Indonesia Bisa Naik Level Jika Pendidikan Meningkat

Indonesia digadang-gadang menjadi salah satu Negara besar di dunia. Levelnya akan meningkat tidak lagi ‘hanya’ menjadi negara kelas tiga tapi masuk ke level menengah.

“Namun untuk bisa masuk kesana pendapatan perkapita atau GDP harus meningkat, GDP meningkat jika kompetensi meningkat, kompetensi meningkat jika pendidikan juga meningkat”, ujar Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (PusbinKPK) Panani Kesai pada Pembukaan Pelatihan dengan metode Distance Learning dan Continuing Profesional Development (CPD), Selasa (11/03) di Semarang.

Menyadari pendidikan menjadi unsur penting penentu arah bangsa, maka Kementerian PU saat ini gencar melaksanakan berbagai model Pelatihan yang cepat, massal, namun tepat sasaran. Metode Distance Learning yang dilaksanakan kali ini misalnya, adalah model pelatihan secara singkat dengan modul best practice atau berdasarkan pelaksanaan di lapangan.

Metode distance learning ini diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir Politeknik Negeri Semarang (Polines) sebanyak 60 orang, untuk jabatan Kepala Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan serta jabatan Ahli Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung. Kedua jabatan tersebut adalah bagian dari jabatan kunci yang ada dalam SKKNI  atau yang banyak dibutuhkan di masyarakat.

“Ke depan Kementerian PU melalui BP Konstruksi akan memfasilitasi pelatihan sesuai permintaan dari stakeholders, jadi mungkin akan berbeda pelatihan yang diberikan antara satu daerah dengan lain, begitu juga institusi pendidikan satu dengan yang lain”, ungkap Panani Kesai.

Sedangkan CPD adalah pelatihan untuk tingkat lanjut, dimana peserta di Semarang kali ini berjumlah 62 orang yang berasal dari Asosiasi Profesi di Jawa Tengah yang telah mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA). Tidak lupa Kepala PusbinKPK juga akan terus mendorong penggunaan Mobile Training Unit (MTU) ke kantong-kantong proyek dan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Direktur Polines Supriyadi sangat antusias menerima fasilitasi yang diberikan Kementerian PU ini. Menurutnya percepatan kompetensi apalagi di Lingkungan Pendidikan adalah keharusan, mengingat di tahun 2015 yang sudah di depan mata persaingan terbuka dimulai. “Bahkan hal ini sudah sejalan dengan prinsip kami yang memang memberikan mata pelajaran vokasi atau penerapan di lapangan”, ujar Supriyadi.

Selain pelatihan, dilakukan pula penandatangan Memorandum of Understanding (MoU antara Balai Peningkatan Keahlian PusbinKPK BP Konstruksi Kementerian PU dengan Politeknik Negeri Semarang untuk melaksanakan pengembangan pelatihan. Penandatangan ini dilaksanakan oleh Kepala Balai Peningkatan Keahlian Doedoeng Z. Arifin dengan Direktur Polines Supriyadi, disaksikan oleh Kepala PusbinKPK Panani Kesai. (tw/hl)

Sumber: http://www.pu.go.id

Read More

KLH dan PKK Kerjasama Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Jakarta, 5 Maret 2014. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Penandatangan kesepakatan kerja sama ini berlangsung di Jakarta hari ini tanggal 5 Maret 2014 bertepatan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 42. TP PKK yang saat ini diketuai oleh Hj. Vita Gamawan Fauzi, S.H, merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan. PKK terkenal dengan “10 program pokok” dimana pokok ke 9 adalah pelestarian lingkungan hidup. Pada pertemuan ini, hadir Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA., dan Menteri Dalam Negeri, DR. H. Gamawan Fauzi, SH. MM, perwakilan TP PPK Provinsi dan perwakilan kelompok perempuan lainnya.

Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA., Menteri Lingkungan Hidup dalam Sambutannya menyampaikan “Sesuai amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, semangat mengelola sampah harus dilakukan melalui prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R). Pada hakekatnya setiap individu adalah penghasil sampah. Oleh karena itu aspek edukasi masyarakat sangatlah penting untuk menumbuhkan perilaku memilah, mengolah dan menghargai sampah. Perubahan mind-set yang mengelola sampah agar meningkatkan ekonomi dan menghidarkan terjadinya penyakit sangat diperlukan. Di sini, keberadaan dan peran PKK sebagai kelompok perempuan yang menjadi pendidik dalam keluarga menjadi penting. Gerakan PKK yang memiliki mata rantai koordinasi yang lengkap dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan akan menjadi dukungan yang besar dalam partisipasi masyarakat.”
Undang-undang nomor 18 tahun 2008 ini juga mengamanatkan bahwa salah satu hak setiap orang adalah untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.  Pelibatan organisasi masyarakat seperti PKK menjadi strategis dalam partisipasi ini.  Gerakan PKK sesuai dengan tema Hari Peduli Sampah 2014 yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Tema tahun 2014 “Gerakan Indonesia Peduli Sampah Menuju Masyarakat Berbudaya 3R Untuk Kesejahteraan Masyarakat” disampaikan tanggal 24 Februari 2014 lalu di Surabaya dengan ditandatanganinya Deklarasi oleh 25 Bupati/Walikota yang hadir, masyarakat, dunia usaha dan organisasi keagamaan yang mewakili seluruh warga negara Indonesia. Komitmen tersebut dibangun untuk mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020 yang perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Saat ini pengurangan sampah dari sumbernya dan mendaur ulang sampah menjadi sumber daya menjadi hal yang sangat penting.  Hal ini berkaitan dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk yang akan berpengaruh pada jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat. Sementara itu lahan untuk tempat pemrosesan akhir (TPA) di perkotaan semakin terbatas dan mahal. Oleh karena itu prinsip 3R dari rumah tangga akan sangat efektif bila menggunakan strategi PKK dalam upaya menjangkau sebanyak mungkin keluarga, dilaksanakan melalui “Kelompok Dasawisma”, yaitu kelompok 10 sampai 20 Kepala Keluarga yang berdekatan.
Kesepakatan Bersama KLH dan PKK ini bertujuan untuk meningkatkan peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui rumah tangga dalam pelaksanaan pengelolaan SRT dan SSSRT.
Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut kesepakatan ini meliputi :
a.    pemantauan dan sosialisasi pengelolaan SRT dan SSSRT melalui program 3R;
b.    pemantauan pelaksanaan kebersihan di lingkungan perkotaan dan perdesaan;
c.    pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan mewujudkan Indonesia bersih Sampah 2020;
d.    bimbingan teknis pengelolaan SRT dan SSSRT.
Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini Kementerian Lingkungan Hidup akan membentuk kelompok pelaksana (POKLAK) secara berjenjang yang anggotanya terdiri dari wakil para pihak sesuai dengan kebutuhan. TP PKK secara berjenjang akan ikut serta dalam kegiatan pemantauan, sosialisasi serta bimbingan teknis pengelolaan SRT dan SSSRT, pemantauan pelaksanaan kebersihan di lingkungan perkotaan dan pedesaan, ikut mensukseskan pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan Indonesia Bersih Sampah 2020 yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

- See more at: http://www.menlh.go.id/klh-dan-pkk-kerjasama-pengelolaan-sampah-rumah-tangga/#sthash.WmNicRLN.dpuf

Sumber: www.menlh.go.id

Read More

Sekjen Kominfo dorong Monpersnas menjadi Pusat Dokumen Pers di Indonesia

Surakarta, Kominfo - Sekretaris Jenderal (Sekjen)  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Suprawoto mengatakan pihaknya akan terus mendorong agar Momumen Pers Nasional (Monpersnas) di Surakarta, menjadi Pusat Dokumen Pers di Indonesia.

Menurut Suprawoto, dengan perkembangan teknologi semakin meningkat, seperti dokumen digital dimungkinkan Monumen Pers dapat melengkapi seluruh dokumen pers di Indonesia terutama pers berbahasa daerah. Sekarang ini pers berbahasa daerah cuma bahasa Sunda dan bahasa Jawa, Seperti Majalah Mangle berbahasa sunda yang masih bertahan.

"Dulu setiap daerah punya pers berbahasa daerah ada bahasa Menado, Makasar, Palembang, Makassar. Hal itu patut dilengkapi di Monumen Pers. Seperti itu paling tidak ada dokumennya secara lengkap. Kalau perlu mencari dokumen pers sampai ke Belanda."ujar Suprawoto saat meninjau Monumen Pers Nasional, di Surakarta, Sabtu (8/3).

Suprawoto berharap, Monumen Pers Nasional jangan hanya karena dulu di Monumen ini ada kongres PWI yang pertama kali di Solo tetapi menjadi Pusat Dokumen Pers di Indonesia. "Nanti kalau orang mencari dokumen pers mulai jaman penjajahan, kemerdekaan dan sekarang,  yah disini tempatnya."kata Suprawoto

Menurut Suprawoto, pihaknya mendukung dan mendorong gagasan Monumen Pers menjadi Pusat Dokumen Pers di Indonesia namun demikian itu tergantung  Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). "Ini juga untuk mendorong menyadarkan masyarakat agar mengetahui bahwa kita memiliki dokumen pers seluruh Indonesia mulai dari jaman penjajahan, kemerdekaan hingga saat ini."katanya 

Sementara itu, Kepala Monumen Pers Nasional Surakarta, Yuliarso Suminto mengatakan Monumen ini sering menjadi kunjungan para pelajar dari tingkat SD sampai SMA, dan mahasiswa baik dari Surakarta sendiri maupun diluar Kota Surakarta. Bahkan Siswa Taman Kanak(TK).

"Kedepan, kita akan bekerjasama pihak dinas pariwisata, agar Monumen Pers Nasional menjadi salah satu agende kunjungan wisata,"ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Sekjen Kominfo Suprawoto didampingi Direktur Pengelolaan Media Publik Dit IKP Kemkominfo Sadjan dan Kepala Monumen Pers Nasional Yuliarso Suminto menyambangi ruang dokumentasi dan melihat langsung koran jaman dahulu di Taskrim digital dan juga menyaksikan ruang dokumentasi pers digital dan melihat langsung petugas tengah merepro sebuah koran lawas di Monumen Pers Nasional Surakarta.(yura)

Sumber: http://kominfo.go.id

Read More

Media Banyak Bahas Pilpres dibanding Pemilu Caleg

 
Surakarta, Kominfo - Pengamat Politik dan Pers Agus Sudibyo menilai banyaknya media membahas soal Pemilihan Presiden (Pilpres) sehingga konsentrasi masyarakat atau pemilih terhadap pelaksanaan Pemilu Anggota Legislatif pada 9 April 2014 mendatang terlupakan.

"Karena sudah terlanjur berpengaruh media banyak ngomongi soal pilpres. Kita sedikit melupakan Pemilu Legislatf pada 9 April 2014 mendatang."Kata Agus Sudibyo saat menjadi narsum Dialog  yang bertema "Peran Serta Pemilu Pemula dalam Pemilu Jujur dan Adil, dalam rangka sosialisasi Pemilu yang diselenggarakan Kemkominfo di Gedung Monumen Pers Nasional, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (8/3).

Dia menghimbau agar para pemilih pemula dan mahasiswa maupun warga masyarakat Surakarta untuk dulu soal Pemilihan Presiden, mari bersama-sama konsentrasi dengan Pemilihan Umum Anggota Legislatif.

Menurut Agus, jika kita memilih pemimpin yang benar maka akan berpengaruh kepada masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kewarganegaraan dan pendidikan pemilih pimpinan yang benar. "Mahasiswa, anak muda itu harus diarahkan yang benar."katanya

Untuk diarah yang benar lanjut Agus, Pertama jangan golput dan asal memilih. Kedua pilih yang baik sebagai pemimpin, Ketiga, perlu belajar mencoblos, karena ada empat kartu suara yaitu untuk DPR, Kartu suara DPRD provinsi dan Kartu Suara DPRD Kota/Kabupaten serta Kartu suara untuk anggota DPD.

Agus memberikan tip bagi pemilih pemula, yaitu lupakan diskusi soal capres dan cawapres sementara waktu, Pelajari tata cara pencoblosan yang benar. " Cari informasi sebanyak-sebanyaknya tentang caleg, calon DPD, dari internet dan media sosial maupun  diskusi. Informasi jangan hanya dari media, spanduk, baliho saja. Tapi dari media sosial maupun internet, "ujar Agus.

Selain itu, Agus juga menghimbau, agar memilih Caleg atau wakil rakyat di DPR, yang berkualitas jangan caleg Populerlitas. "Seperti diketahui  banyak sekali artis-artis jadi caleg. Nah ini banyak memilih karena populeritas. Oleh karena harus betul-betulmemilih caleg yang berkualitas jangan caleg populeritas."imbuhnya.

Menurutnya jika, salah pilih maka seperti sebelumnya banyak anggota legislatif terlibat tindak pidana korupsi. "Kalau asal pilih maka calegnya banyak yang ngantuk dan tidak aspiratif untuk pemilih."katanya

Dia juga mengingatkan kepada para pemilih pemula usai mencoblos jangan langsung pulang kerumah, tapi diusahakan tetap di TPS dan perhatikan dan diawasi sampai perhitungan suara. Siapa tahu ada kecurangan. "Partisipasi masyarakat bukan hanya pencoblosan saja tapi mengawasi penyelenggaraan pemilu, dan mengawasi pemimpin yang masa datang."katanya

Agus dalam diskusi tersebut, juga menyinggung bahwa angka golput terus meningkat sejak pemilu 2004 hingga 2009. Namun demikian kata Agus, jika dibandingkan dengan negara lain tingkat golput belum tinggi. Tentunya kita berharap berupaya,  partisipasi masyarakat  dalam pemilu 2014 mencapai 75 persen.

Agus menambahkan jika Caleg yang pemilik media pemanfaatan medianya untuk Kampanye. Sebagai warga negara bisa memprotes ke KPID, tetapi pemilih harus menjadi pemilih cerdas, termasuk informasi yang disampaikan media massa. Itu harus disaring dan tidak langsung ditelan. "Kalau ada calon pemimpin yang baik sudah pasti tidak hanya muncul satu media saja tapi di banyak media. Jadi kalau ada calon pemimpin yang muncul di satu media itu perlu diragukan.

Sumber : http://kominfo.go.id

Read More

Mendikbud Tidak Benar Ada Diskriminasi dalam SNMPTN

Jakarta, Kemdikbud -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh kembali menegaskan, tidak ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi. Hanya saja, ada sejumlah jurusan dan program studi yang membutuhkan kemampuan seseorang untuk mengenali warna dan melakukan kegiatan tertentu.

"Misalnya saja untuk jurusan teknik elektro. Dia nggak boleh buta warna. Ini bukan berarti diskriminasi. Bisa dibayangkan, kalau dia buta warna, dia tidak bisa membedakan warna-warna tertentu. Padahal kalau dia belajar resistor, dibedakan dengan kode warna. Kalau dia tidak bisa mengenali warna, justru membahayakan," jelas Mendikbud usai membuka kegiatan "Penyegaran Narasumber Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD", Senin (10/3/14), di Jakarta.

Pernyataan tersebut ia sampaikan, menyusul tudingan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas untuk mendaftar pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). "Bukan tidak boleh mendaftar, tapi persyaratan teknis itu memang dibutuhkan dalam proses pembelajaran selama di kampus. Percuma saja boleh mendaftar, tapi tidak bisa lolos, ya lebih baik disebutkan di awal," ujarnya.

Sementara itu, lanjut Mendikbud, untuk bidang-bidang tertentu yang tidak memerlukan persyaratan khusus, penyandang disabilitas ini tetap bisa mendaftar. Misalnya fakultas sastra, meskipun sebenarnya untuk bidang yang membutuhkan ekspresi, tetap dibutuhkan kemampuan tertentu. "Tetapi kan bisa dituangkan dalam bentuk lainnya, misalnya tulisan. Namun, Mendikbud menambahkan, kebijakan menerima mahasiswa penyandang disabilitas diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing.

"Ada perguruan tinggi yang sudah siap dengan fasilitas bagi mahasiswa disabilitas, seperti Universitas Brawijaya, tetapi ada juga yang belum siap untuk itu. Kalau kampusnya tidak siap, bagaimana dosen-dosennya menjelaskan? Apa iya mau dipaksakan?" tanyanya.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mengatakan bahwa peraturan dasar menyebut, persyaratan yang terkait dengan keterbatasan dikaitkan dengan profesi itu yang memang membutuhkan kemampuan tertentu. Namun, untuk profesi-profesi lain yang sifatnya umum, tidak boleh dilakukan pembatasan. "Oleh karena itu, mereka bisa diarahkan ke perguruan tinggi yang sudah siap," imbuh Mendikbud

Sumber : www.kemdikbud.go.id

Read More

Presiden Berharap Penggantinya Berhasil Jalankan APBN Tahun 2015

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap presiden dan pemerintah baru hasil Pemilu 2014  berhasil menjalankan RKP dan APBN Tahun 2015.

Dalam pidato pengantar Rapat Terbatas Kabinet di Kantor Presiden, Senin (10/3) Presiden SBY mengatakan bahwa agenda rapat antara lain membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.

Rapat mendengarkan presentasi Kepala Bappenas dan  Menteri Keuangan berkaitan dengan rancangan awal dan pagu indikatif untuk tahun 2015.

Menurut Presiden, meskipun RKP dan APBN Tahun 2015 akan dilaksanakan oleh presiden baru dengan pemerintahan yang baru pula, namun pemerintahnya bertugas dan berkewajiban untuk menyusunnya sesuai dengan amanah dan ketentuan undang-undang.

"Saya ingin menyampaikan kepada pengganti saya nanti sebelum berakhir masa jabatan saya, tentang rencana yang telah kita susun ini agar beliau mengerti dan kemudian bisa memikirkan apakah itu dijalankan dulu kemudian suatu saat dilakukan perubahan. Itu adalah hak sepenuhnya dari presiden baru dan juga pemerintahan yang baru," kata Presiden SBY.

Keseimbangan Ekonomi

Presiden SBY menyampaikan rasa syukur ditengah situasi  perekonomian dunia yang kurang baik, perekonomian  tidak seburuk perkiraan pengamat.

Menurut catatan, neraca berjalan, defisit perdagangan ataupun nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membaik. Bahkan, kata Presiden,  satu bulan terakhir ini nilai tukar rupiah itu menguat signifikan.

"Pernah beberapa bulan yang lalu, nilai tukar rupiah per satu dolar Amerika Serikat hampir menembus Rp13.000, sekarang pada angkat 11500 rupiah," kata Presiden.

Presiden berharap keadaan ini akan menciptakan kesetimbangan ekonomi yang tepat dan  stabil, sehingga akan memudahkan perhitungan aktivitas dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

"Tentu tidak berarti bahwa perekonomian dunia termasuk perekonomian Indonesia tahun ini sudah dikatakan akan baik-baik saja ataupun tidak  ada permasalah dan tantangan, saya tidak mengatakan begitu. Tetapi rancangan ini kita bangun atas dasar asumsi-asumsi dan asumsi itu berangkat dari kondisi objektif sekarang, dari posisi sekarang," kata Presiden.

Rapat terbatas juga membahas  pembangunan kekuatan dan profesionalitas, serta modernisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hadir dalam rapat antara lain  Wakil Presiden Boediono,  Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri PPN/Ketua Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Keuangan Chatib Basri, Mendagri Gamawan Fauzi,Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Sumber : www.kemendagri.go.id

Read More

Menpera Target Bangun 999 Rusunawa

KEDIRI – Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) mentargetkan dapat membangun sebanyak 999 rumah susun sewa (Rusunawa) untuk lembaga pendidikan pondok pesantren di seluruh Indonesia hingga masa akhir jabatannya mendatang. Hingga saat ini, Kemenpera telah membangun sebanyak 529 Rusunawa Ponpes yang tersebar di seluruh Indonesia. “Sampai tahun lalu Kemenpera sudah membangun 529 Rusunawa pondok pesantren. Saya minta doa serta dukungan dari kalangan Ponpes agar sebelum berakhir masa jabatan bisa bertambah sekitar 400 Rusunawa lagi supaya bisa jadi 999 Rusunawa,” ujar Menpera Djan Faridz saat meresmikan Rusunawa Ponpes Lirboyo di sela-sela kegiatan Silaturahim Menag dan Menpera bersama Pengasuh Ponpes dan Ulama se Jatim di Ponpes Lirboyo, Kota Kediri, Rabu (5/3). Pada kegiatan tersebut juga hadir Menteri Agama Suryadarma Ali, KH Nur Iskandar SQ, pimpinan Ponpes Lirboyo KH Idris Marzuki serta ratusan santri di ponpes tersebut. Menpera menjelaskan, dirinya sudah tiga kali berkunjung ke Ponpes tersebut dan melihat kehidupan santri di asrama masih memerlukan bantuan dari pemerintah. Apalagi satu asrama bisa ditempati lebih dari 5 sampai 15 santri sehingga Kemenpera berusaha membantu dengan pembangunan Rusunawa. Berdasarkan data yang ada, Rusun Sewa Ponpes Lirboyo Kediri dibangun 1 twin block (TB) dan terdiri dari 2 lantai. Jumlah unit di Rusun Sewa tersebut berjumlah sembilan unit. Pada lantai satu terdapat empat unit ruangan dan di lantai dua sebanyak 5 ruangan yang berukuran cukup besar.Rusun sewa Ponpes Lirboto setidaknya dapat menampung sebanyak 200 santri. Lebih lanjut, Menpera menerangkan, ada sesuatu hal yang menarik di kehidupan pondok. Selain menjadi lembaga pendidikan agama Islam, Ponpes juga sangat berpengaruh dalam perjuangan Republik Indonesia sebagai negara yang bebas dari penjajahan Belanda. “Sampai saat ini Ponpes tetap menjadi tempat perjuangan para kyai untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan agama para santri. Tentunya Pemerintah juga berkewajiban membantu Ponpes untuk meningkatkan kualitas pendidikannya,” terangnya. Sumber: http://kemenpera.go.id

Read More

Menpora Dampingi Presiden Lepas Tim Sepakbola Anak Jalanan

Menpora Dampingi Presiden Lepas Tim Sepakbola Anak Jalanan

Menpora Roy Suryo mendampingi Presiden SBY menyalami tim kepresidenan dan tim SIWO PWI, di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta, hari Senin (10/3) sore. (foto: tyo/kemenpora.go.id)

Jakarta: Hari Senin (10/3) sore Menpora Roy Suryo mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukankick off pada pertandingan persahabatan sepakbola antara tim kepresidenan dan tim SIWO (Seksi Wartawan Olahraga) PWI, di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta.

Sebelum melakukan kick off, Presiden didamping Menpora Roy Suryo terlebih dahulu menyapa dan bersalaman dengan Tim Garuda Baru Indonesia yang terdiri dari 29 anak-anak Indonesia laki-laki dan perempuan. Mereka adalah anak-anak jalanan yang memiliki bakat dalam bermain bola dan akan berlaga dengan tim "anak jalanan" dari negara lain pada ajang Street World Cup di Brasil pada 28 Maret sampai 7 April mendatang.

Presiden bangga atas prestasi mereka. "Saya tahu anak-anak akan mewakili merah putih untuk ambil bagian dalam Street World Cup. Saya yakin karena kalian adalah yang sudah dilatih dan semua adalah pilihan, dan disiapkan dengan baik. Saya yakin kalian akan berhasil," ujar SBY. Kepala Negara meminta kepada Tim Garuda Baru tersebut untuk tetap menjaga kesehatan, kekompakan, dan semangat. Semoga mereka membawa harum nama Indonesia di Brasil. "Kami berdoa semoga sukses dan kembali ke Indonesia membawa kenangan yang manis dan membawa nama baik Indonesia," kata SBY.

Sementara itu, dalam pertandingan antara tim kepresidenan dan wartawan kepresidenan sendiri berlangsung alot. Tim kepresidenan beranggotakan staf Sekretariat Militer (Setmil) dan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres). Tim kepresidenan menang berkat 'tendangan perut'. Bola tak sengaja terkena perut dan masuk ke gawang Tim SIWO. Skor 1-0 untuk Tim Kepresidenan yang diperkuat Komandan Paspampres.

"Kalau diniatin malah nggak masuk. Yang nggak sengaja malah masuk," ujar Presiden SBY ketika dimintai pendapatnya oleh pembawa acara sekaligus komentator Rico Ceper di tengah babak perpanjangan. Komentar dari SBY ini disambut gelak tawa dari penonton.

Yang unik adalah bola dimana, pemain --terutama Tim Kepresidenan-- jatuh dimana. "Saya senang, mudah-mudahan ini acara bisa menjalin persahabatan. Terima kasih," kata Presiden SBY. (webpres) 

Sumber: http://kemenpora.go.id

Read More

Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Dewan Global Fund Ke-31

Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Dewan Global Fund to Fight AIDS, TB, Malaria (GF ATM) pada 6 - 7 Maret 2014. Pertemuan dihadiri oleh para anggota dewan yang akan memutuskan kebijakan tentang pendanaan GF ATM mendatang. Pertemuan tersebut diadakan di Indonesia karena Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, merupakan Ketua Dewan GF ATM.

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Dirjen PP-PL), Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama pada saat temu media di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. (28/2)
Dalam penanggulangan penyakit ATM di Indonesia, terdapat sumber dana dari APBN dan donor lainnya, termasuk grant (hibah) dari Global Fund. 

Menurut Ketua Country Coordination Mechanism (CCM) GF ATM, dr. Untung Suseno, secara khusus, Global Fund hanya memberikan bantuan kepada penyakit AIDS, TB dan Malaria, karena ketiganya dianggap paling mempengaruhi kehidupan di suatu masyarakat.

Lebih lanjut Prof. Tjandra menyatakan GF ATM sudah membantu Indonesia sejak tahun 2003 dengan total sekitar Rp. 6 triliun. Adapun pembagiannya meliputi Rp. 2,3 triliun untuk AIDS, Rp. 2,4 Triliun untuk penanggulangan TB dan sekitar Rp. 1,97 Triliun  . Sedangkan untuk pembentukan Health System Strengthening (HSS) atau Penguatan Sistem Kesehatan sekitar Rp. 18 Miliar.
 
Tentu saja apa yang sudah dilakukan selama ini oleh GF ATM sangat membantu  pemerintah Indonesia. Meski demikian pemerintah menyadari untuk menyiapkan exit strategy,  terang Prof Tjandra.

Dicontohkan, dahulu pembelian obat ATM oleh pemerintah tergantung pada GF, sekarang pembelian obat tersebut sepenuhnya dijamin atau dibeli dari dana APBN. Sementara bantuan GF hanya untuk obat obat buffer stock atau untuk obat  jenis tertentu yang sangat jarang. 
 
The Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria (GF ATM) adalah kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat multilateral yang bersifat mandiri. Kemitraan ini pertama kali diusulkan oleh Sekretaris Jenderal PBB  Kofi Annan pada tahun 2001 dan kemudian didirikan pada 2002. Tujuan utama kemitraan ini adalah untuk mengumpulkan dana dari pemerintah-pemerintah, perusahaan dan perseorangan di seluruh dunia untuk dialokasikan bagi program pemberantasan AIDS, TB dan Malaria.
 
Indonesia adalah salah satu negara penerima hibah Global Fund dalam pengendalian ketiga penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat ini. Untuk program AIDS ada empat penerima hibah utama (Principal Recipient/PR) yaitu Kementerian Kesehatan (Subdit AIDS dan PMS), Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU). Untuk program TB ada tiga PR yaitu Kementerian Kesehatan (Subdit TB), PP Aisyiyah dan FKM UI. Sementara untuk pengendalian Malaria, ada 2 PR yaitu Kemenkes (Subdit Malaria) dan Persatuan Dharma Karya Indonesia (Perdhaki). Sedangkan untuk Health System Strengthening 1 PR yaitu Kemenkes (Pusdatin).

Sumber: www.depkes.go.id

Read More

Bea Cukai Kepulauan Riau Gagalkan Empat Upaya Penyelundupan

Jakarta, 10/03/2014 MoF (Fiscal) News – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau pada awal tahun ini berhasil menggagalkan empat upaya penyelundupan. Upaya penyelundupan tersebut antara lain adalah tiga usaha penyelundupan impor yang dilakukan pada pertengahan Februari dan awal Maret 2014 dan satu percobaan penyelundupan ekspor yang dilakukan pada Bulan Februari 2014.

Penyelundupan pertama dilakukan dengan modus mengangkut barang larangan/pembatasan impor secara ilegal. Penegahan dilakukan pada 15 Januari 2014 pukul 21.30 WIB di Perairan Pulau Tambelas. Dalam kesempatan itu, Patroli bea cukai melakukan penegahan terhadap 260 ton gula dan 90 ton beras yang diangkut oleh KLM Tirta Adi dari Portklang, Malaysia tujuan Guntung, Indonesia.

Pencegahan penyelundupan kedua terjadi pada 15 Februari 2014 pukul 03.00 WIB di Perairan Tg. Kepala Jerih. Pada saat itu, petugas menemukan 1 (satu) unit speedboat tanpa nama yang bermuatan rokok merk Luffman dengan label khusus kawasan bebas. Kapal dan seluruh muatan langsung ditarik menuju Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau.

Sementara itu, penangkapan ketiga terjadi pada 2 Maret 2014 pukul 21.00 WIB di Perairan Pulau Panjang. Petugas melakukan penegahan terhadap 450 karung beras, 400 karung gula dan barang campuran lainnya yang diangkut KM Bima Sukses dari Tg. Pinang tujuan Sungai Guntung.

Pada kasus percobaan penyelundupan ekspor, modus operandi yang digunakan adalah dengan mengangkut barang tanpa dilengkapi dengan dokumen pelindung yang sah. Hal tersebut kemudian digagalkan oleh petugas DJBC dengan kapal BC 15040 pada Kamis, 20 Februari 2014 pukul 23.00 WIB. Dalam operasi tersebut, ditemukan 1 (satu) unit speedboat tanpa nama dengan haluan menuju perairan Internasional arah ke Changi (Singapura).

Saat dilakukan pengejaran oleh kapal patroli BC 1504, awak speedboat yang melihat kapal tersebut langsung memutar haluan ke perairan Tanjung Sengkuang menuju area pantai. Awakspeedboat kemudian meninggalkan speedboat berikut muatan di Tg. Sengkuang. Petugas DJBC langsung merapat ke speedboat dan memeriksa muatan yang ternyata adalah rokok Merk Gudang Garam. Selanjutnya, petugas mengamankan speedboat berikut muatan  ke Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau.(nic)

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More