usaha berhasil

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas, Jl Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

Rabu, 19 Maret 2014

Bank Dunia Apresiasi Kebijakan Pelarangan Ekspor Mineral Mentah



Jakarta, 19/03/2014 MoF (Fiscal) News - Bank Dunia mengapresiasi langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur larangan ekspor tambang dan mineral mentah. Hal tersebut disampaikan Manajer Sektor dan Ekonom Utama Bank Dunia untuk program perekonomian Indonesia Jim Brumby pada Selasa (18/3) di Jakarta.
Meski demikian, Bank Dunia berharap Pemerintah Indonesia dapat melakukan evaluasi secara lebih menyeluruh, sehingga kebijakan tersebut dapat memberikaan manfaat yang maksimal bagi negara. Melalui kebijakan tersebut, menurutnya, pemerintah berusaha memacu dan mendorong perusahaan pertambangan domestik untuk membangun pabrik pengolahan serta pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. "Memang (melalui kebijakan) ini nantinya akan menigkatkan jumlah smelter di  Indonesia, karena peraturan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan di dalam negeri untuk membangunnya (smelter)," jelas Brumby.
Ia menambahkan, efek positif lain dari penerbitan aturan tersebut adalah, pembangunansmelter menyebabkan penyerapan tenaga kerja lebih meningkat dan merata. "Lapangan pekerjaan pasti akan bertambah karena smelter yang dibangun di berbagai pelosok," jelasnya. Selain itu, komoditas mineral yang diekspor nantinya merupakan produk olahan, sehingga akan memberi nilai tambah.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa berdasarkan proyeksi Bank Dunia, kebijakan pelarangan ekspor mineral berpotensi menurunkan neraca perdagangan bersih Indonesia sebesar 12,5 miliar dolar AS, dan menyebabkan hilangnya 6,5 miliar dolar AS dalam pendapatan fiskal (termasuk royalti, pajak ekspor dan penghasilan pajak badan) untuk periode tahun 2014-2017.(ak)

RI-Norwegia Bidik Peningkatan Kemitraan dan Investasi Energi


Dialog Energi Bilateral RI-Norwegia
Indonesia dan Norwegia berkepentingan untuk lebih meningkatkan kemitraan di bidang energi. Tekad pengembangan kemitraan saling menguntungkan ini mengemuka dalam Pertemuan ke-7 Konsultasi Bilateral Energi Indonesia-Norwegia di Oslo, Norwegia, 17-18 Maret 2014.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia, Yuwono A. Putranto, menjelaskan pertemuan ini merupakan forum dialog yang digelar tiap 2 tahun guna membahas kerja sama konkrit di sektor migas, energi terbarukan, lingkungan, dan efisiensi energi serta kebijakan terkait.

Dalam sambutannya pada sesi pembukaan di Oslo (17/3), Duta Besar Yuwono menekankan pentingnya dialog ini memberikan kontribusi terhadap pencapaian energi terbarukan pada tahun 2025 seperti ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Kebijakan Energi Nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Delegasi RI dalam pertemuan ini, Dirjen Migas Kementerian ESDM, A. Edy Hermantoro, menekankan perlunya lebih mendorong aktifitas-aktifitas bersama pengembangan energi kedua negara.

“Di samping itu, Indonesia juga terus mendorong peningkatan investasi Norwegia di bidang energi dan energi terbarukan, mengingat kemajuan dan keahlian yang dimiliki Norwegia,” tutur Edy, selaku Co-Chairs pertemuan ini bersama dengan Dirjen Kementerian Perminyakan dan Energi Norwegia, Odd Sverre Haraldsen.

Pertemuan ke-7 Konsultasi Bilateral Energi Indonesia-Norwegia dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah, BUMN, akademisi dan kalangan swasta / industri dari kedua negara. Delegasi Indonesia diantaranya terdiri dari Kementerian ESDM, Kemlu RI, KBRI Oslo, SKK Migas, PT Pertamina, PT Medco E&P, dan ITB.

Sedangkan dari Norwegia diantaranya dihadiri oleh Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, wakil-wakil dari Kementerian Perminyakan dan Energi Norwegia, Kemlu Norwegia, serta kalangan industri seperti Statoil, Höegh LNG, Tinfos AS, Intsok dan DNV GL-Carbon Capture & Storage.

Topik-topik yang dibahas yaitu migas, energi terbarukan dan kelistrikan, dan lingkungan serta isu-isu terkait.

Selama 2 hari pertemuan, Delegasi juga berkesempatan mengunjungi 2 lokasi industri energi Norwegia di sekitar Oslo, yaitu pusat hydroelectric dan rainpower di Ranafos dan industri transportasi migas di Kongsberg Maritime. 

Dari topik-topik pembahasan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini, Duta Besar Yuwono mengatakan pihaknya akan mengawal dan memfasilitasi setiap aktifitas dan tindak lanjutnya.

“KBRI akan terus memelihara peran aktifnya. Termasuk saya akan terus berkomunikasi dan melakukan koordinasi dengan Duta Besar Norwegia di Jakarta guna memastikan tindak lanjut dari pertemuan ini,” tegasnya.

Norwegia merupakan salah satu negara terdepan di bidang pengembangan energi terbarukan dan teknologi pengolahan migas. Lebih dari 90% kebutuhan energi Norwegia dipenuhi melalui pemanfaatan hydropower. Norwegia juga menggunakan tenaga angin dan gelombang laut sebagai sumber energi.

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik, yang hadir dalam pertemuan ini menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir aktifitas kerja sama di bidang energi antara Indonesia dengan Norwegia terus mengalami peningkatan.

“Saat ini, program kerja sama pengembangan energi yang tengah berlangsung diantaranya proyek energi terbarukan di Sumba, carbon capture and storage di Bandung, dan biogas di Lampung, Bali, NTB, NTT dan Sulawesi,” jelasnya.   

Kerja sama di riset juga terus berkembang, diantaranya melalui MoU yang ditandatangani pada saat kunjungan Pangeran dan Putri Mahkota Norwegia ke Indonesia tahun 2012, yaitu antara Statoil, the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) dan ITB. 

Indonesia dan Norwegia tengah membahas kerja sama antar universitas yang difokuskan pada clean energy dan underground technology. Program pelatihan pengelolaan hydropower yang melibatkan PT PLN juga akan berlangsung pada bulan Maret ini.

Beberapa industri besar Nowegia tercatat aktif bermitra dengan industri di tanah diantaranya Statoil, Höegh LNG, KF Gruppen, dan Tinfos AS. 

Selasa, 18 Maret 2014

Rapat Pembinaan Kepegawaian Ditjen Bimas Kristen dan Ditjen Bimas Katolik Dengan Sekjen Kemenag RI

PDFPrint



Sekjen Kemenag RI Bahrul Hayat, saat memberikan pengarahan kepada para pejabat Eselon II, III dan IV Ditjen Bimas Kristen dan Ditjen Bimas Katolik pada acara Rapat Pembinaan Kepegawaian di Ruang Pertemuan Lt. 3, Jl. MH. Thamrin No.6, Jakarta Pusat.

Jakarta, DBK-Bertempat di Ruang Pertemuan Lt. 3, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat, Ditjen Bimas Kristen dan Ditjen Bimas Katolik yang dihadiri para pejabat Eselon II, III dan IV serta Pgs. Dirjen Bimas Kristen dan Pgs. Dirjen Bimas Katolik menyelenggarakan rapat tentang Pembinaan Kepegawaian dengan narasumber Sekjen Kementerian Agama RI Bahrul Hayat.
Ada 6 point yang disampaikan oleh Sekjen, sebagai berikut Masing-masing Ditjen harus segera membuat dan menyampaikan laporan keuangan tahun 2013; Masing-masing Ditjen harus segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan tahun 2013; Menyusun rencana kegiatan selama setahun kedepan, dengan membuat matrik dari masing-masing kegiatan dimaksud; Para pejabat Eselon II seharusnya mengadakan rapat sebulan sekali guna mengevaluasi kegiatan dan program kerja sebelum dan sesudah kegiatan; Masing-masing Ditjen diharuskan membuat Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2015-2019; Masing-masing Ditjen diharapkan membuat buku laporan Capaian Kinerja tahun 2010-2014.
Selain enam point yang disampaikan, Sekjen juga mengharapkan kerjasama dan koordinasi dari setiap Tusi dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik di tahun mendatang.

Senin, 17 Maret 2014

Menkeu: Penguatan Rupiah dan IHSG Pengaruh Sentimen Dalam Negeri



Jakarta, 17/03/2014 MoF (Fiscal) News – Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri menyatakan bahwa penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan Jumat sore (14/3) lebih disebabkan karena pengaruh sentimen dalam negeri.
Sentimen dalam negeri tersebut terlihat karena tidak adanya modal asing yang masuk ke pasar keuangan Indonesia pada saat penguatan terjadi. "Jadi, yang saya bisa lihat hari Jumat (14/3) kemarin itu fenomenanya lokal, didorong investor lokal, karena saham regionalnya tidak naik tapi mixed," ungkap Menkeu.
Ia menambahkan, dampak faktor eksternal pada Jumat lalu hampir tidak ada. Hal ini terlihat dari nilai tukar rupiah hanya menguat sedikit, begitu juga dengan yield bond. Sebagaimana diketahui, sentimen positif eksternal biasanya tercermin dari penguatan nilai tukar rupiah dan penurunan yield obligasi. “Hari Jumat kemarin praktis rupiah hanya menguat 30 poin menjadi Rp 11.356/USD. Penguatan rupiah praktis sudah terjadi sejak bulan lalu. Jika kita lihat bond yield, Jumat kemarin juga relatif stabil. Artinya, Jumat kemarin praktis sentimen positif bukan disebabkan oleh arus modal asing yang masuk ke SUN (Surat Utang Negara) atau ke rupiah. Jadi fenomena Jumat kemarin bukan fenomena eksternal," jelas Menkeu.
Seperti diketahui, pada Jumat (14/3) sore, IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup setelah melanjutkan penguatan hingga 3,84 persen. IHSG BEI ditutup menguat sebesar 152,48 poin atau 3,13 persen ke posisi 4.878,64, sedangkan indeks 45 saham unggulan (LQ45) naik 36,26 poin (4,37 persen) ke level 830,67.(nic)

Optimalkan Penerimaan Pajak, DJP Kerja Sama dengan Pemprov DKI Jakarta


Jakarta, 17/03/2014 MoF (Fiscal) News - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait proses koordinasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak pusat, pajak daerah dan retribusi daerah.
Penandatangan dilakukan langung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Agung Jakarta, Senin (17/3). Dalam sambutannya, Dirjen Pajak menyampaikan bahwa DJP akan terus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. "Ini merupakan suatu perencanaan yang matang dan mendalam. Kami melakukan kerja sama yang sangat erat dengan Pemprov DKI Jakarta," tegasnya. Ia berharap, melalui kerja sama ini akan ada berbagai terobosan bagi upaya peningkatan kepatuhan membayar pajak, baik orang pribadi maupun badan.
Kerja sama ini, lanjutnya, akan menyangkut ruang lingkup yang lebih luas, dan juga mencakup berbagai hal konkret lainnya. Dengan ditandatanganinya MoU ini, Dirjen Pajak optimistis kedua instansi dapat saling memberikan dukungan ke depannya, baik dalam bentuk sosialisasi, asistensi maupun pemberian masukan dalam rangka peningkatan kinerja masing-masing pihak di bidang perpajakan.
Di tempat yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri mengapresiasi inisiatif kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. "Terobosan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dan Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kami perlu diapresiasi," ujarnya.
Menkeu menilai, dengan adanya nota kesepahaman dan kerja sama ini, akan ada pertukaran data elektronik dari Pemrov DKI Jakarta kepada DJP. "Dari kami, ini tentu akan bermanfaat untuk dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak, khususnya di DKI," imbuhnya.(ak)

Pelantikan Pejabat Struktural Eselon I Depsos


Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 
Pejabat Eselon I Kementerian Sosial

Pada Senin,  17 Maret  2014 Menteri Sosial DR. Salim Segaf Al Jufri, MA telah melantik 2 (dua) orang pejabat struktural eselon I di lingkungan Kementerian Sosial, Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Eselon I Kementerian Sosial ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2014, tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Stuktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial RI. Acara yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Lt. II Gedung Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta dan di hadiri oleh para pejabat struktural eselon I, II, III, para Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Sosial, serta Dharma Wanita Kementerian Sosial.
Adapun 2 (dua) orang yang baru dilantik adalah :

  1. Dra. Emmy Widayanti, M.Pd. dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Sosial;
  2. Drs. Wawan Mulyawan, MM., dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah Kementerian Sosial.
     
Dalam kesempatan tersebut Bapak Menteri menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Sdr. Rusli Wahid yang diberhentikan dari Jabatannya Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga  karena telah memasuki masa purnabhakti.
Akhirnya kepada para pejabat yang baru dilantik diucapkan selamat bertugas dan melaksanakan amanah tersebut sebaik-baiknya. Semoga sukses.

Presiden SBY Ambil Alih Penanganan Kabut Asap

Senin, 17 Maret 2014
Menanggapi bencana kabut asap yang sudah meresahkan masyarakat di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat, di tengah kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, hari Kamis (14/3), di Markas Polda Jawa Tengah, Presiden SBY memimpin rapat melalui teleconference, tentang bencana kabut asap di Riau.
"Seharusnya Gubernur Riau, berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya harus bisa mengatasi dan mencegah bencana kabut asap, paling tidak bisa mengurangi bencana kabut asap tersebut", demikian ujar Presiden SBY.

Presiden SBY selalu memantau di sosial media tentang keresahan dan kemarahan masyarakat, dan berusaha memberikan penjelasan bahwa kebakaran itu  disengaja, dan untuk mengatasinya memerlukan biaya yang tidak sedikit, TNI dan Polri dikerahkan.  Akibatnya warga masyarakat menjadi korban, anak-anak tidak bisa bersekolah karena terganggu pernafasannya, dan ini menjadi tugas bagi jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyadarkan warganya, mengatasi, dan menyelesaikannya dengan baik.

Selain itu, Presiden SBY juga menginstruksikan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi bencana kabut asap harus ditangani dalam hitungan jam, jangan menunggu berhari-hari, karena jam demi jam sangat berharga dan bisa berbahaya kalau tidak digunakan dengan baik dalam mengatasi bencana kabut asap tersebut.

Dalam teleconference tersebut turut hadir Kepala BNPB, Wagub Riau, Danrem 031 Wira Bima, Dan Satgas Penanggulangan Asap di Riau, Kapolda Riau, Kajati Riau, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Komandan Lanud Riau, Kepala BMKG Riau, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Riau. Sedangkan di Jakarta hadir pula Wapres dengan didampingi Menko Perekonomian, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung, Menteri Lingkungan Hidup, dan Mendagri.

Presiden SBY Meresmikan Pabrik PT. Sari Warna Asli

Senin, 17 Maret 2014
Sebelum terbang ke Pekanbaru, Riau, untuk meninjau langsung  bencana kabut asap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlebih dahulu meresmikan perluasan Prabrik PT. Sari Warna Asli, group perusahaan PT. Sritex, perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. di Randusari, Kecamatan. Teras, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (15/3) Pagi.
  
 
"Dengan diperluas dan ditingkatkannya usaha tekstil dan garmen dari PT. Sari Warna Asli  membawa kebaikan  bagi PT. Sari Warna Asli, masyarakat, bangsa  dan negara," demikian disampaikan Presiden SBY dalam sambutannya seraya mengucapkan selamat kepada keluarga PT.Sari Warna Asli atas keberhasilannya memajukan usaha ini.

Presiden SBY sangat terkesan dengan cara memimpin dan membangun budaya kerja serta budaya berusaha yang telah dilakukan oleh alm. H. Lukminto pendiri PT. Sari Warna Asli, dan tidak setuju dengan anggapan bahwa industri tekstil ini adalah sunset industry, yang merupakan industri yang cenderung menurun. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kelas menengah membuat kebutuhan akan sandang meningkat dan daya beli masyarakat meningkat pula. Dengan demikian, justru industri tekstil yang memproduksi sandang akan memiliki prospek yang lebih baik di masa depan.

Presiden SBY juga mengharapkan perusahaan yang diresmikannya, harus bisa meningkatkan daya saing dan produktif sehingga baik di dalam maupun diluar negeri dan dapat bersaing di dunia. "Batik berkembang dari waktu ke waktu baik di Indonesia maupun di luar negeri, kontribusi home industri batik terhadap ekspor nasional semakin baik. Akan lebih baik lagi apabila memproduksi untuk di ekspor ke luar negeri, karena akan membawa kebaikan pada Indonesia"  demikian harapan yang disampaikan Presiden SBY sekaligus melepas pengiriman ekspor perdana tekstil Sari Warna Asli 2 ke Amerika Serikat. Turut mendampingi Presiden SBY dalam acara tersebut, Menteri Perindustrian, Menpora, Menteri PU, Mendikbud dan Gubernur Jateng.

Serahkan Surat Kepercayaan, Dubes RI Tegaskan Persahabatan RI-Mongolia Didasarkan Kesamaan Nilai-Nilai


Senin, 17 Maret 2014
Dubes RI untuk RRT dan Mongolia, Soegeng Rahardjo, menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden Mongolia, Tsakhiagiin Elbergdorj, di Istana Negara di Ulaanbataar (13/03). Upacara dimulai dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan kedua negara serta inspeksi pasukan kawal kehormatan oleh Dubes Soegeng Rahardjo.  



Dubes Soegeng Rahardjo, dalam kesempatan pertemuan bilateral dengan Presiden Elbergdorj setelah upacara penyerahan surat kepercayaan, menyampaikan salam hangat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta harapan agar kerjasama bilateral RI-Mongolia dapat terus berkembang. Dubes Soegeng Rahardjo meyakini bahwa hubungan persahabatan yang didasari oleh kesamaan nilai-nilai seperti demokrasi dan good governance ini bermanfaat secara konkret bagi masyarakat kedua negara. 


Presiden Elbergdorj menyampaikan apresiasi yang tinggi atas semakin eratnya kerjasama bilateral selama ini. Hal ini ditandai oleh kunjungan Presiden Yudhoyono ke Mongolia pada tahun 2012, yang telah memperkokoh kerangka kerja sama bilateral untuk ke depan. Presiden Elbergdorj menyampaikan harapannya untuk dapat membalas kunjungan Presiden Yudhoyono tersebut dalam waktu dekat. 


Sore harinya, Dubes Soegeng Rahardjo memberikan wawancara kepada beberapa media setempat, seperti stasiun televisi Eagle News dan majalah Ikon.  Selain itu, Dubes Soegeng Rahardjo berkunjung ke stasiun televisi Bloomberg TV Mongolia dan melakukan wawancara untuk dua program terpisah. 

Dalam setiap kesempatan tersebut, disampaikan mengenai potensi yang ada dalam kerjasama RI-Mongolia, termasuk di bidang perdagangan dan investasi, pertambangan dan energi, serta people-to-people contacts melalui kerja sama turisme dan pendidikan. 


Dubes Soegeng Rahardjo juga dijadwalkan untuk bertemu dengan beberapa menteri dan pejabat tinggi Pemerintah Mongolia (14/03). 

Minggu, 16 Maret 2014

Politisi AS: Pesawat MH370 Mendarat di Indonesia dan Jadi `Rudal`


Insiden WTC 9/11 (Greatdreams.com)


Liputan6.com, Washington DC - Dugaan pembajakan terhadap pesawat Malaysia Airlines Boeing 777-200ER dengan nomor penerbangan MH370 bergulir sejak diketahui sistem komunikasi dimatikan dari dalam pesawat. Juga karena pesawat diduga kuat masih terbang sekitar 6 jam sejak dinyatakan hilang kontak pada Sabtu 8 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 dini hari.

Anggota Kongres Amerika Serikat bidang keamanan Michael T McCaul menduga, ada 2 skenario yang kemungkinan terjadi soal raibnya pesawat MH370. Pertama, pesawat mungkin kehabisan bakar dan jatuh di laut.

"Kedua, pesawat mendarat di sebuah negara seperti Indonesia. Dan digunakan sebagai `rudal` seperti yang dilakukan pembajak insiden 9/11," ujar McCaul dalam wawancara pada acara "Fox News Sunday", seperti dimuat Washington Times, Senin (17/3/2014). [Baca juga: Malaysia Airlines Diduga Berbelok ke Aceh Sampai India]
Dia menegaskan, hilangnya MH370 bukan karena kecelakaan, tapi suatu perbuatan yang disengaja. Hal ini membuat keberadaan burung besi Malaysia tersebut semakin misterius. "Ini sangat jelas bahwa hilangnya pesawat karena unsur kesengajaan yang mungkin telah merenggut 239 orang," kata politisi Partai Republik itu.

Meski demikian, McCaul mengaku sejauh ini belum ada fakta adanya aksi terorisme di balik hilangnya pesawat. Namun kita tak boleh menutup mata soal kemungkinan adanya aksi tersebut. "Tapi sayang kita belum tahu apa motifnya, jika benar ada pembajakan," tandasnya.

Mantan Ketua Badan Keselamatan Penerbangan AS Peter Goelz menambahkan, dengan dimatikannya sistem komunikasi dari dalam pesawat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang patut dicurigai.

"Kita bisa menyimpulkan apa yang sedang terjadi karena ada hal yang berbeda dari biasanya soal komunikasi dan penerbangan," ujar Goelz.

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan, adanya kemungkinan pembajakan karena pihaknya menemukan bahwa sistem komunikasi pesawat ditutup. Untuk itu, polisi Malaysia menggeledah rumah kapten pilot Zaharie Ahmad Shah dan menemukan adanya simulator penerbangan di salah ruang rumah si pilot.

Pemerintah Malaysia meminta bantuan kepada 25 negara untuk mencari MH370. Negeri Jiran mengkontak sekitar 25 negara untuk mencari mencari MH370, seperti pencarian langsung ke medan laut dan udara, investigasi, dan analisa sinyal dan radar penerbangan.

Sumber ; http://news.liputan6.com

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA