usaha berhasil

Selasa, 03 Desember 2013

Ada E-KTP, Pemerintah Klaim Hemat Rp. 4 Triliun

"Kalau kita berlakukan sistem yang lama, satu KTP harganya Rp 16 ribu. Kalau lima tahun diganti, penduduk Indonesia itukan naik terus setiap tahun. Dari 190 juta yang memiliki KTP, setiap tahun ada 4 juta orang yang berulang tahun ke 17, kawin sebelum 17, wajib ber-KTP semua," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi usai Paripurna, di DPR, Jakarta, Selasa (26/11/2013). Dijelaskan Gamawan, dari 194 juta penduduk itu dikali Rp16.000,00 maka pemerintah harus menghabiskan dana Rp4 triliun per-lima tahun. Itu yang menjadi penghematan bagi negara. "Angka itu akan terus meningkat, ada 4 juta tiap tahun. Sekarang tidak perlu lagi, KTP berlaku cukup seumur hidup," ujarnya. Dia juga menjelaskan soal data yang ingin diubah, seperti, jabatan dan alamat tinggal. Menurutnya, hal itu tidak menjadi masalah selama tidak merubah data diri seutuhnya. "Misalnya, saya belum profesor terus minggu depan profesor saya minta tolong perobahan status, itu boleh. Saya pindah domisili, ke Jogja msalnya, saya tinggal di jakarta, terus saya pensiunnya ingin di Jogja, saya mau KTP Jogja, nah hanya itu perubahan-perubahan yang dilayani," jelas Gamawan. Gamawan juga menerangkan, untuk memastikan agar semua penduduk memiliki E-KTP, kata Gamawan, maka orang dari Kemendagri akan aktif bertanya kepada semua orang. Msalnya, aktif mencari di mall, sekolah, pesantren dan lainnya. Untuk itu, dalam waktu dekat, seluruh kepala dinas penduduk dan catatan sipil akan dikumpulkan untuk menyosialsiasikan perubahan baru yang ada dalam UU Aminduk ini. "Supaya kepala dinas itu ambil tindakan tidak keliru. Jadi sosialsiasi dari point-point yang kita tetapkan hari ini," terang Gamawan. (ydh) Sumber :Okeyzone

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA