Anggaran Jalan dan Dermaga Pelabuhan Sibolga Diperjuangkan

MedanBisnis – Sibolga. Anggota DPD RI Parlindungan Purba berjanji akan memperjuangan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan perpanjangan dermaga Pelabuhan Sibolga. Dirinya sangat mendukung dan akan menyampaikan langsung usulan itu ke Kementerian Perhubungan RI di Jakarta.

“Kita telah menerima permohonan dukungan dari General Manager PT Pelindo Sibolga Parulian Panggabean untuk percepatan realisasi pembangunan sarana dan prasarana di kawasan Pelabuhan Sibolga,” ungkap Parlindungan Purba di sela melakukan reses di Kota Sibolga, Jumat minggun lalu.

Menurut Parlindungan, reses yang dilakukannya ke Kota Sibolga adalah untuk menghimpun data sekaligus menyerap aspirasi untuk kepentingan pembangunan perekonomian di daerah. “Perbaikan atau pembangunan infrastruktur jalan dan dermaga pelabuhan merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak. Kita akan membawa usulan ini untuk diperjuangkan ke Kemenhub RI, supaya dapat direalisasikan segera demi terciptanya sinkronisasi pembangunan darat dan laut,” tuturnya.

General Manager Pelindo I Cabang Sibolga Parulian Panggabean, sebelumnya menyampaikan permohonan kepada anggota DPD RI Parlindungan Purba untuk dapat membantu dan mempermudah percepatan anggaran perpanjangan dermaga dan perbaikan jalan kawasan pelabuhan Sibolga.

Menurut Parulian, permohonan untuk perpanjangan dermaga Pelabuhan Sibolga, sebelumnya telah disampaikan oleh Manager PT Pelindo Sibolga yang terdahulu. Dirinya juga turut menyuarakannya saat dilakukan fit and proper test menjadi General Manager PT Pelindo I Cabang Sibolga. Kemungkinan, realisasinya masih membutuhkan dukungan dari DPD RI, sekalipun wacana itu sudah berada di tangan pemerintah.

“Perpanjangan dermaga Pelabuhan Sibolga yang dimohonkan adalah sepanjang 100 meter lagi. Bila ini terealisasi, maka ukuran dermaga pelabuhan Sibolga menjadi ideal,” katanya.
Begitu juga dengan perbaikan jalan, sepanjang anggarannya belum turun dari pemerintah pusat, pihaknya dari PT Pelindo Sibolga pastinya hanya dapat melakukan pemeliharaan sesuai pertimbangan dan kemampuan anggaran.

Sumber : www.bumn.go.id

Read More

Di Tahun Politik, Warga Jangan Mudah Terpancing

Keserasian Sosial Mampu Redam Konflik dan Perkuat Jati Diri Bangsa Ragam suku bangsa merupakan modal sosial dan benteng ketahanan bangsa. Kementerian Sosial berkepentingan menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, sebagai solusi mengatasi konflik sosial.   “Setiap suku bangsa, memiliki budaya dan tata nilai kearifan lokal, norma, tradisi serta perilaku hidup,” ujar Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri saat kunjungan kerja di Luwuk Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu (16/3/2014). Data Direktorat Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kementerian Sosial (Kemensos), terdapat 250 suku bangsa. Keragaman itu, terlihat dari falsafah hidup, misalnya, di Suku Sunda memiliki ajaran silih asuh silih asih silih asah, di Maluku terdapat pela gandong, serta di Sumbawa terdapat Sabalong Samalewa. “Masing-masing adat istiadat mengarah pada tatanan hidup seimbang, antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan tuhan, ” tandasnya. Akulturasi, asimilasi dan perubahan zaman membawa dampak pada melunturnya sistem budaya asli. Terkadang menjurus pada konflik sosial di masyarakat. Selain itu, hilangnya rasa saling percaya, komunikasi antar warga terhambat, serta melemahnya kohesivitas sosial di masyarakat. Indonesia harus belajar pada Jepang, dimana nilai-nilai kearifan lokal menjadi kekuatan modern yang dinamis. Selain itu, peran raja dalam situasi kritis menjadi figure pemersatu dan pembuat keputusan di antara pihak-pihak yang berseteru. Bagitu pula, di negeri Gajah Putih, Thailand. “Sejatinya, Bangsa Indonesia sebagai negeri santun, ramah, dan memiliki semangat gotong-royong. Ada 188 titik konflik sosial yang harus dibangun komunikasi dua arah sebagai solusi, ” beber Mensos. Saat ini, saatnya mengakhiri semua pertikaian, diganti karya nyata bagi bangsa. Terbukti, kesetiakawanan sosial efektif mengatasi masalah dan konflik sosial yang beragam. Dengan nilai-nilai kearifan lokal tersebut, dipastikan bisa menjaga keserasian sosial antarwarga. “Program Kemensos strategis adalah menguatkan kohesivitas dengan keserasian sosial, ” ujarnya. Keserasian sosial dikemas dengan berbagai bentuk, misalnya, musyawarah antar warga, membuat fasilitas sosial dan fasilitas akses interaksi antar warga, serta pagelaran kesenian tradisional. Sedangkan, Kemsos mendukung kegiatan tersebut Rp 109 juta sesuai pilihan kegiatan. Program sudah berjalan di 33 provinsi. Setiap warga yang disentuh mengajukan usulan, untuk selanjutnya diverifikasi kelayakannya, termasuk uji petik di lokasi sasaran. Untuk itu, keserasian sosial membutuhkan sumber daya manusia (SDM) perdamaian terlatih, penguatkan nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi positif masyarakat, seperti ronda, pengumpulan beras (jumputan). “Ketiga hal di atas, bisa menjadi sistem peringatan dini atau early warning system, jika timbul gejala-gejala yang mengganggu kohesivitas sosial warga di satu wilayah, ”tandasnya. Kesetiakawanan Sosial  mampu meredam konflik sosial yang tahun ini merupakan tahun politik, masyarakat jangan mudah terpancing dari isu yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam kesempatan itu, Mensos menyerahkan paket bantuan di Kabupaten Banggai, berupa Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2014 senilai Rp7.930.000.000; Keserasian Sosial 4 Paket @ 109.000.000 Total Rp 436 juta, Kearifan Lokal Rp 50 juta, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 20 Kelompok Rp 400 juta dan bantuan 135 anak Rp 135 juta. Untuk Kabupaten Banggai Laut, berupa Mobil RTU 1 unit Rp 372.500.000. Bantuan untuk Kab Banggai Kepulauan 20 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Rp 400 Juta, Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 40 Unit berjumlah Rp 400 Juta, Total Bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Mensos adalah : Rp10.523.500.000. (PP/Biro Humas) Sumber : www.kemsos.go.id

Read More

PAN: Pemerintah baru harus fokus pada reformasi pendidikan

Drajad Wibowo. ©2012 Merdeka.com


Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad H Wibowo mengatakan, isu reformasi pendidikan menjadi salah satu bagian utama dari 8 Program Reformasi PAN yang sudah disusun. Menurutnya, pemerintah ke depan harus memberi perhatian khusus pada isu perbaikan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program reformasi pendidikan.

Sebab, pendidikan adalah salah satu faktor utama yang menentukan maju atau tidaknya pembangunan sebuah bangsa

"Fokusnya pada guru, materi kurikulum, dan fasilitas pendidikan. PAN akan merombak alokasi dana pendidikan untuk diprioritaskan kepada ketiga hal tersebut," tegas Dradjad dalam keterangannya, Minggu (16/3).

Pihaknya berjanji akan memperjuangkan tambahan tunjangan kepada guru bersertifikat yang mengajar di daerah pedesaan dan atau provinsi/kabupaten. Ini diupayakan agar distribusi guru lebih merata.

Menurutnya, kurikulum pendidikan harus dibuat efektif, sehingga tidak hanya memenuhi jatah proyek pendidikan saja. Orientasi kurikulum adalah standar internasional.

"PAN juga akan merombak total alokasi dana pendidikan selama ini, dan mengalokasikan prosentase terbesar dari anggaran pendidikan untuk membangun fasilitas pendidikan. Ini terutama menyangkut gedung sekolah, teknologi informasi dan perpustakaan," kata Dradjad

Sementara itu, Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi menambahkan, saat ini pendidikan masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia. Dia lalu merujuk hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2012 yang menunjukkan Indonesia menempati peringkat kedua terbawah untuk skor matematika dari puluhan negara yang disurvei.

Menurut dia, harusnya dengan anggaran mencapai 20 persen dari total belanja negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kualitas pendidikan sudah bisa jauh lebih maju.

"Yang terjadi saat ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah kurang koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pendidikan di Indonesia," katanya.

Karena itu, ke depan perlu dilakukan reformasi pendidikan agar lebih tepat sasaran, efektif, dan nyata hasilnya.

"Ke depan, penggunaan anggaran pendidikan harus dilihat secara proporsional. Infrastruktur pendidikan dan tunjangan guru harus dilihat sebagai satu kesatuan," katanya.

Sumber : www.merdeka.com

Read More

PDIP minta Jokowi seperti Soekarno-Hatta

jokowi kampanye ke museum sumpah penuda. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sabam Sirait menilai urusan koalisi tergantung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). PDIP pasti mendukung pilihan Jokowi.
"Kita semua mendukung Jokowi. Kalau berkoalisi dengan siapa ya itu urusan Jokowi. Kita akan dukung, tidak mungkin tidak dukung," kata Sabam di bilangan Cikini, Jakarta, minggu (16/3).

Diakuinya, hingga saat ini partai pimpinan Megawati Soekarnoputri belum mencari siapa pendamping bagi Jokowi. Namun, secara pribadi, Sabam mengharapkan sosok pendamping Jokowi bukan berasal dari PDIP.

"Belum-belum. Menurut kalau saya carilah orang bukan orang PDIP. Kedua cari kalau boleh orang jangan dari orang Jawa kayak duet Soekarno-Hatta," ungkapnya.

Ketika disinggung apakah itu sinyal untuk Jusuf Kalla atau Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dirinya pun membantah. Khusus Ahok, dia sudah peringatkan untuk pimpin ibukota hingga selesai.

"Tapi saya sudah bilang Ahok. Itu kan adik saya juga. Ahok, kalau nanti si Jokowi entah jadi apa, saya nggak ngomong jadi apa. Kau (Ahok) menurut undang-undang yang saya turut bikin, kau otomatis jadi Gubernur. Tidak dipilih tidak apa menurut undang-undang itu," terangnya.

Sumber : http://www.merdeka.com

Read More

Suwardi Mengucapkan Sumpah Jabatan Sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Di Hadapan Presiden

Jakarta-Humas, H. Suwardi, S.H., M.H. mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3) siang.

Prosesi pelantikan berlangsung secara khidmat diawali dengan iringan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, pembacaan Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2014 tentang Pengangkatan H. Suwardi, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial oleh Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Dr. Cecep Sutiawan.

Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sumpah yang dilakukan oleh H. Suwardi, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan oleh Presiden. Acara pelantikan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial diakhiri dengan iringan lagu Indonesia Raya.

H. Suwardi, S.H., M.H. dilantik sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial menggantikan posisi Hakim Agung Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. berdasarkan hasil pemilihan yang diselenggarakan secara langsung oleh MA pada 21 Januari 2014 lalu dengan meraih 28 suara. Proses pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial diikuti oleh para Hakim Agung yang aktif, dan dilakukan secara terbuka dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting.

Hadir dalam acara pelantikan Wakil Ketua MA itu antara lain Wakil Presiden Boediono, Ketua BPK Hadi Poernomo, Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Hukum dan Ham Amir Samsudin, Menteri Luar Negeri Marthy Natalegawa, Jaksa Agung Basrif Arief, dan Jajaran Perwira Tinggi TNI.

Setelah seluruh prosesi pelantikan selesai, hadirin menyampaikan ucapan selamat kepada Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial. Ucapan Selamat diawali Presiden, Wakil Presiden, Para Pimpinan Lembaga, Menko PolHukam dan Para Menteri serta undangan lainnya. (ds/rs)


Sumber : www.mahkamahagung.go.id 

Read More

RAPAT KERJA KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE WILAYAH HUKUM SUMATRA SELATAN

Palembang-Humas, Rapat Kunjungan Komisi III DPR RI dengan 4 (empat) lingkungan pengadilan se wilayah Hukum Sumatera Selatan Yang dilaksanakan dipengadilan Tinggi Palembang , Dalam rangka melakukan fungsi Pengawasan dan controlling, Komisi III DPR RI melakukan serangkaian kunjungan kerja se-wilayah Sumatera Selatan, di mulai dengan melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi, pada hari Selasa Tanggal 11 Maret 2014, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan Rapat kerja dengan jajaran 4 ( empat ) lingkungan Peradilan se-wilayah Sumatera Selatan.

Kunjungan kerja yang Kedua Kali nya di Sumatera Selatan ini , di ketuai oleh DR. Pieter C. Zulkifli Simaboea, MH, dengan anggota yang terdiri dari DR. Aziz Syamsuddin, SH, Ruhut Sitompul, SH, HJ. Himatul Alyah Setiawaty, SH, MH, Drs. Eddy Sadeli, SH, Marcus Silano, S.IP, Dodi Reza Alex Noerdin, MBA, Mahyudin, ST, MM, Nudirman Munir, SH, Sayed Muhammad Mulyadi, SH, Trimedya Panjaitan, SH, Eva Kusuma Sundari, KH. Buchori, LC, Fahri Hamzah, SE, Taslim, S.Si, SH, Ahmad Yani, SH., MH, Marthin Hutabarat, SH

Rapat Kerja yang bertempat di Pengadilan Tinggi Palembang ini juga dihadiri oleh Dr.H.Muh Daming Sanusi SH,M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs.Yasmidi SH, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Amir Hamzah,SH.,MH dan Kepala Pengadilan Militer I – 04 Reki Ireni Lumme,SH.,MH dan para Ketua Pengadilan Negeri ,Ketua Pengadilan Agama se Sumatera Selatan.
Sesi Pemaparan dan tanya Jawab membahas beberapa hal yang menyangkut dengan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Palembang untuk tahun 2010 sampai dengan 2014 mengenai meningkatan penyelesaian perkara , Meningkatkan Tertib Beradministrasi perkara, Meningkatkan Mutu dan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Anggaran Tahun 2014, Meningkatkan aksebelitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) dan juga Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dari aparat pengadilan.

Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan mengenai Website Pengadilan tinggi Palembang yang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai alur proses berperkara, adanya sosialisasi, bimbingan teknis pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia, memberikan pengawasan kepada para Hakim ataupun juga pegawai baik internal ataupun exsternal se wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang, Tertib administrasi baik dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan,

Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Memaparkan mengenai Sumber daya Manusia yang ada di Pengadilan Tingggi Agama , Penambahan Pengadilan Agama, Merealisasi Kemandirian Anggran, dan ada beberapa Pengadilan Agama di wilayah Palembang yaitu di daerah Pengadilan Agama Sekayu Yang harus dilanjutkan Pembangunannya. Dan juga belum adanya tenaga Honorer untuk dipengadilan tinggi Agama Palembang.

Acara Rapat kerja di lanjutkan dengan sesi penukaran cindera mata dan foto bersama.(humas)

 Sumber : www.mahkamahagung.go.id

Read More

Ibu Lies Purnomo Yusgiantoro dan Wan TNI Kemhan Kunjungi Lembaga Pendidikan Kowal Kobangdikal

Surabaya, Ibu Lies Purnomo Yusgiantoro bersama Wanita TNI Kementerian Pertahanan melakukan kunjungan ke Lembaga Pendidikan Kowal Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) di Surabaya, Selasa (11/3).

Saat kunjungan tersebut, Ibu Lies Purnomo Yusgiantoro beserta rombongan diterima Komandan Kobangdikal Laksda TNI Widodo, SE., dan

berkesempatan bertatap muka serta memberikan pengarahan kepada para Kowal Anggota Tetap (Antap) Kobangdikal, Siswa Pendidikan Pertama Bintara

(Dikmaba) TNI AL dan siswa Kowal Pendidikan Pembentukan Perwira(Diktukpa) serta siswa Dikmatra I.

Selain itu, menyaksikan latihan ketangkasan para Kowal kobangdikal yang menyajikan demonstrasi bongkar pasang senjata laras panjang dengan mata tertutup, Kolone Senapan, Beladiri Militer berkelompok dan Beladiri perorangan dan Campur sari Kobangdikal.

Dalam pengarahannya, Ibu Lies Purnomo Yusgiantoro memberikan memberikan motifasi dan dorongan kepada para Kowal untuk maju, karena kedudukan prajurit laki-laki dan perempuan sama. Bahkan, banyak profesi yang dulu milik laki-laki, kini diduduki kalangan perempuan. Karir ditentukan dengan kerja keras dan prestasi.

Menurunya, banyak prajurit peremuan yang kini sudah diberikan kepercayaan setara dengan perempuan. “Kini sudah selevel pria. Jangan khawatir tentang masa depan, Saya akan support terus”, tambah Ibu Lies Purnomo Yusgiantoro. Meski demikian, seorang Kowal harus tetap ingat akan kodrat dasar seorang perempuan, yang harus menghormati suami dan mendidik anak-anaknya yang merupakan tugas utama seorang ibu.

Sumber : www.kemhan.go.id

Read More

PENCANANGAN PENERAPAN E-OFFICE DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, didampingi Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi Kementerian Dalam Negeri, A.S. Tavipiyono, secara resmi mencanangkan operasionalisasi perkantoran elektronik (e-office) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pencanangan e-office tersebut dilaksanakan pada saat Sekretaris Jenderal membuka bimbingan teknis aplikasi perkantoran elektronik (e-office) bagi pejabat dan staf di lingkungan Kemendagri pada tanggal 10 Maret 2014 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa di era reformasi birokrasi ini aplikasi e-office sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, tertib dan transparan sebagai salah satu wujud implementasi good governance. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal menekankan kepada para pejabat dan staf lingkup Kemendagri untuk sungguh-sungguh berkomitmen segera menerapkan e-office.

Sebagaimana diketahui, e-office memiliki beberapa manfaat, antara lain mempercepat proses surat-menyurat, penomoran dan penanggalan surat yang up to date, kebutuhan kertas akan berkurang (paperless), memperkecil terjadinya pemalsuan surat dinas, menyimpan surat yang telah diterima maupun dikirim oleh seluruh pengguna dalam format elektronis sehingga pengguna dapat mengakses surat tersebut kapan pun dan dimana pun dengan mudah, menyimpan historis dan log setiap pembuatan dan disposisi surat sehingga kegiatan pembuatan surat (bahkan jika dibatalkan) terekam dengan baik, dengan penggunaan sistem yang sama, dalam suatu instansi bisnis proses pembuatan surat dapat seragam.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal juga memerintahkan Pusdatinkomtel untuk memfasilitasi seluruh komponen lingkup Kemendagri agar mudah dan lancar menerapkan aplikasi e-office. Pusdatinkomtel juga diminta mengembangkan sistem-sistem yang lain sehingga Kemendagri bisa menjadi pelopor e-government. Lebih lanjut, kepada Biro Organisasi dan Pusdatinkomtel diminta untuk segera menyelesaikan Permendagri tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Kemendagri dan Pemda. Biro Hukum juga ditugaskan untuk membantu mempercepat penyusunan permendagri tersebut.

Pada akhir sambutannya, Sekretaris Jenderal mengucapkan selamat memasuki babak baru dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran secara elektronik (e-office) di lingkungan Kemendagri.

Sumbe : www.kemendagri.go.id 

Read More

Kemendagri: 12 Kepala Daerah Ajukan Cuti Kampanye

JAKARTA--Sebanyak 12 gubernur dan wakil gubernur meminta izin cuti kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengikuti kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Kepala daerah sudah ada 12 orang yang mengajukan permohonan izin cuti dan semuanya sudah saya tanda tangani (berikan izin)," kata Gamawan di Jakarta, Kamis.

Kepala dan wakil kepala daerah, yang hendak mengikuti kampanye Pemilu pada hari kerja, wajib mengajukan permohonan cuti. Sedangkan bagi pejabat yang mengikuti kampanye pada hari libur cukup memberitahukan saja tanpa mengajukan cuti.

Mendagri menegaskan kepada seluruh pejabat negara di daerah untuk tidak memanfaatkan fasilitas Negara dalam berkampanye.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Didik Suprayitno menyebutkan gubernur yang meminta izin cuti kampanye tersebut antara lain Irwan Prayitno (Sumatera Barat), Alex Noerdin (Sumatera Selatan), Ahmad Heryawan (Jawa Barat) dan Soekarwo (Jawa Timur).

Selain itu ada pula Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh.

"Kalau wakilnya yang mengajukan cuti ada dua, Wagub Sulawesi Barat Aladin S. Mengga dan Wagub Sumatera Selatan Ishak Melki," kata Didik.

Pasangan kepala daerah yang mengajukan cuti, seperti di Sumatera Selatan dan Sulawesi Barat, dilarang mengambil cuti pada waktu bersamaan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh ditinggalkan oleh kepala daerah dan wakilnya secara bersamaan.

"Kalau gubernurnya sedang cuti kampanye, wakilnya harus menjalankan tugas gubernur saat itu. Tidak boleh bersama-sama kampanyenya," ujar Mendagri.

Sumber ; www.kemendagri.go.id 

Read More

KEMENDAGRI GELAR RAKORNAS PENGAMANAN DAGRI SELAMA PEMILU

 

 Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Dalam Negeri terkait pelaksanaan Pemilu.

Mendagri Gamawan Fauzi ketika membuka Rakornas di Jakarta, Rabu malam mengatakan kegiatan tersebut menitikberatkan pada penyamaan persepsi aparat daerah dalam menangani konflik yang berpotensi muncul selama pelaksanaan Pemilu.

"Kita perlu menyamakan persepsi dan kesatuan langkah dalam mewujudkan stabilitas nasional menjelang Pemilu," kata Gamawan.

Selama Rakornas tersebut, para peserta dari perwakilan seluruh pemerintah daerah dapat saling bertukar informasi, pengalaman dan penanggulangan konflik di daerah masing-masing.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanribali Lamo mengatakan Rakornas tersebut menjadi wadah bagi aparat daerah untuk meningkatkan wawasan dalam menangani konflik di dalam negeri.

"Melalui Rakornas ini diharapkan dapat neningkatkan wawasan aparatur Pemerintah secara terpadu di tingkat daerah," kata Tanribali.

Acara pembukaan Rakornas tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Sosial, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Saud Usman Nasution.

Sumber : www.kemendagri.go.id 

Read More