kementerian Riset dan Teknologi  bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut dan Universitas Lambung Mangkurat melakukan diseminasi/penanaman bibit kedelai Rajabasa pada lahan masam dengan pH 5, sebanyak 80 kg bibit kedelai ditanam pada lahan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut seluas 2 Ha, menggunakan teknologi pengolahan tanah Trikompos, dengan hasil konversi total panen mencapai 2,1 ton. Deputi Relevansi dan Produktivitas Iptek Kementerian Riset dan Teknologi, Agus Puji Prasetyono menyampaikan bahwa Indonesia mampu untuk berswasembada kedelai, sebagai contoh dari 80 kg bibit yang ditanam pada lahan 2 Ha menghasilkan 2,1 ton, maka dari panen tersebut sebanyak 400 kg yang dimanfaatkan sebagai bibit kembali ditanam pada lahan sub optimal seluas 10 Ha dengan masa tanam 3 bulan akan diproduksi hasil 10 ton kedelai.  “Kebutuhan kedelai import 1,9 juta ton dengan perhitungan 1 Ha menghasilkan 1 ton kedelai hanya membutuhkan lahan seluas 1.9 juta ha dengan penyediaan bibit sebanyak 76.000 ton bibit kedelai setiap tahunnya,” ujar Agus Puji. Asisten Deputi Produktivitas Ristek Strategis, Bambang Sutedja dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa jumlah luas areal lahan sub optimal (lahan masam dan rawa) di Indonesia mencapai 102.817.113 Ha, sementara untuk mengganti import sebesar 1,9 juta ton setiap  tahun membutuhkan 1.9 juta Ha. Pulau Kalimantan memiliki lahan sub optimal masam 39.242.486 Ha dan lahan rawa 11.707.400 Ha. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dan mewujudkan sentra produksi kedelai dapat memanfaatkan sebagian lahan sub optimal yang masih terlantar diolah menjadi layak tanam menggunakan sentuhan dan  hasil riset serta teknologi yang sesuai kebutuhan lapangan. Ekstensifikasi lahan areal tanam kedelai dan pemenuhan kebutuhan bibit didorong melalui ketersediaan bibit dalam negeri hasil penelitian dan pengembangan dari Lembaga Penelitian Non Kementerian seperti  BATAN, LIPI, BPPT maupun hasil Lembaga Penelitian Kementerian dan perguruan tinggi. Konsorsium riset, teknologi dan inovasi merupakan alternatif dan strategi tepat untuk mempercepat penyediaan bibit, pengolahan lahan dan budidaya serta perkuatan kelembagaan dan permodalan. Hal ini penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan (stake holder) pusat dan daerah  bersama–sama menyiapkan infrastruktur industri paska panen dan kepastian pasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing lokal, regional maupun nasional Tindak lanjut sebagai upaya menjaga ketersediaan bibit unggul hasil rekayasa penelitian BATAN, LIPI dan BPPT akan di scale up dalam skala yang lebih besar, semula bibit rajabasa ditanam di areal lahan 2ha akan di perbesar menjadi 10ha. Bupati kabupaten Tanah Laut akan mempersiapkan 5ha lahan suboptimal untuk ditanam kedelai, begitupun rektor universitas lambungmangkurat akan menyiapkan 5ha sehingga di tahun 2014 ini provinsi kalimantan Selatan akan menyiapkan 10ha, hasil panen akan terus dievaluasi bersama oleh anggota konsorsium di bidang kedelai. Sumber: www.ristek.go.id

Read More

Kemnakertrans Sediakan Pelatihan Kerja Gratis bagi 57.147 Orang Pengangguran

Ada kabar baik bagi para pencari kerja dan pengangguran yang ingin meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyediakan kuota pelatihan kerja gratis bagi 57.147 orang yang diselenggarakan di Balai-balai latihan Kerja di seluruh Indonesia. Pelatihan kerja ini akan diadakan secara berkala selama tahun 2014 pada 13 BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) milik Kemnkertrans dan 253 BLK Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) milik pemda provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pelatihan kerja di BLK-BLK seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan oleh para pencari kerja dan pengangguran sehingga mereka dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Kesempatan ini pun terbuka bagi para pengangguran muda yang baru lulus dari sekolah. "Program pelatihan keterampilan dan kompetensi kerja ini kami berikan secara gratis. Jadi para pencari kerja dan pengangguran harus memanfaatkan kesempatan ini secara optimal sebagai bekal mendapatkan pekerjaan yang ideal," kata Menakerttrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta pada Rabu (19/3/2014).

Menurut Muhaimin para pencari kerja atau mereka yang masih menganggur harus memanfaatkan berbagai fasilitas dan program pelatihan kerja yang ada di BLK daerah masing-masing. Hal tersebut agar mereka memiliki keterampilan dan kompetensi kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh berbagai lowongan pekerjaan yang tersedia. “ Para pencari kerja dan penggangguran sebaiknya tidak hanya mengandalkan ijasah pendidikan dalam mencari pekerjaan. Mereka harus melengkapi diri dengan keterampilan dan kompetensi kerja agar langsung siap bekerja dan cepat terserap oleh pasar kerja dan industri di tanah air, Kata Muhaimin.

Saat ini, kata Muhaimin lowongan kerja di berbagai bidang sebenarnya masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Namun sayangnya tidak semua lowongan kerja itu dapat terisi oleh para pencari kerja. Salah satu alasannya adalah tidak sesuainya kompetensi dan keterampilan kerja yang dimilki oleh para pencari kerja dan pengangguran dengan yang dibutuhkan perusahaan- perusahaan industri. “ Dengan mengikuti program pelatihan kerja di BLK, maka para pencari kerja dan pengangguran dapat meningkatkan keterampilan kerjanya sesuai kebutuhan pasar kerja dan segera mengisi lowongan kerja yang tersedia di perusahaan. Selain itu peserta pelatihan pun dapat berwirausaha secara mandiri, “ kata Muhaimin. .

Muhaimin mengungkapkan banyak jenis pelatihan ketrampilan yang didapatkan dari BLK. Antara lain pelatihan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektronik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan, dll.Muhaimin mengatakan jenis pelatihan yang ada di BLK disesuaikan dan berbasis pada kebutuhan lokal masing-masing daerah.

"Melalui pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan keterampilan kerja di BLK diharapkan dapat pasar kerja yang tersedia baik di pasar kerja tingkat lokal, nasional maupun pasar kerja luar negeri dapat segera menyerap para pencari kerja dan pengangguran, termasuk pengangguran usia muda yang baru lulus dari sekolah," kata dia.

Muhaimin menambahkan pelatihan –pelatihan kerja BLK bersifat fleksibel dan dinamis sehingga dapat mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar industri sehingga mampu memberikan pelatihan yang dibutuhkan kepada masyarakat. Muhaimin pun berharap dengan adanya pelatihan di BLK, jumlah pengangguran akan semakin berkurang dan tercipta masyarakat yang mampu berwiraswasta.

Muhaimin mengakui belum semua BLK di daerah-daerah memiliki kualitas dan kapasitas pelatihan dan instruktur yang memadai akibat terbatasnya anggaran yang tersedia. Masih banyak BLK UPTD milik pemda yang memerlukan pembenahan-pembenahan menyeluruh agar sesuai dengan standar BLK UPT pusat milik Kemnakertrans.

"Memang ada beberapa aspek yang harus dibenahi yaitu infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaan BLK . Namun Pembenahan BLK itu akan terus dilakukan secara bertahap dengan mengikuti standar atau berpatokan pada 13 BLK UPT pusat milik Kemnakertrans yang kondisinya sudah sangat baik," kata Muhaimin. 

Sumber: www.depnakertrans.go.id

Read More

KLH Melakukan Pemantauan Kwalitas Air Sungai di 33 Provinsi

Bengkulu,  24 Maret 2014. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) tingkat Nasional Pemantauan Kualitas Air (PKA) Sungai 33 Provinsi yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 24 – 26 Maret 2014. Menteri Lingkungan Hidup membuka secara resmi acara tersebut hari ini di Bengkulu. Hadir dalam acara ini Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pada kesempatan ini dilaksanakan pula dialog interaktif dengan nara sumber Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, Ketua Harian DNPI, Ir. Rachmat Witoelar dan Kepala LIPI.

Kementerian Lingkungan Hidup telah mengalokasikan dana dekonsentrasi (dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi) agar provinsi dapat melaksanakan pemantauan kualitas air sungai paling sedikit 1 (satu) sungai yang ada di provinsi tersebut. Dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah) di bidang lingkungan hidup diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pemantauan kualitas air khususnya dan pengelolaan lingkungan secara umum.

Rakernis ini dilaksanakan setiap awal tahun yang diikuti oleh 33 Provinsi yang mendapatkan dana dekonsentrasi untuk pemantauan kualitas air, yang dilaksanakan sebelum pemantauan dalam rangka upaya menyepakati berbagai hal yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air untuk tahun berikutnya. Demikian juga Peraturan Menteri dan Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan telah di Publikasikan untuk menjadi dasar bagi Pelaksana Pemantau di daerah.

Pemantauan kualitas air sungai di 33 provinsi dengan memanfaatkan dana dekonsentrasi telah dilaksanakan sejak tahun 2008 secara terintegrasi dalam skala nasional. Selama kurun waktu 2008-2013 telah terkumpul data kualitas air sungai di hampir 57 sungai lintas provinsi, negara dan sungai strategis Nasional dari 33 provinsi. Data hasil pemantauan tersebut disimpulkan bahwa sekitar 70 – 75% sungai yang dipantau telah tercemar baik tercemar ringan, sedang maupun tercemar berat. Polutan dominan yang mencemari sungai adalah berasal dari sumber-sumber pencemaran limbah domestik (limbah yang berasal dari rumah tangga). Informasi ini akan menjadi prioritas KLH dalam menangani dan arah pengelolaan kualitas air yang disusun.

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA dalam sambutan pembukaannya menyatakan, “Persoalan pencemaran air ini akan semakin meningkat apabila kita tidak melaksanakan tindakan nyata dalam pengendaliannya. Upaya yang telah kita lakukan bersama walaupun belum secara signifikan meningkatkan kualitas airnya namun kita berhasil menahan dan bahkan mengurangi laju beban pencemarannya. Hal ini patut kita hargai bersama namun tentu belum saatnya berpuas diri”.

Rakernis pemantauan kualitas air sungai tahun 2014 mengambil tema ” Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Untuk Menunjang Mitigasi Perubahan Iklim”  Tema ini diambil dengan harapan bahwa pelaksanaan PKA di 33 provinsi dapat meningkatkan kualitas air sehingga didapatkan air bersih dan sehat dan juga dapat mengurangi/mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) sehingga Perubahan iklim dapat diperlambat.

Pada tahun 2014 ini provinsi Bengkulu selain menjadi tuan rumah Rakernis juga akan menyelenggaran acara peletakan batu pertama pembangunan IPAL komunal sebagai pilot project dalam menurunkan emisi GRK.

Provinsi Bengkulu telah mengupayakan menurunkan emisi gas rumah kaca  dengan mengelola limbah domestik yang bersumber dari limbah tinja rumah tangga menjadi biogas untuk dipergunakan sebagai sumber api kompor gas dan bio elektrik untuk dipergunakan sebagai sumber energi listrik yang digerakkan dari mesin genset. Sebagai proyek percontohan pengendalian pencemaran limbah rumah tangga dan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengurangi pemakaian bahan bakar minyak (Bensin, Solar)  dan LPG, melalui Dana APBD 2014 Pemerintah Propinsi Bengkulu akan membangunan IPAL Komunal di Pesantren Panca Sila yang menghasilkan Biogas dan Bioelektrik  berkerja sama dengan Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI.

Sumber: www.menlh.go.id

Read More

Kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlaku efektif di akhir tahun 2015 menjadi kesempatan bagi Indonesia yang merupakan bagian dari anggota ASEAN, imbas dari itu semua  tentunya dapat mendorong kunjungan wisatawan mancanegara yang  berkunjung ke Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengungkapkan bahwa persiapan menghadapi MEA adalah harus adanya peningkatan aksebility, selain itu  kaitannya dengan penerbangan diharapkan dari segi transportasi lebih banyak direct flight untuk akses ke tempat-tempat destinasi wisata dan itu termasuk hubungannya dengan penerbangan maupun infrastrtuktur. Dengan adanya pembukaan direct flight jumlah wisatawan dapat langsung meningkat contohnya Januari lalu dengan adanya pembukaan direct flight Perth-Bandara International Lombok (BIL) jumlah wisatawan meningkat 300%, dari sana terbukti bahwa betapa pentingnya infrastruktur. Dari segi target wisatawan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Pariwisata, diharapakan kita dapat mencapai 25 juta wisman di tahun 2025 “jadi itu target kedepan, sedangkan untuk target tahun ini 9,3 - 9,5 juta wisman dan semoga tahun depan dapat menembus 10 juta” ungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu dalam acara Public Seminar and Soft Launching “The ASEAN Economic Community: A Work in Progress”, pada hari Selasa (18/3/2014) di Jakarta. “Disamping itu dari segi kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA ternyata dinilai sudah cukup matang khususnya dari segi sektor pariwisata, dikarenakan sudah lamanya persiapan untuk menghadapi MEA baik itu dari segi Industri, SDM sudah sangat paham dan sudah memenuhi standar kompetensi. Namun yang harus diperhatikan oleh kita adalah hal yang berada diluar sektor pariwisata seperti infrastruktur, conectivitas, kesehatan, kebersihan, sehingga itu semua menjadi PR besar kita dalam mengahadapi MEA” ujar Mari menambahkan. Selain itu untuk memudahkan kunjungan atau berwisata sesama ASEAN sudah diusahakan Fasilitas Common Visa yang nantinya jika wisatawan masuk melalui pintu salah satu Negara ASEAN maka dengan mudah tanpa menggunakan visa. Wisatawan dapat mengunjungi Indonesia dan  negara ASEAN yang lainnya melalui pintu Negara ASEAN lain seperti Singapura atau Bangkok, maka kita optimistis bahwa akan terjadi akselerasi pariwisata Indonesia. Untuk kedepannya ASEAN mempunyai program ASEAN sebagai single destination sehingga ASEAN lah yang akan dipromosikan bukan Indonesia, Malaysia atau Negara ASEAN lainnya, akan tetapi anggota ASEAN tersebut menjadi bagian dari tempat destinasi yang akan dikunjungi oleh wisatawan nantinya. Sehingga ASEAN Common Visa menjadi hal yang penting untuk memudahkan wisatawan yang akan berkunjung. (Puskompublik) Sumber: www.parekraf.go.id

Read More