Usaha Kecil Harus Responsif terhadap Perubahan

Friday, 21 March 2014 09:29

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM mengingatkan supaya koperasi dan usaha kecil dan menengah produktif menciptakan produk kreatif berciri khusus untuk merespons kebutuhan  konsumen yang cepat berubah. Agus Muharram, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, menegaskan itu pada pembukaan Indonesian Fashionista & Art Festival (IFA FestT 2014) di Gedung SME Tower, Jakarta Selatan yang dimulai Kamis (20/3/2014) hingga akhir pekan ini. ”Untuk itu, pelaku bisnis berbadan hukum koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) harus terus menerus mencari informasi dan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin hari semakin luas,” katanya kepada wartawan. Penyelenggara even adalah Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM), dan Agus Muharram menegaskan sangat apresiasif atas upaya lembaga yang telah menunjukkan komitmennya menunjang program pemerintah untuk meningkatkan kualitas produk pelaku usaha sektor riil. Dikemukakan, peran KUKM terhadap  perekonomian nasional  sudah diakui berbagai  pihak. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang secara nasional jumlahnya sangat besar, sebanyak 57,89 juta unit serta jumlah koperasi sebanyak 203.701, pada akhir 2013 memberikan peluang dan tantangan menunjukkan eksistensinya siap bersaing dengan KUKM negara lain. Keberhasilan KUKM meningkatkan perekonomian negara bisa terlihat pada data akhir 2013 lalu menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,8 %. Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dari 2009 sampai 2013 naik signifikan, yakni sebesar 5,9% per tahun. ”Pertumbuhan ekonomi ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan berbagai pihak, termasuk KUKM, sehingga pada akhir 2014, tingkat perekonomian Indonesia bisa mencapai target diatas 6%.” Meski demikian dia mengingatkan KUKM harus mendapat dukungan dari berbagai lembaga untuk memperluas akses pemasaran bagi produk-produk unggulan yang dihasilkan. Selain itu, hambatan KUKM seperti keterbatasan akses permodalan juga harus mendapat dukungan. Pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan nasional tetap komitmen melaksanakan berbagai  program strategis untuk mengakselerasi serta mewujudkan KUKM yang tangguh dan mandiri. ”Sejalan dengan itu  peran pejabat eselon I di Kementerian Koperasi dan UKM maupun Badan Layanan Umum (BLU), seperti LPDB dan LLP-KUKM harus merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang berdampak  pada peningkatan perekonomian masyarakat untuk jangka pendek, menengah dan panjang.” Sumber: www.depkop.go.id

Read More

ASEAN-Russia Business Council Siapkan Misi Bisnis Rusia ke Indonesia

​Pelaku bisnis asal Rusia semakin menunjukkan ketertarikannya untuk melakukan hubungan kerjasama bidang investasi dengan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan rencana kunjungan misi bisnis khusus Rusia yang dipimpin oleh Alexander Likhacev, Wakil Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia, bekerjasama dengan ASEAN-Russia Business Council (ARBC). 

Delegasi bisnis Rusia ini berencana untuk mengadakan rangkaian misi bisnis ke Indonesia, disamping kedua negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia dan Singapura. Kunjungan pertama yaitu ke Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 24-25 Maret 2014.

Misi bisnis direncanakan membawa serta sekitar 30 (tigapuluh puluh) pebisnis utama dan group investor terkemuka Rusia, Antara lain: Russian Railways, KAMAZ, ROSATOM Group, Sukhoi Civil Aircarft, Rosneft, Lukoil, Infowatch (Kaspersky), Morton Group, National Investment Alliance.

Perusahan-perusahaan Rusia tersebut adalah perusahaan papan atas dan perusahaan Rusia bertaraf intenasional bergerak diberbagai bidang, Antara lain: perminyakan dan gas, energi dan batubara, elektronik mikro, teknologi nuklir, teknologi peralatan pertanian, teknologi infrastruktur (jembatan dsb), satelit komunikasi, perekeretaapian, teknologi kedirgantaraan, pesawat komersial, pengamanan informasi dan teknologi kryptologi, farmasi dan industri kesehatan, teknologi pengendalian ekologi, teknologi pengawasan industri peternakan, jasa logistik perindustrian, jasa keuangan, investasi dan perdagangan.

Selama berada di Jakarta, rombongan misi bisnis direncanakan menghadiri forum bisnis dan bertemu dengan kalangan pebisnis nasional dari berbagai sektor dan berencana mengadakan pertemuan dan kunjungan kehormatan dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Kepala BKPM, KADIN Indonesia disamping mengunjungi ASEAN Secretariat di Jakarta.

Dalam rangka kunjungan tersebut, telah diadakan Press Conference bertempat di Ria Novosti tanggal 13 Maret 2014. Press conference yang dibuka oleh Wakil Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia juga dihadiri oleh Duta Besar RI Moskow, Djauhari Oratmangun, Achmad Kurnadi, Deputi BKPM bidang Kerjasama Investasi, dan Viktor I. Tarusin, selaku Direktur Eksekutif RABC. Dalam kesempatan press conference Duta Besar RI selain menyampaikan apresiasi atas keinginan Rusia melakukan kerjasama dan penjajakan investasi di Indonesia.

"Indonesia saat ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, situasi politik dan keamanan yang makin kondusif dan infrastruktur yang semakin memadai. Kondisis ini memberikan iklim yang sangat kondusif bagi investor asing termasuk Rusia untuk berinvestasi di Indonesia dan juga kawasan ASEAN," ujar Dubes Djauhari Oratmangun dalam konferensi pers.

Sementara Deputi BKPM bidang Kerjasama Investasi selain menyampaikan kesiapan pihak Indonesia dan BKPM dalam memfasilitasi kunjungan misi bisnis tersebut, juga menyampaikan kesiapan BKPM untuk secara berkala memberikan informasi yang lebih jelas dan terkini kepada pihak Rusia, khususnya mengenai tatacara berinvestasi, regulasi nasional yang berlaku sesuai dengan sektor investasi yang dikehendaki, serta peluang-peluang kerjasama investasi di Indonesia.

Selain menghadiri press conference dimaksud, Deputi BKPM bidang Kerjasama Investasi yang didampingi sejumlah delegasi BKPM lainnya berada di Moskow juga dalam rangka melakukan pertemuan dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait di Rusia serta dengan pebisnis/investor potensial Rusia, termasuk melakukan upaya promosi dan peningkatan kerjasama investasi bilateral dengan Rusia. (sumber: KBRI Moscow)​

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Menpora Keluarkan Peraturan Menteri No 006/2014 Tentang KONI dan KOI

Menpora Roy Suryo didampingi Ketua Umum KONI, dari KOI serta Deputi III dan Deputi IV menggelar jumpa pers mengenai Peraturan Menteri (Permen) Nomer 006/2014 tentang KONI dan KOI, hari Kamis (20/3) sore di Media Center Kemenpora. (foto: muchlis/kemenpora.go.id)

Jakarta: Hari Kamis (20/3) sore Menpora Roy Suryo didampingi Ketua Umum KONI Tono Suratman, Deputi III Bidang Pembudayaan Olahraga Tunas Dwidharto, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Djoko Pekik dan wakil dari KOI Ade Lukman menggelar jumpa pers mengenai dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) tentang petunjuk pelaksanaan tugas dan kewenangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) serta tugas dan kewajiban Komite Olahraga Indonesia (KOI) di Media Center Kemenpora, Jakarta. 

Peraturan Menteri Nomer 006 Tahun 2014 tersebut telah ditanda tangani Menpora pada tanggal 10 Maret  lalu. Menpora mengatakan bahwa untuk menyusun Permen tersebut, Menpora terus melakukan konsultasi dengan Ketua Umum KONI Tono Suratman dan Ketua KOI Rita Subowo. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan nantinya  kedua induk organisasi olahraga tersebut bisa kembali bersinergi dalam menjalankan roda organisasinya sesuai dengan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) 2005 dan peraturan menteri yang baru. 

"Permen ini akan menjadi juklak bagi tugas dan kewenangan sekaligus tugas dan kewajiban KONI dan KOI. Sebenarnya memang ada keinginan bersama untuk mempersatukan kembali antara KONI dan KOI, tapi keinginan itu tidak bisa diajalankan dengan cepat dan mudah karena merubah Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) 2005. Oleh karena itu, Kemenpora mengeluarkan Permen yang nanti bisa menjadi acuan bagi KONI dan KOI dalam melaksanakan tugasnya secara bersama-sama," kata Menpora. 

"Dengan adanya Permen  siapapun menteri yang akan menjabat sebagai Menpora selanjutnya tidak perlu lagi untuk dibebani dengan masalah KONI dan KOI. Ini yang penting, Permen ini juga bisa menjadi pegangan bagi siapapun Menpora yang baru ini. Permen ini suatu aturan di bawah UU SKN 2005 yang wajib dipatuhi oleh KONI dan KOI. Dan saya bersama Ketua KOI dan KONI akan mengadakan forum konsultasi untuk mengawal Permen ini," tambahnya. 

Ketua Umum KONI Tono Suratman menyatakan  akan mematuhi Permen tersebut. "Kami dari KONI akan mematuhi isi yang ada di Permen tersebut. KONI juga akan selalu menjalankan Permen tersebut dengan sebaik mungkin untuk kemajuan olahraga Indonesia," kata Tono. Sementara perwakilan dari KOI Ade Lukman mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu Permen ini. "Saya baru menerima Permen ini, oleh karena itu kami akan mempelajari dan mendalami dulu isi dari Permen ini," kata Ade. (amr)

Sumber: www.kemenpora.go.id

Read More

Kemenag Siapkan 143M Bansos Pesantren dan Diniyah

---

Jakarta (Pinmas) —- Lebih dari 143 miliar anggaran telah disiapkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk program bantuan sosial pondok pesantren, pendidikan diniyah, dan pendidikan Al-Quran.
Rincian program tersebut bahkan sudah diupload di website Kementerian Agama (http://kemenag.go.id/file/file/InfoPenting/tqjh1395193835.pdf) sehingga masyarakat mudah untuk mengakses dan mengetahuinya.
Program bansos Dit PD Pontren untuk tahun anggaran 2014 ini terdiri dari 42 item. Program bantuan itu mencakup penguatan kelembagaan pesantren dan pendidikan diniyah, peningkatan kapasitas tenaga pengajar, beasiswa santri, dan lainnya.
Untuk penguatan kelembagaan misalnya, telah disediakan anggaran untuk pengembangan agribisnis pesantren (5,5M), BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah (2,2M), RKB Ponpes Salafiyah (3,4M), BOP Taman Pendidikan Al-Quran (1,5M), Bantuan Asrama Pesantren Tahfiz Al-Quran (1,4M), dan bantuan asrama pondok pesantren (15M).
Untuk peningkatan kapasitas tenaga pengajar, telah disiapkan bantuan peningkatan kompetensi guru madrasah diniyah (1,5M), peningkatan kualifikasi guru diniyah (2,5M), dan insentif guru diniyah (3,1M).
Untuk santri, tersedia bantuan beasiswa santri berprestasi (46M), bantuan terpadu anak harapan (15M), bantuan pemagangan santri (3,3M), dan beragam bentuk bantuan lainnya. (mkd/mkd)
Sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Pembukaan Rakorbang SDM dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial III BBPPKS Regional II Bandung Tahun 2014

Rapat koordinasi pengembangan SDM dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial III tahun 2014 merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial regional ii bandung. Pada tahun ketiga ini Rakorbang SDM & Pembangunan Kesos bertemakan “Membangun Sistem Pelayanan Terpadu Melalui Pengembanagan Sdm Kesejahteraan Sosial Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan” Kegiatan Rakorbang ini diselenggarakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 17 sd 20 maret 2014 di GH. UNIVERSAL HOTEL, dan dibuka oleh Kepala Badan Pendidikan Dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Bapak Dr.Ir. R. Harry Hikmat, M.si dilanjutkan dengan pemberian materi tentang “Kebijakan & Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembanagan Profesi Serta Pendataan dan Iinformasi Kesos. Untuk sesi berikutnya yaitu “Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Dalam Perlindungan Sosial” disampaikan oleh Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas Bapak Dr.ir. Ceppie K Sumadilaga, MA. Sumber: www.kemsos.go.id

Read More

Menperin Terima Penghargaan "Most Inspirational Minister"

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat menerima Men's Obsession Awards 2014 dengan kategori "Most Inspirational Minister" yang diserahkan langsung oleh Presiden Direktur Men's Obsession Usamah Hisyam dengan disaksikan Presiden Direktur PT. Darma Pena Citra Media H.M Ridwan Hisyam di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis – 13 Maret 2014. Pada kesempatan tersebut, Menperin mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh majalah Men’s Obsession.

Men’s Obsession Awards 2014 merupakan penghargaan yang diberikan kepada tokoh lintas bidang dan badan usaha/bisnis, sekaligus dalam rangka memperingati 10 tahun atau satu dekade majalah Men’s Obsession. Para tokoh yang dianugerahkan penghargaan tersebut adalah tokoh yang dipilih oleh tim penilai dengan kriteria yang sangat ketat terutama menyangkut integritas, kapabilitas, profesionalisme dan achievement atau prestasi.

Berdasarkan tim penilai, Menperin terpilih karena alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung ini adalah sosok yang tepat untuk mengisi pos kementerian yang telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDB nasional dibandingkan sektor-sektor lainnya. Betapa tidak, di era kepemimpinannya ia mampu membangkitkan sektor industri setelah mengalami pelambatan pada periode 2005-2010. Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, 2 Desember 1944 ini memiliki konsep yang strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara industri yang tangguh sesuai arah dan tujuan pembangunan industri nasional sebagaimana diterapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional.

Visi pembangunan industri adalah menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh di dunia pada tahun 2025 dan Menperin telah meletakan nilai-nilai strategis sebagai upaya pencapaian visi tersebut dengan tujuh misi yakni mendorong peningkatan nilai tambah industri, mendorong peningkatan perluasaan pasar domestik dan internasional, mendorong peningkatan industri jasa pendukung, memfasilitasi penguasaan teknologi industri, memfasilitasi penguatan struktur industri, mendorong penyebaran industri ke luar Pulau Jawa dan mendorong peran industri kecildan menengah (IKM) terhadap PDB.

 Menurut Usamah Hisyam, Direktur Utama PT Dharmanapena Citra Media selaku penerbit majalah Men’s Obsession, penganugerahan “Men’s Obsession Awards 2014 & Men’s Obsession Decade Awards 2004-2014” sebagai bagian dari keluarga besar pers Indonesia yang salah satu perannya adalah ikut mencerdaskan bangsa. Dengan tradisi memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi, diharapkan akan menumbuhkan inspirasi dan menjadi trigger serta memotivasi masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini dengan karya dan prestasi.

 Penghargaan ini juga diberikan kepada kepada 9 tokoh lainnya yaitu Sidarto Danusubroto (Ketua MPR RI), Marzuki Ali (Ketua DPR RI), Irman Gusman (Ketua DPD), Syarif Hasan (Menteri KUKM), Tifatul Sembiring (Menteri Kominfo), Hatta Rajasa (Menko Perekonomian), Awang Faroek (Gubernur Kaltim), Ahmad Heryawan (Gubernur Jabar), serta  Agustin Teras Narang (Gubernur Kalteng). Selain itu, 7 penghargaan diberikan kepada tokoh profesional antara lain Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara), Eddy S. Soegoto (Rektor Unikom Bandung), Irawati Pratignyo (Managing Director Nielsen Indonesia), Maruarar Sirait (Legislator), Karni Ilyas (Jurnalis/Direktur TVOne), serta Osman Sapta Odang (Owner Oso Group), dan Johnny Darmawan (Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor).

Sumber: http://kemenperin.go.id

Read More

TIGA DESA DI KABUPATEN KAPUAS MENERIMA IZIN PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN DESA

              

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan telah menandatangani dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Areal Kerja Hutan Desa untuk tiga desa di Kabupaten Kapuas Prov. Kalimantan Tengah dalam acara Pekan Raya Perhutanan Sosial yang berlangsung di Lampung Jumat, 7 Maret 2014 lalu. Berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Kehutanan yang dilakukan pada bulan November 2012, luas areal kerja hutan desa yang diberikan dan ditetapkan dalam SK Menteri tersebut masing-masing adalah desa Petak Puti +7.855 ha, Katimpun +3.230 ha, dan Tambak Bajai  +9.580 ha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa, Hutan Desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Artinya masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan secara resmi kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang ada di wilayah desa mereka untuk meningkatkan kemakmuran tanpa merusak hutan. Hak kelola Hutan Desa berlaku selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Dengan hak pengelolaan Hutan Desa di kawasan lindung dan produksi, masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan hasil hutan non-kayu seperti pantung/jelutung, rotan, bambu, dan madu. Masyarakat juga dapat memanfaatkan lahannya untuk penanaman karet, rotan, agroforestri, dan beje (kolam ikan) serta jasa lingkungan seperti wisata atau penyelenggaraan karbon.

Menteri Kehutanan menerbitkan SK Penetapan Areal Kerja Hutan Desa kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa yang memuat : Luas hutan desa, Wilayah administrasi hutan desa, Fungsi hutan, Lembaga pengelola hutan desa, Jenis kegiatan pemanfaatan kawasan, Hak dan kewajiban, dan Jangka waktu hak pengelolaan. Pengelolaan hutan desa nantinya akan dimonitor oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pembagian wilayah pengelolaan oleh mayarakat akan diatur oleh Pengurus Hutan Desa berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Desa.

Desa Petak Puti dan Katimpun adalah binaan KFCP (Kalimantan Forests and Climate Partnership) sejak tahun 2011 melalui serangkaian kegiatan persiapan yang melibatkan partisipasi masyarakat desa. Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dengan sosialisasi konsep Hutan Desa, penguatan kapasitas melalui sejumlah pelatihan, inventarisasi dan identifikasi areal hutan desa, dan lokakarya penentuan visi misi pengelolaan hutan desa. Pelatihan diberikan kepada pemerintahan desa, Mantir, Tokoh masyarakat,  Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pengawas (TP) dan masyarakat secara umum untuk wilayah  KFCP. Proses ini juga telah melalui konsultasi dengan masyarakat umum terkait lokasi, pengelolaan Hutan Desa, cara pengembangannya di wilayah lindung, dan pelatihan tentang cara mengembangkan rencana pengelolaan, peraturan desa, dan kelembagaan hutan desa. Kelembagaan Hutan Desa harus ditetapkan dalam peraturan desa (perdes).
Sumber: www.dephut.go.id

Read More

Bank Dunia Apresiasi Kebijakan Pelarangan Ekspor Mineral Mentah

Jakarta, 19/03/2014 MoF (Fiscal) News - Bank Dunia mengapresiasi langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur larangan ekspor tambang dan mineral mentah. Hal tersebut disampaikan Manajer Sektor dan Ekonom Utama Bank Dunia untuk program perekonomian Indonesia Jim Brumby pada Selasa (18/3) di Jakarta.

Meski demikian, Bank Dunia berharap Pemerintah Indonesia dapat melakukan evaluasi secara lebih menyeluruh, sehingga kebijakan tersebut dapat memberikaan manfaat yang maksimal bagi negara. Melalui kebijakan tersebut, menurutnya, pemerintah berusaha memacu dan mendorong perusahaan pertambangan domestik untuk membangun pabrik pengolahan serta pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. "Memang (melalui kebijakan) ini nantinya akan menigkatkan jumlah smelter di  Indonesia, karena peraturan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan di dalam negeri untuk membangunnya (smelter)," jelas Brumby.

Ia menambahkan, efek positif lain dari penerbitan aturan tersebut adalah, pembangunansmelter menyebabkan penyerapan tenaga kerja lebih meningkat dan merata. "Lapangan pekerjaan pasti akan bertambah karena smelter yang dibangun di berbagai pelosok," jelasnya. Selain itu, komoditas mineral yang diekspor nantinya merupakan produk olahan, sehingga akan memberi nilai tambah.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa berdasarkan proyeksi Bank Dunia, kebijakan pelarangan ekspor mineral berpotensi menurunkan neraca perdagangan bersih Indonesia sebesar 12,5 miliar dolar AS, dan menyebabkan hilangnya 6,5 miliar dolar AS dalam pendapatan fiskal (termasuk royalti, pajak ekspor dan penghasilan pajak badan) untuk periode tahun 2014-2017.(ak)

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

RI-Norwegia Bidik Peningkatan Kemitraan dan Investasi Energi

Indonesia dan Norwegia berkepentingan untuk lebih meningkatkan kemitraan di bidang energi. Tekad pengembangan kemitraan saling menguntungkan ini mengemuka dalam Pertemuan ke-7 Konsultasi Bilateral Energi Indonesia-Norwegia di Oslo, Norwegia, 17-18 Maret 2014.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia, Yuwono A. Putranto, menjelaskan pertemuan ini merupakan forum dialog yang digelar tiap 2 tahun guna membahas kerja sama konkrit di sektor migas, energi terbarukan, lingkungan, dan efisiensi energi serta kebijakan terkait.

Dalam sambutannya pada sesi pembukaan di Oslo (17/3), Duta Besar Yuwono menekankan pentingnya dialog ini memberikan kontribusi terhadap pencapaian energi terbarukan pada tahun 2025 seperti ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Kebijakan Energi Nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Delegasi RI dalam pertemuan ini, Dirjen Migas Kementerian ESDM, A. Edy Hermantoro, menekankan perlunya lebih mendorong aktifitas-aktifitas bersama pengembangan energi kedua negara.

“Di samping itu, Indonesia juga terus mendorong peningkatan investasi Norwegia di bidang energi dan energi terbarukan, mengingat kemajuan dan keahlian yang dimiliki Norwegia,” tutur Edy, selaku Co-Chairs pertemuan ini bersama dengan Dirjen Kementerian Perminyakan dan Energi Norwegia, Odd Sverre Haraldsen.

Pertemuan ke-7 Konsultasi Bilateral Energi Indonesia-Norwegia dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah, BUMN, akademisi dan kalangan swasta / industri dari kedua negara. Delegasi Indonesia diantaranya terdiri dari Kementerian ESDM, Kemlu RI, KBRI Oslo, SKK Migas, PT Pertamina, PT Medco E&P, dan ITB.

Sedangkan dari Norwegia diantaranya dihadiri oleh Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, wakil-wakil dari Kementerian Perminyakan dan Energi Norwegia, Kemlu Norwegia, serta kalangan industri seperti Statoil, Höegh LNG, Tinfos AS, Intsok dan DNV GL-Carbon Capture & Storage.

Topik-topik yang dibahas yaitu migas, energi terbarukan dan kelistrikan, dan lingkungan serta isu-isu terkait.

Selama 2 hari pertemuan, Delegasi juga berkesempatan mengunjungi 2 lokasi industri energi Norwegia di sekitar Oslo, yaitu pusat hydroelectric dan rainpower di Ranafos dan industri transportasi migas di Kongsberg Maritime. 

Dari topik-topik pembahasan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini, Duta Besar Yuwono mengatakan pihaknya akan mengawal dan memfasilitasi setiap aktifitas dan tindak lanjutnya.

“KBRI akan terus memelihara peran aktifnya. Termasuk saya akan terus berkomunikasi dan melakukan koordinasi dengan Duta Besar Norwegia di Jakarta guna memastikan tindak lanjut dari pertemuan ini,” tegasnya.

Norwegia merupakan salah satu negara terdepan di bidang pengembangan energi terbarukan dan teknologi pengolahan migas. Lebih dari 90% kebutuhan energi Norwegia dipenuhi melalui pemanfaatan hydropower. Norwegia juga menggunakan tenaga angin dan gelombang laut sebagai sumber energi.

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik, yang hadir dalam pertemuan ini menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir aktifitas kerja sama di bidang energi antara Indonesia dengan Norwegia terus mengalami peningkatan.

“Saat ini, program kerja sama pengembangan energi yang tengah berlangsung diantaranya proyek energi terbarukan di Sumba, carbon capture and storage di Bandung, dan biogas di Lampung, Bali, NTB, NTT dan Sulawesi,” jelasnya.   

Kerja sama di riset juga terus berkembang, diantaranya melalui MoU yang ditandatangani pada saat kunjungan Pangeran dan Putri Mahkota Norwegia ke Indonesia tahun 2012, yaitu antara Statoil, the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) dan ITB. 

Indonesia dan Norwegia tengah membahas kerja sama antar universitas yang difokuskan pada clean energy dan underground technology. Program pelatihan pengelolaan hydropower yang melibatkan PT PLN juga akan berlangsung pada bulan Maret ini.

Beberapa industri besar Nowegia tercatat aktif bermitra dengan industri di tanah diantaranya Statoil, Höegh LNG, KF Gruppen, dan Tinfos AS. 

http://www.kemlu.go.id

Read More

Rapat Pembinaan Kepegawaian Ditjen Bimas Kristen dan Ditjen Bimas Katolik Dengan Sekjen Kemenag RI

Sekjen Kemenag RI Bahrul Hayat, saat memberikan pengarahan kepada para pejabat Eselon II, III dan IV Ditjen Bimas Kristen dan Ditjen Bimas Katolik pada acara Rapat Pembinaan Kepegawaian di Ruang Pertemuan Lt. 3, Jl. MH. Thamrin No.6, Jakarta Pusat. Jakarta, DBK-Bertempat di Ruang Pertemuan Lt. 3, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat, Ditjen Bimas Kristen dan Ditjen Bimas Katolik yang dihadiri para pejabat Eselon II, III dan IV serta Pgs. Dirjen Bimas Kristen dan Pgs. Dirjen Bimas Katolik menyelenggarakan rapat tentang Pembinaan Kepegawaian dengan narasumber Sekjen Kementerian Agama RI Bahrul Hayat. Ada 6 point yang disampaikan oleh Sekjen, sebagai berikut Masing-masing Ditjen harus segera membuat dan menyampaikan laporan keuangan tahun 2013; Masing-masing Ditjen harus segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan tahun 2013; Menyusun rencana kegiatan selama setahun kedepan, dengan membuat matrik dari masing-masing kegiatan dimaksud; Para pejabat Eselon II seharusnya mengadakan rapat sebulan sekali guna mengevaluasi kegiatan dan program kerja sebelum dan sesudah kegiatan; Masing-masing Ditjen diharuskan membuat Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2015-2019; Masing-masing Ditjen diharapkan membuat buku laporan Capaian Kinerja tahun 2010-2014. Selain enam point yang disampaikan, Sekjen juga mengharapkan kerjasama dan koordinasi dari setiap Tusi dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik di tahun mendatang. Sumber: www.kemenag.go.id

Read More