Kemenristek Sosialisasi Kendaraan Berbasis Listrik

Penggunaan energi listrik dalam sistem transportasi sebagai energi listrik alternatif pengganti BBM cukup beralasan, oleh karena itu tuntutan pengguna mobil yang lebih ramah lingkungan di Indonesia juga semakin meningkat. Riset di berbagai lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi  telah menghasilkan beberapa prototipe  kendaraan berbasis listirik.  

Berkaitan dengan hal tersebut,  untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dikalangan internal Kementerian Riset dan Teknologi, terhadap pemanfaatan teknologi kendaraan massal berbasis listrik yang memenuhi aspek “safety” dan “security”, Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan Sosialisasi Publik “Iptek Kendaraan Massal Berbasis Listrik”. 

“Ini berawal dari arahan Bapak Presiden pada Hakteknas tahun lalu dan ini berlanjut kegiatan  yang dilakukan sampai tahun 2014,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Riset dan Teknologi, Dadit Herdikiagung. 

Dalam laporannya Dadit mengatakan dalam kegiatan sosialisasi ini akan berupa presentasi dari para narasumber. Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenristek  juga  meminta dukungan semua untuk kegiatan ini. Ini adalah suatu kegiatan yang singkat dan kita harus memulai pada tahun 2013 dengan sekaligus melakukan kegiatan rutin yang harus diselesaikan pada tahun ini juga. 

Dalam arahannya, Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta mengatakan bahwa Bapak Presiden ingin kita menghasilkan Kendaraan Massal Berbasis Listrik, harapannya adalah merupakan suatu upaya agar kita tidak tergantung pada BBM. 

“Disamping itu mobil listrik ini selain untuk mengurangi BBM juga untuk mengurangi pencemaran sebab tidak mengeluarkan asap. Kemudian biaya juga menjadi murah,” ujar Menristek  dalam sambutannya dalam Sosialiasi Publik Kendaraan Massal berbasis Listrik. 

Menristek mengharapkan mobil listrik harus buatan kita sendiri. Ada 5 tahapan kunci  dalam pembuatan mobil listrik, yang empat sudah kita kuasai semua tetapi satu yang belum kita kuasai adalah pembuatan baterainya.  Ini yang perlu kita kuasai.  “Sekarang ini kita berupaya mendorong untuk membuat baterai yang body-nya kecil dan densitinya besar, ini yang kita inginkan,” ungkapnya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Staf Ahli Menteri Transportasi dan TIK, I Wayan Budiastra tentang  Peran Kemenristek Untuk Pengembangan Mobil Listrik Nasional; Asisten Deputi Produktivitas Riset Iptek  Strategis, Agus Puji dengn Paparannya Pengembangan Infrastruktur Baterai Lithium; Asisten Deputi SDM Iptek, Andika Fajar tentang Kegiatan TOT Kendaraan Berbasis Listrik; Asisten Deputi Iptek Pemerintah, Pariatmono tentang Prototype dan Forum Kendaraan Listrik; Asisten Deputi Legislasi Iptek,  Kemal Prihatman; Kepala Biro Hukum dan Humas, Dadit Herdikiagung tentang Sosialisasi Iptek Kendaraan Massal Berbasis Listrik; Kepala Biro Perencanaan, Ery Ricardo yang dimoderatori oleh Zulkifli Halim, Staf Khusus Menteri Bidang Peningkatan Kinerja. (humasristek/humaspuspiptek)

Sumber :http://ristek.go.id/  tanggal 19/11/2013

Read More

Penghargaan PWI Pusat kepada Menpora

Hari Senin (16/9) siang, pada upacara pembukaan Porwanas ke XI di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kalimantan Selatan, Ketua Umum PWI Pusat Margiono menyerahkan piagam penghargaan kepada Menpora karena dianggap amat mendukung kegiatan olahraga yang diselenggarakan para wartawan. "Kami memberi penghargaan kepada Menpora yang selalu mendukung dan hadir setiap kali PWI menyelenggarakan acara olahraga," kata Margiono. Keterangan foto: Menpora Roy Suryo menerima piagam pengharaan dari Persatuan Wartawan Indonesia yang diserahkan ketua umumnya, Margiono, hari Senin (16/9) siang pada upacara pembukaan Porwanas (Pekan Olahraga Wartawan Nasional) ke XI, di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kalimantan Selatan. (foto: tyo/kemenpora.go.id) Sumber : kemenpora

Read More

PENINGKATAN KAPASITAS PEREMPUAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2014 DI PROVINSI RIAU

Bertempat di Pekanbaru, Riau Jumat (18/10), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dan sinergi untuk mewujudkan komitmennya dalam meningkatkan pendidikan politik dan keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2014. Sinergitas ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan yang rencananya akan dilaksanakan sepuluh (10) angkatan yang terdiri dari empat angkatan untuk calon legislatif pusat dan enam angkatan untuk calon legislatif di daerah. Empat angkatan tingkat pusat telah dilaksanakan di Jakarta yang setiap angkatan diikuti 130 peserta. Di Provinsi Riau merupakan angkatan kedua setelah Sulawesi Selatan dari enam angkatan di daerah yang terpilih berdasarkan peta politik dan konstruksi sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi fluktuasi keterpilihan perempuan dalam parlemen. Pelaksanaan pembekalan perempuan caleg di Pekanbaru memiliki arti penting karena daerah ini potensial dan masyarakatnya memiliki inspirasi kuat untuk mengejar kemajuan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Inspirasi tersebut mendorong etos kerja dan peningkatan produktivitas bagi masyarakat Riau untuk lebih maju. Hasil Pemilu 2009 menunjukkan di sepuluh provinsi kawasan barat di Sumatera memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi masuk dalam tiga kluster: pertama, yang perolehan mencapai 20% kursi DPRD provinsi hanya Sumatera Utara; kedua, yang perolehan 10% - 20% kursi DPRD terdapat di delapan provinsi yakni: Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Barat, dan Riau sendiri sekitar 13%. Ketiga, yang perolehan dibawah 10% kursi DPRD provinsi yakni Aceh (6%). Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/kota hasil Pemilu 2009, dari sepuluh provinsi kawasan Barat di Sumatera memiliki 151 kabupaten/kota dapat diidentifikasi dalam tiga kluster: pertama, 21 Kabupaten/Kota memiliki keterwakilan 6 - 10 kursi DPRD-nya; kedua, 63 kabupaten/kota memiliki keterwakilan perempuan 3-5 kursi DPRD; ketiga, 12 Kabupaten/kota tidak memiliki (0) nol keterwakilan di DPRD kabupaten/kota; 20 Kabupaten/Kota memiliki keterwakilan perempuan (1) satu kursi DPRD; dan 34 Kabupaten/kota memiliki keterwakilan perempuan 2 kursi DPRD. Secara garis besar sekitar 66 kabupaten/kota (44%) di kawasan barat rentan tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPRD-nya Untuk itu, peningkatan kapasitas perempuan calon legislatif pada Pemilu 2014 merupakan kebutuhan dan hak politik perempuan yang harus dipenuhi dan merupakan implementasi affirmative action, karena perempuan calon legislatif memiliki keterbatasan pengetahuan, sumberdaya politik dan pengalaman dalam persaingan di pasar politik. Hal ini sudah menjadi kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Oleh sebab itu, perempuan caleg perlu diberikan berbagai informasi dan pengetahuan dari para nara sumber yang relevan dengan kebutuhan pembekalan calon legislatif di tingkat daerah. “Saya berharap para peserta dan pimpinan partai politik peserta Pemilu untuk memanfaatkan momentum yang baik ini, untuk mengirimkan peserta yang dapat mengikuti secara disiplin, berpartisipasi aktif dan menyumbangkan pemikiran secara konstruktif sebagai bekal memasuki era kampanye Pemilu 2014”, tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA). Pemilu 2014 menghadapi tantangan yang cukup berat di tengah krisis politik di Timur Tengah dan melemahnya nilai tukar rupiah yang akan berdampak luas pada krisis ekonomi global. Secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, para caleg perempuan harus memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi dengan cara membangun ketahanan ekonomi keluarga melalui penghematan sumberdaya yang dimiliki dan mencintai rupiah untuk semua transaksi. Melemahnya nilai rupiah atas nilai dollar mengakibatkan harga bahan kebutuhan pokok lebih tinggi yang memicu terjadinya inflasi, sehingga perempuan yang memegang kendali kebutuhan konsumsi rumah tangga mengalami kegundahan. Tentu saja, hal ini kurang menguntungkan perempuan di desa dan di kota yang berpendapatan rendah yang berakibat berkurangnya kualitas gizi yang dikonsumsi oleh keluarganya sehari-hari. Menteri PP&PA menambahkan, “Perempuan calon legislatif harus lebih peka atau sensitif terhadap denyut aspirasi rakyat yang paling dalam sebab aspirasi perempuan ada yang tersembunyi dan ada yang nyata. Bukti empirik menunjukkan, di satu pihak sebagian tokoh atau pemimpin masyarakat masih membatasi ekspresi perempuan, di lain pihak struktur kekuasaan formal cenderung mereproduksi kebijakan bias gender yang merugikan perempuan dan anak. Oleh sebab itu, perempnuan calon legislatif dalam melakukan kampanyenya lebih menekankan kepentingan, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan anak yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang bermuara pada kualitas hidup bangsa Indonesia.” Pada kesempatan ini pula, Menteri PP&PA mengungkapkan harapannya ke dalam 4 point penting yang harus diperhatikan oleh para perempuan calon legislatif, yakni: 1. Harus memposisikan dan memerankan sebagai kampiun demokrasi yang sejati, sehingga persaingan di pasar politik berjalan fairness. Hindarilah politik homo homini lupus atau manusia bagai serigala yang menerkam manusia yang lain demi meraih kemenangan suara. 2. Harus tampil sebagai manusia paripurna yang penampilan politiknya senantiasa mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab guna meraih kemenangan perolehan suara Pemilu secara terhormat. 3. Harus mampu menebar senyum dan keramahan politik untuk menyapa konstituen baik di perdesaan maupun di perkotaan, dengan menunjukkan sifat kesejukkan dan kedamaian dalam berpolitik praktis akan menjamin stabilitas politik dan keamanan. Tidak terjebak dengan kepentingan sesaat dan pragmatis melainkan harus melihat kepentingan yang jauh kedepan dan strategis dalam membangun bangsa dan negara. 4. Menjauhkan diri dari praktik-praktik demokrasi transaksional yang semakin memperparah degradasi moral politik yang tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi generasi mendatang. Perempuan calon legislatif harus menunjukkan keteladanan dan kejujuran serta moralitas yang tinggi agar dapat memperoleh kepercayaan publik yang luas (trust public) guna meraih perolehan suara Pemilu untuk mencapai 30% keterwakilan perempuan di legislatif. “Saya yakin terhadap pentingnya peningkatan jumlah 30% keterwakilan perempuan di parlemen pusat dan daerah hasil Pemilu 2014 yang akan menjadi penyangga utama dalam mengatasi berbagai permasalahan dan pengawal untuk mensukseskan agenda pembangunan berkelanjutan, yang pada intinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 – 2025)”, pungkas Menteri PP&PA. Sumber : HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Read More

Menag: Harus Ada Keterkaitan Antara Dana Yang Dikelola Dengan Kepentingan Umat

Jakarta (Pinmas) —- Kementerian Agama telah menetapkan tujuh belas bank sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH); enam bank merupakan Bank Umum Syariah, sebelas bank merupakan Bank Umum Nasional yang mempunyai layanan syariah. “Harus ada keterkaitan antara dana haji yang nantinya akan dikelola oleh bank syariah atau bank yang mempunyai layanan syariah dengan kepentingan umat,” pesan Menteri Agama kepada para direksi BPS-BPIH dalam kesempatan jumpa pers mengenai hasil seleksi, evaluasi, dan verifikasi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), Jakarta, Kamis (28/11). “Kalau bank syariah tidak mempunyai rasa keumatan, itu sama saja dengan 100% kapitalis. Jadi sistemnya saja yang diambil, tapi semangat dari itu ditinggalkan. Jadi apa bedanya syariah dengan konvensional?” tegas Menag. Menag menegaskan bahwa bank syariah atau bank yang mempunyai layanan syariah namun tidak mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah keumatan itu tidak ada bedanya dengan bank-bank kapitalis lainnya. Penegasan ini berulangkali disampaikan Menag mengingat mulai 1 Januari 2014, BPS-BPIH adalah 17 bank yang semuanya melakukan layanan syariah. Persolan Keumatan Lantas apa yang dimaksud dengan persoalan keumatan? Menag menjelaskan bahwa selain mengelola haji, Kementerian Agama juga mengelola pendidikan Islam. Menurutnya, lembaga pendidikan Islam itu bediri ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka dan tidak tergantung kepada pembiayaan keuangan Pemerintah. “Pendidikan Islam didirikan berdasarkan inisiatif para ulama, berdasarkan semangat keikhlasan yang sangat tinggi. Walaupun sang kyai tidak punya uang, santrinya tidak bayar. Ini realitas,” terang Menag. “Saya minta perhatian bank-bank syariah selaku penerima dana setoran haji dalam hal-hal yang seperti itu,” tambahnya. Selain itu, lanjut Menag, Kementerian Agama juga mengelola madrasah. “Madrasah kita ribuan dan 90% di antaranya adalah swasta sehingga kualitasnya juga sangat beragam,” ujar Menag. “Saya minta perhatian dari bank syariah penerima setoran dana haji untuk ikut membantu memajukan madrasah,” imbuhnya. Menag menambahkan bahwa Kementerian Agama juga mempunyai mahasiswa fakultas ekonomi syariah dan siswa Madrasah Aliyah yang memerlukan tempat-tempat untuk praktik kerja. Karenanya, Menag meminta agar BPS-BPIH juga memberikan perhatian dan kesempatan pada hal-hal yang seperti itu. “Hal ini sengaja saya sampaikan sekarang karena saya ingin membawa Bapak dan Ibu sekalian pada suasana seperti ini dalam rangka mengkaitkan kuangan haji dengan problematika keumatan,” tutur Menag disambut tepuk tangan para Direksi BPS-BPIH. Reformasi Pengelolaan Keuangan Haji Sebelumnya, dalam pengantar laporan, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu menyampaikan komitmennya untuk melakukan hijrah ke arah reformasi pengelolaan keuangan haji di Indonesia yang halalan tayiban. Sehubungan itu, Anggito meminta peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam merealisasikan tugas ini. “Kami ingin memperbaharui hubungan antara Kemenag dengan BPS-BPIH sebagai teman yang berjarak yang dilandasi spirit kerukunan, saling percaya, saling menghargai, amanah, dan professional,” kata Anggito. “Mari kita tata hubungan yang professional dan transparan, tidak ada hubungan tersembunyi, kolutif, dan koruptif yang menguntungkan pribadi tertentu,” tambahnya. Sementara itu, menggarisbawahi apa yang dikatakan Anggito, Menag menegaskan bahwa pertemuan ini dan selanjutnya adalah pertemuan yang tidak ada hubungannya dengan persoalan koruptif dan kolutif. “Itu tidak ada. Seandainya ada seseorang yang mengatasnamakan Menteri, Dirjen, atau siapapun dari Kementerian Agama, untuk hal-hal seperti minta uang dan lainnya, dipancing saja, kalau bisa ditangkap sekalian,” tegas Menag. (mkd/pinmas/mkd) Sumber : kemenag

Read More

Perahu Nelayan Konversi ke LPG, Hemat Anggaran Rp5 Triliun

Perahu Nelayan Konversi ke LPG, Hemat Anggaran Rp5 Triliun JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Minyak (ESDM) mengatakan terus meningkatkan percepatan Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) guna meningkatkan ketahanan energi nasional. Salah satu strateginya adalah menyasar nelayan yang selama ini menggunakan bahan bakar solar dan kemudian dikonversi ke LPG. Ketua Tim Percepatan Konversi BBG Kementerian ESDM Wiraadmaja mengatakan saat ini ada sekitar 534 ribu perahu kecil yang dimiliki para nelayan. Menurutnya, jika seluruh perahu tersebut dikonversi ke LPG maka akan menghasilkan penghematan bagi negara sebesar Rp5 triliun per tahun. "Jika itu semua bisa dikonversi ke LPG, negara akan irit Rp5 triliun per tahun dan nelayan akan menghemat Rp8 triliun per tahun," ungkap Wira dalam Forum Diskusi Percepatan Konversi BBG di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (28/11/2013). Wira mengatakan, hal tersebut dilakukan karena rata-rata konsumsi BBM setiap perahu mencapai 10 liter per hari. Sementara jika dikonversi ke LPG hanya akan membutuhkan 4 kg per hari. Wira menjelaskan selama ini kebanyakan para nelayan hidup di daerah terpencil dan jauh dari akses BBM subsidi sehingga mereka rata-rata membeli BBM Rp11 ribu -Rp12 ribu. Sementara jika berhasil dikonversi ke LPG, lanjut Wira, para nelayan akan mudah mendapatkan bahan bakar dengan harga yang murah karena LPG banyak dijual di warung-warung dan mudah di bawah. "Jika 534 ribu ini bisa dikonversi ke LPG maka akan mempermudah para nelayan," ujarnya. Wira mengatakan pihaknya telah mulai melakukan konversi BBM ke LPG pada nelayan di Tanjung Agung. Ke depan, pihaknya akan terus meningkatkan strategi percepatan konversi LPG pada nelayan-nelayan lain. "Roadmap untuk nelayan sudah ada namun memang belum berjalan optimal. Kalau ini sudah dimulai dari tahun 2013 maka pada tahun 2019 seluruh perahu nelayan tersebut akan dikonversi ke LPG," Tegas Wira. Selain pada nelayan, lanjut Wira, pihaknya juga akan menyasar sektor pertambangan dan perkebunan, pelayaran, Truk dan Kereta Api. "Ke depan konversi ini akan dilakukan pada Kereta Api karena ini merupakan pengguna solar terbesar. Namun, ini masih butuh kajian karena regulasinya belum ada," Tandasnya.(rez) (wdi) Sumber: OKE ZONE.COM Tanggal 28 November 2013 Hal.1

Read More

Inilah Aksi Solidaritas Tak Ganggu Pelayanan RS Cinere Yang Perlu Dicontoh

Jakarta, 28 Nopember - Aksi solidaritas sejumlah dokter, Rabu, tidak mengganggu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Puri Cinere, Jakarta Selatan. "Petugas medis kami hanya mengikuti solidaritas dengan menggunakan pita hitam di lengan kanan," kata Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RS Puri Cinere, Merryanawaty Vinaria melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (27/11/2013).. Dia menjelaskan, pihaknya turut mendukung aksi solidaritas tersebut, tetapi tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit, tambah dia, tidak melarang dokter berunjuk rasa turun ke jalan. Merryanawaty Vinaria mengatakan, dokter yang ikut aksi solidaritas adalah mereka yang tidak ada jam praktiknya, sehingga pelayanan kesehatan tidak terganggu. Dia menambahkan bahwa dokter juga terikat dengan sumpahnya yang melayani masyarakat, sehingga ia berharap aksi yang dilakukan oleh dokter-dokter lain tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan. Sebagai buktinya, tambah dia, RS Puri Cinere tetap melakukan aksi sosial yakni memberikan layanan gratis operasi katarak bagi 53 pasien dengan 61 mata. "Aksi sosial ini bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-22 RS Puri Cinere," kata Merryanawaty Vinaria. Aksi tersebut, tambah dia, dilakukan dengan menggunakan teknik Fako Emulis yaitu suatu teknik operasi berteknologi tinggi yang mencakup dengan bius lokal saja dan luka minimal. Secara prosedur dapat dilakukan dalam waktu 15-20 menit di mana lensa keruh diangkat dan digantikan dengan lensa buata yang ditanam secara permanen dan teknik ini meminimalisir terjadinya komplikasi. "Kami memberikan garansi hingga satu minggu kedepan, karena setelah operasi akan dilakukan pemeriksaan, semua itu diberikan secara cuma-cuma" katanya. (Ant/Gs)

Read More

Kemenpera Bangun 100 Rumah Khusus Polres Raja Ampat

Diposting oleh Humas

RAJA AMPAT, PAPUA BARAT - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan membangun sebanyak 100 rumah khusus (Rusus) untuk anggota Polri yang bertugas di Polres Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Pembangunan Rumah Khusus tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah bagi anggota Polri yang bertugas di kabupaten tersebut. "Kemenpera setidaknya akan membangun rumah khusus sebanyak 100 unit rumah bagi anggota Polres Raja Ampat yang ada di Pulau Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat," ujar Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz kepada sejumlah wartawan pada Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Khusus Bagi Anggota Polres Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (26/11). Menurut Djan Faridz, pembangunan rumah khusus ini merupakan bentuk perhatian pemerintah melalui Kemenpera untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal untuk para petugas kepolisian yang bertugas di pulau-pulau terpencil di seperti di Pulau Waisai. Sedangkan tipe rumah yang akan dibangun tersebut adalah tipe 36 meter persegi. Terdiri dari 70 unit rumah tunggal dan 15 unit rumah kopel. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan per satu unit rumah tersebut sekitar Rp 100 juta lebih. "Rumah khusus ini juga akan di bangun untuk para petugas selain anggota Polri yang ada di perbatasan dan daerah terpencil di seluruh Indonesia. Jika mereka telah memiliki tempat tinggal yang layak huni tentunya mereka akan lebih bersemangat untuk bekerja," harapnya. Lebih lanjut, Menpera Djan Faridz menerangkan, selain pembangunan rumah khusus, Kemenpera juga memiliki program bedah rumah yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/ kota di Papua. Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk masyarakat di tanah Papua juga terus ditingkatkan sehingga mereka ke depan terbiasa tinggal di hunian vertikal tersebut. Kemenpera juga menggenjot embangunan MCK Komunal untuk masyarakat di daerah terpencil yang tersebar di beberapa kabupaten / kota di Papua dan Papua Barat. "Kami harap dukungan Pemda dan masyarakat agar program perumahan di wilayah ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat," terangnya. Dan untuk menyambut Sail Raja Ampat tahun depan, Kemenpera juga membangun rumah pintar untuk meningkatkan industri kreatif masyarakat daerah tersebut," terangnya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutarman mengungkapkan, Polri mengucapkan terimakasih atas bantuan perumahan bagi anggotanya yang bertugas di pulau-pulau dan daerah perbatasan. Bantuan perumahan di Polres Raja Ampat, imbuhnya, sangat bermanfaat bagi anggotanya. Sebab selama ini anggota yang bertugas di daerah tersebut kebanyakan tinggal di Kota Sorong dan harus bolak balik dari Sorong ke Raja Ampat untuk bertugas. Semakin dekatnya tempat tinggal anggota Polres Raja Ampat dengan tempat bekerja juga akan membantu mereka dekat dengan keluarga serta sigap untuk menyelesaikan masalah Kamtibmas yang mungkin terjadi. "Kemenpera selain membangun 100 rumah di Polres Raja Ampat juga akan memberikan bantuan Rumah Khusus untuk 25 unit di pegunungan Bintang dan anggota Brimob. Kami harap tahun 2014. mendatang Kemenpera bisa mengalokasikan lebih banyak bantuan perumahan untuk anggota Polri lainnnya yang tugasnya di daerah pelosok," harapnya. Sumber : Kemenpera

Read More

Menkeu Lantik Tujuh Pejabat Eselon I

Jakarta, 27/11/2013 MoF (Fiscal) News - Menteri Keuangan M. Chatib Basri melantik 7 orang pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (27/11). Tercatat ada 4 orang Direktur Jenderal dan 3 orang Staf Ahli yang dilantik, baik yang mengalami alih tugas maupun menggantikan pejabat lama yang telah memasuki masa pensiun.

Ketujuh jabatan eselon I beserta pejabat barunya yaitu Direktur Jenderal Anggaran yang dijabat oleh Askolani, dari sebelumnya Herry Purnomo, kemudian Direktur Jenderal Perbendaharaan yang dijabat oleh Marwanto Harjowiryono, dari sebelumnya Agus Suprijanto. Sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menkeu menunjuk Boediarso Teguh Widodo, dan Robert Pakpahan ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan, Purwiyanto ditunjuk oleh Menkeu sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Isa Rachmatarwata ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, serta Andin Hadiyanto ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional. (fin) 

Sumber : Kemenkeu 

Read More

Menpora Akan Hadiri Munas Kwarnas Pramuka Jakarta

      Menpora Roy Suryo memastikan akan hadir pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Pramuka di Nusa Tenggara Timur (NTT) 2 s/d 5 Desember mendatang. Kepastian tersebut disampaikan Menpora saat menerima Sekretaris Jendral Kwarnas Pramuka, Joedyaningsih, dan Wakil Bidang Humas dan Informatika Kwarnas, Kodrat Pramudho di ruangan kerjanya lantai 10, Kemenpora, Jakarta. 

Menpora yang didampingi Deputi II Bidang Pengembangan Pemuda Zubakhrum Tjenreng dan Staf Ahli Amran Razak mengatakan akan hadir pada Munas Pramuka di NTT nanti. "Saya pastikan akan hadir pada pembukaan Munas tersebut, saya harap semua persiapan Munas sudah terlaksana dengan baik dan nantinya akan muncul ketua baru Kwarnas yang bisa membawa pramuka Indonesia lebih berkembang lagi dengan baik," kata Menpora. 

Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan merenovasi Sekretariat Kwarda NTT yang lama untuk dijadikan Gedung Pusdiklatda NTT dan membangun Gedung Kwarda NTT yang baru. Gedung baru berlantai dua ini rencananya akan diresmikan oleh Bapak Presiden RI setelah membuka acara Munas 2013 nanti. (amr)

sumber : kemenpora

Read More

Mendagri Pastikan Peningkatan Alokasi Dana Desa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan alokasi dana desa (ADD) di dalam draft Rancangan Undang-undang (RUU) Desa yang akan disahkan Desember mendatang, akan lebih besar dibandingkan jumlah yang diterima desa saat ini. Hal ini disebabkan perhitungan ADD dari dana perimbangan minimal 10 persen, hanya dikurangi dana alokasi khusus (DAK).  

"Sedangkan ADD saat ini (Sesuai PP 72/2005), adalah bagian dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai dan DAK," ujar Gamawan kepada ROL, Rabu (27/11).  

Meskipun begitu, Gamawan tidak mengetahui secara detil penambahan ADD tersebut. "Silakan tanya ke Chatib Basri (menteri keuangan)," kata Gamawan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Bab VII tentang Keuangan Desa Pasal 67 ayat (2) disebutkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Sedangkan Pasal 68 ayat (1) disebutkan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.  

Dalam ayat (2) disebutkan bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.  

Secara keseluruhan, ke depannya Gamawan memastikan pembiayaan desa akan sangat memadai karena berasal dari berbagai sumber.  Sumber-sumber itu meliputi pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah paling sedikit 10 persen, ADD bagian dari dana perimbangan minimal 10 persen, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain.

Sebelumnya, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPDSI) meminta agar alokasi dana desa (ADD) yang besarannya 10 persen dari dana alokasi umum (DAU) ditingkatkan presentasenya.  Demikian disampaikan Sekretaris ABPDSI Ali Sodikin, Selasa (26/11). "Kalau 10 persen menurut kami masih jauh dari cukup," ujar Ali.

Read More