Menko Kesra Dalam Tenda Presiden SBY

Jakarta, 24 Januari - Menko Kesra HR. Agung Laksono (berdiri kiri) sedang santai bersama Presiden SBY dan Menteri lainnya, Kamis (23/1/2014) di Tenda milik BNPB yang ditempati Presiden SBY selama di Kabanjahe, Kab. Karo, Sumut.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah tenda tempatnya menginap di Posko Penanganan Erupsi Gunung Sinabung, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, seharga Rp 15 miliar. Tenda tersebut menurut BNBP seharga Rp 60 juta.

Di dalam tenda itu antara lain Menko Kesra HR. Agung Laksono yang berdiri di belakang Presiden SBY sedang bersantai dengan sejumlah menteri KIB II. Presiden SBY mengenakan pakaian setelan olahraga warna hijau.

SBY didampingi oleh Mensesneg Sudi Silalahi, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensos Salim Segaf Al Jufri, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan dan Kepala BIN Marciano Norman.

Suasana santai ini tidak biasa terlihat. SBY dan para menteri selalu tampak rapi berjas atau bersafari dalam setiap rapat dan kunjungan kerja ke daerah. Namun malam ini, mereka mengenakan pakaian tidur mulai dari kaos oblong hingga sarung. Mereka duduk setengah lingkaran di atas ranjang bermatras tipis lengkap dengan bantal warna putih. Rombongan SBY akan menginap semalam di tenda yang berada di kompleks pengungsian itu.(Tmn/Gs).

Sumber : Kemenko Kesra

Read More

Jiwasraya Targetkan Premi Rp 6,8 triliun

24 Januari 2014
Menyongsong hari jadinya yang ke-154, Asuransi Jiwasraya tepat pada 31 Desember 2013 melakukan berbagai kegiatan sosial antara lain santunan kepada 54 anak yatim piatu, donor darah da pengobatan gratis bagi para pensiunan. Dalam acara bertajuk “Asuransi Jiwa, ya Jiwasraya” perusahaan ingin menanamkan pesan bahwa Jiwasraya menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan asuransi jiwa dan perencanaan keuangan mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim mengatakan bahwa hingga akhir tahun buku 2013, perseroan diharapkan mampu mencapai target penerimaan premi sebesar Rp 6,8 triliun. Bila target meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 5,7 triliun. Ditambahkan oleh Direktur Keuangan, Hary Prasetyo, bahwa hingga November 2013 aset Jiwasraya tercatat sebesar Rp 9,8 triliun, meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 8,04 triliun. Lalu nilai investasi tercatat sebesar Rp 9,01 triliun, juga meningkat dari tahun lalu yang hanya mencapai Rp 7,9 triliun.
Pada 2014 ini Jiwasraya menargetkan pendapatan premi sebesar Rp 7,8 triliun atau naik 15% dari anggaran sebelumnya. Untuk mencapai target tersebut di awal tahun perseroan akan meluncurkan dua produk unit link yaitu JS Pro Mapan dan JS Pro Idaman. Selain itu perseroan juga berencana akan menambah 600 agen di tahun ini.
Eko Edhi Caroko
BUMN Track-Januari 2014.

Sumber : Kementerian BUMN

Read More

Pelayanan Publik Kementerian Riset dan Teknologi Berada di Zona Hijau

Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik memiliki kepentingan untuk memastikan penyelenggara pelayanan publik mematuhi kewajibannya untuk menyusun dan menyediakan pelayanan sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana, prasarana fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009. “Terpenuhinya kewajiban penyelenggara pelayanan publik, terpenuhi pula hak-hak masyarakat untuk memperoleh kejelasan pelayanan, kepastian waktu dan biaya pelayanan, akurasi pelayanan, sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik,” demikian sambutan Danang Girindrawardana, Ketua Ombudsman RI dalam acara Pemaparan Hasil Penelitian Kepatuhan Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 di kantor Ombudsman RI, Senin, 21 Januari 2013.  Dikatakan juga, Ombudsman telah melakukan observasi tahap I pada bulan Maret-Mei 2013 terhadap unit pelayanan publik di 18 kementerian/lembaga. Observasi tahap II pada bulan Oktober-Nopember 2013, mempergunakan variabel dan indikator yang sama dengan observasi tahap I. Perolehan nilai kementerian/lembaga menggambarkan kepatuhan penyelenggara pelayanan publik, nilai pada tingkat rendah dikelompokkan ke zona merah, sedang ke zona kuning, atau tinggi ke zona hijau. Dalam observasi tahap I (Maret-Mei 2013), empat kementerian di zona hijau, sembilan di zona kuning, dan lima kementerian di zona merah. Hasil observasi tahap I menempatkan Kementerian Riset dan Teknologi pada zona kuning.   Dalam observasi tahap II, Kementerian Riset dan Teknologi termasuk dalam empat belas kementerian yang masuk ke zona hijau, dan empat kementerian masuk ke zona kuning. “Pada observasi tahap ke II ini tidak ada lagi kementerian yang masuk pada zona merah,” ujar Ketua Ombudsman RI. Pada Hari Pelayanan Publik bulan Juni nanti, diharapkan semua kementerian dan lembaga di pusat berada di zona hijau, sehingga dapat menjadi referensi penyelenggara pelayanan publik di daerah. Lebih lanjut, Ketua Ombudsman mengharapkan, hasil observasi agar mendorong kementerian dan lembaga dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik lagi ke masyarakat.   Acara penyampaian hasil penelitian kepatuhan kementerian dan lembaga dihadiri wakil-wakil dari kementerian dan lembaga di pusat, media massa, dan para pejabat Ombudsman. (rch-ppid/ humasristek) Sumber : Kemenristek

Read More

Peresmian AFoCo Regional Project untuk Perbaikan Penilaian Sumberdaya Hutan dan Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Menghadapi Kerugian Akibat Perubahan Iklim

Menyusul kesepakatan antara Indonesia dan 8 negara ASEAN lainnya dengan The Korea Forest Service-Republic of Korea dalam kerangka kerjasama AFoCo Regional Project Component 2: Capacity Building on Improving Forest Resources Assessment and Enhancing the Involvement of the Local Communities to Address the Adverse Impact of Climate Change, pada Senin (20/1)  telah dilakukan peresmian kegiatan proyek di  Badan Litbang Kehutanan, Jakarta. Peresmian oleh Plt. Kepala Badan Litbang Kehutanan ini dihadiri pimpinan dan wakil seluruh Direktorat Jenderal dan Badan lingkup Kementerian Kehutanan. Dalam peresmian ini, Plt. Kepala Badan Litbang menjelaskan program dan kegiatan kerjasama di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya.

Inisiasi kerjasama dilakukan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pengelola hutan dalam penilaian sumberdaya hutan di wilayah Asia Tenggara serta pelibatan masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan iklim khususnya pengembangan alternatif-alternatif sumber penghidupan.

  

Wakil-wakil Direktorat dan Badan lingkup Kementerian Kehutanan menghadiri peresmian AFoCo Regional Project Component 2 di Badan Litbang Kehutanan Jakarta (20/1)

Kerjasama ini akan berlangsung selama 2 (dua) tahun terhitung dari penandatanganan persetujuan Implementation Agreement antara Republik Korea dengan 9 (sembilan) Negara Pelaksana yaitu Indonesia, Thailand, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Singapura dan Filipina pada 18 November 2013.

Sumber : Kemen Hut

Read More

Wamen PU Dampingi Presiden Tinjau Dampak Bencana Sinabung

Kamis , 23 Jan 2014 

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak bersama sejumlah Menteri terkait mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan ke Sumatera Utara. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka meninjau dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo (23/1).

Dalam kunjungannya tersebut, setelah melakukan peninjauan di lokasi pengungsian di Kabupaten Karo, malamnya dilakukan rapat koordinasi dengan Kementerian dan Badan terkait untuk mengatasi dampak erupsi Gunung SInabung.

“Nanti malam saya masih akan mengundang Gubernur, Bupati dan pejabat terkait untuk bersama-sama kami yang dari pusat melaksanakan pembahasan lanjutan,” tutur Presiden SBY.

Presiden mengatakan, atas dasar pengalaman pemerintah pusat mengelola dan mengatasi akibat bencana di tanah air, sudah saatnya ada satu kebijakan dan solusi yang diambil untuk mengatasi dampak erupsi Gunung SInabung ini.

“Di tingkat pusat, pemerintahan sudah tiga kali melaksanakan sidang kabinet untuk mencari solusi dan menetapkan kebijakan yang tepat, yang berlaku untuk Sinabung, utamanya tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten,” tambah Presiden.

Sementara itu, ditemui di sela-sela kunjungan tersebut, Hermanto Dardak mengungkapkan, di bidang ke-PU-an, salah satu yang akan dibahas pada rapat malam ini adalah mengenai relokasi hunian.

“Salah satunya huntara (hunian sementara) dan huntap (hunian tetap) yang akan digunakan untuk  relokasi sekitar 1000 kk (kepala keluarga) yang masih akan dibahas malam ,” singkat Hermanto.

Presiden menyebutkan, masalah prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten yang dibantu oleh pemerintah provinsi dan pusat adalah, keselamatan jiwa, dengan cara mencegah jangan ada korban jiwa untuk warga yang tinggal di gunung sinabung; pelayanan untuk warga yang ada di penampungan, terutama adalah makan, minum, air bersih, dan peralatan kesehatan.

Selanjutnya bagaimana solusi bagi warga yang berkebun, para petani, yang kena musibah mereka merugi dan harus pemerintah bantu, relokasi dalam radius 3 km, dimanapun itu berbahaya dan tidak aman, maka harus di relokasi ke tempat yang aman.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Imam S. Ernawi mengatakan bahwa saat ini telah terpasang dan dimanfaatkan oleh pengungsi yang tersebar di 41 pos pengungsi di wilayah Kaban Jahe dan Berastagi berupa 81 unit hidran umum (HU), 46 unit WC Knockdown, 23 unit Tenda Hunian Darurat (THD) dan 520 buah jerigen.

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan air di 41 pos pengungsian tersebut, telah beroperasi 16 unit Mobil Tangki Air (MTA) selain juga 1 unit dump truk dan 1 unit truck tinja. Masing masing peralatan tersebut 8 unit MTA, 1 Unit Truck Tinja dan 1 unit dump truck  berasal dari Depo Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, sedangkan 2 unit MTA dari PDAM Tirta Nadi Medan dan 2 unit MTA sisanya dari PDAM Berastagi.

“Selain itu, telah terbangun dan beroperasi terminal air (Pipa Curah di Kantor Dinas PU Kabupaten Karo, untuk memudahkan jarak tempuh pengisian air bersih ke Mobil Tangki Air,” tambah Imam.

Imam menambahkan, telah dimobilisasi penambahan barang/peralatan ke Dinas PU Kabupaten Karo, berupa 30 unit HU, 30 Unit WC Knock Down, 30 unit THD 2 unit toilet mobile yang dimobilisasi dari Gudang Cipta Karya PU Pusat, Bekasi dan 2 unit mobil tangki air.

Sedangkan, di Gudang Tanjung Morawa, Medan saat ini terdapat persediaan barang/peralatan berupa 2 unit MTA, 90 unit HU, 50 unit WC Knock Down, 1 unit dump truck dan 50 unit THD.

Sedangkan di bidang jalan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Zamharir Basuni mengatakan bahwa, kerusakan jalan yang terdampak langsung bencana tersebut tidak ada namun terdapat jalan longsor di ruas jalan Medan-Berastagi, yaitu di STA 65.

“Jalan nasional kita yang menuju kesana itu tidak mengalami hambatan, hanya beberapa titik saja yaitu di Berastagi sta 65 dari Medan, sekarang sudah mulai ditangani dengan penanganan darurat menggunakan pohon kelapa agar tidak runtuh,” tutur Basuni.

Namun, tambah Basuni saat ini sudah dilakukan penanaganan untuk desain permanen yang menggunakan penanganan penahanan tebing, yang  kemiringan tanahnya menggunakan geogrit, dananya sendiri akan menggunakan dana bencana alam Ditjen Bina Marga.(nrm)

Sumber : Kemen PUPusat Komunikasi Publik 230114

Read More

Menpora Lantik 3 Pejabat Eselon I Kemenpora

Menpora Roy Suryo hari Rabu (22/1) sore melantik 3 pejabat Eselon I Kemenpora, masing-masing dari kanan adalah Zubakhrum Tjenreng (Staf Ahli Revitalisasi Gerakan Pramuka), Sakhyan Asmara (Deputi II Pengembangan Pemuda) dan Amung Ma'mun (Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga). (foto: egan/kemenpora.go.id)

Jakarta: Hari Rabu (22/1) sore, di lantai 3 Gedung Graha Kemenpora, Menpora Roy Suryo melantik pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mereka masing-masing adalah  Zubakhrum Tjenreng (Staf Ahli Revitalisasi Gerakan Pramuka, sebelumnya Deputi II Pengembangan Pemuda ), Sakhyan Asmara (Deputi II Pengembangan Pemuda, sebelumnya Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga), Amung Ma'mun (Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga, sebelumnya Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda).

Dalam sambutanya Menpora mengatakan, perubahan posisi adalah biasa dalam sebuah organisasi. Perubahan posisi adalah untuk memperbaiki sistem yang ada untuk memajukan Kemenpora . "Selamat kepada semua pejabat Eselon I yang dilantik hari ini. Saya berharap semua bisa menjalankan tugas pokoknya dengan baik untuk terus memajukan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini" kata Menpora .

Acara pelantikan ini disaksikan Plt. Sesmenpora Alfitra Salamm, Deputi III Bidang Pembudayaan Olaharaga Tunas Dwidharto, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Djoko Pekik Irianto, Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Lalu Wildan, serta para pejabat lainnya dan staf. (rir)

Sumber : Kemenpora

Read More

Kemdikbud Ajak Sektor Swasta Ikut Dirikan Akademi Komunitas

Jumat, 24/01/2014 - 11:45

Jakarta, Kemdikbud – Tujuan dari adanya Akademi Komunitas (AK) adalah ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak bangsa untuk bisa mengikuti pendidikan tinggi. Oleh karena itu, spektrum pendidikan tinggi diperlebar tidak hanya S1. Karena ada anak didik yang mau cepat bekerja, tetapi tetap mau mengenyam pendidikan tinggi, tapi waktunya tidak lama.

Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama, Ditjen Pendidikan Tinggi, Hermawan Kresno Dipojono, mengatakan, terdapat politeknik yang menekankan pada kompetensi tetapi memerlukan pendidikan selama 3 tahun, lalu kita perlebar jenis pendidikan lainnya yaitu akademi komunitas yang lama pendidikan 1 atau 2 tahun saja. "AK merupakan suatu proses dari pendidikan tinggi yang diberikan ijasah oleh negara, lama pendidikan 1 atau 2 tahun, dan pembiayaannya akan lebih murah karena waktunya pendek, dan siap bekerja," katanya, Selasa (21/01/2014), di Jakarta.

Hermawan mengatakan, AK memiliki muatan lokal yang cukup besar dengan jenis kompetensi yang ditawarkan erat hubungannya dengan muatan lokal. Diharapkan, nantinya mereka dapat terserap oleh kebutuhan lokal dan dapat memberikan manfaat untuk ekonomi lokal.  

Hal tersebut sesuai dengan konsep AK pada Permendikbud No. 48 Tahun 2013 Bab I Pasal 3, bahwa Akademi Komunitas berbasis keunggulan lokal, berbasis kompetensi dalam mengembangkan kewirausahaan, fleksibilitas dan dinamika program studi, modular dan alih kredit, keterampilan personal dan sosial, serta pembelajaran sepanjang hayat.

Persiapan konsep pendirian AK sudah dilakukan sejak tahun 2011. Proses seleksi tahun pertama dilakukan pada tahun 2012 yang pada saat itu sebanyak 35 AK negeri didirikan, dilanjutkan pada tahun 2013 terdapat 27 AK. Target sampai dengan tahun 2015 di harapkan AK dapat terbentuk sebanyak 269 lembaga. 

Dalam mencapai target tersebut, tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajak sektor swasta untuk dapat berpartisipasi dalam pendirian Akademi Komunitas Swasta. “Tahun ke tiga ini swasta sudah lebih banyak terlibat, karena pada dasarnya pemikiran untuk menyejahterakan  masyarakat juga menjadi pemikiran kita bersama.” katanya.

Hermawan mengharapkan, dengan merangkul swasta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan semakin banyak anak-anak muda dapat mengenyam pendidikan serta memiliki kompetensi yang berdaya guna bagi dirinya dan juga masyarakat. "Ini juga dapat meningkatkan produktivitas, secara tidak langsung untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi.” katanya. (Seno Hartono)

Sumber : Kemendiknas

Read More

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 70 Tagana Operasikan Dapur Umum

Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara mulai 15 September 2013 hingga saat ini. Pada 19 Januari 2014, tidak kurang jumlah pengungsi 8.873 Kepala Keluarga atau 28.221 jiwa. “Hingga saat ini, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan paket bantuan logistik senilai Rp 3,6 miliar, ” kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di lokasi pengungsian Kabupaten Karo, Kamis (23/01/ 2014).     Bantuan Kemensos diberikan dalam tiga tahap, yaitu pada 16 September 2013, 22 November 2013 dan 6 Januari 2014. Paket bantuan tersebut berupa lauk-pauk, peralatan evakuasi, seperti tenda gulung, alat dapur umum lapangan, genset, serta perlengkapan sandang lainnya.   “Paket bantuan yang diberikan secara bertahap disesuaikan dengan tingkat penanganan bencana dan kebutuhan para pengungsi Erupsi Gunung Sinabung di lapangan, ” ujarnya.   Selain memberikan paket bantuan logistik, Kemensos juga mengerahkan 70 personel Tarugan Siaga Bencana (Tagana) yang ditugaskan untuk mengoperasikan dapur umum di 42 pos pengungsian, sekaligus  mendistribusikan berbagai bantuan logistik di pos-pos penampungan tersebut.   Para pengungsi kehilangan harta benda dan terguncang dengan kondisi tersebut. Untuk itu, dibutuhkan pendampingan dari para relawan, terutama dalam masa tanggap darurat pasca bencana.(Sumber Berita dan Dok. : Biro Humas)   “Kondisi penampungan pengungsi yang serba terbatas membutuhkan pasokan asupan makanan dan minuman yang cukup, tidak hanya bagi orang dewasa, juga di sana terdapat anak-anak dan balita, ” tandasnya.   Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyatakan, terjadi peningkatan status Gunung Sinabung dari level siaga menjadi awas yang ditandai dengan meluasnya lontaran material berukuran 3-4 cm sejauh 4 km. Oleh karena itu, warga yang bermukin di sekitar Gunung Sinabung dalam radius 5 km harus diungsikan.   Kondisi demikian, membuat Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karo telah memperpanjang penanganan masa tanggap darurat terhitung sejak 19  hingga 25 Januari 2014. Sumber : Kemensos

Read More

Kemenkum-Ham Peduli Korban Banjir

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Y. Ambeg Paramarta bersama Direktur Jenderal Imigrasi Bambang Irawan melepas Tim Bhakti Sosial Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka Memberikan Bantuan sosial dan Medis kepada para korban banjir pada Rabu (22/01) di Graha Pengayoman Kemeneterian Hukum dan HAM. Sebanyak dua (2) tim medis yang terdiri dari Empat Puluh Sembilan (49) dokter dan perawat di kerahkan untuk memberikan layanan kesehatan kepada korban banjir yang berada di daerah Kampung Pulo Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.

Dalam kesempatan yang sama Direktorat Jenderal Imigrasi Menyerahkan bantuan berupa Selimut, alat - alat  Mandi, Bahan makanan instan dan obat - obatan kepada Tim Bhakti sosial KemenkumHAM guna di salurkan kepada para korban banjir tersebut.

Sekjen memberikan arahan kepada Tim Medis agar bantuan akan disalurkan langsung di daerah Kampung pulo Jakarta Timur dan Rawa Buaya, kegiatan tersebut dalam rangka suatu bentuk wujud dan rasa peduli Kementerian Hukum dan HAM RI terhadap korban banjir. Sebagai Ketua Tim Bakti Sosial Korban Banjir yaitu Direktur Jenderal Imigrasi Bambang Irawan, bantuan yang diberikan adalah berupa kebutuhan sehari-hari untuk korban banjir dan bantuan pengobatan dari Tim medis.

Sasaran yang diambil adalah daerah-daerah yang mengalami tingkat kerawanan banjir yang sangat tinggi, seperti di daerah Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Rawa Buaya, Jakarta Barat. Dengan acara bakti sosial korban banjir ini diharapkan akan tercipta rasa solidaritas satu sama lain. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari banyak pihak dalam penanggulangan korban banjir, maka dengan membuka hati dan saling bahu membahu kita membantu korban banjir.

Adapun Tim yang beranggotakan dari tenaga medis yang terdiri dari tenaga fungsional dan medis serta non medis. Pelaksana dari kegiatan ini adalah : dokter dan perawat dari berbagai Unit Utama Eselon I terdiri dari 12 dokter Umum dan 2 Perawat, dari Direktorat Jenderal HAM 1 dokter Umum, BPSDM 1 dokter Umum dan 2 perawat, dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2 yaitu Perawat. Acara yang diadakan 3 hari terhitung dilaksanakan pada hari ini.

Akhir dari acara tersebut, Bapak Sekretariat Jenderal memberikan penyematan tanda kehormatan kepada para peserta pelepasan Tim Bakti Sosial Korban banjir dengan perwakilan Tim Dokter dari masing-masing Unit pelaksana Teknis, dan menyerahkan bantuan yang diserahkan kepada ketua Tim Bambang Irawan. (Text : Ahyadi, SN, Foto: Zeqi).

Sumber : Kemenkumham

Read More

Dubes Rahmat Siap Sukseskan Jakarta Sebagai Ibukota ASEAN

Jumat, 24 Januari 2014

​​Wakil Tetap RI (Watapri) untuk ASEAN, Duta Besar Rahmat Pramono menyerahkan Surat Kepercayaan kepada Sekjen ASEAN Le Luong Minh. Upacara penyerahan Surat Kepercayaan dilaksanakan di kantor Sekretariat ASEAN, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan (22/01).

Selain meneruskan salam hangat dari Presiden RI dan Menlu RI, Watapri ASEAN menyampaikan kesiapannya mendukung kegiatan Sekretariat ASEAN, khususnya dalam rangka mensukseskan Jakarta sebagai ibukota diplomatik ASEAN.

Watapri ASEAN menyampaikan dukungan Pemerintah Republik Indonesia atas penguatan Sekretariat ASEAN di Jakarta, termasuk upaya perluasan Gedung Sekretariat ASEAN. Sambung Watapri ASEAN “Indonesia siap mendukung operasionalisasi efektif Sekretariat ASEAN, termasuk upaya perluasan Gedung Sekretariat ASEAN.”

Semenjak disahkannya Piagam ASEAN, kerja sama ASEAN semakin meningkat, terutama dengan didirikannya berbagai Sekretariat ASEAN, Misi Diplomatik, Duta Besar, serta organisasi internasional untuk ASEAN di Jakarta.

Saat ini hampir seluruh negara anggota ASEAN telah memiliki misi diplomatik khusus untuk ASEAN yang dipimpin oleh seorang Duta Besar. Selain itu, empat negara Mitra Wicara juga telah mendirikan misi diplomatik khusus untuk ASEAN. 

ASEAN juga telah mendirikan beberapa organisasi internasional sebagaimana dimandatkan oleh Piagam ASEAN di Jakarta, seperti ASEAN Foundation, ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance, dan ASEAN Institute.

Sekjen dan Watapri ASEAN juga sepakat untuk perlunya upaya peningkatan pemahaman mengenai ASEAN di seluruh negara anggota. Menurut keduanya, upaya ini penting memandang hakikat pembentukan ASEAN adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Piagam ASEAN, serta prinsip “people-centered ASEAN.”

Dalam kesempatan tersebut, Watapri ASEAN didampingi Minister Counsellor, Sekretaris Kedua, dan Atase dari Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN. 

Sedangkan, Sekjen ASEAN membawa serta Deputi Sekjen ASEAN Bidang Politik-Keamanan serta perwakilan dari ketiga bidang lain dalam struktur utama Sekretariat ASEAN.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengangkat Duta Besar Rahmat Pramono sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN sejak tanggal 1 Januari 2014, menggantikan Duta Besar Ngurah Swajaya yang sebelumnya menjabat sebagai Watapri ASEAN sejak Januari 2010. (Sumber: PTRI ASEAN/RP/RYW/Ed.PY)

Sumber : Kemenlu

Read More