Menteri Pertanian, Dr. Suswono bersama Menteri Perdagangan melakukan kunjungan kerja ke Bekasi, pada kesempatan tersebut Mentan meminta kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi agar memanfaatkan lahan yang ada untuk pertanian. Salah satunya adalah pemanfaatan pembatas jalan protokol Bekasi yang dapat ditanami buah-buahan.
Menurut Suswono, saat ini lahan pertanian di Bekasi sudah menipis. untuk persawahan saja sudah habis jadi perumahan. Jalan protokol Bekasi tanami dengan tanaman buah-buahan. Sepanjang jalan Kota Bekasi. Buah ini dimakan rakyat kota Bekasi tak masalah. Jalan-jalan rumah ditanam buah-buahan dan dimakan warga sendiri tak masalah, ucap Suswono di perumahan Margahayu, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, saat mencanangkan gerakan tanam cabe rawit dalam pot. (22/4).
Gerakan menanam cabai dalam pot adalah sebagai bagian dari Gerakan Perempuan Optimalisasi Pekarangan. Kegiatan ini melibatkan seluruh ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di RW 20, Kelurahan Margahayu.
Gerakan ini bisa dilakukan dimana saja. Kita bisa tanam apa saja. Sesuatu yang mudah dilakukan, tutupnya. Sebelumnya, Suswono mengaku bahwa program kementeriannya dalam mengubah genteng perumahan menjadi lahan pertanian tidak main main. Program yang disebut family farming ini merupakan jalan keluar penyusutan lahan pertanian di Indonesia.
Kementerian Pertanian menargetkan 12.000 desa bakal menerapkan family farming. Perumahan di desa tersebut tidak akan memakai genteng tapi akan mempunyai dak sehingga bisa ditanami tanaman bahan pangan . Setiap kabupaten kita ingin ada dua desa menerapkan ini, ucapnya.
|
Rabu, 30 April 2014
Mentan Ajak Tanam Cabai di Bekasi
BKN Usulkan Bentuk UPT Baru
JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara mengusulkan pembentukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), untuk menangani pengelolaan sistem formasi penerimaan pegawai yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT).
Pengusulan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Aparatur Sipil nomor 5 tahun 2014, sebagai pelaksanaan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu UPT tidak bertanggungjawab pada kantor regional walaupun secara administrasi masih melekat, melainkan pada kedeputian yang mendekati bidangnya.
“Pembentukan UPT harus disiapkan anggarannya baik untuk sarana, penggajian, sampai biaya operasional. Selain itu sumber daya dan ruang lingkupnya juga akan dibahas bersama Kementerian Keuangan,” ujar Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini saat rapat bersama BKN dan Kementerian Keuangan, Rabu (30/04).
Ditambahkan, penyelenggaraan seleksi pada UPT baru yang diusulkan tidak hanya untuk seleksi pegawai baru, tapi juga setiap pengisian jabatan bisa difasilitasi dengan CAT, dan unit kerja assessment center untuk penilaian kompetensi.
“Kita harus memikirkan secara matang segi efektifitas dan skala prioritasnya dari pengembangan struktur yang sudah ada,” imbuh Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana.
Menristek Hadiri Peluncuran BRIsat
Dalam rangka mendukung program pengembangan financial inclusion yang lebih tersebar luas bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air, Bank BRI memerlukan dukungan pengembangan teknologi jaringan komunikasi satelit yang mampu menjangkau seluruh wailayah Indonesia.
Guna mewujudkan pengembangan teknologi satelit tersebut Bank BRI telah memperoleh ijin pemanfaatan slot orbit 150,50 BT dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan Penandatanganan Kontrak antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Space Systems/ Loral, LLC dan Arianespace dalam rangka Program Satelit BRI. Tingkat efisiensi juga diharapkan lebih baik daripada menyewa satelit. Penandatangan kontrak antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan Arianespce telah disaksikan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dan Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan pada, Senin 28 April 2014 di Lt. 21 Gedung BRI I, Jl. Jenderal Sudirman. Pengadaan satelit bertujuan untuk mendukung integrasi teknologi informasi (TI) dan jaringan kantor. Turut hadir dalam acara ini Ibu Negara, Ani Yudhoyono; Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto; Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro; Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake; dan Duta Besar Perancis Untuk Indonesia Corinne Breuze. (humasristek) | |
Senin, 21 April 2014
Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Dengan Rencana Aksi
Kementerian Pekerjaan Umum bertekad untuk meraih predikat penilaian A atas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2014.
“Harapan dan target Kementerian PU pada tahun 2014 adalah mencapai predikat penilaian A, hal ini sejalan dengan target dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian PU. Dengan demikian harus ada upaya ekstra dari semua pihak untuk dapat mewujudkannya,” tegas Kepala Pusat Kajian Strategis, Guratno Hartono pada saat membuka Workshop Penyempurnaan Dokumen Rencana Aksi 2013, Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 2014, dan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi 2014 Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PU di Bandung (21/4).
Upaya peningkatan kualitas LAKIP Kementerian PU, diantaranya dilakukan dengan menyusun dokumen rencana aksi yang mencantumkan target secara periodik dan dilakukan monitoring secara berkala (triwulan), termasuk evaluasi dalam rangka pengendaliannya. Menurut Guratno Hartono, Pustra sudah mengembangkan penyusunan rencana aksi sejak tahun 2012, kemudian mulai dikembangkan dan disosialisasikan secara bertahap pada tahun 2013 untuk semua unit kerja eselon II dan unit eselon I Kementerian PU.
Penyusunan rencana aksi juga merupakan penjabaran dari target Penetapan Kinerja (PK) Kementerian PU dan menuangkan pengendalian kinerja organisasinya ke dalam dokumen monitoring dan evaluasi yang disusun secara berkala.
Sebagaimana diketahui, sesuai hasil evaluasi dan penilaian pada tahun 2013 oleh Kementerian PAN dan RB terhadap LAKIP 2012, Kementerian PU mendapat nilai 73,34 atau predikat penilaian B. Dari hasil evaluasinya Kemen PAN dan RB memberikan rekomendasi terhadap area yang perlu menjadi perhatian Kementerian PU yaitu penyempurnaan rumusan sasaran dan indikator kinerja, perlunya rencana aksi dan perlu dimulainya pengukuran kinerja secara individu.
Kegiatan Knowledge Sharing Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Sosial
 Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan Kementerian Sosial RI, Biro Organisasi dan Kepegawaian telah mengadakan Kegiatan Knowledge Sharing Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Sosial RI sejak tanggal 14 April 2014 di Hotel Grand Cempaka, Bogor. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian tersebut diikuti oleh para Kepala Bagian Organisasi, Hukum, dan Humas (Kabag OHH) setiap unit kerja eselon I, para pimpinan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial di wilayah Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Sukabumi, serta perwakilan satuan kerja penyelenggara pelayanan public yang berada di kantor pusat, meliputi: Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PPSDBS), Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kessos), Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos), Biro Humas, Biro Umum.
Kegiatan yang rencananya akan berlangsung hingga Kamis, 17 April 2014 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public tersebut mengambil narasumber dari Ombudsman dan Kementerian PAN dan RB. Salah satu pesan penting yang disampaikan oleh Ombudsman adalah bahwa: “setiap satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan public wajib untuk mematuhi amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelanggaraan Pelayanan Publik.” Narasumber dari Kementerian PAN dan RB menyampaikan bahwa “Pada dasarnya semua Kementerian / lembaga negara adalah menyelenggarakan pelayanan public, hanya sifat dan penerima manfaatnya saja yang berbeda-beda; ada yang sifatnya langsung dan ada yang sifatnya tidak langsung, serta ada yang penerima manfaatnya sesama pegawai, masyarakat, instansi, lembaga ataupun perusahaan.”
Upaya peningkatan penyelenggaraan kualitas pelayanan public kiranya perlu dilakukan secara terus menurus dan berkesinambungan sehingga nantinya diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat banyak. Semoga. |
Fokus Group Discussion Bahas Pendakian Puncak Everes
Menpora Roy Suryo hari Senin (21/4) sore membuka Focus Group Discussion dalam rangka rencana peringatan Hari Kemerdekaan ke 70 tahun Republik Indonesia pada 2015 mendatang. (foto: tyo/kemenpora.go.id)
Jakarta: Menpora Roy Suryo didampingi Staf Khusus Heru Nugroho, Staf Khusus Bambang R. Efendi dan Deputi III Kemenpora Bidang Pembudayaan Olahraga Faisal Abdullah hari Senin (21/4) sore di ruang rapat Kemenpora membuka Focus Group Discussion dalam rangka rencana peringatan Hari Kemerdekaan ke 70 tahun Republik Indonesia pada 2015 mendatang.
Hadir pula tim dari Wanadri dan Mapala untuk membahas rencana kegiatan pendakian Puncak Everes dan mengibarkan Sang Saka Merah-Putih di Puncak Everes melalui kutup utara dan selatan oleh putra dan putri bangsa Indonesia yang akan dilakukan dalam rangka memperingati HUT RI ke-70 bertaraf internasional. “Ini adalah rencana yang sangat bagus dan mengajarkan anak-anak bangsa untuk mencintai alam semesta, kami dari Kemenpora akan mengkawal rencana ini agar berjalan sukses,” kata Roy Suryo dalam sambutannya.
Rencananya Menpora Roy Suryo nantinya yang akan memimpin pendakian Puncak Tertinggi di Dunia itu. “Jika nanti Pilpres 2014 dilaksanakan dua putaran kita harus tetap menjalankan rencana ini. Meski jujur saja, dana di Kemenpora terbatas, kita harus pandai-pandai mencari alternatif sumber pendanaan lain dari para sponsor tapi tetap nanti kami dari Kemenpora akan tetap mendukung”, tambahnya. (ben)Sumber: www.kemenpora.go.id
Peluncuran PLI Tahun 2014 – “Satukan Langkah, Lindungi Ekosistem Pesisir dari Dampak Perubahan Iklim”
Jakarta, 17 April 2014. Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia Tahun 2014 yang diperingati di Indonesia setiap tahunnya pada 5 Juni, Kementerian Lingkungan Hidup RI bekerjasama dengan Antheus menyelenggarakan “Pekan Lingkungan Indonesia (PLI) ke-18 Tahun 2014”. Kegiatan PLI 2014 ini akan diselenggarakan pada 29 Mei – 1 Juni 2014 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta dan diikuti oleh Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional, Badan dan Organisasi Lingkungan Hidup serta Pemerhati Lingkungan. Selain pameran juga akan diisi dengan berbagai kegiatan seminar, workshop, dan lomba.
Tahun ini Indonesia mengusung tema “Satukan Langkah, Lindungi Ekosistem Pesisir dari Dampak Perubahan Iklim” yang dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat atas pentingnya perlindungan ekosistem pesisir dan dampak perubahan iklim dalam rangka ketahanan lingkungan. Tema HLH 2014 ini selaras dengan tema World Environment Day 2014 yang dikeluarkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) yaitu “Raise Your Voice, Not the Sea Level”.
Negara Republik Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari 17.504 pulau, termasuk 5 (lima) pulau besar, yaitu pulau: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Wilayah pesisir dan laut Indonesia memiliki arti penting tersendiri, karena sekitar 30% mangrove dan terumbu karang terbaik dunia berada di Indonesia; sekitar 85% sumber daya ikan Indonesia berasal dari perairan pesisir; sekitar 60% penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir; sekitar 65% kabupaten/kota terletak di kawasan pesisir; sekitar 26,5% kontribusi terhadap PDB nasional; dan sektor kelautan dapat menampung lebih dari 16 juta tenaga kerja.
Sejalan dengan pesatnya kegiatan pembangunan, permasalahan lingkungan hidup dari hari kehari dirasakan semakin kompleks, terutama dampak perubahan iklim yang antara lain menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Hal ini akan berdampak langsung terhadap kondisi pesisir dan laut serta keberadaan sejumlah pulau-pulau kecil yang ada dalam gugusan kepulauan Indonesia. Berbagai catatan menurunnya kualitas lingkungan hidup masih sering didengar oleh publik.
Dalam sambutan, Menteri Lingkungan Hidup Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA, mengatakan, “Melalui Pekan Lingkungan Indonesia Tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak semua pihak untuk menyatukan langkah, melindungi ekosistem pesisir dari dampak perubahan iklim sehingga tercapai ketahanan lingkungan. Ini adalah tanggung jawab bersama masyarakat Indonesia”, jelas MenLH.
Jika kondisi kemerosotan kualitas lingkungan ini terus menerus terjadi baik di wilayah pesisir atau wilayah lainnya bukan tidak mungkin di masa yang akan datang mempengaruhi “Ketahanan Lingkungan”. Salah satu ciri bahwa ketahanan lingkungan sudah mulai melemah adalah dengan semakin cepatnya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, dilaksanakan Pekan Lingkungan 2014, yang mempertemukan antara masyarakat, pihak swasta dan pihak pemerintah. Pemerintah menyampaikan program, capaian dan kondisi lingkungan hidup terkini kepada masyarakat, pihak swasta menyampaikan capaian mereka memanfaatkan sumberdaya alam yang berkelanjutan serta masyarakatpun menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada umumnya dan pengelolaan pesisir khususnya.
“Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelibatan masyarakat dan swasta serta pemerintah menjadi aspek yang penting, pemerintah perlu mengeluarkan program yang pro lingkungan sementara pihak swasta perlu juga menyadari akan pentingnya melindungi sumberdaya dan ekosistem pesisir, serta masyarakat diharapkan melakukan aksi-aksi ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak perubahan iklim”, jelas MenLH.
Selain acara Peluncuran PLI 2014, hari ini diselenggarakan pula Dialog Tema HLH 2014 yang membahas mengenai perlindungan ekosistem pesisir dari dampak perubahan iklim. Dialog ini dihadiri oleh para narasumber yaitu Deputi MenLH Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ir. Ilyas Asaad, MP, MH, Kepala Pusat Kajian Studi Pesisir dan Laut (PKSPL) – IPB, Dr. Ir Luky Adrianto, M.Sc, dan Kepala Departemen Advokasi WALHI Nasional, Nurhidayati. Dan sebagai moderator adalah Peggy Melati Sukma. Peserta dialog berasal dari perwakilan Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten/Kota, dunia usaha, BUMN, LSM serta masyarakat umum. Hasil dialog ini diharapkan dapat menggerakan segenap komponen masyarakat untuk sadar dan berperan dalam melindungi ekosistem pesisir khususnya dan ketahanan lingkungan pada umumnya. Selain itu, juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas lingkungan ekosistem pesisir sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
Kartini Kementerian PANRB, Berubah Tapi Jangan Lupa Kodrat
JAKARTA – Karyawati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) diingatkan untuk tidak melupakan kodrat dalam menjalankan tugasnya sebagai agen perubahan di lingkungan Kementerian PANRB. “Kalau kita ingin lebih baik, kita harus berubah. Tapi jangan sampai lupa kodratnya,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto ketika membuka acara Peringatan Hari Kartini Tahun 2014 di Jakarta Senin (21/04).
Peringatan Hari Kartini diisi dengan diskusi dengan tema Kartini-Kartini Kementerian PANRB Siap Berkontribusi Sebagai Agen Perubahan. Ditambahkan, peran Kartini masa kini sebagai pendukung dan pendamping suami agar terus mencapai prestasi kerja.
Tasdik Kinanto menambahkan, untuk menjadi agen perubahan, karyawati-karyawati Kementerian PANRB harus bekerja secara profesional dan memperluas pengetahuan untuk meningkatkan dan mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai bekal tugas untuk melakukan perubahan diberbagai aspek, terutama dalam pemerintahan ini.
Dalam diskusi tersebut juga membahas Knowing Our Self, Woman in Excellence Way, Woman as Change Agent, dan Time to Change for Moving dengan pembicara Konsultan komunikasi Puspitasari Zorawar.
59 Tahun KAA: Semangat Dasasila Bandung Harus Terus Lestari
Minggu, 20 April 2014, Semangat Dasasila Bandung harus terus dilestarikan demi perdamaian dunia dan hubungan kerja sama antar negara Asia – Afrika di masa depan. Demikian pesan yang disampaikan Dubes Dian Triansyah Djani, Plt. Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu dalam kuliah umum sesi Pembukaan HUT ke-59 KAA 1955 Tahun 2014 di Ruang Utama Gedung Merdeka, Bandung (17/04/2014).
Menurutnya, semangat itu tetap relevan hingga saat ini di mana sebagian besar negara di kedua benua Asia-Afrika tengah memiliki tantangan bersama di bidang ekonomi, pembangunan, kesejahteraan, kesehatan, terorisme, hingga pendidikan.
Dalam kuliah umum yang dihadiri tak kurang dari empat ratus peserta itu, Duta Besar Dian mengawali paparannya tentang Sejarah Konferensi Asia Afrika 1955 (KAA) yang berhasil mengejutkan warga dunia.
“Perserikatan Bangsa-Bangsa kala itu seakan tak punya taring dalam mewujudkan perdamaian dunia. Saat itu, beberapa negara di kawasan Asia-Afrika dalam keadaan terkungkung belenggu kolonialisme,” kata Duta Besar Dian Triansyah Djani.
Dubes Dian Triansyah Djani pula mengajak audiens untuk bersama-sama melayangkan kenangan pada peristiwa KAA 1955.
“Kursi yang kini kita duduki, dulunya menjadi tumpuan berbagai delegasi Asia dan Afrika. Gedung tempat kita bernaung sekarang menjadi pusat berbagi harapan dan semangat yang melebur menjadi satu. Dari Peristiwa KAA 1955, kita memperoleh komitmen yang tidak main-main, yaitu Dasasila Bandung,” imbuh Duta Besar Dian Triansyah Djani.
Duta Besar Dian Triansyah Djani melanjutkan, walau 59 tahun telah berlalu, Dasasila Bandung masih menjadi panduan nilai dan semangat yang relevan dalam memecahkan berbagai masalah di dunia. Indonesia sendiri tetap berpegang pada prinsip ini dalam menjalankan hubungan diplomasi.
“Kita sendiri pun harus yakin. Dasasila Bandung dapat menjadi pedoman guna mengentaskan berbagai tantangan. Meski diakui masih banyak hal yang belum dicapai, namun kita mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada,” tegas Duta Besar Dian Triansyah Djani.
Di penghujung kuliah umum, Duta Besar Dian Triansyah Djani mengingatkan, guna mewujudkan mimpi 59 tahun lalu itu, tentunya tidak boleh ada pribadi tunggal yang mengerjakannya. Kita semua harus bahu-membahu. Berbagai komponen masyarakat diharapkan dapat turut serta memberikan sumbangan pikiran bagi diplomasi Indonesia.
“Semoga Peringatan 60 Tahun KAA 1955 pada tahun 2015 nanti dapat menjadi momen terbaik bagi kita untuk mewujudkan impian para pemimpin kita dahulu,” pungkas Duta Besar Dian Triansyah Djani. (Sumber: Citizen Journalist Corps Sahabat Museum KAA/MKAA/Ditjen IDP)
Menurutnya, semangat itu tetap relevan hingga saat ini di mana sebagian besar negara di kedua benua Asia-Afrika tengah memiliki tantangan bersama di bidang ekonomi, pembangunan, kesejahteraan, kesehatan, terorisme, hingga pendidikan.
Dalam kuliah umum yang dihadiri tak kurang dari empat ratus peserta itu, Duta Besar Dian mengawali paparannya tentang Sejarah Konferensi Asia Afrika 1955 (KAA) yang berhasil mengejutkan warga dunia.
“Perserikatan Bangsa-Bangsa kala itu seakan tak punya taring dalam mewujudkan perdamaian dunia. Saat itu, beberapa negara di kawasan Asia-Afrika dalam keadaan terkungkung belenggu kolonialisme,” kata Duta Besar Dian Triansyah Djani.
Dubes Dian Triansyah Djani pula mengajak audiens untuk bersama-sama melayangkan kenangan pada peristiwa KAA 1955.
“Kursi yang kini kita duduki, dulunya menjadi tumpuan berbagai delegasi Asia dan Afrika. Gedung tempat kita bernaung sekarang menjadi pusat berbagi harapan dan semangat yang melebur menjadi satu. Dari Peristiwa KAA 1955, kita memperoleh komitmen yang tidak main-main, yaitu Dasasila Bandung,” imbuh Duta Besar Dian Triansyah Djani.
Duta Besar Dian Triansyah Djani melanjutkan, walau 59 tahun telah berlalu, Dasasila Bandung masih menjadi panduan nilai dan semangat yang relevan dalam memecahkan berbagai masalah di dunia. Indonesia sendiri tetap berpegang pada prinsip ini dalam menjalankan hubungan diplomasi.
“Kita sendiri pun harus yakin. Dasasila Bandung dapat menjadi pedoman guna mengentaskan berbagai tantangan. Meski diakui masih banyak hal yang belum dicapai, namun kita mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada,” tegas Duta Besar Dian Triansyah Djani.
Di penghujung kuliah umum, Duta Besar Dian Triansyah Djani mengingatkan, guna mewujudkan mimpi 59 tahun lalu itu, tentunya tidak boleh ada pribadi tunggal yang mengerjakannya. Kita semua harus bahu-membahu. Berbagai komponen masyarakat diharapkan dapat turut serta memberikan sumbangan pikiran bagi diplomasi Indonesia.
“Semoga Peringatan 60 Tahun KAA 1955 pada tahun 2015 nanti dapat menjadi momen terbaik bagi kita untuk mewujudkan impian para pemimpin kita dahulu,” pungkas Duta Besar Dian Triansyah Djani. (Sumber: Citizen Journalist Corps Sahabat Museum KAA/MKAA/Ditjen IDP)
Minggu, 20 April 2014
Selamat Datang Pesawat Kepresidenan Pertama Indonesia
 |  |
| Kamis, 10 April 2014 | |
Kamis (10/4) pagi sekitar pukul 10.00 WIB, Pesawat Kepresidenan pertama milik Indonesia akhirnya tiba di Base Operations Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat dengan jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ-2) itu mendarat dengan mulus di landasan. Untuk pertama kalinya, setelah hampir 68 tahun Indonesia merdeka, Pemerintah akhirnya memiliki Pesawat Kepresidenan yang khusus dirancang dan digunakan hanya untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan Presiden Republik Indonesia.
Pesawat yang akhirnya terpilih merupakan varian dari Boeing 737 seri 800, pesawat dengan varian dan seri yang sama juga dimiliki dan telah digunakan oleh flag carrier Indonesia (PT Garuda Indonesia Tbk.) untuk kegiatan bisnisnya.
Sebelum memutuskan untuk membeli Pesawat Kepresidenan, Pemerintah sebelumnya telah mendapat dukungan penuh dari Komisi II DPR RI, gagasan Pesawat Kepresidenan diawali pada tahun 2007 dan setelah melalui proses tender yang ketat, cermat, dan teliti, terpilihlah pabrikan Boeing. Proses pabrikasi dan modifikasi pesawat terbang berlangsung hampir 5 tahun, pesawat BBJ-2 dibeli dengan harga sekitar US$ 89,6 juta atau sekitar Rp 847 milyar. Harga tersebut sudah termasuk pabrikasi, modifikasi interior dan modifikasi lainnya yang diperlukan. Pembayaran harga pesawat dilakukan melalui skema kontrak tahun jamak dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Selain itu pesawat BBJ-2 juga telah di rancang dan di desain sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk menunjang pelaksanaan tugas kenegaraan Presiden. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi dalam sambutannya menyebutkan ada tiga hal mendasar yang menjadi pertimbangan dan sejumlah keunggulan kita memiliki Pesawat Kepresidenan, yaitu: Pertama, dari sisi anggaran negara, penggunaan Pesawat Kepresidenan jauh lebih hemat dibandingkan dengan menyewa pesawat komersial. Dari perhitungan yang dilakukan dengan cermat oleh Pemerintah, Negara bisa melakukan penghematan sekitar Rp 114,2 milyar per tahun. Kedua, dari sisi efisiensi dan efektifitas penggunaan Pesawat Kepresidenan tentu tidak akan menggangu jadwal dan kinerja maskapai penerbangan komersial. Selama ini, perusahaan penerbangan harus mengatur ulang jadwal penerbangannya apabila ada tugas-tugas kenegaraan yang mengharuskan menggunakan pesawat bagi perjalanan dinas Presiden. Ketiga, dari sisi kebanggaan nasional, sebagai negara besar kita tentu lebih berbangga apabila Presiden Republik Indonesia menggunakan pesawat khusus kepresidenan yang canggih, modern, aman, dan benar-benar difungsikan untuk melayani tugas konstitusional Presiden Republik Indonesia. Setelah sambutan, Mensesneg secara simbolis melakukan aksi “pecah-kendi” dan dilanjutkan dengan pertukaran miniatur pesawat BBJ-2 oleh Perwakilan BoeingCompany Mr Ralph L. “Skipp” Boyce selaku Vice President of Boeing International and President of Boeing Southeast Asia. Usai acara serah terima pesawat tersebut dari Boeing, Mensesneg mengatakan akan ada proses sertifikasi. “Semua yang berkaitan dengan pesawat dan yang ada di dalamnya akan diperiksa dan dipastikan spesifikasinya. Proses sertifikasi akan dilakukan oleh Kemenhan mulai Jumat (11/4) besok”, ujar Mensesneg. Turut hadir dalam acara peresmian tersebut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, beberapa Anggota DPR RI,Kapolri, para Petinggi TNI AU, perwakilan dari pabrikan Boeing, dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. (Humas/DAR) |
Langganan:
Postingan (Atom)
