usaha berhasil

Sabtu, 15 Maret 2014

Kemendagri: 12 Kepala Daerah Ajukan Cuti Kampanye


JAKARTA--Sebanyak 12 gubernur dan wakil gubernur meminta izin cuti kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengikuti kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Kepala daerah sudah ada 12 orang yang mengajukan permohonan izin cuti dan semuanya sudah saya tanda tangani (berikan izin)," kata Gamawan di Jakarta, Kamis.

Kepala dan wakil kepala daerah, yang hendak mengikuti kampanye Pemilu pada hari kerja, wajib mengajukan permohonan cuti. Sedangkan bagi pejabat yang mengikuti kampanye pada hari libur cukup memberitahukan saja tanpa mengajukan cuti.

Mendagri menegaskan kepada seluruh pejabat negara di daerah untuk tidak memanfaatkan fasilitas Negara dalam berkampanye.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Didik Suprayitno menyebutkan gubernur yang meminta izin cuti kampanye tersebut antara lain Irwan Prayitno (Sumatera Barat), Alex Noerdin (Sumatera Selatan), Ahmad Heryawan (Jawa Barat) dan Soekarwo (Jawa Timur).

Selain itu ada pula Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh.

"Kalau wakilnya yang mengajukan cuti ada dua, Wagub Sulawesi Barat Aladin S. Mengga dan Wagub Sumatera Selatan Ishak Melki," kata Didik.

Pasangan kepala daerah yang mengajukan cuti, seperti di Sumatera Selatan dan Sulawesi Barat, dilarang mengambil cuti pada waktu bersamaan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh ditinggalkan oleh kepala daerah dan wakilnya secara bersamaan.

"Kalau gubernurnya sedang cuti kampanye, wakilnya harus menjalankan tugas gubernur saat itu. Tidak boleh bersama-sama kampanyenya," ujar Mendagri.

Sumber ; www.kemendagri.go.id 

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA