usaha berhasil

Minggu, 16 Maret 2014

PAN: Pemerintah baru harus fokus pada reformasi pendidikan


PAN: Pemerintah baru harus fokus pada reformasi pendidikan
Drajad Wibowo. ©2012 Merdeka.com


Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad H Wibowo mengatakan, isu reformasi pendidikan menjadi salah satu bagian utama dari 8 Program Reformasi PAN yang sudah disusun. Menurutnya, pemerintah ke depan harus memberi perhatian khusus pada isu perbaikan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program reformasi pendidikan.

Sebab, pendidikan adalah salah satu faktor utama yang menentukan maju atau tidaknya pembangunan sebuah bangsa

"Fokusnya pada guru, materi kurikulum, dan fasilitas pendidikan. PAN akan merombak alokasi dana pendidikan untuk diprioritaskan kepada ketiga hal tersebut," tegas Dradjad dalam keterangannya, Minggu (16/3).

Pihaknya berjanji akan memperjuangkan tambahan tunjangan kepada guru bersertifikat yang mengajar di daerah pedesaan dan atau provinsi/kabupaten. Ini diupayakan agar distribusi guru lebih merata.

Menurutnya, kurikulum pendidikan harus dibuat efektif, sehingga tidak hanya memenuhi jatah proyek pendidikan saja. Orientasi kurikulum adalah standar internasional.

"PAN juga akan merombak total alokasi dana pendidikan selama ini, dan mengalokasikan prosentase terbesar dari anggaran pendidikan untuk membangun fasilitas pendidikan. Ini terutama menyangkut gedung sekolah, teknologi informasi dan perpustakaan," kata Dradjad

Sementara itu, Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi menambahkan, saat ini pendidikan masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia. Dia lalu merujuk hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2012 yang menunjukkan Indonesia menempati peringkat kedua terbawah untuk skor matematika dari puluhan negara yang disurvei.

Menurut dia, harusnya dengan anggaran mencapai 20 persen dari total belanja negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kualitas pendidikan sudah bisa jauh lebih maju.

"Yang terjadi saat ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah kurang koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pendidikan di Indonesia," katanya.

Karena itu, ke depan perlu dilakukan reformasi pendidikan agar lebih tepat sasaran, efektif, dan nyata hasilnya.

"Ke depan, penggunaan anggaran pendidikan harus dilihat secara proporsional. Infrastruktur pendidikan dan tunjangan guru harus dilihat sebagai satu kesatuan," katanya.

Sumber : www.merdeka.com

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA