Di Tahun Politik, Warga Jangan Mudah Terpancing

Keserasian Sosial Mampu Redam Konflik dan Perkuat Jati Diri Bangsa Ragam suku bangsa merupakan modal sosial dan benteng ketahanan bangsa. Kementerian Sosial berkepentingan menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, sebagai solusi mengatasi konflik sosial.   “Setiap suku bangsa, memiliki budaya dan tata nilai kearifan lokal, norma, tradisi serta perilaku hidup,” ujar Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri saat kunjungan kerja di Luwuk Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu (16/3/2014). Data Direktorat Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kementerian Sosial (Kemensos), terdapat 250 suku bangsa. Keragaman itu, terlihat dari falsafah hidup, misalnya, di Suku Sunda memiliki ajaran silih asuh silih asih silih asah, di Maluku terdapat pela gandong, serta di Sumbawa terdapat Sabalong Samalewa. “Masing-masing adat istiadat mengarah pada tatanan hidup seimbang, antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan tuhan, ” tandasnya. Akulturasi, asimilasi dan perubahan zaman membawa dampak pada melunturnya sistem budaya asli. Terkadang menjurus pada konflik sosial di masyarakat. Selain itu, hilangnya rasa saling percaya, komunikasi antar warga terhambat, serta melemahnya kohesivitas sosial di masyarakat. Indonesia harus belajar pada Jepang, dimana nilai-nilai kearifan lokal menjadi kekuatan modern yang dinamis. Selain itu, peran raja dalam situasi kritis menjadi figure pemersatu dan pembuat keputusan di antara pihak-pihak yang berseteru. Bagitu pula, di negeri Gajah Putih, Thailand. “Sejatinya, Bangsa Indonesia sebagai negeri santun, ramah, dan memiliki semangat gotong-royong. Ada 188 titik konflik sosial yang harus dibangun komunikasi dua arah sebagai solusi, ” beber Mensos. Saat ini, saatnya mengakhiri semua pertikaian, diganti karya nyata bagi bangsa. Terbukti, kesetiakawanan sosial efektif mengatasi masalah dan konflik sosial yang beragam. Dengan nilai-nilai kearifan lokal tersebut, dipastikan bisa menjaga keserasian sosial antarwarga. “Program Kemensos strategis adalah menguatkan kohesivitas dengan keserasian sosial, ” ujarnya. Keserasian sosial dikemas dengan berbagai bentuk, misalnya, musyawarah antar warga, membuat fasilitas sosial dan fasilitas akses interaksi antar warga, serta pagelaran kesenian tradisional. Sedangkan, Kemsos mendukung kegiatan tersebut Rp 109 juta sesuai pilihan kegiatan. Program sudah berjalan di 33 provinsi. Setiap warga yang disentuh mengajukan usulan, untuk selanjutnya diverifikasi kelayakannya, termasuk uji petik di lokasi sasaran. Untuk itu, keserasian sosial membutuhkan sumber daya manusia (SDM) perdamaian terlatih, penguatkan nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi positif masyarakat, seperti ronda, pengumpulan beras (jumputan). “Ketiga hal di atas, bisa menjadi sistem peringatan dini atau early warning system, jika timbul gejala-gejala yang mengganggu kohesivitas sosial warga di satu wilayah, ”tandasnya. Kesetiakawanan Sosial  mampu meredam konflik sosial yang tahun ini merupakan tahun politik, masyarakat jangan mudah terpancing dari isu yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam kesempatan itu, Mensos menyerahkan paket bantuan di Kabupaten Banggai, berupa Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2014 senilai Rp7.930.000.000; Keserasian Sosial 4 Paket @ 109.000.000 Total Rp 436 juta, Kearifan Lokal Rp 50 juta, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 20 Kelompok Rp 400 juta dan bantuan 135 anak Rp 135 juta. Untuk Kabupaten Banggai Laut, berupa Mobil RTU 1 unit Rp 372.500.000. Bantuan untuk Kab Banggai Kepulauan 20 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Rp 400 Juta, Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 40 Unit berjumlah Rp 400 Juta, Total Bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Mensos adalah : Rp10.523.500.000. (PP/Biro Humas) Sumber : www.kemsos.go.id