Suwardi Mengucapkan Sumpah Jabatan Sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Di Hadapan Presiden

Jakarta-Humas, H. Suwardi, S.H., M.H. mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3) siang.

Prosesi pelantikan berlangsung secara khidmat diawali dengan iringan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, pembacaan Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2014 tentang Pengangkatan H. Suwardi, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial oleh Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Dr. Cecep Sutiawan.

Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sumpah yang dilakukan oleh H. Suwardi, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan oleh Presiden. Acara pelantikan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial diakhiri dengan iringan lagu Indonesia Raya.

H. Suwardi, S.H., M.H. dilantik sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial menggantikan posisi Hakim Agung Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. berdasarkan hasil pemilihan yang diselenggarakan secara langsung oleh MA pada 21 Januari 2014 lalu dengan meraih 28 suara. Proses pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial diikuti oleh para Hakim Agung yang aktif, dan dilakukan secara terbuka dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting.

Hadir dalam acara pelantikan Wakil Ketua MA itu antara lain Wakil Presiden Boediono, Ketua BPK Hadi Poernomo, Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Hukum dan Ham Amir Samsudin, Menteri Luar Negeri Marthy Natalegawa, Jaksa Agung Basrif Arief, dan Jajaran Perwira Tinggi TNI.

Setelah seluruh prosesi pelantikan selesai, hadirin menyampaikan ucapan selamat kepada Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial. Ucapan Selamat diawali Presiden, Wakil Presiden, Para Pimpinan Lembaga, Menko PolHukam dan Para Menteri serta undangan lainnya. (ds/rs)


Sumber : www.mahkamahagung.go.id 

Read More

RAPAT KERJA KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE WILAYAH HUKUM SUMATRA SELATAN

Palembang-Humas, Rapat Kunjungan Komisi III DPR RI dengan 4 (empat) lingkungan pengadilan se wilayah Hukum Sumatera Selatan Yang dilaksanakan dipengadilan Tinggi Palembang , Dalam rangka melakukan fungsi Pengawasan dan controlling, Komisi III DPR RI melakukan serangkaian kunjungan kerja se-wilayah Sumatera Selatan, di mulai dengan melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi, pada hari Selasa Tanggal 11 Maret 2014, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan Rapat kerja dengan jajaran 4 ( empat ) lingkungan Peradilan se-wilayah Sumatera Selatan.

Kunjungan kerja yang Kedua Kali nya di Sumatera Selatan ini , di ketuai oleh DR. Pieter C. Zulkifli Simaboea, MH, dengan anggota yang terdiri dari DR. Aziz Syamsuddin, SH, Ruhut Sitompul, SH, HJ. Himatul Alyah Setiawaty, SH, MH, Drs. Eddy Sadeli, SH, Marcus Silano, S.IP, Dodi Reza Alex Noerdin, MBA, Mahyudin, ST, MM, Nudirman Munir, SH, Sayed Muhammad Mulyadi, SH, Trimedya Panjaitan, SH, Eva Kusuma Sundari, KH. Buchori, LC, Fahri Hamzah, SE, Taslim, S.Si, SH, Ahmad Yani, SH., MH, Marthin Hutabarat, SH

Rapat Kerja yang bertempat di Pengadilan Tinggi Palembang ini juga dihadiri oleh Dr.H.Muh Daming Sanusi SH,M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs.Yasmidi SH, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Amir Hamzah,SH.,MH dan Kepala Pengadilan Militer I – 04 Reki Ireni Lumme,SH.,MH dan para Ketua Pengadilan Negeri ,Ketua Pengadilan Agama se Sumatera Selatan.
Sesi Pemaparan dan tanya Jawab membahas beberapa hal yang menyangkut dengan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Palembang untuk tahun 2010 sampai dengan 2014 mengenai meningkatan penyelesaian perkara , Meningkatkan Tertib Beradministrasi perkara, Meningkatkan Mutu dan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Anggaran Tahun 2014, Meningkatkan aksebelitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) dan juga Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dari aparat pengadilan.

Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan mengenai Website Pengadilan tinggi Palembang yang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai alur proses berperkara, adanya sosialisasi, bimbingan teknis pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia, memberikan pengawasan kepada para Hakim ataupun juga pegawai baik internal ataupun exsternal se wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang, Tertib administrasi baik dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan,

Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Memaparkan mengenai Sumber daya Manusia yang ada di Pengadilan Tingggi Agama , Penambahan Pengadilan Agama, Merealisasi Kemandirian Anggran, dan ada beberapa Pengadilan Agama di wilayah Palembang yaitu di daerah Pengadilan Agama Sekayu Yang harus dilanjutkan Pembangunannya. Dan juga belum adanya tenaga Honorer untuk dipengadilan tinggi Agama Palembang.

Acara Rapat kerja di lanjutkan dengan sesi penukaran cindera mata dan foto bersama.(humas)

 Sumber : www.mahkamahagung.go.id

Read More

Ibu Lies Purnomo Yusgiantoro dan Wan TNI Kemhan Kunjungi Lembaga Pendidikan Kowal Kobangdikal

Surabaya, Ibu Lies Purnomo Yusgiantoro bersama Wanita TNI Kementerian Pertahanan melakukan kunjungan ke Lembaga Pendidikan Kowal Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) di Surabaya, Selasa (11/3).

Saat kunjungan tersebut, Ibu Lies Purnomo Yusgiantoro beserta rombongan diterima Komandan Kobangdikal Laksda TNI Widodo, SE., dan

berkesempatan bertatap muka serta memberikan pengarahan kepada para Kowal Anggota Tetap (Antap) Kobangdikal, Siswa Pendidikan Pertama Bintara

(Dikmaba) TNI AL dan siswa Kowal Pendidikan Pembentukan Perwira(Diktukpa) serta siswa Dikmatra I.

Selain itu, menyaksikan latihan ketangkasan para Kowal kobangdikal yang menyajikan demonstrasi bongkar pasang senjata laras panjang dengan mata tertutup, Kolone Senapan, Beladiri Militer berkelompok dan Beladiri perorangan dan Campur sari Kobangdikal.

Dalam pengarahannya, Ibu Lies Purnomo Yusgiantoro memberikan memberikan motifasi dan dorongan kepada para Kowal untuk maju, karena kedudukan prajurit laki-laki dan perempuan sama. Bahkan, banyak profesi yang dulu milik laki-laki, kini diduduki kalangan perempuan. Karir ditentukan dengan kerja keras dan prestasi.

Menurunya, banyak prajurit peremuan yang kini sudah diberikan kepercayaan setara dengan perempuan. “Kini sudah selevel pria. Jangan khawatir tentang masa depan, Saya akan support terus”, tambah Ibu Lies Purnomo Yusgiantoro. Meski demikian, seorang Kowal harus tetap ingat akan kodrat dasar seorang perempuan, yang harus menghormati suami dan mendidik anak-anaknya yang merupakan tugas utama seorang ibu.

Sumber : www.kemhan.go.id

Read More

PENCANANGAN PENERAPAN E-OFFICE DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, didampingi Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi Kementerian Dalam Negeri, A.S. Tavipiyono, secara resmi mencanangkan operasionalisasi perkantoran elektronik (e-office) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pencanangan e-office tersebut dilaksanakan pada saat Sekretaris Jenderal membuka bimbingan teknis aplikasi perkantoran elektronik (e-office) bagi pejabat dan staf di lingkungan Kemendagri pada tanggal 10 Maret 2014 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa di era reformasi birokrasi ini aplikasi e-office sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, tertib dan transparan sebagai salah satu wujud implementasi good governance. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal menekankan kepada para pejabat dan staf lingkup Kemendagri untuk sungguh-sungguh berkomitmen segera menerapkan e-office.

Sebagaimana diketahui, e-office memiliki beberapa manfaat, antara lain mempercepat proses surat-menyurat, penomoran dan penanggalan surat yang up to date, kebutuhan kertas akan berkurang (paperless), memperkecil terjadinya pemalsuan surat dinas, menyimpan surat yang telah diterima maupun dikirim oleh seluruh pengguna dalam format elektronis sehingga pengguna dapat mengakses surat tersebut kapan pun dan dimana pun dengan mudah, menyimpan historis dan log setiap pembuatan dan disposisi surat sehingga kegiatan pembuatan surat (bahkan jika dibatalkan) terekam dengan baik, dengan penggunaan sistem yang sama, dalam suatu instansi bisnis proses pembuatan surat dapat seragam.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal juga memerintahkan Pusdatinkomtel untuk memfasilitasi seluruh komponen lingkup Kemendagri agar mudah dan lancar menerapkan aplikasi e-office. Pusdatinkomtel juga diminta mengembangkan sistem-sistem yang lain sehingga Kemendagri bisa menjadi pelopor e-government. Lebih lanjut, kepada Biro Organisasi dan Pusdatinkomtel diminta untuk segera menyelesaikan Permendagri tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Kemendagri dan Pemda. Biro Hukum juga ditugaskan untuk membantu mempercepat penyusunan permendagri tersebut.

Pada akhir sambutannya, Sekretaris Jenderal mengucapkan selamat memasuki babak baru dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran secara elektronik (e-office) di lingkungan Kemendagri.

Sumbe : www.kemendagri.go.id 

Read More

Kemendagri: 12 Kepala Daerah Ajukan Cuti Kampanye

JAKARTA--Sebanyak 12 gubernur dan wakil gubernur meminta izin cuti kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengikuti kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Kepala daerah sudah ada 12 orang yang mengajukan permohonan izin cuti dan semuanya sudah saya tanda tangani (berikan izin)," kata Gamawan di Jakarta, Kamis.

Kepala dan wakil kepala daerah, yang hendak mengikuti kampanye Pemilu pada hari kerja, wajib mengajukan permohonan cuti. Sedangkan bagi pejabat yang mengikuti kampanye pada hari libur cukup memberitahukan saja tanpa mengajukan cuti.

Mendagri menegaskan kepada seluruh pejabat negara di daerah untuk tidak memanfaatkan fasilitas Negara dalam berkampanye.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Didik Suprayitno menyebutkan gubernur yang meminta izin cuti kampanye tersebut antara lain Irwan Prayitno (Sumatera Barat), Alex Noerdin (Sumatera Selatan), Ahmad Heryawan (Jawa Barat) dan Soekarwo (Jawa Timur).

Selain itu ada pula Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh.

"Kalau wakilnya yang mengajukan cuti ada dua, Wagub Sulawesi Barat Aladin S. Mengga dan Wagub Sumatera Selatan Ishak Melki," kata Didik.

Pasangan kepala daerah yang mengajukan cuti, seperti di Sumatera Selatan dan Sulawesi Barat, dilarang mengambil cuti pada waktu bersamaan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh ditinggalkan oleh kepala daerah dan wakilnya secara bersamaan.

"Kalau gubernurnya sedang cuti kampanye, wakilnya harus menjalankan tugas gubernur saat itu. Tidak boleh bersama-sama kampanyenya," ujar Mendagri.

Sumber ; www.kemendagri.go.id 

Read More

KEMENDAGRI GELAR RAKORNAS PENGAMANAN DAGRI SELAMA PEMILU

 

 Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Dalam Negeri terkait pelaksanaan Pemilu.

Mendagri Gamawan Fauzi ketika membuka Rakornas di Jakarta, Rabu malam mengatakan kegiatan tersebut menitikberatkan pada penyamaan persepsi aparat daerah dalam menangani konflik yang berpotensi muncul selama pelaksanaan Pemilu.

"Kita perlu menyamakan persepsi dan kesatuan langkah dalam mewujudkan stabilitas nasional menjelang Pemilu," kata Gamawan.

Selama Rakornas tersebut, para peserta dari perwakilan seluruh pemerintah daerah dapat saling bertukar informasi, pengalaman dan penanggulangan konflik di daerah masing-masing.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanribali Lamo mengatakan Rakornas tersebut menjadi wadah bagi aparat daerah untuk meningkatkan wawasan dalam menangani konflik di dalam negeri.

"Melalui Rakornas ini diharapkan dapat neningkatkan wawasan aparatur Pemerintah secara terpadu di tingkat daerah," kata Tanribali.

Acara pembukaan Rakornas tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Sosial, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Saud Usman Nasution.

Sumber : www.kemendagri.go.id 

Read More

Rupiah Menguat, Inflasi Diperkirakan Rendah

Jakarta 14/03/2014, MoF Fiscal News - Menteri Perdagangan (Mendag) M. Lutfi mengaku optimistis laju inflasi pada Bulan Maret akan lebih rendah dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir. Melemahnya laju inflasi tersebut tercermin dari inflasi Bulan Januari, Februari dan inflasi tahun ke tahun (y-o-y).

“Inflasi yang ada di Januari, Februari menunjukkan kondisi baik, sehingga inflasi (y-o-y) 7,75 dan inflasi Maret akan lebih baik dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir,” kata Mendag pada Rabu (12/3). Ia menambahkan, perkembangan inflasi saat ini berada di jalur normal pada level 4,5 plus minus 1. Meski demikian, pemerintah juga mewaspadai kemungkinan adanya inflasi yang disebabkan oleh administered price.

Pada kesempatan terpisah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyampaikan bahwa penguatan rupiah terhadap dolar AS beberapa waktu terakhir masih dalam batas perkiraan sebelumnya. "Secara umum, kami melihat pasar efisien dan misalnya ada penguatan (rupiah), itu masih dalam volatilitas yang bisa diterima," katanya di Jakarta, Rabu (12/3).

Menurut Gubernur BI, penguatan rupiah tersebut terjadi karena aliran modal (capital inflow) mulai kembali masuk serta mulai membaiknya fundamental perekonomian nasional. "Faktor dariincoming flow untuk membeli surat berharga negara maupun saham di Indonesia, sampai minggu pertama Maret telah mencapai Rp38 triliun, bandingkan sepanjang 2013 incoming(hanya) Rp28 triliun," ujarnya. Dengan kondisi saat ini, ia menyakini nilai tukar rupiah Indonesia masih sejalan dan selaras dengan nilai tukar mata uang lain di regional.

Sementara itu, terkait suku bunga acuan, Gubernur BI memberikan sinyal bahwa BI ratekemungkinan akan dipertahankan pada level 7,5 persen. “Bahwa (melihat) kondisi pasar keuangan dan moneter pada saat sekarang ini, kurang lebih (BI rate) akan dipertahankan,” katanya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keputusan BI rate secara lebih komprehensif akan diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur pada Kamis (13/3), dan hal itu diputuskan berdasarkan data makro terbaru mengenai perekonomian nasional. "Karena semua tergantung data dan fakta yang akan dibahas Rapat Dewan Gubernur," pungkasnya.(nic)

www.kemenkeu.go.id

Read More

Peningkatan Kapasitas Penilaian Sumberdaya Hutan Mendukung Realisasi PDB/PDRB Lestari Sektor Kehutanan

Peningkatan Kapasitas Penilaian Sumberdaya Hutan Mendukung Realisasi

PDB/PDRB Lestari Sektor Kehutanan

Selama tahun 1999-2010, data BPS menunjukkan kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDB rata-rata per tahun adalah 0.94% atas dasar harga yang berlaku atau 1.01 % menurut harga konstan tahun 2000. Kecenderungan mengecilnya kontribusi sub sektor kehutanan ini disebabkan karena kebijakan penilaian sumberdaya sumberdaya hutan selama ini hanya menilai sisi tangible dan bersifat potensial saja (Kayu, produk kayu, rotan, getah), sementara ada nilai guna tak langsung dari hutan dalam mengurangi kerugian lingkungan yang tidak diperhitungkan, meskipun sudah ada payung hukumnya yaitu Permen KLH No. 15 tahun 2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan;  Permenhut No. P 58/MENHUT-II/2005 tentang penyusunan PDRB-Hijau sektor Kehutanan sebagai kegiatan pokok penyusunan rencana kehutanan, dan  Peraturan Presiden No.7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2000-2009, dimana konsep PDRB-Hijau sudah eksplisit dijelaskan. Persoalan yang mendasar adalah, setelah dipahami bahwa kontribusi kehutanan yang selama ini digunakan adalah tidak tepat (memerlukan koreksi mendasar untuk justifikasi) tetapi sampai saat ini (masih) belum diimplementasikan secara konkrit, baik dalam scope regional, maupun nasional.

Hal tersebut mengemuka dalam workshop nasional Penguatan Kapasitas, Kemampuan dan Penguasaan Iptek dalam Penilaian Sumberdaya Hutan di Jakarta (11-12/3). Hadir sebagai pembicara adalah Prof. Thomas Djamaluddin, Kepala LAPAN;  Dr. Basah Hernowo Direktur Kehutanan dan Sumberdaya Air; Prof. Nengah Surati Jaya, Fahutan IPB; Dr. Haruni Krisnawati, Badan Litbang Kehutanan; Prof. Yanto Santosa, Fahutan IPB, dan James L Hutagaol dari Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara.

Valuasi ekonomi sumberdaya hutan dapat memberikan strategi yang tepat (dari kajian akademik) untuk menentukan nilai dari dua sisi kepentingan yang berlawanan yaitu : (1) aspek konservasi, yang penentuan nilainya adalah dengan metoda pendekatan/proxi, dan (2) eksploitasi yang nilainya riil, kata Wahyu Andayani, Guru Besar Ekonomi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan UGM.

Mengutip (Hicks, 1946) Wahyu Andayani memaparkan kebijakan fiskal yang disusun secara periodik wajib memasukkan (memperhitungkan) biaya deplesi dan degradasi sumberdaya hutan/SDH (keduanya disebut sebagai depresiasi) dalam perhitungan neraca sumberdaya hutan nasional. Sebagai konsekuensinya adalah metoda konvensional yang saat ini digunakan untuk menemukan pendapatan nasional (PDB, dan PDRB-Coklat) harus dikoreksi (direvisi). Sehingga formula pendapatan bersih nasional/Net Domestic Product (sesuai dengan pembangunan berkelanjutan/berwawasan lingkungan) adalah merupakan hasil dari pengurangan antara pendapatan kotor/PDB  dengan estimasi/proxi depresiasi yaitu menipisnya sumber daya modal yang dihasilkan manusia/man made capital dan modal alam/natural capital         

Dalam kesempatan yang sama, Kepala LAPAN menyampaikan kebijakan UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dan Inpres No. 6 Tahun 2012 tentang kewajiban LAPAN dalam menyediakan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dengan lisensi Pemerintah Indonesia yang memungkinkan Lembaga-lembaga pemerintah termasuk Kementerian Kehutanan untuk mengakses citra satelit resolusi tinggi secara cuma-cuma sehingga penilaian sumberdaya hutan dapat lebih optimal.

“Ciri sumberdaya hutan yang dapat dilihat langsung dan renewable, menyebabkan sumberdaya ini menjadi tumpuan Indonesia dalam pembangunan. Akan tetapi jumlah sumberdaya hutan yang sesungguhnya berapa, ada dimana, dan bagaimana memanfaatkannya masih menjadi pertanyaan besar yang perlu dijawab dengan melakukan Forest Resource Assessment secara benar”, ungkap Basah Hernowo, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air.

Project Manager AFoCO (ASEAN-Korea Forest Cooperation) Regional Component 2, I Wayan S Dharmawan menjelaskan workshop ini merupakan bagian penting untuk mengurai kesenjangan dan mengidentifikasi kebutuhan serta strategi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Indonesia dalam penilaian sumberdaya hutan sehingga implementasi PDB/PDRB Lestari sektor kehutanan dapat segera diwujudkan.

Dari workshop ini semua pihak berharap (1) perhitungan PDB/PDRB lestari,  depresiasi SDH, koreksi terhadap rentabilitas ekonomi, penilaian jasa lingkungan, dan beberapa output (tangible dan intangible lain seperti keanekaragaman hayati, karbon, sumber daya air, dan tapak (soil) sudah waktunya diimplementasikan sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional menjadi realistik, wajar, layak, rasional, serta aktual; (2) konsep dan metoda Forest Resource Assessment dapat lebih disederhanakan sehingga mudah dilakukan dilapangan serta menggunakan kombinasi antara proyeksi stock SDH dan inventarisasi berulang untuk mendapatkan stock SDH terkini; dan (3) mencakup seluruh kawasan hutan termasuk hutan di luar kawasan;

Sumber: www.dephut.go.id

Read More

Kagumi Demokrasi Melalui Pemilu, Presiden Libya Ingin Belajar dari Indonesia

​Duta Besar LBBP RI, Raudin Anwar, menyerahkan Surat-surat Kepercayaan kepada Presiden Libya, Nuri Ali Abu Sahmain di Kantor Kepresidenan Libya (12/03). Dalam sesi audiensi bersama Presiden Libya, Dubes RI sampaikan beberapa isu yang menjadi perhatian bersama. 

Dubes Raudin juga menuturkan akan menyampaikan undangan kepada High National Election Committee (HNEC) Libya untuk dapat datang dan melihat langsung pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden Indonesia.

Hal ini mengingat di Indonesia, akan diselenggarakan Pemilu Legislatif dan Presiden RI 2014 yang akan dilaksanakan pada 9 April 2014 dan September 2014. 

"Libya adalah salah satu negara pengekspor minyak ke Indonesia", pukas Dubes RI saat berdiskusi masalah perdagangan dan investasi. Dubes RI juga menyampaikan keinginan Pemerintah RI untuk dapat meningkatkan ekspor non-migas Indonesia ke Libya khususnya pasca revolusi 2011, nilai ekspor Indonesia ke Libya mengalami penurunan.

Selain itu Dubes Raudin juga membahas kemitraan di bidang people to people contact, "saat ini terdapat lebih dari 200 mahasiswa Libya yang tengah melanjutkan pendidikan tinggi di sejumlah universitas di Indonesia". 

Namun, sambungnya, hanya terdapat 20 mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan pendidikan di Libya. Oleh karena itu, diharapkan berbagai upaya untuk meningkatkan kerja sama P2P antara kedua negara, salah satunya melalui bidang pendidikan.

Dalam tanggapannya, Presiden Sahmain menyampaikan harapan agar hubungan erat yang telah terjalin antara kedua negara dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. 

"Libya ingin mendapatkan pengalaman yang berharga dari Indonesia sebagai negara yang berhasil mewujudkan demokrasi melalui proses yang berjalan dengan baik", tutur Presiden Sahmain. Oleh karena itu, Presiden Sahmain berencana akan mengirimkan anggota HNEC untuk melihat langsung Pemilu di Indonesia.

Dalam audiensi, Dubes RI turut menyampaikan salam hangat dari Presiden RI untuk Presiden dan seluruh rakyat Libya. Presiden Sahmain menyampaikan salam hangat kembali kepada Presiden RI dan rakyat Indonesia serta menyambut baik penugasan Dubes RI baru di negaranya. (Sumber: KBRI Tripoli/Ed.PY)

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Ledakan Dua Gedung di East Harlem, Tidak Ada WNI Jadi Korban

Kamis, 13 Maret 2014

​Pada pukul 9.30 pagi (12/03) waktu setempat terjadi ledakan yang meruntuhkan dua gedung di East Harlem tepatnya di East 116th Street. Penyebab ledakan belum diketahui secara jelas namun Perusahaan Gas dan Listrik Con Edison telah merespon laporan dari area tersebut terkait bau gas sebelum terjadi ledakan. Hingga berita diturunkan belum ada laporan WNI menjadi korban.

Sampai dilaporkan, terdapat dua korban meninggal dunia dan 17 korban luka-luka dimana empat diantaranya luka serius. Namun, dapat dilaporkan bahwa daerah ini bukan merupakan hunian masyarakat Indonesia dan WNI.

KJRI New York masih terus memonitor penanganan kejadian ini oleh aparat setempat dan berkoordinasi dengan Kemlu AS di New York City. Pihak KJRI bahkan telah menghubungi Mayor’s Office of International Affairs (kantor Walikota NYC) untuk menanyakan informasi terkait WNI.  

Pihak NYPD telah menyatakan ledakan bukan tindakan terorisme. Pihak FBI dan tim penjinak bom berada di lokasi kejadian saat ini. Pihak kantor walikota NYC saat ini belum memiliki daftar korban dan akan menghubungi KJRI New York terkait daftar korban. (Sumber: KJRI New York)

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More