Indonesia Eximbank Kunjungi INKA

Tim dari Indonesia Eximbank menyempatkan berkunjung ke PT INKA (Persero), kemarin (11/2). Agendanya kali ini adalah sebagai tindak lanjut pendanaan untuk ekspor 150 kereta penumpang ke Bangladesh.

Mengenai peluang perluasan ekspor kereta oleh PT INKA (Persero), selaku Ketua Dewan Direktur Indonesia Eximbank, Ngalim Sawega, menyampaikan bahwa Indonesia Eximbank hadir sebagai pelaksana program pemerintah, NIA (National Interest Account). “Berdasarkan paparan oleh INKA, kita melihat opportunity yang besar untuk itu (ekspor). Kita hadir bersama tim yang lengkap untuk membicarakan hal-hal yang lain terkait delivery untuk kereta Bangladesh,”.

Menurutnya, pengiriman produk harus sesuai waktu yang telah ditentukan. “Delivery harus sesuai time frame karena terkait dengan trust kepada klien. Opportunity kita besar, pembiayaan bisa dicari”, imbuhnya.

Beliau juga menilai bahwa perlu adanya peran dari kementerian untuk mendukung program ini. “Program ekpor ini juga perlu mendapat dukungan dari Kementerian seperti Perindustrian, Kementerian Keuangan, Perhubungan, bahkan Kementerian Luar Negeri,”

sumber: www.bumn.go.id

Read More

Saatnya Anggaran Berbasis Program Prioritas, Bukan Fungsi

Presiden Jokowi mengingatkan jajaran menteri Kabinet Kerja agar penggunaan anggaran 2016 berbasis pada program atau money follow program, bukan berbasis fungsi atau money follow function. Dengan demikian, anggaran digunakan berdasarkan prioritas program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pesan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang paripurna di Istana Negara, Rabu (10/02), sebagai tertuang dalam rilis Tim Komunikasi Presiden.

Menurut Presiden, penggunaan anggaran ke depan tidak lagi berprinsip lagi pada “money follow function” sehingga  penggunaan anggaran dibagi sesuai struktur organisasi kementerian, mulai dari eselon I sampai IV. “Itu namanya bagi rata, jadi tidak jelas fokus dan prioritas ke mana,” kata Presiden.

“Ini yang menyebabkan anggaran kita hilang tak berbekas, karena duitnya mengikuti organisasi yang ada,” tambahnya.

Organisasi memang diperlukan, lanjut Presiden, namun program prioritas tetap yang harus dikedepankan. “Jadi yang jelas, harusnya money follow program.

Program kita apa, semua fokus ke situ. Kalau tidak begini, tidak akan terasa oleh masyarakat.  Ini hal yang perlu dipersiapkan secara matang,” ucap Presiden.

Presiden juga meminta untuk memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. “Saya ingatkan lagi, kata-kata bersayap dengan menggunakan penguatan, pengembangan, pemberdayaan, lupakan itu,” ucap Presiden.

Sehubungan itu, Presiden meminta agar para menteri Kabinet Kerja  bisa mengendalikan arah dan kebijakan anggaran di setiap kementerian yang dipimpinnya. “Menteri betul-betul mengendalikan anggarannya dan tidak diberikan ke bawahannya,” katanya.

Penggunaan program juga harus menyebut langsung keperluannya. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya, membeli jaring, membeli benih atau membeli ikan. “Sehingga ngontrolnya mudah, mengawasinya menjadi mudah,” kata Presiden.

 sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Presiden Jokowi: Menteri Harus Kendalikan Kebijakan Anggaran Kementeriannya

Presiden Joko Widodo menuntut adanya perubahan total pada  Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Untuk itu, Presiden meminta para menteri untuk bisa mengendalikan arah dan kebijakan anggaran di setiap kementerian yang dipimpinnya.

“Menteri betul-betul mengendalikan anggarannya dan tidak diberikan ke bawahannya,” kata Presiden dalam sidang paripurna kabinet di Istana Negara Jakarta, Rabu (10/02).

Menurut Presiden, jajaran di bawah menteri, mulai dari direktur jenderal,‎ direktur, hingga di bawahnya, hanya memberikan perincian. Arahan  rencana program dan kebijakan anggaran harus dipegang menteri.

Selain itu, Presiden meminta agar penggunaan anggaran tidak berprinsip lagi pada “money follow function”, karena selama ini seringkali penggunaan anggaran dibagikan sesuai dengan struktur organisasi kementerian. Di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat misalnya, memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 100 Triliun. Anggaran ini lalu diberikan kepada  11 direktorat jenderal yang ada di bawahnya. Di tingkat Ditjen, anggaran ini kemudian dibagi lagi kepada para direktur, kasubdit, lalu akhirnya ke kepala seksi.

“Ini yang menyebabkan anggaran kita hilang tak berbekas, karena duitnya mengikuti organisasi yang ada,” ucap Presiden.

Presiden menyadari bahwa organisasi diperlukan. Namun demikian, Presiden mengingatkan pentingnya program prioritas. Memang akan muncul pertanyaan, khususnya pada bagian yang belum mendapat anggaran, “lalu saya kerja apa? Masih banyak yang dapat dikerjakan,” kata Presiden.

Hal seperti itu seharusnya terjadi di semua kementerian, sehingga tidak perlu lagi setiap unit dalam struktur organisasi kementerian selalu memiliki anggaran. “Itu namanya bagi rata, jadi tidak jelas fokus dan prioritas ke mana,” kata Presiden.

“Jadi yang jelas, harusnya money follow program. Program kita apa, semua fokus ke situ. Kalau tidak begini, tidak akan terasa oleh masyarakat.  Ini hal yang perlu dipersiapkan secara matang,” ucap Presiden.
Presiden juga meminta untuk memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. “Saya ingatkan lagi, kata-kata bersayap dengan menggunakan penguatan, pengembangan, pemberdayaan, lupakan itu,” ucap Presiden.

Presiden meminta agar penggunaan program menyebut langsung keperluannya. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya, membeli jaring, membeli benih atau membeli ikan. “Sehingga ngontrolnya mudah, mengawasinya menjadi mudah,” kata Presiden.

 sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Jokowi Kembali Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi

Pemerintah akan kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-10 terkait sektor investasi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan detail paket kebijakan tersebut akan diumumkan pada Kamis, 11 Februari 2016.

Ditanya apakah paket kebijakan tersebut juga mencakup revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), Pramono tak mau menjawab dengan tegas. DNI itu besar sekali cakupannya," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, 10 Februari 2016.

Revisi DNI sudah dibahas pemerintah sejak jauh-jauh hari. Peraturan soal DNI tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan. Revisi dilakukan untuk membuka kran investasi yang lebih luas. Salah satu yang ramai dibicarakan ialah investasi asing di industri film.

Menurut Pramono, meskipun ada perubahan, Presiden Joko Widodo tetap menginginkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendapat perlindungan. Salah satu bentuk perlindungannya adalah investasi asing atau terbuka tidak akan menyasar proyek senilai Rp 10 miliar ke bawah. "UMKM tidak disentuh. Diberikan perlindungan sepenuhnya," katanya.

Poin berikutnya dari paket kebijakan 10 menyangkut kartel atau mata rantai perdagangan, strategi menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, dan peningkatan lapangan pekerjaan. Pramono menambahkan paket kebijakan 10 lebih kepada upaya modernisasi bukan liberalisasi. " Presiden sampaikan ini untuk daya saing yang lebih kuat dan mempunyai iklim investasi yang lebih menarik".

 sumber: www.kemendagri.go.id

Read More

Presiden Jokowi: Informasi Bisa Menjadi Obat, Vitamin dan Racun

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, sebuah informasi bisa menjadi obat, bisa pula menjadi racun “Sebuah informasi atau berita, ada yang pahit seperti jamu namun menyehatkan, ada pula seperti vitamin. Namun tak jarang, sebuah informasi, mampu mengganggu akal sehat masyarakat,” demikian disampaikan Presiden saat memberi sambutan pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2016 yang dipusatkan di Pantai Kute, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (09/02).

“Saya sedang berfikir, bagaimana caranya para insan pers mampu membangun optimisme masyarakat, mampu meningkatkan etos kerja masyarakat. Karena era sekarang, adalah era persaingan. Karenanya, jika ingin bangsa ini maju, kita harus membangun kepercayaan, baik kepada masyarakat kita, maupun pihak luar. Tidak akan ada investor masuk ke negeri ini, jika mereka tidak percaya dengan kita. Jika itu yang terjadi, maka pertumbuhan kita sedikit banyak terhambat. Dan, bersyukurlah kita, karena sekarang kita hidup di era kebebasan pers. Jika dulu pemerintah menekan pers, kini pers yang menekan pemerintah,” ujar Presiden yang dalam kesempatan tersebut didampingi Ibu Negara, Iriana Jokowi.

Jokowi berharap, insan pers tidak membuat berita sensasional yang bertumpu pada asumsi, karena jika hal ini dilakukan terus menerus, maka yang muncul dalam masyarakat adalah sikap pesimis dan menurunnya etos kerja.

“Mari, kita tingkatkan produktivitas masyarakat. Dan insan pers sebagai pilar ke empat demokrasi, mampu berbuat banyak. Karena insan pers mampu membentuk karakter, mentalitas dan moralitas masyarakat,” ajak Presiden.

“Saat ini, saya tidak melihat, setiap jam, ada lagu nasional yang dimunculkan oleh stasiun televisi. Satu jam ada lagi Indonesia Raya, satu jam lagi ada Padamu Negeri, satu jam lagi ada lagu Tujuh Belas Agustus dan lain sebagainya. Andai saja setiap jam ada tayangan lagu-lagu kebangsaan kita, maka anak-anak kita akan hafal,” tutur Jokowi yang prihatin melihat minimnya tayangan nasionalisme di media.

Jokowi tidak menampik, saat ini, para televisi berkompetisi dan bertumpu pada rating. Namun, , meski demikian, ujar Jokowi, mungkin sudah saatnya berubah.

“Dan, jangan lagu kebangsaan itu disiarkan pada malam hari, harusnya saat prime time, jadi banyak masyarakat yang melihat dan menyaksikan,” kata Jokowi dihadapan taipan pers nasional yang hadir dalam acara tersebut.

Jokowi juga melihat, karena ingin cepat mempublikasikan berita, para wartawan web, kali sering mengabaikan kode etik jurnalistik. Menurutnya, untuk para insan pers website, kepatuhan pada kode etik jurnalistik kali sering diabaikan. Hal ini dengan alasan ingin cepat menyampaikan berita.
Dampaknya, tambah Presiden, berita yang disampaikan kurang akurat dan tidak seimbang, bahkan kadang beritanya adalah berita penghakiman.

“Jika ini diteruskan, sangat bahaya sekali,” ucap Presiden.

Jokowi berharap, para pemilik media, yang karena persaingan media, tidak menekan para wartawan untuk sesegera mungkin memberitakan kejadian.

“Mari kita lakukan perbaikan bersama, mari kita tingkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia pada kita. Dan semoga, ke depan, insan pers bena-benar mampu menjadi pilar ke-empat demokrasi,” ucap Presiden.
Peringatan HPN ini berlangsung selama satu minggu. Dalam peringatan tersebut, tak kurang 44 kegiatan di gelar. Puncak HPN sendiri dilaksanakan di kawasan wisata pantai KEK Mandalika  yang memiliki garis pantai 14 KM lebih dan mempunyai 11 teluk.

“Kawasan ini sangat indah dan siap dikembangkan menjadi salah satu pusat pariwisata. Insya Allah dalam 5-10 tahun depan, di area ini, akan dibangun 8-10 ribu kamar hotel,” terang Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi dalam sambutannya selaku tuan rumah HPN Tahun 2016.

Hadir dalam Puncak HPN, sejumlah menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan BUMN, pemilik media, baik cetak dan elektronik, duta besar negara sahabat, pers ASEAN dan organisasi pers se Indonesia. Hari Puncak HPN, ditutup doa yang dibawakan Kakanwil Kemenag NTB H Suleman Habib.

 sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Abd Djamil Resmikan Gedung Layanan Haji Terpadu Pertama di Indonesia

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abd Djamil meresmikan gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kankemenag Kabupaten Siak. Bangunan yang nantinya akan memberikan layanan haji terpadu di Siak ini merupakan gedung Siskohat pertama di Indonesia.

“Gedung Siskohat yang dibuat oleh Kabupaten Siak ini merupakan yang pertama di Indonesia. Semoga menjadi contoh bagi daerah lain,” kata Abd Djamil saat peresmian, Siak, Kamis (04/02) lalu. Mantan Kepala Balitbang Diklat Kemenag ini berharap keberadaan gedung seperti ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Sebelumnya, Bupati Siak Syamsuar menyampaikan, diresmikannya gedung Siskohat ini merupakan bentuk kepeduliaan dan dukungan pemerintah daerah terhadap perbaikan layanan pelaksanaan haji di Kabupaten Siak. Harapannya, gedung Siskohat ini dapat memberikan kemudahan pelayanan untuk mendaftar haji bagi masyarakat sekitar.

“Melalui sistem ini, Bank Kepri akan memberikan kemudahan bagi calon jamaah haji, tanpa harus membuka tabungan di Bank Lain,” kata Syamsuar.

Kakanwil Kemenag Provinsi Riau Tarmizi Tohor mengapresiasi inisiatif dan inovasi Kankemenag Siak yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Siak dalam peningkatan layanan pelaksanaan ibadah haji di Riau. “Saya berharap kerja sama antara Bank Riau Kepri, Pemerintah Daerah, dan Kantor Kementerian Agama ini bisa diikuti oleh daerah lain,” kata Tarmizi.

Kakankemenag Siak Muharom menyampaikan bahwa, usai diresmikan, gedung Siskohat Siak sudah dapat beroperasi dan akan langsung digunakan. “Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, sudah bisa menabung dan menyetorkan dana haji di Gedung Siskohat ini, jadi calon jamaah haji tidak susah lagi antre di kantor Bank”. Papar Muharom.

Tampak hadir dalam acara tersebut Plt Gubernur Riau yang diwakili Staf Ahli Bidang Kesra dan SDA Faurizel Gazali, Dirut Bank Kepri Irvandi Gustari, Pimpinan Cabang Bank Riau Afrial Abdullah, Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Cabang Siak Tengku Toyeb, Kakan Kemenag Se-Provinsi Riau, Tokoh Agama dan Masyarakat, Ka KUA Kecamatan dan CJH tahun 2016.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

10.000 Pegawai Honorer Akan Unjuk Rasa di Kementerian PAN-RB

Sekitar 10.000 pegawai honorer dari seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu (10/2/2016). 

"Berdasarkan informasi, mereka menuntut untuk menjadi pegawai negeri sipil," ujar Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Ratiyono di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (9/2/2016). 

Ratiyono mengatakan, aksi ini rencananya digelar di kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Jalan Sudirman. Meski aksi tersebut berskala nasional, Ratiyono mengingatkan agar aksi unjuk rasa bisa dilakukan dengan tertib. 

"Jangan anarkis, tidak mengganggu ketertiban umum apalagi merusak fasilitas publik," ujar Ratiyono. 

Dia mengingatkan adanya Pergub No 28 tahun 2015 tentang unjuk rasa. Dalam pergub tersebut, Pemrrintah Provinsi DKi menyediakan 3 tempat untuk berdemonstrasi di antaranya Lapangan Silang Monas, Parkir Timur Senayan, dan Alun-alun DPR RI. 

Para pendemo bisa melakukan unjuk rasa di lokasi itu. Namun, jika aksi hanya ingin dilakukan di kantor Kemenpan RB, Ratiyono mengaku Pemprov tidak bisa melarang. Dia berharap semua berjalan dengan tertib. 

Ratiyono juga berharap pihak kementerian bisa cepat melakukan mediasi dengan para pendemo nanti. Hal ini supaya unjuk rasa tidak berlangsung semakin lama dan menimbulkan macet.

sumber: www.kemendagri.go.id 

Read More

Kementeriann BUMN Tekankan Sinergi antar BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara menekankan pentingnya sinergi antar-BUMN khususnya dalam mempublikasikan kegiatan atau capaian perusahaan.

"Kami harapkan antar-BUMN bersinergi, gunakan Antara sebagai public relation karena memiliki sebaran informasi dan beritanya diambil oleh media-media lain," kata Kepala Bidang Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Mahmud Husein di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu.

Hal itu dikatakannya saat membuka "Business Gathering Perum LKBN Antara" di Hotel Golden Palace, Mataram.

Dia menjelaskan Kementerian BUMN memiliki peta jalan 2014-2019 membentuk kluster, salah satunya di bidang media seperti LKBN Antara, Perusahaan Film Negara (PFN), Balai Pustaka, dan Percetakan Negara (PPN RI).

Menurut dia, pembentukan kluster tersebut diharapkan dapat bersinergi dengan BUMN lain misalnya bank BUMN membentuk taman bacaan dengan menggandeng Balai Pustaka.

"LKBN Antara tugasnya selain Public Service Obligation, juga ditugaskan untuk menjalankan fungsi komunikasi untuk negara, juga untuk komersial sesuai tujuan pembentukan BUMN," ujarnya.

Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN Antara DJ Nachrowi mengatakan Antara memiliki biro di seluruh Indonesia dan di luar negeri sehingga memiliki keunggulan dibandingkan media-media lain dalam memproduksi berita.

Menurut dia, Antara cocok menjadi PR bagi pemerintah karena media lain sulit melakukannya karena lebih banyak menuliskan opini.

"Mereka (media lain) lebih kearah opini namun tidak dengan Antara," ujarnya.

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis LKBN Antara Hempi Prajudi dalam acara tersebut mengatakan Antara siap membantu pemerintah, BUMN, kementerian/lembaga untuk bisa dikenal dan diinformasikan kepada khalayak luas.

Menurut dia, hampir 80 persen media cetak di seluruh Indonesia mengambil berita dari Antara karena lembaganya memiliki kelebihan yaitu biro Antara terdapat di 33 provinsi.

"Antara berperan strategis sebagai public relation negara dengan memaksimalkan peran biro diseluruh Indonesia," ujarnya.

Dalam diskusi tersebut dihadiri perwakilan bank BUMN, pemerintah daerah di wilayah NTB, dan BUMD.

Selain itu juga dihadiri General Manager Komersial Perum LKBN Antara Darmadi, mantan Direktur Utama LKBN Antara Saiful Hadi, Sekretaris Perusahaan LKBN Antara Iswahyuni, dan Manajer Humas dan Kerja Sama Internasional LKBN Antara Primayanti.

sumber: www.bumn.go.id

Read More

Penutupan KUKRI, Layanan Warga Tetap Diutamakan

KBRI Seoul telah memastikan Kantor Urusan Konsuler RI (KUKRI) di Busan akan segera ditutup, penutupan direncakan akan dilakukan pada 31 Maret mendatang. Namun, warga Indonesia di Busan tidak perlu khawatir karena sebagai gantinya akan segera dibentuk beberapa distrik pelayanan bagi 40 ribuan warga Indonesia.

Menurut Dubes RI, John A Prasetio, penutupan Kantor Urusan Konsuler RI di Busan sudah mendapatkan izin Jakarta. Dengan diterapkannnya konsep SIMKIM dalam urusan keimigrasian, maka pengisian formulir imigrasi dilakukan secara online.

"Ini semata-mata tuntutan keadaan demi efisiensi, penutupan ini bersifat sementara namun dalam jangka waktu yang tidak terbatas," ujar Dubes John A Prasetio.

Untuk urusan perlindungan WNI, KBRI akan membagi wilayah Korea Selatan menjadi 13 distrik perlindungan. Nantinya, tiap distrik akan ditunjuk warga sebagai "Kepala RT" untuk selalu berkomunikasi dengan KBRI Seoul. Bahkan koordinasi juga dilakukan dengan 48 Masjid dan Musholla, 18 Gereja dan sekitar 80-an paguyuban masyarakat Indonesia.

"Selain itu, staf KBRI akan blusukan agar secara periodik, pro aktif menyambangi warga Indonesia. Jadi Insya Allah semua akan aman tekendali," imbuh Dubes.

Saat ini, terdapat 40 ribuan TKI yang bekerja di pabrik-pabrik di seantero Korea Selatan, tenaga kerja Indonesia di sana dikenal sebagai pekerja keras dan banyak mendapat apresiasi. Selain itu, ada juga 2000-an mahasiswa asal Indonesia yang sedang menuntut ilmu di berbagai institusi pendidikan di Korea Selatan. 

sumber: www.kemlu.go.id 

Read More

Presiden bertolak ke NTB hadiri HPN 2016

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2016.

Presiden Jokowi akan terbang ke NTB dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Republik Indonesia 1 dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah Jakarta, Selasa pagi.

Presiden dijadwalkan akan tiba Bandara Internasional Lombok pada sekitar pukul 09.00 WITA.

Rencananya Kepala Negara akan hadir dalam acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2016 yang digelar di Pantai Mandalika, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah.

Selain memberikan kata sambutan, Presiden akan menyerahkan Anugerah Adinegoro dan penghargaan kepada insan pers pada acara itu.

Sebelum puncak HPN digelar, panitia penyelanggara mengadakan acara antara lain Pelayaran Wartawan, operasi katarak, pameran pers dan dialog.

Usai menghadiri HPN, Joko Widodo akan langsung balik ke Jakarta dengan pesawat yang sama dan mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma.

sumber: www.kemendagri.go.id 

Read More