usaha berhasil

Rabu, 26 Maret 2014

http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/slider/chatib%203.jpg?139583027926 March 2014 - 16:34 Menkeu Tekankan Pentingnya Mengantisipasi Pertumbuhan Kelas Menengah Bali, 26/03/2014 MoF (Fiscal) News – Pemerintah perlu melakukan tindakan antisipasi dalam menghadapi tantangan pertumbuhan kelompok kelas menengah ke depannya, antara lain dengan perbaikan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia dan pemerintahan yang bersih. Seperti diketahui, kelompok kelas menengah di Indonesia sedang bertumbuh signifikan. Pada tahun 2003, kelompok yang belanjanya sekitar 4 dolar AS per hari sebesar 5 persen. Namun, jumlahnya meningkat menjadi 18 persen pada tahun 2010. Selama kurun waktu tujuh tahun, telah terjadi peningkatan sebesar 13 persen, atau kurang lebih 40 juta penduduk Indonesia yang menjadi kelas menengah yang baru. “McKinsey sendiri memperkirakan sampai tahun 2025 akan terjadi peningkatan (kelompok kelas menengah) 135 juta penduduk. Jadi dapat dibayangkan bahwa kelas ini akan menjadi penggerak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri dalam konferensi pers acara OECD Southeast Asia Regional Forum di Hotel Grand Nikko Bali, Rabu (26/3). Namun demikian, lanjut Menkeu, dengan pendapatan yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi dan perubahan perilaku, terdapat ekspektasi lebih yang timbul dari kelompok kelas menengah tersebut, yaitu adanya perlakuan yang lebih dari pemerintah, misalnya kualitas pelayanan publik, politik dan pekerjaan yang lebih baik. “Kelompok bawah kalau tidak punya akses ke pupuk, akan diam saja. Tetapi lain dengan kelompok menengah, kalau ada sexual harassment (pelecehan seksual) di busway maka mereka akan ngomong, sehingga dibuatlah busway khusus untuk perempuan, misalnya,” kata Menkeu.(fg)

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA