usaha berhasil

Senin, 29 Februari 2016

Jokowi : Birokrasi Harus Menjadi Solusi

Presiden Jokowi mengapresiasi Kementerian ESDM untuk penandatangan kontrak lebih cepat 7 bulan. Pemerintah harus meninggalkan pola pola lama dalam pengurusan kontrak, sudah tidak jamannya lagi, kontrak ditanda tangani pada bulan Agustus – September. Kontrak diharapkan tidak hanya cepat tetapi berkualitas.

“Tahun 2015 realisasi anggaran Kementerian ESDM hanya 64%, tahun ini saya sudah bisiki Menteri ESDM minimal 90%, dengan penandatangan kontrak hari ini harus tercapai” ujar Jokowi.

Tidak hanya realisasi anggaran yang disikapi oleh Presiden, fokus  pemerintah saat ini harus berubah untuk mencapai manfaat yang maksimal untuk masyarakat yaitu : energi, pangan dan infrastruktur. Semangat membangun dan percepatan kerja tidak bisa sendiri, harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah juga harus cepat menyelesaikan masalah, tidak hanya kajian.

Presiden berpesan untuk hasil kontrak ini haruslah menyerap tenaga sebanyak banyaknya,melibatkan kontraktor2 lokal, agar ekonomi daerah jalan dan menggunakan produk-produk dalam negeri, batasi barang impor. “Birokrasi harus menjadi solusi dari permasalahan” tegas Jokowi.

sumber: www.esdm.go.id

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA