usaha berhasil

Jumat, 14 Maret 2014

Rupiah Menguat, Inflasi Diperkirakan Rendah



Jakarta 14/03/2014, MoF Fiscal News - Menteri Perdagangan (Mendag) M. Lutfi mengaku optimistis laju inflasi pada Bulan Maret akan lebih rendah dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir. Melemahnya laju inflasi tersebut tercermin dari inflasi Bulan Januari, Februari dan inflasi tahun ke tahun (y-o-y).
“Inflasi yang ada di Januari, Februari menunjukkan kondisi baik, sehingga inflasi (y-o-y) 7,75 dan inflasi Maret akan lebih baik dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir,” kata Mendag pada Rabu (12/3). Ia menambahkan, perkembangan inflasi saat ini berada di jalur normal pada level 4,5 plus minus 1. Meski demikian, pemerintah juga mewaspadai kemungkinan adanya inflasi yang disebabkan oleh administered price.
Pada kesempatan terpisah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyampaikan bahwa penguatan rupiah terhadap dolar AS beberapa waktu terakhir masih dalam batas perkiraan sebelumnya. "Secara umum, kami melihat pasar efisien dan misalnya ada penguatan (rupiah), itu masih dalam volatilitas yang bisa diterima," katanya di Jakarta, Rabu (12/3).
Menurut Gubernur BI, penguatan rupiah tersebut terjadi karena aliran modal (capital inflow) mulai kembali masuk serta mulai membaiknya fundamental perekonomian nasional. "Faktor dariincoming flow untuk membeli surat berharga negara maupun saham di Indonesia, sampai minggu pertama Maret telah mencapai Rp38 triliun, bandingkan sepanjang 2013 incoming(hanya) Rp28 triliun," ujarnya. Dengan kondisi saat ini, ia menyakini nilai tukar rupiah Indonesia masih sejalan dan selaras dengan nilai tukar mata uang lain di regional.
Sementara itu, terkait suku bunga acuan, Gubernur BI memberikan sinyal bahwa BI ratekemungkinan akan dipertahankan pada level 7,5 persen. “Bahwa (melihat) kondisi pasar keuangan dan moneter pada saat sekarang ini, kurang lebih (BI rate) akan dipertahankan,” katanya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keputusan BI rate secara lebih komprehensif akan diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur pada Kamis (13/3), dan hal itu diputuskan berdasarkan data makro terbaru mengenai perekonomian nasional. "Karena semua tergantung data dan fakta yang akan dibahas Rapat Dewan Gubernur," pungkasnya.(nic)

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA