Hasil Tes CPNS Pelamar Umum Diumumkan 24 Desember, Honorer KII Diumumkan Januari

Kamis, 12 Desember 2013

Sesuai hasil rapat Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2 dan 5 Desember 2013, pengumuman hasil tes CPNS pelamar umum akan dilakukan pada 24 Desember 2013. Sedangkan untuk hasil tes tenaga honorer kategori II (KII) akan dilakukan pada minggu keempat bulan Januari 2014.

Jadwal pengumuman kelulusan CPNS itu tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melalui Sekretaris Kementerian, Tasdik Kisnanto,  yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, pada 11 Desember 2013.

Dalam surat itu disebutkan, hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) seleksi CPNS tahun 2013 dari pelamar umum bagi beberapa Kementerian/Lembaga dan bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan seleksi menggunakan sistem Lembar Jawaban Komputer (LKJ) akan diserahkan di Kementerian PAN-RB pada 19 Desember 2013.  "Khusus untuk Kabupaten/Kota diserahkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi," tegas Sesmen PAN-RB.

Adapun pengumuman kelulusan hasil CPNS tahun 2013 dari pelamar umum oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi akan dilakukan secara serentak pada 24 Desember 2013 sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan/disetujui Menteri PAN-RB.

Khusus untuk hasil seleksi CPNS tahun 2013 dari tenaga honorer K-II dan penetapan persetujuan formasi tenaga honorer yang dinyatakan lulus untuk masing-masing instansi, menurut surat Menteri PAN-RB itu, akan diserahkan di Kementerian PAN-RB pada minggu ke-4 bulan Januari tahun 2014.

Surat Menteri PAN-RB yang diteken Sekretaris Menteri PAN-RB itu sekalogus memperbaiki jadwal kelulusan seleksi CPNS sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun 2013 tertanggal 22 Agustus 2013, yang menetapkan pengumuman kelulusan CPNS pada 14 dan 20 Desember 2013. (Humas Kementerian PAN-RB/ES)

Sumber

Read More

K/L Dapat Segera Realisasikan Rencana Kegiatan dalam DIPA 2014

12 December 2013 

Bogor, 11/12/2013 MoF (Fiscal) News – Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan para kepala daerah tingkat I secara resmi telah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (10/12).

Penyerahan DIPA yang dilakukan sebelum tahun anggaran 2014 tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memastikan komitmen jajaran pemerintah pusat dan daerah agar dapat melaksanakan anggaran tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan. “Dengan demikian, seluruh satuan kerja (satker) dapat segera mengeksekusi rencana-rencana yang sudah ditetapkan dalam DIPA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Setelah ini, akan diserahkan ke masing-masing satker di tingkatan pemerintah daerah secara simultan mulai 13-20 Desember 2013,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri di Istana Bogor, Selasa (10/12).

Menkeu mengatakan bahwa aparat pengawasan intern masing-masing K/L telah dilibatkan dalam proses penganggaran. Hal ini bertujuan agar kualitas perencanaan penganggaran yang disusun oleh masing-masing satuan kerja dapat ditingkatkan sekaligus untuk pencegahan secara dini penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan. "Aparat Pengawasan Intern ini merupakan quality assurance untuk melakukan review terhadap RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) dan memastikan kelengkapan dokumen yang diprasyaratkan, serta kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran," jelas Menkeu.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 direncanakan sebesar Rp1.667,1 triliun, atau naik Rp165,1 triliun (11 persen) dari target APBN Perubahan 2013. Sementara, anggaran belanja ditetapkan sebesar Rp1.842,5 triliun, naik Rp116,3 triliun atau 6,7 persen dibanding APBN-P 2013. Dari total itu, anggaran untuk belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp1.249,9 triliun dan transfer daerah Rp592,6 triliun.(nic)
 

Sumber....

Read More

Kemenkeu: Empat Upaya Untuk Perbaiki Kualitas Penyerapan Belanja K/L

12 December 2013 - 19:07

Bogor, 12/12/2013 MoF (Fiscal) News – Kualitas penyerapan belanja pemerintah (Kementerian/Lembaga) menjadi isu penting bagi Pemerintah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus melakukan perbaikan. Dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelakasanaan Anggaran (DIPA) 2014 di Istana Kepresidenan Bogor, Menteri Keuangan M.Chatib Basri menyatakan bahwa Kementerian Keuangan telah mengkomunikasikan upaya-upaya tersebut kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L).

Upaya perbaikan tersebut yang pertama adalah menyusun perencanaan anggaran tahun 2014 yang lebih baik. Kedua, menyelesaikan pembahasan dan persetujuan anggaran K/L dengan Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara tepat waktu. Ketiga, melakukan pengadaan barang dan jasa tahun 2014 lebih awal. Keempat, mempercepat penetapan pejabat pengelola keuangan di setiap K/L.

Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR, Menkeu menambahkan, anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.842,5 triliun, naik sebesar Rp116,3 triliun atau 6,7 persen dibandingkan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2013. Dari total pagu belanja tersebut, anggaran yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.249,9 triliun, naik sebesar Rp53,1 triliun atau 4,4 persen dari pagu APBN-P TA 2013. Sementara itu, alokasi anggaran untuk  Transfer ke Daerah ditetapkan sebesar Rp592,6 triliun, naik sebesar Rp63,2 triliun atau 11,9 persen dari pagu APBN-P TA 2013.(fr)

Sumber 

Read More

BI Rate Diprediksi Ditahan di Level 7,5 Persen

12 December 2013

Jakarta, 12/12/2013 MoF (Fiscal) News - Kalangan pengamat mengharapkan Bank Indonesia (BI) tidak lagi menaikkan suku bunga acuannya (BI rate) pada Bulan Desember 2013. Hal ini dikarenakan, data-data ekonomi di Indonesia sudah cukup terkendali dan kembali pada pola normalnya.

"BI rate kita perkirakan akan bertahan di level 7,5 persen karena inflasi sudah kembali pada pola normalnya, sehingga tidak ada faktor yang signifikan untuk kembali menggunakan instrumen BI rate lagi," demikian disampaikan Kepala Ekonom Bank Internasional Indonesia (BII) Juniman di Jakarta, Rabu (11/12).

Selain sudah terkendalinya inflasi, lanjutnya, nilai tukar rupiah juga masih tetap terjaga pergerakannya di level Rp11.000 hingga Rp12.000 per dolar AS. Terlebih, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lambat, penaikan kembali BI rate dinilai akan menjadi kontraproduktif dan mengakibatkan menurunnya konsumsi. "Kenaikan BI rate akan berimplikasi negatif ke sektor perbankan kita, karena diikuti kenaikan suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman yang akan membuat likuiditas makin ketat dan berpotensi meningkatkan NPL (non performing loan)," urainya.

Senada dengan Juniman, Kepala Ekonom Dana Reksa Reserch Institute Purbaya Yudhi Sadewa menilai, meski bank sentral sangat agresif dalam menaikkan suku bunga, tetapi untuk Bulan Desember ini ia berharap BI rate dapat ditahan di level 7,5 persen. Menurutnya, dengan menaikkan kembali BI rate justru akan memperlambat ekonomi Indonesia, padahal potensi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih cepat masih terbuka lebar. "Kalau mereka (BI) memperhatikan masukan itu, rasanya sih bunganya tidak dinaikkan lagi. Apalagi bunga yang sekarang menurut saya sudah cukup tinggi," pungkasnya.(ans)

Sumber...

Read More

Puslitbangkim Kembangkan Rumah Murah Bagi Masyarakat

Kamis , 12 Des 2013 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengembangkan rumah murah dengan teknologi inovatif untuk mewujudkan tempat tinggal yang murah dan terjangkau, Selain bangunan yang memiliki daya tahan lebih lama dan pembangunannya yang lebih cepat, juga sebagai upaya memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

"Jenis rumah itu adalah Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan Rumah Kayu Instan (RIKA), keduanya dapat dibangun hanya dalam waktu tujuh hari," jelas Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman (Puskim) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Anita Firmanti kepada wartawan pada International Seminar on Innovation in Technology and Policy for Affordable Housing di Medan, (10/12),

Anita mengatakan saat ini Puskim memasukkan teknologi perumahan yang reliable melalui teknologi cepat, baik dan rumah “Sudah tahap deliver, diseminasI, kami bangun rumah contoh lalu kerja sama dengan Pemerintah Daerah, APERSI dan Perumnas.

Konstruksi rumah RISHA yang berbasis beton bertulang dan RIKA yang berbasis kayu olahan laminasi dan berlapis ini memiliki keunggulan masing-masing dan ramah lingkungan.Tipe kedua rumah tersebut sudah dikembangkan sejak tahun 2012 tersebut, telah dibangun di beberapa daerah di Indonesia seperti sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

“Untuk tipe 36, kami kembangkan dengan harga sebesar Rp 50 juta, dengan target bagi masyarakat berpenghasilan rendah, “Di Sumut, rumah contoh tersebut ada di kawasan Perumahan Martubung sebanyak 10 unit, 5 unit RIKA dan 5 unit RISHA,” tuturnya.

Ditargetkan pada 2014 mendatang kedua jenis rumah ini akan dibangun di seluruh kota di Indonesia. Hingga saat ini, terdapat 67 perusahaan aplikator yang mengembangkan kedua rumah jenis tersebut.

Asisten Deputi Kerja sama Pembiayaan dan Investasi Kementerian Perumahan Rakyat, Rifaid M Nur mengatakan pihaknya sendiri menargetkan akan membangun 250.000 rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada 2014. "Jumlah ini meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2013, yakni sebanyak 121 ribu unit," katanya.

Dalam seminar tersebut Rifaid mengatakan program rumah murah masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan mampu membeli tempat tinggal dengan cicilan dan uang muka lebih ringan.

Namun, Anita mengungkapkan dukungan perbankan pembangunan teknologi rumah masih belum mudah,”Sulit meyakinkan bank untuk bekerja sama memberikan pinjaman untuk rumah ini, Kami berusaha buktikan kepada pihak bank kalau inovasi dan teknologi yang kami aplikasikan terbukti membuat rumah tahan gempa dan mampu bertahan hingga 20 tahun," ujar Anita.

Kepala Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bambang Subiyanto menuturkan meski demikian terdapat ada satu bank nasional yang mencoba mendekati pihaknya.  "Pihak bank nasional itu bersedia memberikan kucuran kredit bagi pembangunan perumahan yang menggunakan teknologi kami, dengan catatan itu meminta semacam jaminan keberlanjutan teknologi dan inovasi rumah murah itu dari LIPI,” jelasnya. Konsep RIKA dan RISHA yang dibangun oleh Puskim selain dengan inovasi teknologi material murah juga turut mengenalkan teknologi sanitasi bagi rumah yang memiliki luas tanah terbatas, yaitu bio kontraktor (menggunakan tangki FRP). "Karena itu, kita memperkenalkannya bukan dari bangunan rumahnya saja, tapi juga sanitasinya, kita ingin meningkatkan pembangunan rumah yang sehat," ujarnya (dnd) Sumber..

Read More

Komisi V DPR Tinjau Pembangunan Bendung Bayang-bayang

Kamis , 12 Des 2013 

Komisi V DPR melakukan kunjungan kerja spesifik dengan melihat secara langsung pelaksanaan konstruksi pembangunan Bendung Bayang-bayang di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang belum selesai pembangunannya, Komisi V DPR RI mendukung dan akan memperjuangkan anggaran pada APBN-P 2014 kelanjutan pembangunannya tahap II Bendung Bayang-bayang di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.  Demikian disampaikan Ketua Tim Komisi V DPR, Roem Kono, di lokasii Bendung Bayang-bayang (11/12). 

Dalam kunjungan kerjanya itu Ketua Tim didampingi oleh 6 anggota Komisi V DPR serta mitra kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, Basarnas, dan BMKG, turut hadir pula Bupati Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Zainudin Nur. 

Diketahui bahwa pembangunan Bendung Bayang-bayang bertujuan untuk mengairi areal persawahan seluas lebih kurang 3.500 ha, mendukung terwujudnya ketahan pangan nasional, mengoptimalkan peningkatan produksi pertanian, dan peningkatan tarap pendapatan dan kesejahteraan petani. 

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan luas tanam pada musim kemarau dari lebih kurang 1.500 ha menjadi lebih kurang 3.500 ha, peningkatan intensitas tanam, dan peningkatan tarap hidup masyarakat.  

“Kegiatan konstruksi pembangunan Bendung Bayang-bayang terletak di Sungai Bialo Dusun Batuara, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang. Tahap I pembangunannya dilaksanakan tahun 2013 oleh kontraktor pelaksana PT. Lima Tujuh-tujuh dengan anggaran tahun tunggal dengan total anggaran sebesar Rp 9 miliar  dan capaian progres fisik sebesar 90 persen,” tutur  Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan, Agus Setiawan. 

Sementara itu, Agus menambahkan bahwa untuk rencana kegiatan tahun 2014 pada tahap II meliputi pekerjaan pembangunan kantong lumpur, proteksi sayap hilir, spilway, dan saluran kantong lumpur diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp8 sampai Rp10 miliar, lanjut  Agus. (a.m)

sumber : Kementrian pekerjaan umum RI

Read More

Semarak Hari Disabilitas Internasional tahun 2013

Semarak Hari Disabilitas Internasional tahun 2013 berlangsung di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI (3/12), dibuka dengan penampilan tarian Indonesia Raya yang dibawakan secara apik penyandang disabilitas.  Dalam sambutannya ketua umum HDI, Gufron mengatakan Hari Disabilitas Internasional  (HDI) diperingati diberbagai belahan dunia sebagai bentuk dukungan dalam pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas karena sampai detik ini para penyandang disabilitas  masih mendapatkan berbabagi hambatan. Berbagai hambatan ini bukan menyurutkan semangat untuk putus asa namun hal itulah yang mendorong kami untuk terus berjuang dalam mendapatkan perlakuan yang sama. Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufrie menuturkan “Hari Disabilitas Internasional ini membuat kita semakin peduli terhadap mereka, yang masih mampu diberdayakan harus diberdayakan, seperti yang tidak memiliki kaki tetapi mampu mengoprasikan komputer, menjahit, membuat kerajinan lainnya dengan kemampuan itu tentu akan menciptakan lapangan kerja baru sehingga mampu hidup mandiri dari usaha tersebut”. Memberikan keadilan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang, semua permasalahan akan terselesaikan kalau kita peduli, karena bukan hanya masalah sosial, Gufron, yang juga alumni BBRVBD Cibinong ini, menuturkan “Hal yang patut amat kita syukuri , gerakan Penyandang disabilitas di Indonesia semakin meningkat, mereka telah dilibatkan dalam berbagai hal demi mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi nasional, dukungan positif dari anggota Komisi VIII DPR RI, bantuan beasiswa kepada anak - anak disabilitas dan orang tua, dukungan ini makin kita harapkan bersama agar terus berlanjut. Kami juga mengharapkan kepada para pengusaha untuk memperkerjakan penyandang disabilitas. tetapi masalah kesehatan, ekonomi, politik, budaya, olah raga, pendidikan, pekerjaan serta pemanfaatan teknologi dan Informasi perlu kita perhatikan bersama. Dalam hal pekerjaan dan Pemanfaatn Teknologi Informasi Kementerian Sosial melakukan kerjasama dalam penandatangan MoU dengan TVRI untuk siaran translate bahasa isyarat, Kementerian tenaga kerja dan Apindo dalam hal bekerja bagi disabilitas. Dengan diratifikasinya Undang – undang tentang hak penyandang disabilitas sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia yang harus dilindungi, dihormati sehingga perlindungan dan pemajuan terhadap hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Sementara itu ketua YNKS, Siswadi mengatakan “Tuhan tidak melihat bentuk tubuh manusia, tetapi hati nurani, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila bukan kaum itu sendiri yang merubahnya, sama halnya penyandang disabilitas kita jangan selalu berharap balas kasihan, tetapi kita harus mampu menunjukan bahwa kita bisa untuk berbuat dan menghasilkan sebuah karya yang lebih baik”.  Saya mengharapkan agar akses bagi penyandang disabilitas dalam hal fasilitas sarana dan prasarana terus ditingkatkan, bukan hanya semata – mata pekerjaan Kementerian Sosial namun juga Kementerian terkait lainnya, dalam hal transportasi  sudah cukup terlihat jelas beberapa angkutan umum telah menfasilitasi ruang bagi disabilitas, demikian juga dalam hal pendidikan, kita patut berbangga karena sudah banyak penyandang disabilitas mampu menyelesaikan pendidikan lebih tinggi baik didalam maupun diluar negeri  dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah, demikian pula dalam bidang olah raga mampu menoreh prestasi  luar biasa dalam ajang Olympic, lanjut Siswadi. Jangan melihat kelemahan tetapi lihatlah dari kemampuan mereka untuk memberikan yang terbaik.(Tira/C-9) Sumber : Kemsos/Roni

Read More

Pemerintah Siapkan Langkah-langkah Dorong Percepatan Penyerapan Anggaran

Bogor, 11/12/2013 MoF (Fiscal) News – Untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran untuk tahun 2014, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah strategis. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) M.Chatib Basri dalam acara Penyerahan DIPA 2014 di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (10/12).

Langkah-langkah tersebut antara lain: (i) meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan Satker dalam menyusun Rencana Penarikan Dana (disbursement plan) dan Perencanaan Pengadaan (procurement plan); (ii) menyempurnakan regulasi, khususnya terkait tata cara revisi anggaran tahun 2014 yang memberi kewenangan lebih besar kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran dalam menyelesaikan revisi anggaran dan tata cara penerbitan ijin kontrak tahun jamak (multiyears contract); (iii) meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga maupun unit-unit pengendali mutu di setiap Kementerian Negara/Lembaga dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Satker.

“Aparat pengawasan intern juga diharapkan dapat memberikan konsultasi dan bimbingan bagi Satker yang akan melakukan revisi anggaran sehingga penggunaan anggaran dijamin lebih efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Menkeu.

Selain itu, untuk menjaga governance, pemerintah akan menerapkan kebijakan DIPA tanpa blokir pada tahun 2014. Ini berarti, jika masih terdapat alokasi anggaran yang belum memenuhi persyaratan seperti belum ada persetujuan dari Komisi DPR RI, atau belum ada dasar hukumnya, atau alokasi anggaran yang belum jelas peruntukannya, maka alokasi anggaran tersebut dituangkan dalam Output Cadangan atau diberikan Catatan dalam dokumen DIPA-nya. Kemudian, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berkewajiban untuk memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sebelum anggarannya dapat dicairkan.

sumber : kementrian keuangan RI

Read More

Presiden Ajak Masyarakat Sampaikan Pendapat Seputar Jurnalisme Sehat

Rabu, 11 Desember 2013

Melalui akun Twitternya @SBYudhoyono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak masyarakat luas, khususnya para followernya di Twitter, untuk menyampaikan pendapat, saran dan kritik serta harapan untuk pelaksanaan "Jurnalisme Sehat" . Presiden memberi batas waktu sebelum pkl 20.00, hari Rabu (11/12) kepada masyarakat untuk menyampaikan opininya.

Tema "Jurnalisme Sehat", menurut Presiden SBY,  akan diangkat sebagai topik dalam Pidato Kunci pada Kongres Kebangsaan yang diadakan oleh Forum Pemimpin Redaksi di Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran Jakarta Selatan, Rabu (11/12) pagi ini.

Sembilan Tekad

Pada kongres sebelumnya, Forum Pemred juga mengundang Presiden SBY pada Pertemuan Puncak Forum Pemimpin Redaksi se-Indonesia I di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, bulan Juni silam.

Saat itu, Presiden SBY menerima komitmen para pemimpin redaksi yang tergabung dalam Forum Pemred pada Pertemuan Puncak Forum Pemimpin Redaksi se-Indonesia I di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (14/6). Komitmen Nusa Dua yang terdiri sembilan butir tekad tersebut, diserahkan oleh Ketua Panitia Pengarah Forum Pemred Suryopratomo.

Kepada Presiden SBY, Suryopratomo meminta untuk mengingatkan para Pemred bila dikemudian hari melenceng dari komitmen. Dalam pidato sambutannya,  Presiden SBY memuji Forum Pemred yang telah memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia, terutama sebagai pilar keempat demokrasi.

Presiden SBY kemudian meminta insan pers, dan semua pihak, untuk tidak malu melanjutkan keberhasilan yang sudah dicapai pendahulu, dan tidak ragu untuk melakukan perubahan bila diperlukan. "Inilah hakikat dari kesinambungan dan perubahan," kata Presiden SBY.

Menurut Presiden, kita semua harus senantiasa melakukan refleksi, dan juga harus melihat ke depan. "Melihat Indonesia ini sebagai negeri besar yang tidak boleh dilihat hanya seperti melihat satu foto, mari melihat motion picture, lebih banyak tentang perjalanan bangsa," katanya.

Di akhir pidatonya, Presiden berpesan kepada insan pers agar terus mengibarkan semangat kebersamaan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. "Gelorakan semangat untuk bersama-sama membangun negeri ini, bersatu kita kita teguh bercerai kita runtuh," Presiden SBY menegaskan.

Ketua Dewan Pengurus Forum Pemred Wahyu Muryadi ketika itu kepada Presiden SBY membuka pintu kritik bagi insan pers. Dan kepada media massa, dia mengingatkan untuk tidak bertindak defensif dalam merespon kritik. "Media massa tak boleh  alergi terhadap kritik dan koreksi , sebagaimana kita acap kali bebas dan leluasa mengkritik para pejabat publik, menteri, nahkan presiden. Kita justru seharusnya bersyukur masih bisa dikritik," kata Wahyu.(WID/ES)       

sumber : kementrian komunikasi dan infomatika

Read More

Kemhan, PU, Kemdikbud, Kemenag, dan Kemenkes Peroleh Anggaran Belanja Terbesar

Rabu, 11 Desember 2013

Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.249,943 triliun dari total belanja negara sebesar Rp 1.842,495 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014. Dari jumlah itu, 5 (lima) kementerian, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdibud), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2014, yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 27 November 2013 disebutkan, dari total Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) sebesar Rp 1.249,943 triliun itu, sebanyak Rp 637,841 triliun dialokasikan untuk belanja kementerian /lembaga (K/L), lalu sebanyak Rp 612,101 menjadi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Untuk alokasi belanja K/L, Kementerian Pertahanan memperoleh anggaran sebesar Rp 86,376 triliun, dengan rincian anggaran dalam bentuk rupiah murni sebesar Rp 72,369 triliun, pinjaman luar negeri sebesar Rp 13,007 triliun, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 1 triliun.

Kementerian PU pada tahun anggaran 2014 memperoleh alokasi APBN sebesar Rp 84,148 triliun, terdiri atas rupiah murni Rp 76,408 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 24,396 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp 25 triliun, Pinjaman Luar Negeri Rp 7,314 triliun, dan Pinjaman Dalam Negeri Rp 375,695 miliar.

Kemdikbud memperolah alokasi ABPP 2014 sebesar Rp 80,66 triliun, terdiri atas rupiah murni Rp 66,176 triliun, PNBP Rp 10,461 triliun, PLN sebesar Rp 1,973 triliun, dan PDN sebesar Rp 7,265 miliar.

Adapun Kemenag memperoleh alokasi ABPP 2014 sebesar Rp 49,402 triliun, terdiri atas rupiah murni Rp 47,752 triliun, PNBP Rp 390,568 miliar, BLU Rp 578,488 miliar, PLN Rp 480,530 triliun, dan Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek (SBSN PBS) sebesar Rp 200 miliar.

Kementerian Kesehatan memperoleh alokasi ABPP 2014 sebesar Rp 46,459 triliun, terdiri atas rupiah murni Rp 39,407 triliun, PNBP Rp 355,668 miliar, BLU Rp 6,640 triliun, PLN Rp 13,870 miliar, dan PDN Rp 41,062 triliun.

K/L lain yang juga memperoleh anggaran belanja pemerintah pusat terbesar dalam tahun anggaran 2014 adalah Polri Rp 44,975 triliun; Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp 40,370 triliun, Kementerian Keuangan Rp 18,711 triliun, Kementerian ESDM Rp 16,263 triliun; Kementerian Pertanian Rp 15,470 triliun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 15,410 triliun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Rp 14,903 triliun, dan Kementerian Sosial Rp 7,683 triliun, dan Mahkamah Agung Rp 7,225 triliun.

Adapun K/L dengan ABPP 2014 terendah di antaranya adalah: Dewan Ketahanan Nasional Rp 31,049 miliar, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Rp 65,048 miliar, Ombudsman Republik Indonesia Rp 66,968 miliar, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Rp 68,660 miliar.

Bagian Anggaran Bendahara Umum

Adapun dari total Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara  (BA BUN) sebesar Rp 612,101 triliun, sebanyak Rp 121,285 triliun untuk BA BUN Pengelolaan Utang Negara; Rp 3,542 triliun merupakan BA BUN Pengelolaan Hibah; Rp333,682 triliun merupakan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi; Rp 61,883 triliun merupakan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya; dan Rp 91,706 triliun merupakan BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus. (Pusdatin/ES)

sumber : kementrian komunikasi dan informatika RI

Read More