Menag: Paku Alam X, Pemimpin yang Mengayomi Masyaraka

Yogyakarta (Pinmas) —- Kanjeng Bendara Pangeran Hario Prabu Suryodilogo  baru saja dinobatkan sebagai Paku Alam X. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang ikut hadir dalam upacara penobatan itu menilai,  sosok Adipati Di Praja Dalem Kadipaten Pakualaman ini merupakan pemimpin yang bisa mengayomi dan mampu mendengarkan aspirasi masyarakat Jogjakarta.
“Kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan yang bisa mengayomi kita dan mampu mendengarkan aspirasi masyarakat Jogja,” kata Menag usai mengikuti rangkaian acara Jumenengan Paku Alam X atau pengukuhan sebagai raja Paku Alam ke X di Bangsal Sewatama, Pakualam, Yogyakarta, Kamis (7/1)..
Di mata Menag Lukman, rangkaian acara pengukuhan ini merupakan budaya yang luhur. Seperti halnya, saat melihat Tarian “Angron Akung” yang usianya sudah begitu lama dan ditampilkan dengan penuh hikmat, kaya dengan simbol-simbol yang tentu dalam konteks kekinian memiliki makna dan nilai-nilai luhur. “Yogyakarta, khususnya Pakualaman, mempunyai tradisi panjang dalam menjaga nilai-nilai budaya itu,” papar Menag.
Menag yang didampingi Ibu Trisna Willy, Dirjen Bimas Islam Machasin, Kakanwil Kemenag Yogyakarta Nizar, juga menyampaikan bahwa masyarakat Yogja masih mampu melestarikan nilai luhur yang sangat urgensi  di tengah globalisasi sekarang ini.
Selain itu,  Menag menilai sosok Pakualam X sebagai orang yang populis dan rendah hati, merakyat, serta tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya adalah keluarga dan keturunan Pakualaman. “Sangat cairlah, sangat merakyat,” tambah Menag yang pernah belajar bersama  dengan Pakualam X saat menimba ilmu di SMP 11 Jakarta.
Tampak hadir dalam acara Mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri bersama Mendagri Tjahyo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Terlihat  hadir juga Sri Sultan Hamengkubuwana X serta para raja, antara lain Gendhing Pakurmatan Karaton Ngayogyakarta: Gendhing Rajamanggal Prabu Mataram sarta Tedhak Saking, Gendhing Pakurmatan Karaton Surakarta: Gending Srikaton, Gendhig pakurmatan Kadipaten Mangkunegaran: Ktw Puspawarna sarta Udan Mas, Pakurmatan Kebo Giro, dan para nata Cirebon lan Karangasem Bali.

Sumber : www.kemenag.go.id

Read More

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK: Investasi dan Paket Kebijakan Ekonomi, Kuatkan Ekonomi Nasional

Jakarta, (Pinmas) —- Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu memperbaiki kinerja pelayanan publik melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa sektor. Dengan sistem PTSP ini beberapa perizinan dipangkas waktu pengurusannya sehingga lebih efisien dan efektif.
Sektor Pertanian misalnya, jika sebelumnya 20 perizinan membutuhkan 751 hari pengurusan, kini dipangkas menjadi 12 izin dengan waktu hanya 182 hari pengurusan. Kemudian sektor perindustrian, dari yang 19 izin butuh 672 hari menjadi 11 perizinan 152 hari. Begitu pula di sektor pariwisata yang sebelumnya 17 izin 661 hari, dipangkas menjadi 11 izin dengan hanya 188 hari pengurusan.
Sektor kelistrikan, dari yang sebelumnya ada 49 izin dengan waktu 923 hari, dipangkas menjadi 25 izin dengan hanya membutuhkan waktu 256 hari pengurusannya.
Upaya penguatan fondasi perekonomian nasional juga menunjukkan hasil. Terbitnya paket-paket kebijakan ekonomi perlahan namun pasti mampu memperkokoh kondisi ekonomi Indonesia saat ii.
Paket kebijakan pertama misalnya, mampu mengembangkan ekonomi makro lebih kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, serta melindungi masyarakat berpendapatan rendah disamping mampu menggerakkan ekonomi pedesaan. Kemudian paket kebijakan ekonomi kedua. Paket ini oleh sebagian besar kalangan bahkan dianggap lebih aplikasi dan menyentuh langsung ke masyarakat. Ambil contoh keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, serta penurunan pajak deposito. Pada paket kebijakan ekonomi ketiga, lebih nyata lagi karena pemerintah langsung mengeksekusi beberapa hal seperti penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), peringanan tarif listrik industri, serta perluasan Kredit Usaha Rayat (KUR).
Sementara Paket Kebijakan Ekonomi keempat ada tiga hal pokok yang menjadi fokus pemerintah, yaitu perbaikan sistem pengupahan, tindak lanjut Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk ekspor serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). “Paket keempat adalah keinginan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar dunia usaha dan investor diberikan kemudahan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta beberapa waktu lalu
Semakin nyata karena dengan gelontoran paket-paket kebijakan ekonomi ini, nilai tukar Rupiah terus mengalami penguatan terhadap Dolar Amerika.
Di sektor tenaga kerja,  setahun masa pemerintahan Jokowi – JK terjadi peningkatan dari sisi penyerapan. Tengok pada semester pertama tahun 2014, ada 611 ribu tenaga kerja terserap di beberapa lapangan pekerjaan, naik 12,31% pada periode yang sama tahun 2015 menjadi 685 ribu. Begitu pula investasi yang juga mengalami kenaikan 16,56% dari semester I 2014 sebesar 22,8 triliun, menjadi Rp259,7 triliun pada periode yang sama tahun 2015.
Realisasi investasi di luar pulau Jawa pun naik 25% jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. “Semua ini untuk memberi sinyal positif kepada masyarakat dan investor bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Sekretaris Kabinet Pramono.

Sumber : www.kemenag.go.id

Read More

Investor Swasta Dominasi Pemesanan ORI012

Jakarta, 20/10/20158 Kemenkeu - Pemerintah telah berhasil menjual obligasi negara ritel seri ORI012 hingga Rp27,439 triliun. Dilihat dari latar belakang profesinya, investor ORI012 didominasi oleh kalangan  swasta.

Dalam konferensi pers pada Senin (19/10) kemarin, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Loto Srinaita Ginting menyampaikan profil pemesan ORI012 tersebut. Berdasarkan kelompok profesinya, pegawai swasta mendominasi pemesanan ORI012, yaitu mencapai 25,25 persen, diikuti kalangan wiraswasta dengan pemesanan mencapai 21,36 persen.

Ibu rumah tangga menjadi kelompok dengan pemesanan terbesar ketiga, mencapai 11,30 persen. Di posisi keempat, pegawai otoritas/lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan pemesanan mencapai 8,37 persen. Sementara, Pegawai Negeri Sipil menjadi pemesan terbanyak kelima, sebesar 7,85 persen.

Kalangan profesional dan pensiunan masing-masing menjadi pemesan terbanyak keenam dan ketujuh, dengan jumlah pemesanan masing-masing 5,12 persen dan 2,46 persen. Disusul kemudian oleh kalangan pelajar/mahasiswa, dengan pemesanan 1,09 persen; dan TNI/Polri dalam persentase yang sama. Terakhir, pekerja seni mencatatkan pemesanan sebesar 1,09 persen. Terakhir, kelompok profesi lainnya mencatatkan total pemesanan sebesar 16,08 persen.

Sementara itu, berdasarkan kelompok umurnya, pemesanan ORI012 didominasi oleh pemesan dengan usia di atas 40 tahun. Pemesanan oleh kelompok umur tersebut mencapai 71,45 persen, atau sebanyak 25.396 pemesanan, dengan volume sebesar Rp21,65 triliun.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Lapas adalah Lembaga Pendidikan dan Pembangunan

Badung – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga pendidikan dan pembangunan. Lembaga yang dapat mendidik narapidana menjadi manusia yang baik budi pekertinya dan mengubah narapidana menjadi manusia pembangunan, yaitu manusia yang dapat bermanfaat ketika kembali di tengah masyarakat. “Maka kualitas para aparatur pemasyarakatan harus lebih baik daripada para narapidana itu sendiri,” kata Menkumham, Senin (19/10/2015) malam.

Aparatur pemasyarakatan dihadapkan dengan berbagai kerawanan dengan adanya kondisi over capacity di dalam Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). “Kita sering mendengar, bahkan menerima laporan adanya kasus-kasus tercela yang dilakukan oleh oknum-oknum di UPT (Unit Pelaksana Teknis) pemasyarakatan, baik karena perbuatan penanggungjawabnya maupun akibat kelalaian,” ucap Yasonna saat membuka secara resmi semiloka dengan tema ‘Grasi Sebagai Mekanisme Penanggulangan Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Seluruh Indonesia’.

Perlu dipahami oleh segenap aparatur pemasyarakatan bahwa identitas dan citra institusi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada umumnya, maupun citra pemasyarakatan khususnya, akan dinilai masyarakat melalui berbagai komponen. “Masyarakat dapat menilai melalui sikap, mental, disiplin, tanggung jawab, pengabdian, dan kemampuan teknis para aparatur pemasyarakatan,” ujar Menkumham di Bali Dynasty Resort Hotel, Bali.

Oleh karena itu, Menkumham mengamanahkan kepada segenap pimpinan dan jajaran pemasyarakatan untuk membenahi keadaan-keadaan yang memprihatinkan, serta mengurangi kejadian-kejadian yang tercela melalui metode pemecahan permasalahan yang manusiawi. “Pembinaan manusia pengemban tugas organisasi itu sendiri dengan tetap meningkatkan pengawasan dan penindakan yang tegas,” terang Yasonna.

Mengenai over capacity yang terjadi di Lapas dan Rutan, Menkumham menjelaskan bahwa peningkatan angka tahanan dan narapidana terjadi setiap tahun, meskipun jumlah UPT dan kapasitasnya ditambah. “Data per tanggal 30 September 2015, prosentase isi hunian menembus angka 146%, ini karena jumlah penghuni Lapas dan Rutan mencapai 173.172 orang, berbanding kapasitas 477 UPT yang hanya mampu menampung 118.950 orang penghuni,” kata Yasonna.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bali, I Nyoman Putra Surya Atmaja, dalam laporannya mengatakan bahwa jumlah peserta semiloka berjumlah 235 orang, meliputi Kanwil Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. “Penyelenggaraan semiloka ini sebagai perwujudan dari hasil rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat tentang permasalahan over kapasitas di Lapas dan Rutan. Masalah over kapasitas harus dicari solusinya tidak hanya secara internal, tetapi juga eksternal,” katanya.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dari tanggal 19 s.d. 21 Oktober 2015. Hadir dalam pembukaan kegiatan ini, pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemenkumham, serta pejabat dari Badan Narkotika Nasional sebagai salah satu narasumber.

Sumber: www.kemenkumham.go.id

Read More

Tahun Depan, Pemerintah Tingkatkan Alokasi Dana Desa Jadi Rp46,9 Triliun

Jakarta, 25/09/2015 Kemenkeu - Pada tahun 2016, pemerintah dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan meningkatkan anggaran Dana Desa menjadi Rp46,9 triliun, atau 6,4 persen dari Transfer ke Daerah.

Seperti diketahui, pada tahun anggaran 2015 ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Desa sebesar Rp20,76 triliun atau 3,23 persen dari Transfer ke Daerah.

Selanjutnya, pada tahun 2017 Dana Desa direncanakan mencapai 10 persen dari Transfer ke Daerah. “Dan pada saat itu, rata-rata per desa bisa mendapatkan Dana Desa sekitar Rp1 miliar,” jelas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Buleleng, Bali pada Jumat (25/9).

Namun demikian, agar setiap desa dapat memperoleh Dana Desa rata-rata Rp1 miliar, menurut Menkeu, perlu dilakukan pengendalian penambahan jumlah desa. Hal ini mengingat, telah terjadi penambahan jumlah desa, di mana dalam kurun waktu setengah tahun terakhir, telah terjadi penambahan hingga 661 desa.

“Saat ini jumlah desa telah bertambah 661 desa, yaitu 74.093 desa pada posisi akhir tahun 2014 menjadi 74.754 desa pada tengah tahun 2015,” tambahnya.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Marwan Optimis Dana Desa Pulihkan Perekonomian Nasional

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar optimis dana desa berperan strategis dalam pemulihan kondisi perekonominan nasional, dimulai dari perekonomian desa. 

"Dana desa yang sudah diterima desa langsung digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur desa seperti jalan desa, irigasi, jalan usaha tani, sanitasi, embung, dan lainnya, hal ini besar sekali dampaknya terhadap pemulihan ekonomi desa yang tadinya ikut terkena imbas melambatnya perekonomian nasional," ujar Marwan, di Jakarta, Jumat (25/9).

Menurutnya, dampak positif dari proyek-proyek infrastruktur desa tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat desa. Perekonomian desa langsung pulih dan bergerak cepat, karena berbagai aktifitas usaha ekonomi muncul dan berkembang.

"Selain menyerap langsung banyak warga desa yang bekerja di proyek-proyek infrastruktur desa, juga muncul berbagai kegiatan usaha ekonomi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proyek-proyek desa, seperti usaha material, usaha kuliner, usaha pakaian, jasa transportasi, dan usaha lainnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan proyek dan para pekerjanya" papar Marwan.

Menteri asal PKB ini tidak terlalu merisaukan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu yang melaporkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 570 ribu orang pada bulan Maret 2015 menjadi 17,94 juta orang dari sebelumnya 17,37 juta orang pada bulan September 2014. Laporan ini mengisyaratkan terjadinya penurunan ekonomi di perdesaan yang berakibat meningkatnya kemiskinan.

"Data tersebut bulan Maret sebelum transfer dana desa dari Pusat ke daerah, jadi saya optimis saat ini kondisinya pasti berbeda karena dana desa sudah diterima desa dan digunakan untuk membangun infrastruktur desa yang menyerap banyak tenaga kerja, menciptakan banyak peluang usaha, menggerakkan aktifitas ekonomi, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat desa, ini artinya dana desa berdampak langsung terhadap pemulihan perekonomian desa" terang Marwan.

Untuk itu Marwan menyarankan BPS segera melakukan survey atau sensus lanjutan untuk mengetahui kondisi perekonomian desa pasca turunnya dana desa dan penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur desa. Ia yakin kondisinya akan berbeda dengan hasil survey atau sensus terakhir yang telah dipublikasikan.

"Saya yakin pasti dampaknya sangat positif, namun kita butuh data riil untuk mengetahui berapa persen perubahan positif yang ditimbulkan dana desa dalam perkembangan perekonomian desa, jadi ini akan menjadi masukan untuk evaluasi dan peningkatan kinerja dalam penggunaan dana desa dalam konteks pembangunan desa" imbuh Marwan.

Tokoh asal Pati ini optimis pemulihan perekonomian di desa akan berimbas positif terhadap pemulihan ekonomi daerah, dan selanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, saat ini keterkaitan dan saling mempengaruhi diantara pelaku, sektor dan wilayah ekonomi sudah demikian cepatnya. Jika pemulihan ekonomi desa berlangsung cepat dan berkelanjutan, maka langsung memicu pemulihan ekonomi daerah, yang selanjutnya mendorong pula proses pemulihan ekonomi nasional.

"Desa membangun Indonesia, inilah cita-cita yang terus kita doronguntuk benar-benar terwujud secara nyata" tandas Marwan.

Sumber: www.kemendesa.go.id

Read More

Khutbah Idul Adha 1436H; Tujuan Berkurban Adalah Ketaqwaan

---

Jakarta (Pinmas) – Kaum muslimin harus mencermati kembali pesan al-Qur’an, bahwa tujuan berkurban adalah ketaqwaan. Ketaqwaan adalah tujuan utama manusia melakukan kurban. Ketika daging dan darah hewan kurban diangkat ketingkat yang lebih tinggi, yakni ketaqwaan itu sendiri, maka terjadi proses pemuliaan niat, penataan ulang dan penjernihan tujuang manusia beragama dalam hubungannya dengan lingkungan dan kemanusiaan semesta. Demikian disampaikan Amin Abddullah Guru Besar UIN Yogyakarta dalam khutbah Idul Adhanya di Masjid Istiqlal Jakarta, Kamis (24/9).
Amin melihat, ada 3 nilai fundamental yang terkandung dalam berkurban, yakni; disiplin, etos dan dedikasi. Tiga hal di atas mampu menjadi alternatif solusi bagi berbagai permasalahan bangsa dan negara kita, seperti mutu pendidikan yang masih rendah, prestasi olah raga yang memprihatinkan, tawuran antar pelajar, antar RT, antar desa. Termasuk juga konflik agama, korupsi, narkoba, pembabatan dan pembakaran hutan dan lain sebagainya.
Menurutnya, semua itu terjadi sebagai dampak dari rendahnya disiplin nasional, lunaknya etos kerja, lemahnya dedikasi dan komitmen para pemimpin, lemahnya disiplin pribadi, kendornya disiplin masyarakat dan lunaknya disiplin berbangsa dan bernegara.
“Mari, kita ikuti jejak pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Mari kita gelorakan dan kobarkan semangat berkurban, dengan tiga nilai yang melekat tersebut di atas, di dalam setiap derap langkah kehidupan kita untuk meraih cita-cita besar berbangsa dan bernegara. Kita tegakkan disiplin nasional, perkuat etos kerja dan etos keilmuan, selalu mengedepankan dedikasi untuk mengejar ketertinggalan bangsa kita, untuk mengukir peradaban dan masyarakat baru di era ini” ajak Amin.
Lebih dari 25 ribu Umat Islam dari Jakarta dan sekitarnya Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Hadir dalam Shalat Id tersebut, MenPAN RB Yuddy Crisnandi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Sekjen Kemenag Nur Syam, Dirjen Bimas Islam Machasin, Duta Besar Negara Sahabat. Bertindak sebagai H Hasanuddin Sinaga dan Khatib Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Amin Abdullah dengan tema khutbah: Berkorban untuk Kemajuan Bangsa dan Peradaban”
Usai Shalat idul Adha, MenPAN RB dan Mentan, menyerahkan Sapi Kurban atas nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla kepada Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI) Mubarok. Sementara itu, hwan kurban Menteri Agama yang saat ini berada di Tanah Suci selaku Amirul Hajj diserahkan Sekjen Nur Syam, didampingi Dirjen Bimas Islam Machasin, Sesditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin dan Karo Umum-Pgs Kapinmas Syafrizal.

Sumber : www.kemenag.go.id

Read More

Menag Lantik Rektor IAIN Surakarta

Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin  secara resmi melantik Dr Mudhofir sebagai rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Seremonial pelantikan berlangsung di gedung Kementerian Agama Jalan M.H Thamrin Nomor 6, Jakarta, Selasa (1/9).
Mengawali sambutannya Menag LHS mengucapkan “selamat bekerja” kepada Mudhofir. Kepadanya, Menag berharap  bisa membawa laju perkembangan yang dicapai semakin meningkat, sejalan dengan visi IAIN Surakarta  yaitu Terwujudnya perguruan tinggi yang unggul dan mandiri, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban islam, serta pembinaan akhlak karimah.
Menag menggarisbawahi, agar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang menjadi trade-mark setiap perguruan tinggi agama, khususnya PTAI harus dimaknai dalam konteks pengintegrasian iman, ilmu dan amal. Bahkan, lanjut Menag, PTAIN harus mampu melahirkan lulusan yang unggul, berakhlakul karimah, memiliki kemandirian dan daya saing yang unggul.
Khusus kepada IAIN Surakarta, Menag mengharapkan agar terus melakukan transformasi dan pencerahan nilai-nilai islam bagi masyarakat luas serta meningkatkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola lembaganya.
“Secara kelembagaan maupun dari aspek SDM, IAIN Surakarta khususnya harus selalu meningkatkan kompetensi dan keunggulannya diberbagai bidang yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Menag.
Menag juga berharap agar rektor bisa menjaga keseimbangan antara pengembangan aspek teknis administratif dan aspek akademis dalam mengelola pendidikan pendidikan tinggi keagamaan negeri. Rektor perguruan tinggi bukan hanya sekedar pejabat administratif dan birorasi, melainkan seorang leader dan manajer pendidikan tinggi yang harus memahami dan memiliki jiwa akademis.
“IAIN diseluruh Indonesia harus dikelola sesuai dengan standar tata kelola lembaga pendidikan yang mempedomani regulasi dan aturan keuangan negara,” tandas Menag.
 Pada saat yang sama, tandas Menag, dari aspek akademis IAIN diharapkan bisa menjabarkan blue print pengembangan PTAIN di lingkungan Kementerian Agama, sedangkan dari sisi lembaga pemerintah penyelenggara pendidikan tinggi, IAIN diharapkan tidak hanya sekedar mengembangkan program studi, tetapi sekaligus mengawali kualitas lulusan pada semua strata pendidikan.
Melihat dari alumni, Menag berharap IAIN bisa melahirkan kader-kader umat yang akan memajukan dakwah, pendidikan dan kehidupan sosial ekonomi umat islam seiring dengan tuntutan zaman. Karena, PTAIN tentu belum dipandang berhasil menjalankan misinya di tengah masyarakat, kalau hanya menghasilkan sarjana yang mendapat pengakuan akademis, tapi tidak mendapat pengakuan dari masyarakat.
“seorang sarjana akan mendapat pengakuan masyarakat jika menghasilkan amal jariayah dan presetasi yang bermanfaat di tengah umat dan bangsanya,” kata Menag.
Menurut Menag, salah satu persoalan aktual saat ini adalah upaya meningkatan kualitas PTAI dan membuka akses yang luas bagi lulusan sekolah dan madrasah untuk mengenyam pendidikan tinggi sesuai bakat dan potensinya dengan biaya yang terjangkau.
“Sejalan dengan hal itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama terus berupaya memberikan dukungan, pembinaan, serta meningkatkan mutu pendidikan Islam di tanah air pada semua jenjang,” ucap Menag.
Menutup sambutannya, Menag mengingatkan kepada seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Agama, agar melakukan peran nyata dalam menyukseskan reformasi birokrasi dengan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan menjauhi perilkau koruptif yang dapat merugikan negara atau secara moril merusak nama baik lembaga di mata masyarakat.
Tampak hadir dalam acara tersebut Sekjen Nur Syam, Dirjen Pendis Kamaruddin Amin, Kabalitbang dan Diklat Abdurrahman Mas’ud, Dirjen Bimas Islam, Machasin, Dirjen Bimas Hindu I Ketut Widnya dan sejumlah pejabat eselon II pusat.

Sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Pembekalan Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Tiongkok 2015

Menpora Imam Nahrawi hari Selasa (01/9) malam membuka Pembekalan Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Tiongkok 2015 (Pre-Departure Training) di Rinjani Ballroom Hotel Best Western Hariston Bandengan Utara, Penjaringan, Jakarta.(foto:egan/kemenpora.go.id)

Jakarta: Menpora Imam Nahrawi didampingi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Yuni Poerwanti, Staf Khusus Bidang Kepemudaan Zainul Munasikin, Asdep Peningkatan Sumber Daya Pemuda Imam Gunawan hari Selasa (01/9) malam membuka Pembekalan Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Tiongkok 2015 (Pre-Departure Training) di Rinjani Ballroom Hotel Best Western Hariston Bandengan Utara, Penjaringan, Jakarta. Pemukulan Gong oleh Menpora menjadi tanda dibuka secara resmi Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Tiongkok 2015. 

Menpora menganggap kegiatan seperti ini merupakan sebuah kebanggaan kita bersama. "Kalian semua terpilih menjadi 100 orang terbaik anak negeri untuk mewakili Indonesia ke Pertukaran Pemuda di Tiongkok, waktu yang diberikan cukup panjang pasti banyak hal yang didapat," ujarnya. Menpora berharap semua kisah-kisah yang didapat jangan sampai dilupakan karena penting bagi kita semua bukan karena sejarah Indonesia-Tiongkok yang telah mendarah daging sebelum kita merdeka tetapi tradisi, budaya yang harus diselami lebih dalam.

"Kalian yang akan menjdi juru bicara negeri ini selami Tiongkok sedalam mungkin karena disana akan ada banyak mutiara-mutiara terpendam terutama dalam hal kewirausahaan, soliditas, bertahan hidup serta prestasi olahraga Tiongkok yang telah level dunia dan juga penghormatan kepada kebangkitan kaum muda disana betul-betul terjadi dan dilakukan secara terbuka," tambahnya.

Menpora sangat berharap kepada para peserta agar dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya sepulang dari Tiongkok. "Saya ingin dari 100 peserta ini nantinya minimal separuhnya menjadi saudagar besar, olahragawan berprestasi dunia, menjadi tokoh pemuda andalan Indonesia yang akan menjadi juru bicara Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lain sebagainya," harapnya. 

Sebagian besar masyarakat di Tiongkok menganggap nilai-nilai hanya merupakan kesepakatan belaka karena disana memegang kuat tradisi dan culture. "Berilah mereka informasi yang sebanding tentang kelebihan dan keistimewaan Indonesia termasuk kekayaan tradisi, budaya, bahasa, cuaca, seni sampaikan dengan utuh, sampaikan juga Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau, bahasa, musik, kekayaan laut dan sebagainya meskipun berbeda-beda tetapi tetap NKRI," kata Menpora. Imam Nahrawi menekankan tentang kepercayaan diri, keberanian menjadi jubir disana terpenting harus bisa mempunyai jaringan, kenalan dan network, pesannya.

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Yuni Poerwanti melaporkan bahwa Pertukaran Pemuda Indonesia-Tiongkok diawali dengan MoU bidang kepemudaan pada tanggal 22 Desember 2008 yang bertujuan meningkatkan persahabatan dan saling pengertian dan merupakan ajang peningkatan hubungan strategis, promosi budaya dan potensi ekonomi dan pembentukan jejaring kuat antar pemuda kedua negara. 

"Tahun 2015 ini sebagai pendamping ofisial Asdep Peninkatan Sumber Daya Pemuda, Asdep Kemitraan, Staf Khusus Kepemudaan, Kabid, dan beberapa staf kemenpora serta diikuti delegasi dari mahasiswa, PNS, Guru, Dosen, perwakilan OKP, Dokter dan Wirausahawan Muda yang berusia dari 16 hingga 30 tahun," kata Yuni.

"Tanggal 1 hingga 3 September Pre Departure Training (PDT), Tanggal 3 hingga 12 September kegiatan di Tiongkok. Re-entry peserta pada tanggal 12 sampai 14 September. Dan akan berkunjung ke Beijing, Yuan, Wushu, Guangzhou dan beberapa aktivitas pemuda dan wisata, dialog kepemudaan, penampilan seni budaya serta mengikuti kuliah umum dr Profesor dari Tiongkok," tambahnya.

Sumber: www.kemenpora.go.id

Read More

DJP dan Pemprov DKI Luncurkan Gerai Layanan Terpadu di Pasar Tanah Abang

Jakarta, 02/09/2015 Kemenkeu - Direktur Jenderal Pajak Sigit Priyadi Pramudito bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama meresmikan Gerai Layanan Terpadu di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, pada Selasa (01/09). Gerai ini merupakan hasil kerjasama antara DJP (melalui KPP Pratama Tanah Abang Dua) dan Pemprov DKI Jakarta. Gerai layanan ini akan beroperasi setiap hari kerja mulai pukul 10 – 15 WIB.

Layanan yang diberikan kepada wajib pajak, khususnya pedagang pasar Tanah Abang, termasuk Pelayanan Pajak Pusat yang meliputi pendaftaran NPWP serta konsultasi dan sosialisasi pajak pusat oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Selain itu, ada juga pelayanan dan konsultasi pembuatan SIUP dan SKDP Domisili Perusahaan di wilayah Tanah Abang oleh Satlak PTSP Tanah Abang. Layanan ini memudahkan para pedagang di pasar Tanah Abang sehingga tidak perlu meninggalkan tempat usahanya untuk datang ke KPP mengurus hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain pembukaan Gerai Layanan Terpadu, DJP juga mengadakan sosialisasi peraturan perpajakan bagi UMKM. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, pajak penghasilan bagi UMKM yang memperoleh penghasilan bruto (omzet) kurang dari Rp4,8 miliar setahun atau Rp400 juta sebulan, mendapatkan kemudahan penghitungan pajak dengan tarif 1% dari penghasilan bruto. Setiap akhir bulan, para pengusaha UMKM cukup hanya menghitung jumlah omzet dan kemudian menyetorkan pajaknya sebesar 1% melalui ATM, Internet Banking, teller Bank atau kantor pos.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Mekar Satria Utama, berdasarkan data Nomor Objek Pajak (NOP), terdapat 12.970 kios di Pasar Tanah Abang, yang meliputi Blok A, Blok B, Blok C, Blok E, Blok F, Blok G, Pusat Grosir Metro Tanah Abang (PGMTA ) dan Thamrin City, yang merupakan wilayah kerja KPP Tanah Abang Dua. Dari sejumlah kios tersebut, hanya 8.799 yang terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP). Dari 8.799 WP tersebut, sampai Agustus 2015, hanya 13% atau sekitar 1.178 WP yang membayar pajak sesuai PP 46, dengan nilai sekitar Rp3,98 miliar.

Data tersebut menunjukkan bahwa di Pasar Tanah Abang terdapat sekitar 4.171 pedagang yang belum mempunyai NPWP, 7.621 pedagang yang sudah mempunyai NPWP namun belum membayar pajak, dan rata-rata omzet dari 1.178 pedagang yang membayar pajak hanya sekitar Rp42 juta per bulan untuk masing-masing pedagang. Padahal berdasarkan informasi yang beredar, perputaran uang di pasar Tanah Abang mencapai triliunan rupiah. Dari kondisi yang memprihatinkan inilah DJP memandang perlunya dilakukan sosialisasi terhadap pedagang pasar Tanah Abang serta mendirikan gerai layanan terpadu yang berlokasi di dalam pasar Tanah Abang.
Selain dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta dan Dirjen Pajak, acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang mewakili FORKOPIMDA, beserta Dirut PD Pasar Jaya, Dirut PT Prima Kelola (Blok B), Dirut PT Cakrawala (Blok A) selaku pengelola Pasar Tanah Abang yang turut memberikan dukungan atas kegiatan sosialisasi dan pembukaan gerai layanan terpadu.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More