usaha berhasil

Rabu, 04 Desember 2013

Warga Sudah Tak Peduli Pemilukada Lampung

BANDAR LAMPUNG -- Gonjang-ganjing penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang selalu mundur dan gagal, membuat sebagian warga di Lampung tidak peduli meski KPU Lampung sudah menetapkan lagi jadwal pemilukada pada 27 Februari 2014. Pendapat yang dikumpulkan, Kamis (5/12), terungkap sebagian warga sudah tidak peduli lagi soal Pemilukada Lampung mau digelar cepat atau lambat. Warga hanya ingin kesejahteraan penduduknya meningkat, fasilitas umum dan transportasi tersedia, jalan-jalan bagus, dan anak-anak bisa sekolah. Tomi, warga di Tanjungkarang Barat, mengatakan ia sudah bosan dengan membaca koran lokal berita masalah pemilukada terus. Perseteruan elite politik selalu menjadi bacaan warga, membuat warga semakin tidak perhatian lagi. “Yang ribut-ribut soal pilgub ini cuma elite politik saja, warga sepertinya biasa saja tidak peduli. Mau ada pilgub atau tidak, yang penting anak-anak bisa sekolah, jalan bagus, transportasi lancar,” kata pengurus RT ini. Ridwan, warga Sukarame, menyatakan, pemilukada hanya kepentingan orang-orang partai politik (parpol) dan penguasa. “Coba tanya warga, mereka rata-rata tidak peduli siapa yang mau jadi gubernur. Yang rebut-ribut itu pendukungnya,” ujarnya. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menyatakan, pelaksanaan Pemilukada Lampung mundur menjadi tanggal 27 Februari 2014. Hari pemungutan suara putaran pertama tersebut sudah mendapat persetujuan dari KPU pusat. Pemilukada Lampung ini sudah dua kali mundur. Pertama, pada 2 Oktober kemudian mundur menjadi 2 Desember 2013. Namun, karena tidak ada biaya dan tidak dianggarkan Pemprov Lampung, mundur lagi 27 Februari 2014. Hingga kini, anggaran pemilukada sebesar Rp 200 miliar ini belum jelas juga, karena mash belum dibahas DPRD dan Pemprov. Sumber :www.republika.co.id

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA