Menlu RI di Depan Para Calon Kepala Perwakilan RI: Ketahuilah Misi dan Tugas Anda

"Ketahuilah misi dan tugas anda, know your mission", demikian sambutan Menlu Marty Natalegawa di hadapan para calon Kepala Perwailian RI di luar negeri saat membuka Pekan Orientasi Calon Kepala Perwakilan RI di luar negeri, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Senin (16/6).
Menurutnya, tidaklah cukup bagi seorang Kepala Perwakilan bila hanya memahami hubungan bilateral antara Indonesia dan negara tempat ia ditempatkan, lebih dari itu, seorang Kepala Perwakilan harus mengetahui dengan sangat baik dan mendalam mengenai negara itu sendiri, baik sejarah, latar belakang, budaya, ekonomi, maupun politiknya.

“Knowing your mission lebih dari sekedar menyusun paper visi dan misi, tapi knowing your mission in a most broadest way."

Menegaskan hal ini Menlu menambahkan bahwa tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan kemampuan seperti itu. 

Kemampuan itu tidak bisa didapatkan dengan cara yang biasa saja, tetapi lebih daripada itu, dengan cara berinteraksi dengan semua pihak termasuk masyarakat dan tokoh-tokoh di negara mana para calon Kepala Perwakilan RI ditempatkan. 

Pengabaian terhadap hal ini, lanjut Menlu dapat mengakibatkan tidak dicapainya hasil yang optimal dari pekerjaan diplomasi yang dilakukan.
Terkait dengan “knowing your mission” ini, Menlu juga berpesan bahwa adalah baik pula untuk mengetahui pihak atau negara mana saja yang memiliki kepentingan di negara akreditasi, misalnya dalam kaitannya dengan peningkatan ekspor. 
Sebanyak 47 calon kepala perwakilan RI di luar negeri – terdiri atas 23 orang calon Duta Besar dan 24 orang calon Konsul Jenderal dan Konsul - mengikuti Pekan Orientasi Calon Kepala Perwailan RI di Luar Negeri yang akan dilaksanakan 16-20 Juni 2014 di Kementerian Luar Negeri RI. 

Dua puluh tiga diantaranya, telah melewati fit and proper testsebagai calon Duta Besar oleh DPR RI pada 10 – 11 Juni 2014 lalu.

Sumber: http://www.kemlu.go.id

Read More

Kunjungan SBY Sejarah Baru Bagi Fiji

JAKARTA - Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Republik Fiji dinilai sebagai sejarah baru bagi negara itu. Bagaimana tidak, SBY ternyata merupakan Kepala Negara Indonesia pertama yang mengunjungi Fiji.

"Dia merupakan Kepala Negara Indonesia pertama yang mengunjungi Fiji dan kawasan pulau-pulau Pasifik. Ini menjadi kehormatan bagi Fiji dalam menyambut kunjungan Presiden Indonesia," ujar salah satu media yang memberitakan kunjungan SBY ke Fiji, Fiji Sun, seperti dikutip dari laman Setkab, Kamis (19/6/2014).

Kunjungan SBY ke Fiji ini cukup mencapat respons positif dari negara tersebut. Bahkan, kehadiran SBY bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II mendominasi media di Fiji.

Fuji Sun juga melaporkan, bahwa Presiden SBY menaruh perhatian yang amat besar pada kawasan Pasifik dan Melanesian Spearhead Group. Hal tersebut terungkap dalam wawancaranya dengan Duta Besar Fiji untuk Indonesia, Ratu Tui Cavuilati.

"Indonesia merupakan negara demokrasi keempat terbesar, dan raksasa ekonomi dan Asia. Kunjungan ini memberi dampak besar bagi kita untuk menjalin kerja sama ekonomi dan perdagangan serta investasi," tutur Ratu Tui.

Sekadar informasi, dalam pertemuan bilateral dengan Pemerintah Fiji, SBY juga menyaksikan penandatanganan sejumlah kerja sama antara pemerintah RI dengan pemerintah Republik Fiji. Presiden sempat direncanakan menghadiri acara penyambutan tradisional The Pacific Islands Development Forum bagi para pemimpin negara dan jamuan makan malam para delegasi.

Sumber :www.okezone.com

link:http://www.kemendagri.go.id

Read More

Pemerintah Targetkan 300 MW Per Tahun Listrik Dari Panas Bumi

JAKARTA – Pemerintah mentargetkan penambahan kapasitas pembangkit dalam sepuluh tahun kedepan sebesar 57 hingga 60 GW, dari kapasitas sebesar itu, 300 MW ditargetkan akan didapatkan dari Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) per tahunnya. Pemanfaatan listrik dari panas bumi masih dalam kisaran 4,1% dari total potensi yang dimiliki sekitar 30 GW yang tersebar di 285 lokasi.Potensi sebesar itu merupakan 40 persen dari sumber panas bumi dunia dan jika dapat dimanfaatkan selama 30 tahun, maka itu setara dengan 12 miliar bar­rel minyak bumi untuk meng­operasikan pembangkit listrik.

Indonesia menempati  posisi ketiga setelah Amerika dan Filipina dalam hal pemanfaatan panas bumi untuk sumber energi listrik. Dari total potensi panas bumi di Indonesia sebesar 28.617 MW, sumber energi panas bumi yang saat ini sudah digunakan sebesar 1341 MW. Sedangkan untuk Amerika pemanfaataan panas bumi sebesar 3093 MW dan Filipina di posisi kedua sebesar 1904 MW.

Dalam acara The 3rd Indonesia EBTKE Conference and Exhibition (Indo EBTKE ConEx) 2014 lalu,  Menteri ESDM mengajak kepada Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder terkait untuk optimis mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia. “Sering para Bupati kalau tidak ada minyak, gas, batubara, di daerahnya terus pesimis, padahal didaerahnya ada gunung meletus, ada gunung berapi, danau, sungai dan matahari. Inilah yang harus kita rubah paradigma kita bahwa energi baru dan terbarukan melimpah ruah di negeri kita berupa potensi, tetapi baru 5-6 % yang baru dioptimalkan untuk energi baru terbarukan. Mari kita bulatkan tekad untuk bekerja dan bekerja untuk energi terbarukan”,ujar Wacik.

Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi. Dalam program percepatan pembangkit listrik tahap II (FTP II) Dari 17.000 MW total pembangkit, 4700 MW nya didapatkan dari panas bumi.

Pemanfaatan Energi baru terbarukan termasuk panas bumi diyakini dapat menyelamatkan bangsa  Indonesia dari krisis energi dimasa mendatang. "Salah satu ambisi saya ada adalah energi baru terbarukan, inilah yang bisa menyelamatkan bangsa di masa depan dibidang energi,"ujar Menteri ESDM. (SF)

Sumber: www.esdm.go.id

Read More

Inventarisasi Emisi Pencemar Udara Penting Bagi Kota-Kota di Indonesia

Jakarta, 11 Juni 2014. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama-sama dengan beberapa Pemerintah Kota di Indonesia menginisiasi kegiatan Inventarisasi Emisi (emission inventory) beban pencemaran udara di beberapa kota di Indonesia. Kota-kota tersebut diantaranya adalah Palembang, Surakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Jogjakarta, Batam, dan Banjarmasin. Kegiatan ini didukung oleh GIZ Jerman melalui kegiatan Clean Air for Smaller Cities Project-GIZ. Kota Palembang dan Surakarta adalah merupakan pilot project dari kegiatan tersebut.

Dalam Sambutan Pembukaan Lokakarya Nasional, Penyusunan Rencana Udara Bersih Kota dan Public Expose Inventarisasi Emisi 6 Kota di Jakarta hari ini, MR. Karliansyah, Deputi II KLH Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH, menyatakan, “Tujuan akhir dari kegiatan inventarisasi emisi beban pencemaran udara adalah agar Pemerintah Kota di Indonesia dapat menjadikan hasil inventarisasi emisi tersebut sebagai dasar (baseline) untuk pengambilan kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran udara perkotaan. Pada tahun 2050, diperkirakan jumlah kendaraan akan berjumlah 2 (dua) kali lipatnya dari kondisi saat ini”.

Sektor transportasi merupakan sumber pencemar udara dan Gas Rumah Kaca (GRK) yang penting di perkotaan. Hasil inventarisasi emisi yang dilakukan di kota Palembang dan Surakarta, dengan menggunakan basis data tahun 2010, menunjukkan kontribusi emisi partikel halus dari sektor transportasi (sumber bergerak) sebesar 50%-70% dari total emisi partikel halus dan sekitar 75% dari total emisi gas-gas berbahaya terhadap kesehatan. Sumber emisi pencemar partikel halus lainnya adalah industri, rumah tangga, komersial, dan lain-lain. Sedangkan emisi GRK dari sektor transportasi di perkotaan adalah sekitar 23% dari total emisi GRK dari seluruh sumber.

Kondisi ini harus menjadi perhatian yang sangat serius bagi kita. Penurunan emisi pencemaran udara dari sektor transportasi harus menjadi prioritas bagi pemerintah kota. Menurunkan pencemaran udara dari transportasi berarti menurunkan pula emisi GRK. Artinya, manfaat yang diperoleh melalui pengelolaan transportasi yang baik adalah 1) menurunkan kepadatan/ kemacetan lalu lintas; 2) meningkatkan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat; 3) mengurangi pencemaran udara; dan 4) menurunkan emisi GRK atau mengurangi dampak perubahan iklim.

“Pendekatan Environmental Sustainable Transportation mutlak harus kita implementasikan saat ini dan ke depan”, demikian penjelasan tambahan MR. Karliansyah.

Untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pencemaran udara perkotaan di Indonesia, KLH mendorong kebijakan agar semua kota-kota di Indonesia memiliki baseline beban pencemaran udara, yang dihasilkan melalui kegiatan inventarisasi emisi. Kondisi ini tentu tidak bisa serta merta dapat dilakukan di seluruh Indonesia, sehingga harus ada tahapan-tahapan yang terencana dengan baik, mengingat total jumlah kota di Indonesia mencapai hampir 100 kota, belum ditambah dengan kota¬kota ibu kota Kabupaten.

Sumber: www.menlh.go.id

Read More

Menristek Dorong Sinergi PUI dengan Industri

Menurut Laporan World Economic Forum 2013-2014, daya saing Indonesia berada pada peringkat 38 dari 148 negara, meningkat 12 tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari 12 indikator yang digunakan untuk mengukur daya saing negara-negara di dunia, terdapat 2 indikator yang terkait langsung dengan lembaga litbang yaitu indikator inovasi, dimana Indonesia menduduki peringkat yang relatif cukup baik yaitu di urutan 33, dan indikator kesiapan teknologi (technological readiness) yang menduduki peringkat yang masih rendah, yaitu di urutan ke-75. Hal ini menunjukkan sesungguhnya banyak riset sudah dilakukan, namun hasil riset tersebut belum seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh para pengguna teknologi, termasuk masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Menristek, Gusti Muhammad Hatta saat membuka Workshop Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Iptek (PUI), yang diselenggarakan di Lembaga Penyakit Tropis, Universitas Airlangga, pada Jumat 13 Juni 2014. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 16 lembaga yang telah ditetapkan ataupun sedang dalam proses pembinaan untuk menjadi PUI. Lahirnya program PUI pada tahun 2011 salah satunya memang untuk meningkatkan kesiapan teknologi hasil lembaga litbang dan meningkatkan jumlah teknologi yang dimanfaatkan oleh industri dan pelaku usaha. Menurut Menristek, pengembangan pusat unggulan iptek lebih menekankan pada kriteria kemampuan lembaga dalam mendiseminasikan atau mengkomersialisasikan  berbagai hasil riset, dibandingkan dengan aspek kemampuan dalam menyerap informasi, melakukan R&D, dan kemampuan mengembangkan potensi sumberdaya lokal. Oleh karena itu Menristek sangat mendorong kolaborasi ABG (Akademisi, Business, dan Government), dalam hal pusat unggulan iptek yang menggaet pihak swasta dan pemerintah daerah dalam mengembangankan komoditas unggulannya. “Saat ini pusat unggulan iptek antara satu dengan yang lainnya sudah bersinergi dan berkoordinasi. Ke depan sinergi dan koordinasi harus ditingkatkan dengan pihak industri untuk produksi massal. Nantinya kami akan memberikan penghargaan kepada PUI yang paling banyak bekerja sama dengan sektor industri,” ujar Menristek. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatangan MoU antara beberapa PUI dengan swasta dan lembaga pemerintah, yaitu antara Lembaga Penyakit Tropis (LPT-Unair) dengan industri farmasi (Biofarma, Kalbe Farma, Konimex, Daewoong) dan perwakilan Pemerintah Timor Leste, serta MoU antara usat Unggulan Iptek Pigmen (PPPMA-Universitas Ma Chung) dengan industri (East West Seed Indonesia), Balitbang Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Pemerintah Daerah Jawa Timur. Selain mengapresiasi kolaborasi ABG ini, Menristek juga berharap model kerjasama tersebut dapat terus diperluas dan diperbanyak. “Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini merupakan salah satu momen untuk memperluas model penerapan sistem inovasi yang melibatkan ABG,” ujar Menristek.    Pada workshop kali ini, dilakukan benchmarking antar PUI yang sudah memenuhi kriteria ditetapkan sebagai PUI. Kegiatan benchmarking ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga PUI, selain untuk meningkatkan kinerja PUI namun juga sebagai sarana komunikasi ilmiah antar PUI. Workshop kali ini juga dihadiri Menteri Sosial Timor Leste, Isabel Amaral Gutheres yang mengawal langsung inisiasi kerjasama dengan LPT Unair. Sumber: www.ristek.go.id

Read More

Launching Konstruksi Indonesia 2014

Sekjen PU Agoes Widjanarko mewakili Menteri PU membuka acara Launching Konstruksi Indonesia 2014, Kamis (12/6) di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta. Konstruksi Indonesia 2014 mengangkat tema ‘Harmonisasi Konstruksi Indonesia untuk Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN’. Tema ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengkonsolidasikan dan mensinergikan upaya bersama dalam meningkatkan daya saing konstruksi nasional.  

“Terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berarti liberalisasi perdagangan di lingkup ASEAN, saya berharap kita semua dapat menyikapinya secara proporsional. Tidak perlu khawatir secara berlebihan, namun juga jangan acuh tak acuh”, ujar Agoes Widjanarko.  

Alasannya, karena liberalisasi perdagangan bukan berarti perdagangan bebas sebebas-bebasnya. Namun pada hakekatnya adalah pengaturan perdagangan bersama melalui perundingan yang setara dan bertahap untuk menciptakan persaingan yang sehat dan efisien dengan memperhatikan kepentingan negara masing-masing. Oleh karena itu, pembentukan Pasar Tunggal ASEAN sebagai elemen Masyarakat Ekonomi ASEAN bukan hanya ditujukan untuk menciptakan persaingan “head to head” diantara sesama anggota ASEAN. Tetapi untuk mengintegrasikan dan saling melengkapi kapasitas pelaku usaha diantara negara-negara tersebut dalam meningkatkan daya saing bersama untuk menghadapi negara-negara non-ASEAN dalam era globalisasi yang lebih luas.

Yang harus dilakukan pelaku konstruksi di Indonesia adalah mempersiapkan diri melalui berbagai upaya seperti pelatihan sumber daya manusia konstruksi, sertifikasi, harmonisasi regulasi, penguatan struktur usaha, dan lain sebagainya. Tentunya pemerintah tidak mungkin melakukannya sendiri, untuk itu kerjasama yang sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan jasa dan industri konstruksi nasional sangat dibutuhkan.

Sejauh ini, beberapa Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional telah memiliki pengalaman dan berhasil melaksanakan pekerjaan konstruksi di berbagai negara ASEAN. Disebutkannya, Brunei Darrussalam, Filipina, Malaysia dan saat ini di Myanmar. Saat ini Kementerian PU menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Construction Industry Development Board (CIDB) Malaysia dalam rangka kerjasama penyelenggaraan pelatihan konstruksi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia yang sedang atau yang akan bekerja di Malaysia.

beberapa langkah yang sedang dilaksanakan Pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi perluasan akses pasar konstruksi ke negara-negara anggota ASEAN antara lain melalui pengurangan hambatan akses pasar di negara tujuan, promosi kemampuan pelaku konstruksi nasional, diplomasi bisnis, fasilitasi akses permodalan dan penjaminan, perjanjian penghindaran pajak ganda, informasi dan pemetaan pasar dan lingkungan usaha di negara tujuan (market intellegence) serta pengembangan kapasitas badan usaha dan SDM konstruksi.

Konstruksi Indonesia hadir untuk menjadi pengingat akan perlunya sinergi dan harmonisasi antar stakeholders konstruksi di Indonesia. “Untuk itulah saya mengajak segenap stakeholders konstruksi berpartisipasi dalam rangkaian Konstruksi Indonesia 2014 ini”, tutur Menteri PU.

Konstruksi Indonesia 2014 yang diselenggarakan melalui kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional akan menggelar 9 kegiatan utama, yaitu Lomba dan Saresehan Pekerja Konstruksi, Kompetisi Foto Konstruksi, Lomba Jurnalistik/Karya Tulis Media Cetak, Lomba Karya Tulis Ilmiah terkait Konstruksi, Penghargaan Karya Konstruksi, Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi, Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2014, Pameran dan Seminar KI 2014 sebagai puncak KI 2014 yang akan diselenggarakan pada 5 -7 November 2014 di Jakarta Convention Center, serta kegiatan pendukung lainnya.(ind)

Sumber: www.pu.go.id

Read More

Optimalisasi Penguatan SDM Iptek Menuju Kesejahteraan Manusia

Kementerian Riset dan Teknologi, yang diwakili oleh Asisten Deputi Investasi Iptek Wisnu Sardjono Soenarso, hadir pada acara Demotech ITM 2014 pada tanggal 20 Mei 2014 atas undangan Himpunan Mahasiswa Mesin, Institut Teknologi Medan (ITM). Acara dibuka oleh Rektor ITM Ilmi Abdullah, dimana peserta hadir dari berbagai mahasiswa mesin perguruan tinggi di Medan. Asisten Deputi Investasi Iptek, dalam paparannya yang berjudul “Optimalisasi Penguatan SDM Iptek Menuju Kesejahteraan Manusia”, menekankan masih rendahnya tingkat daya saing dan tingkat inovasi Indonesia dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia. “Untuk itu perlu adanya penguatan Sumberdaya Manusia (SDM), khususnya di perguruan tinggi dalam penguasaan iptek dan untuk peningkatan inovasi perlu adanya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (Litbang) baik itu dari pemerintah maupun swasta (industri),” ujar Wisnu. Lebih lanjut Agus Sediadi, Asisten Deputi Data dan Informasi Iptek mensosialisasikan pemanfaatan aplikasi legal berbasis open source untuk medorong  kemandirian bangsa. (ad1/4-dep2/ humasristek) Sumber: www.ristek.go.id

Read More

Jelang Ramadan, Pertamina Siapkan SPBU 24 Jam

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan meningkatkan pelayanan sepanjang jalur mudik. "Terminal bahan bakar minyak dan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), khususnya di jalur mudik, akan beroperasi 24 jam," kata Wakil Direktur Komunikasi Perusahaan Ali Mundakir ketika dihubungiTempo, Ahad, 8 Juni 2014.

General Manager Marketing PT Pertamina Region III Afandi mengakui Pertamina gencar melakukan peningkatan pelayanan demi memenuhi kebutuhan konsumen pada masa mudik Lebaran. "Kami sudah merancang beberapa strategi menjelang Lebaran," kata Afandi kepada Tempo.

Menurut Afandi, strategi pertama Pertamina adalah memenuhi tangki bahan bakar pada H-3 dan H-4 jelang Lebaran. Yang kedua, menyediakan SPBU kantong untuk menyokong SPBU dengan pasokan BBM yang menipis. SPBU kantong yang berupa tangki dapat mempersingkat waktu penyediaan BBM. 

"Biasanya pasokan diperoleh dari depot BBM. SPBU kantong mempersingkat waktu dari SPBU menuju depot," kata Manajer Marketing PT Pertamina Region III Milla Suciyanti. 

Yang ketiga, Pertamina juga menyediakan Pertamax dan Pertamax Plus dalam kemasan untuk daerah yang jauh dari SPBU. "Pertamina bekerja sama dengan anak perusahaan kami, Pertamina Retail, untuk membuka booth (tenda) penjualan Pertamax dan Pertamax Plus dalam kemasan," kata Afandi. Menurut Afandi, harga Pertamax dan Pertamax Plus dalam kemasan akan lebih mahal dari harga di SPBU.

Pertamina yakin, dengan persiapan matang, kebutuhan konsumen akan terpenuhi. "Konsumen tidak perlu khawatir sehingga tidak perlu sampai membeli BBM dalam jeriken. Membeli BBM dalam jeriken malah akan membahayakan keselamatan," Afandi menjelaskan. (Baca juga: Jelang Ramadan, Pertamina Tingkatkan Stok BBM)

PAMELA SARNIA

Sumber: tempo.co

link: http://www.bumn.go.id

Read More

Kemenpera Beri BSPS untuk 306 Unit Rumah Veteran

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui Deputi Bidang Perumahan Swadaya melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dalam rangka pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk percepatan pembangunan perumahan swadaya bagi anggota LVRI, di ruang rapat kantor Kemenpera, Selasa (3/6/2014). Penandatanganan dilakukan antara Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera, Jamil Anshari, dan Wakil Ketua Umum II DPP LVRI, Arie Sudewo. Untuk tahun 2014 ini Kemenpera menargetkan pemberian BSPS untuk 306 unit rumah bagi anggota LVRI. “Progam BSPS untuk LVRI merupakan gagasan dari Menteri Perumahan Rakyat yang telah dimulai sejak tahun 2012 dalam rangka membantu para veteran pejuang untuk mendapatkan rumah layak huni”, ujar Jamil Anshari. Lebih jauh lagi Jamil Anshari mengatakan pada tahun 2012 Kemenpera hanya berhasil merealisasikan BSPS untuk LVRI sebanyak 596 unit rumah. Sementara pada tahun 2013 sebanyak 191 unit. “Tidak semua target BSPS dapat terealisasi dengan baik karena beberapa permasalahan yang dihadapi dan salah satu cara untuk menangani permasalahan ini adalah kita meningkatkan kerjasama dengan setiap angkatan bahkan sampai melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertahanan”, terang Jamil Anshari. Di sisi lain, Arie Sudewo menyambut baik Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diberikan oleh Kemenpera untuk LVRI. “Jumlah veteran di seluruh Indonesia ada sekitar 120 ribu orang dengan perincian delapan puluh persen hidup dalam konsisi kurang beruntung dan sisanya dua puluh persen hidupnya cukup beruntung. Dengan bantuan ini maka dapat  membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup para veteran yang kurang beruntung”, jelas Arie Sudewo.  Arie Sudewo berjanji bahwa pihaknya akan bekerja keras sehingga bantuan dari Kemenpera mencapai sasaran yang tepat.  “Waktu yang tersedia cukup  pendek tapi kami akan berusaha untuk mempertanggungjawabkan kembali bantuan yang diberikan kepada Kementerian Perumahan Rakyat dan paling tidak untuk para pejuang dapat menikmati rumah layak huni di sisa usianya dan selanjutnya dapat digunakan oleh keluarganya ”, ujar Arie Sudewo. Adapun nilai nominal BSPS adalah Rp. 15 juta dan diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dan sisanya akan diberikan apabila tahap pembangunan fisik sudah mencapai 30 % (tiga puluh persen). Penandatangan PKS ini dihadiri pula oleh para pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Deputi Bidang Perumahan Swadaya serta para anggota LVRI. Sumber: http://www.kemenpera.go.id

Read More

PRESIDEN KUMPULKAN JAJARAN KABINET

Jakarta, 4/6 - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumpulkan menteri anggota kabinet Indonesia Bersatu II guna mengingatkan agar mereka fokus bekerja hingga akhir masa kerja pada Oktober mendatang.

"Presiden akan melangsungkan sidang kabinet pada pukul sembilan pagi ini, intinya akan memberikan arahan agar anggota kabinet tetap fokus bekerja hingga akhir masa kerja kabinet nanti," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Julian mengatakan arahan presiden kepada para menteri itu juga tidak terlepas dari apa yang telah disampaikan Presiden Yudhoyono pada acara pemantapan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden di Bogor, Selasa lalu.

"Arahan yang disampaikan Presiden nanti, tidak terlepas dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya, kemarin," kata Julian.

Saat di Bogor, Presiden menyatakan mempersilakan menterinya untuk mengundurkan diri bila tidak bisa mengurusi kementeriannya karena sibuk dengan urusan kampanye.

"Kalau memang tidak bisa lagi mengurusi kementeriannya, dan harus aktif menjadi tim sukses misalnya atau bergerak ke sana kemari, saya persilakan untuk mengundurkan diri," kata Presiden Yudhoyono.

Presiden mengatakan, dirinya masih memperbolehkan mengambil cuti sehari dalam seminggu kerja, sesuai aturan yang berlaku.

"Boleh, tidak dilarang Sabtu-Minggu hak saudara, dan cuti satu hari kerja, tetapi tetaplah fokus pada tugas pokok dalam menjalankan pemerintahan. Cegah terjadinya conflict of interest," katanya.

Sumber :www.antaranews.com

link: www.kemendagri.go.id

Read More