Gapkindo Akan Pangkas Produksi Karet

05 desember 2013

Jakarta–Untuk mengerek harga karet, Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) akan memangkas produksi karet sebesar 10%. Ini dilakukan untuk menghindari kelebihan pasokan yang dapat memicu stok karet alam sebesar lebih dari 3,1 juta ton di pasar dunia. Langkah tersebut diharapkan dapat mengikis stok dan mengerek harga komoditas ini. Ketua Umum Gapkindo Daud Husni Bastari menuturkan kepada Reuters, Selasa (3/12/2013) bahwa industri karet tengah mengalami tekanan dari sisi permintaan dan harga. Konsumsi karet alam di Amerika Serikat, India, dan Jepang tercatat turun masing-masing 3,1%, -0,1%, dan 5,1%. Lesunya daya serap karet alam tersebut disebabkan oleh kondisi perekonomian dunia yang masih tertekan. Sementara itu, harga karet perlahan-lahan merosot dari posisi akhir 2012 sebesar US$ 2,88/kg menjadi US$ 2,51/kg pada Juni, US$ 2,39 kg pada Juli, dan US$ 2,29/kg pada Agustus 2013. Harga tersebut mendekati level terendah dan berpotensi menyentuh harga pokok produksi. ” Bulan lalu saya mengeluarkan surat kepada anggota kami untuk mengurangi produksi tahun depan sebesar 10 %, ” kata Daud. ” Kami ingin mengirim pesan ke produsen ban besar bahwa produsen karet mentah seperti kami membutuhkan harga yang lebih tinggi untuk produk mereka.” Indonesia bersama Thailand dan Malaysia adalah tiga produsen karet terbesar dunia. Produksi tiga negara ini mencapai sekitar 70 % dari produksi dunia. Konsumen karet dari mereka antara lain Bridgestone Corp , Michelin dan Goodyear Tire & Rubber Co. sumber : Kementrian BUMN

Read More

Bos Pertamina Sebut Dunia Ketergantungan Energi Fosil

05 December 2013

Jakarta -Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengungkapkan saat ini dunia tengah menghadapi ancaman keterputukan, salah satu penyebabnya makin meningkatnya penggunaan energi fosil yang menambah polusi lingkungan hidup. “Saat ini kita sedang merentas jejak sejarah peradaban baru Indonesia, menuju peradaban baru dunia yang lebih baik. Pada sisi lain, dunia tengah menghadapi ancaman keterpurukan,” kata Karen di acara Pertamina Sobat Bumi, di Kantor Pertamina Pusat, Rabu (4/12/2013). Karen mengatakan ancaman keterpurukan tersebut salah satunya tercermin sebagai ancaman krisis lingkungan akibat perubahan iklim, pemanasan global, peningkatan polusi dan degradasi kualitas lingkungan hidup. “Termasuk karena semakin tingginya demand energi berbasis fosil, sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang terus menambah polusi lingkungan hidup,” ungkap Karen. Karen mengungkapkan pada titik tertentu, berbagai ancaman krisis lingkungan ini bahkan dapat menimbulkan terjadinya bencana alam yang mengancam kesehatan bumi. “Seyogyanya kita memahami, bahwa semua ancaman kerusakan bumi, diakibatkan sikap dan ulah sebagian manusia yang tidak bersahabat,” katanya. Melihat kondisi tersebut dirinya ingin membawa Pertamina dalam pengelolaanya selalu berkaidah dengan tata kelola korporasi yang baik, salah satunya dengan mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, untuk pembangunan yang berkelanjutan. “Kita baru saja menanam pohon sebanyak 25 juta pohon, total kita sudah menanam pohon sebanyak 75,5 juta pohon, tahun 2014 target kita sudah menanam pohon sebanyak 100 juta pohon,” tandas Karen.(rrd/ang) Sumber: detik.com

Read More

Mewujudkan Kota Cerdas melalui Kota Hijau di Indonesia

Kamis 05 Desember 2013 “Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dalam platform penataan ruang merupakan pintu masuk untuk perwujudan Smart City di Indonesia,” demikian ditegaskan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak dalam Grand Launching Smarter Indonesia yang diselenggarakan secara kolaboratif antara Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) ITB, Smart Transformation Group (STG), Harian Kompas, dan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta (3/12). Pada kesempatan tersebut Dardak menambahkan, berkaca pada kondisi saat ini dimana permasalahan perkotaan sebagai konsekuensi dari pertambahan penduduk perkotaan yang saat ini telah mencapai lebih dari 52%, setara 6 kali lipat dari jumlah penduduk perkotaan pada era 1970-an, sudah demikian mengkhawatirkan. Launching ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan perkotaan di Indonesia untuk dapat secara serempak membulatkan tekad membangun kota-kota secara lebih cerdas, efisien, produktif dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa kita bisa memulai upaya perwujudan untuk kasus-kasus yang berada di hadapan kita sekarang, sepert Pembangunan Kawasan Jembatan Selat Sunda dan Kawasan Kanal Banjir Timur. Prof. Suhono Harso Supangkat, Ketua LPIK-ITB, sekaligus salah satu penggagas lahirnya STG, menekankan bahwa sebagai awal dari sebuah gerakan transformasi kota yang cerdas dan berkelanjutan tersebut, maka konsep smart city antara lain dibangun berdasarkan prinsip Arsitektur Layanan Smart City yang meliputi Smart City Services, Smart City Infrastructure, dan Smart City Governance. Dirjen Penataan Ruang M. Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa konsep pengembangan perkotaan telah banyak ragamnya dan dengan pendekatan yang berbeda-beda, namun bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk disinergikan karena saling bersifat melengkapi (complementary). “Just do it”, tegas Basuki menutup paparannya, yang ia maksudkan agar berbagai konsep yang lahir harus implementatif bukan hanya wacana saja. Salah satu yang kini tengah dipersiapkan pelaksanaannya adalah National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk mengatasi krisis banjir, air baku dan hunian di Jakarta. Pada kesempatan tersebut Walikota Bogor Bima Arya memberikan ilustrasi degradasi kualitas ruang perkotaan di Kota Bogor, padahal sebelumnya sangat asri, nyaman dan layak huni. Banjir, kemacetan dan longsor adalah bencana yang kerap terjadi, belum lagi masalah PKL dan ancaman terhadap punahnya beberapa spesies di Kebun Raya Bogor. “Kerugian ekonomi akibat kemacetan di Bogor mencapai Rp. 713 juta setiap harinya”. Perlu keberanian dan teknologi untuk membantu Bogor keluar dari krisis yang pelik saat ini, cetus Bima Arya, untuk mengembalikan Kota Bogor sebagai Kota Taman. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai langkah konkrit untuk mewujudkan Smart City di Indonesia, Kementerian PU sejak tahun 2011 telah merintis P2KH yang kini diikuti oleh 112 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Program kolaboratif ini apabila diperkaya dengan The Triple-helix Model of Innovation yang melibatkan secara sinergis Pemerintah, Universitas, Industri dan Lembaga Riset akan memberikan dampak sosial yang luas.(taru) sumber : Kementrian pekerjaan Umum

Read More

Kemendagri terbitkan 3,3 juta nik pemilih bermasalah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya bersedia menerbitkan nomor induk kependudukan terhadap 3.327.502 pemilih yang sebelumnya tidak ditemukan catatan data kependudukannya di daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman mengatakan pihaknya telah menugaskan tim Dinas Dukcapil di tingkat kabupaten-kota untuk membantu KPU setempat dalam melakukan pemeriksaan data pemilih. "Dari hasil sinkronisasi ditemukan 3,3 juta merupakan pemilih yang oleh KPU sudah dijamin ada elemen datanya selain NIK, sudah lengkap dan benar, maka Kemendagri menerbitkan NIK terhadap pemilih yang dimaksudkan," kata Irman dalam Rapat Pleno Penyempurnaan Rekapitulasi DPT Nasional di Gedung KPU RI di Jakarta, Rabu. Kemendagri telah menyamakan persepsi dengan KPU terhadap 3,3 juta data pemilih tersebut dengan mencermati satu per satu data pemilih melalui penyandingan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan sistem informasi data pemilih (Sidalih). "Dari hasil sinkronisasi, kami sudah menemukan hasil perbaikan DPT sejumlah 7.063.407 yang sudah lengkap datanya, serta NIK mereka sudah ditemukan valid oleh Kemendagri dan KPU," jelas Irman. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya telah menyesuaikan basis data (database) dengan data yang diperoleh hasil verifikasi faktual ulang di lapangan. "Kesimpulan hasilnya bahwa 7,1 juta pemilih itu sudah ditemukan di lapangan dan disesuaikan datanya, dan ternyata cocok sehingga dapat diberikan NIK sebagaimana telah tercantum dalam DP4," kata Husni. KPU mengaku telah menyiapkan surat pernyataan dari KPU tingkat kabupaten-kota mengenai keberadaan elemen data kependudukan 3,3 juta pemilih tersebut. Surat pernyataan itu dibuat atas permintaan Kemendagri untuk menjamin bahwa penduduk pemilih tersebut tidak fiktif keberadaannya. "KPU kabupaten-kota sudah meminta fasilitas pemberian NIK itu kepada Disdukcapil kabupaten-kota, tapi Disdukcapil harus berkoordinasi dengan (Ditjen) Dukcapil sehingga itu yang perlu diproses," ujarnya. Dalam perbaikan DPT, Rabu, KPU menetapkan jumlah pemilih tetap menjadi 186.172.508 orang, berkurang 439.747 pemilih dari sebanyak 186.612.255 pemilih yang ditetapkan pada 4 November lalu. Sumber :www.antaranews.com

Read More

Pagi Ini, DKI Gelar Pesta Raja se-Dunia

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pagi ini akan membuka sekaligus meresmikan Pagelaran Agung Keraton se-dunia atau World Royal Heritage Festival. Acara pembukaan akan dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (5/12) mulai pukul 09.00 WIB. World Royal Heritage Festival akan dibuka dengan prosesi adat keraton. Dalam acara tersebut, para raja yang berasal dari 165 kerajaan keraton nusantara dan 11 kerajaan mancanegara akan mengenakan pakaian kebesaran mereka. Setelah prosesi pembukaan, acara akan dilanjutkan dengan seminar yang bertema "Sumbangan Peradaban Nusantara terhadap Peradaban Dunia Masa Depan." Kegiatan itu juga akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, perwakilan dari UNESCO, serta para akademisi dan budayawan. Seminar tersebut diharapkan dapat menghasilkan deklarasi upaya perdamaian dunia melalui pendekatan kebudayaan. Kemudian, pada 6 dan 7 Desember akan digelar pameran dan workshop di Plaza Monas Sisi Barat, Selatan dan Timur. Di pameran tersebut akan ditampilkan benda-benda pusaka kerajaan serta workshop pembuatan batik, keris, gamelan, dan jamu tradisional. Selain itu, ada juga panggung utama yang menampilkan 36 grup kesenian dari berbagai daerah. Acara puncak yaitu kirab budaya akan dilaksanakan pada 8 Desember mulai pukul 15.00 WIB. Kirab akan diikuti oleh 500 pasukan kerajaan serta menampilkan raja-raja yang menaiki 30 kereta kencana. Sumber :www.republika.co.id

Read More

Warga Sudah Tak Peduli Pemilukada Lampung

BANDAR LAMPUNG -- Gonjang-ganjing penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang selalu mundur dan gagal, membuat sebagian warga di Lampung tidak peduli meski KPU Lampung sudah menetapkan lagi jadwal pemilukada pada 27 Februari 2014. Pendapat yang dikumpulkan, Kamis (5/12), terungkap sebagian warga sudah tidak peduli lagi soal Pemilukada Lampung mau digelar cepat atau lambat. Warga hanya ingin kesejahteraan penduduknya meningkat, fasilitas umum dan transportasi tersedia, jalan-jalan bagus, dan anak-anak bisa sekolah. Tomi, warga di Tanjungkarang Barat, mengatakan ia sudah bosan dengan membaca koran lokal berita masalah pemilukada terus. Perseteruan elite politik selalu menjadi bacaan warga, membuat warga semakin tidak perhatian lagi. “Yang ribut-ribut soal pilgub ini cuma elite politik saja, warga sepertinya biasa saja tidak peduli. Mau ada pilgub atau tidak, yang penting anak-anak bisa sekolah, jalan bagus, transportasi lancar,” kata pengurus RT ini. Ridwan, warga Sukarame, menyatakan, pemilukada hanya kepentingan orang-orang partai politik (parpol) dan penguasa. “Coba tanya warga, mereka rata-rata tidak peduli siapa yang mau jadi gubernur. Yang rebut-ribut itu pendukungnya,” ujarnya. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menyatakan, pelaksanaan Pemilukada Lampung mundur menjadi tanggal 27 Februari 2014. Hari pemungutan suara putaran pertama tersebut sudah mendapat persetujuan dari KPU pusat. Pemilukada Lampung ini sudah dua kali mundur. Pertama, pada 2 Oktober kemudian mundur menjadi 2 Desember 2013. Namun, karena tidak ada biaya dan tidak dianggarkan Pemprov Lampung, mundur lagi 27 Februari 2014. Hingga kini, anggaran pemilukada sebesar Rp 200 miliar ini belum jelas juga, karena mash belum dibahas DPRD dan Pemprov. Sumber :www.republika.co.id

Read More

Jakarta IKM Expo V Tahun 2013

Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun memberikan sambutan pada pembukaan Jakarta IKM Expo V Tahun 2013 di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, 3 Desember 2013

Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Busharmaidi (kiri) dengan disaksikan Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta Adi Ariantara (kedua kiri) dan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi (ketiga kiri) memukul gong menandai pembukaan Jakarta IKM Expo V Tahun 2013 di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, 3 Desember 2013

Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Busharmaidi dan disaksikan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi meninjau mesin pengasapan yang telah mencapai TKDN 60% produksi PT Fogerindo Barnama seusai membuka Jakarta IKM Expo V Tahun 2013 di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, 3 Desember 2013

sumber : kemenperin

Read More

SEMEN INDONESIA GANDENG KPK DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN

04 Desember 2013 Pada hari ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani Nota Kesepakatan dalam Penerapan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Semen Indonesia(Persero)Tbk. yang di tandatangani oleh Direktur Utama Dwi Soetjipto dan Wakil Ketua KPK Zulkarnain di kantor Semen Indonesia di Jakarta. Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto mengatakan, “Penandatanganan ini dilakukan guna mendukung upaya KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan perusahaan, kami sangat mendukung kerjasama ini, semua demi perkembangan perusahaan, sebab pengendalian gratifikasi ini dapat menekan korupsi, kalau ini diaplikasikan dengan baik di seluruh unit kerja Semen Indonesia maka perusahaan akan bersih dan cepat berkembang sehingga mampu menjadi perusahaan yang kompetitif baik di kalangan nasional maupun internasional”. “PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi. Perusahaan jugamenyiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, Training of Trainer (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penenerimaan hadiah/fasilitas, serta monitoring dan evaluasi,” ujar Dwi Soetjipto. Dalam mendukung langkah membangun tata kelola GCG di perusahaan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. setiap tahun memberlakukan kepada karyawan beserta keluarganyauntuk membuat pernyataan kepatuhan. “Melalui komitmen yang tinggi dan konsistensi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan meyakini akan dapat mencegah praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Perseroan,” imbuh Dwi Soetjipto. Adapun isi Nota Kesepahamanyaitu sebagai berikut: PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing terkait tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai tugas dan fungsinya. sumber: kementrian BUMN Issued by : PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi: Date : 3 Desember 2013 Agung Wiharto, Sekretaris Perusahaan Kantor: +6231 3981732 ext #3090 Mobile: +6281113594

Read More

Wujudkan Transportasi Air, PU Bangun Bendung di KBT

Rabu , 4 Des 2013 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membangun sebuah bendung pada Kanal Banjir Timur (KBT) pada tahun depan. Bendung tersebut ditujukan untuk menjaga volume air pada KBT agar dapat digunakan untuk transportasi air. “Tahun depan kita tambah satu weir (bendung) supaya airnya ada terus, mudah-mudahan dengan cara itu nanti kita punya taksi air,”sebut Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak saat berbicara pada Peluncuran Smart Society, Smart City dan Smart Indonesia di Hotel Millenium Jakarta pada Selasa (3/12) malam. Namun Dardak mengakui untuk mewujudkan transportasi air pada KBT menghadapi tantangan mengenai sampah. Setiap harinya jumpah sampah pada Sungai Cipinang mencapai 30 ton. Ini yang harus dicari penanganannya, antara lain melalui sosialisasi program Reuse, Reduce. Recycle kepada masyarakat ibukota. KBT sendiri telah ditetapkan Pemerintah sebagai percontohan infrastruktur hijau. Infrastruktur sepanjang 23,5 Kilometer (Km) tersebut yang berfungsi untuk penanganan banjir, juga dilengkapi sarana dan prasarana ramah lingkungan berupa jalur pejalan kaki dan pesepeda, serta taman-taman. Hermanto mengatakan, keberadaan kanal banjir yang berwawasan hijau sangat penting dalam sebuah kota karena merupakan salah satu indeks dalam tingkat kenyamanan hunian sebuah kota. Dia mencontohkan Korea Selatan yang merestorasi sungai-sungainya untuk kemudian indeks kenyamanan kotanya meningkat. “Green kanal itu juga salah satu indeks tinggi untuk indeks livebale city, di Korea Selatan mereka restorasi sungai termasuk di Seoul untuk menarik masyarakatnya. Rumah-rumah yang menghadap kanal itu biasanya memiliki harga paling mahal,”imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri PU juga mengungkapkan pihaknya kini aktif dalam mewujudkan kota-kota hijau di Indonesia. Kementerian PU telah bekerja sama dengan 110 kota untuk membangun green cities. Program kota hijau merupakan pelaksanaan dari UU No 6 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sementara berbicara mengenai progres pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Hermanto menuturkan hinggi kini sudah 18 provinsi yang telah merampungkannya. Sementara untuk Perda RTRW tingkat Kabupaten dan Kota masing-masing telah mencapai 60 persen dan 70 persen. Dalam acara Smart Society, Smart City, Smart Indonesia juga hadir antara lain Direktur Jenderal Penataan Ruang, Basoeki Hadimoeljono, Direktur Perkotaan Dadang Rukmana, Guru Besar STEI ITB Suhono Harso, Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi DKI Jakarta, Sutanto Soehodho dan Walikota Bogor Bima Arya. (rnd) sumber:kementrian pekerjaan umum RI

Read More

Penyuluhan Sosial di Gebyar Panggung Maxima Karang Taruna Rw 02 Kel. Kebon Baru

Suara musik dengan gaya khas anak muda menggema di panggung yang berdiri di tengah pemukiman warga. Beberapa stand yang menjual berbagai makanan ikut meramaikan acara sabtu siang itu. Lagu I will fly yang dipopulerkan kelompok band ten two five dinyanyikan sangat bagus oleh salah seorang anggota Karang Taruna. Warga pun tumpah memenuhi area panggung acara, dari anak-anak hingga lansia ikut menikmati acara tahunan remaja Karang Taruna RW 02 Kelurahan Kebon Baru Jakarta Selatan.

Sebuah gerakan juga digagas warga dan para anggota Karang Taruna salah satunya adalah mengumpulakn gelas minuman kemasan bekas dan Koran bekas untuk dijual, kemudian hasilnya disumbangkan ke anak-anak Yatim Piatu dan Duaffa. Ini adalah bentuk dari kesetiawakanan sosial yang patut dihargai. Satu bentuk kepedulian warga bagi warga lainnya yang membutuhkan. Dra Tati Nugrahati, M.Si membuka acara penyuluhan sosial dengan memberikan penjelasan mengenai program-program Kementerian Sosial, kegiatan penyuluhan Sosial di lanjutkan oleh para penyuluh sosial mengenai Narkoba, Tawuran Pelajar, Penipuan Undian Berhadiah dan tentang Karang Taruna. Acara penyuluahn tersebut bertujuan untuk menciptakan kesadaran masyarakat sasaran akan banyaknya permasalahan sosial di sekitar mereka yang harus menjadi perhatian sehingga mereka menemukenali bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial tersebut secara bersama-sama dengan mengembangkan semangat kesetikawanan sosial. Hadir pada acara tersebut perwakilan dari pejabat Struktural Direktorat PPSDS ibu Rahmitian, SH, Camat Kecamatan Tebet, Lurah Kebon Baru, Ketua Karang Taruna Pertama Indonesia, para pejabat setempat, dan perwakilan-perwakilan Orsos Kecamatan Tebet. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dimana telah pula diatur tentang struktur penggurus dan masa jabatan dimasing-masing wilayah mulai dari Desa / Kelurahan sampai pada tingkat Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada pararemaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, ketrampilan, advokasi, keagamaan dan kesenian. Remaja Karang Taruan Kelurahan Kebon Baru telah menunjukan eksistensinya dengan menggelar acara panggung Maxima atau Pentas Musik dan Amal. Acara tersebut menunjukan mereka mampu mengorganisir acara dengan baik. Menghimpun bakat-bakat warga setempat. Memberikan ruang kepada siapa saja untuk ikut berpartisipasi, menyempitka ruang negatif anak muda dan lebih terpacu untuk berkarya. sumber : kementrian sosial RI

Read More