Tingkatkan Hubungan Antar Masyarakat, Raja Yordania Tekankan Komitmen Bantu TKI

Rabu, 26 Februari 2014

​Raja Yordania Abdullah II Ibn Al Hussein menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat Indonesia dengan Yordania. Salah satunya adalah memberikan perhatian khusus terhadap TKI dan WNI di Yordania. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, siang ini (26/02).

Dalam pertemuan tersebut, kedua Pemimpin Negara juga sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama pendidikan sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan people to people contact, ungkap Juru Bicara Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah kepada insan media. "Banyak WNI kita yang saat ini mengenyam pendidikan di Yordania".

RI-Yordania juga mengalami kemajuan pesat di bidang investasi, khususnya di sektor Petrokimia. "Kedua Pemimpin mengakui bahwa ternyata jarak bukan kendala bagi peningkatan hubungan dagang dan investasi kedua negara", ujar Teuku Faizasyah.

Di bidang kerja sama pertahanan dan intelijen, kedua negara juga sepakat untuk mengambil langkah maju. Kedua negara sepakat untuk menindaklanjuti kemitraan dengan disusunnya concept paper.

Selain perkembangan hubungan kedua negara, Presiden RI bersama Raja Abdullah II Ibn Al Hussein juga membahas langkah penyelesaian masalah di Suriah. "Pemimpin kedua negara sepakat bahwa penyelesaian politik adalah sebuah keniscayaan", tutup Teuku Faizasyah. (Sumber: Dit. Infomed/PY)

sumber:

Read More

Bupati Ngada Gagas Pembentukan Provinsi Flores

Rabu, 26 Pebruari 2014 | Berita Daerah

Kupang - Bupati Ngada Marianus Sae memprakarsai pembentukan Provinsi Flores yang dimekarkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Gagasan itu ditindaklanjuti dengan digelarnya Kongres Rakyat Flores di Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada, Rabu, 26 Februari 2014.

"Kongres ini diprakarsai oleh Bupati Ngada Marianus Sae terkait rencana pembentukan Provinsi Flores," kata asisten Pemerintah Provinsi NTT, Klemens Meba, kepada Tempo, Rabu.

Kongres tersebut digelar di Aula Multiguna Universitas Undana II, Bajawa, dengan mengusung tema "Melalui Kongres Rakyat Flores-Lembata-Alor (KR-FLA), Kita Satukan Persepsi dan Aksi Menuju Provinsi Flores Defenitif Tahun 2015".

Hadir dalam pertemuan tersebut para bupati, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan tokoh masyarakat dari masing-masing daerah. Di antaranya adalah Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Manggarai Christian Rotok, Bupati Nagekeo Elis Djo, Wakil Bupati Manggarai Barat Gasa Maksimus, dan Ketua DPRD Flores Timur Marius Payong Pati.

Kongres ini, menurut Klemens, untuk membentuk Forum Provinsi Flores yang akan bertugas untuk mengkaji dan menganalisis serta melakukan studi kelayakan pembentukan Provinsi Flores sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1978. "Dalam aturan itu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga harus dilakukan kajian ilmiah," katanya.

Ketua Panitia Kongres Adrianus Jehamat mengatakan kongres tersebut juga membahas lokasi calon ibu kota Provinsi Flores berdasarkan masyawarah untuk mufakat yang diterima dan disetujui semua pihak otoritas dari sepuluh kabupaten. "Juga dibahas nama provinsi yang akan disetujui sepuluh kabupaten di daratan Flores, Lembata, dan Alor itu," katanya.

Sumber:

Read More

Wamenkeu I Soroti Masih Menumpuknya Penyerapan Anggaran pada Akhir Tahun

Jakarta, 25/02/2014 MoF (Fiscal) News - Wakil Menteri Keuangan I (Wamenkeu I) Anny Ratnawati menilai telah ada pola perbaikan dalam kinerja realiasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L). Namun demikian, pihaknya menilai, pola penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran masih terjadi.

"Walaupun ada pola perbaikan di dalam disbursement, tetapi kecenderungan menumpuk di tiga bulan  terkahir masih terjadi," kata Wamenkeu I di sela acara kick off meeting Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang berlangsung di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (24/2).

Terkait hal tersebut, pihaknya menyoroti dampak penumpukan penyerapan anggaran, salah satunya terhadap penerbitan surat utang negara. "Penumpukan belanja di belakang buat kita (pemerintah pusat) serba salah, mau front loading surat berharga negara argonya (bunga) dihitung dari awal, tapi belanjanya di belakang,” ungkapnya. Ketidaksesuaian antara penyerapan anggaran dengan pembiayaan tersebut, menurutnya, menjadi sesuatu yang harus segera diselesaikan. “Mismatch di dalam disbursement serta kaitannya dengan pembiyaan itu menjadi isu penting," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau agar kinerja realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2014 dapat ditingkatkan kualitasnya. "Persoalan belanja ini menjadi penting, dimana kita harus memperbaiki output dan outcome. Sedangkan dalam penyerapan belanja bukan hanya realisasi atau outcome secara kuantitatif, namun bagaimana menghasilkan serapan belanja yang berkualitas, sehingga kita nanti bukan hanya mengukur dari besaran disbursement yang dilakukan, tetapi juga sejauh mana output dan outcome-nya," imbuhnya.(ak)

Sumber:

Read More

GUBERNUR BALI BERSURAT KEEMPAT MENTERI TUTUP BANDARA

Denpasar, 25/2 (Antara) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersurat kepada empat menteri terkait penutupan sementara Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, serangkaian Hari Suci Nyepi, Tahun Baru Saka 1936 pada hari Senin, 31 Maret 2014.

"Surat tersebut telah disampaikan sejak dini, dengan harapan dapat disebarluaskan kepada semua pihak yang terkait, baik di tingkat nasional maupun masyarakat internasional," kata Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Bali, I Ketut Teneng didampingi Kabid Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Ida Bagus Puja Astawa, SH, MSI di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan, surat Nomor 003.2/23168/DPIK tertangggal 30 Desember 2013 itu disampaikan kepada Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi serta Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

Selain itu, juga disampaikan kepada Dirjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara di lingkungan Kementerian Perhubungan, di samping Ketua DPRD Bali dan seluruh bupati dan wali kota di Pulau Dewata.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada 25 instansi terkait di tingkat pusat dan Bali, termasuk kepala kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah IV Tuban serta seluruh kepala pelabuhan laut di daerah ini.

Ketut Teneng menambahkan, surat penutupan bandara dan seluruh pelabuhan laut pintu masuk ke Pulau Dewata sengaja dikirim lebih awal, yakni tiga bulan sebelum Hari Suci Nyepi saat penutupan seluruh pintu masuk.

Surat pemberitahuan kepada empat menteri terkait itu dengan harapan dapat meneruskan kepada seluruh perusahaan penerbangan di Indonesia maupun mancanegara.

Dengan demikian perusahaan penerbangan dalam dan luar negeri tidak menjadwalkan penerbangan ke Bali, saat umat Hindu melaksanakan Tapa Brata Penyepian pada hari Senin, 31 Maret 2014.

Empat pantangan yang dilakukan umat Hindu pada Hari Suci Nyepi meliputi amati geni (tidak menyalakan api), amati karya (tidak melakukan kegiatan), amati lelungan (tidak bepergian) dan amati lelanguan (tidak mengumbar hawa nafsu maupun tidak mengadakan hiburan/bersenang-senang).

Penutupan sementara Bandara Ngurah Rai kali ini, 31 Maret 2014 akan merupakan yang ke-16 kalinya sejak tahun 1999, yang berlangsung selama 24 jam sejak pukul 06.00 Wita hingga jam 06.00 waktu setempat keesokan harinya.

"Gubernur Pastika bersurat kepada menteri dan instansi terkait tentang penutupan Bandara Ngurah Rai itu diperkuat dengan surat Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, 1 September 1999, perihal pengoperasian Bandara Ngurah Rai," tutur Ketut Teneng.

Surat edaran Gubernur Bali tersebut berisi larangan yang wajib ditaati semua pihak di Bali, ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah (sipil, TNI, dan Polri), serta lembaga swasta masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga adat, maupun perusahaan penerbangan, angkutan darat dan perusahaan pelayaran.

Menurut dia, PT (Persero) Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai jauh sebelumnya juga telah menyampaikan pengumuman tentang penutupan sementara Bandara Ngurah Rai tersebut kepada semua perusahaan penerbangan internasional, baik di dalam maupun luar negeri.

Sosialisasi dilakukan sejak dini, termasuk keterlibatan biro perjalanan wisata dan kalangan hotel untuk memberikan informasi sejak awal kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke Bali.

Dengan mengetahui informasi Hari Raya Nyepi, sekaligus penutupan sementara Bandara Ngurah Rai, pelancong dari berbagai negara di belahan dunia diharapkan dapat terbang ke Bali sehari lebih awal atau menunda keberangkatannya sehari setelah Nyepi, harap Ketut Teneng.

Sumber :www.antaranews.com  kemendagri

Read More

Menpora Terima Adhyaksa Dault

Menpora Roy Suryo di ruang kerjanya menerima Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Adhyaksa Dault dan pengurus lainnya, hari Selasa (25/2) sore.(foto: tyo/kemenpora.go.id)

Jakarta: Hari Selasa (25/2) sore Menpora Roy Suryo didampingi Plt Sesmenpora Alfitra Salamm, Deputi II Bidang Pengembangan Pemuda Sakhyan Asmara, Staf Ahli Revitalisasi Gerakan Pramuka Zubakhrum Tjenreng dan Staf Ahli Bidang Pengarustamaan Pemuda Adiati Noerdin menerima Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Adhyaksa Dault dan pengurus lainnya di lantai 10, Kemenpora, Jakarta. 

Pada pertemuan tersebut Adhyaksa menyampaikan beberapa program dan rencana yang akan dilaksanakan oleh Kwarnas untuk periode 2013-2018, salah satunya mengenai masalah aset yang dimiliki Kwarnas seperti Taman Wiladatika, Cibubur. Adhyaksa menegaskan bahwa Taman Wiladatika  tidak akan dialih-fungsikan menjadi milik swasta. 

"Kami ingin melaporkan rencana beberapa kegiatan dan program yang akan kami jalankan, pertama kami akan menginventaris aset yang dimiliki oleh Kwarnas, salah satunya adalah Taman Wiladatika, Cibubur yang akan kami pertahankan dan tidak akan dikelola oleh swasta. Berikutnya program-program yang sebelumnya sudah berjalan akan kami lanjutkan," ujar Adhyaksa. 

Menpora Roy Suryo menyambut positif dan mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh Kwarnas Pramuka di bawah Ketua Adhyaksa Dault. "Mengenai masalah Taman Wiladatika, Cibubur saya sepakat jangan sampai taman itu jatuh ke pengelola swasta, mengenai kegiatan yang lain kami akan mendukung penuh," kata Menpora. (amr)

Sumber:

Read More

Pengelolaan Keuangan Haji Diusulkan Dipisah

---

Jakarta (Pinmas) —- Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu mengusulkan pengelolaan keuangan haji dipisah dari Direktorat Jenderal yang dipimpinnya. Namun, Anggito menegaskan bahwa penyelenggaraan haji masih menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
“Penyelenggaraan haji masih tetap menjadi tanggung jawab Kemenag, karena penyelenggaraan itu mulai dari Arab Saudi, Jakarta, bahkan sampai ke level KUA,” tegas Anggito dalam kesempatan Rapat Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (24/02).
Menurut Anggito, keterkaitan birokrasi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama itu mulai dari Arab Saudi, Pusat, Kanwil-Kanwil, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota , bahkan sampaiKUA. “Ini kalau mau dipisahkan, bagaimana caranya saya tidak tahu, kita masih belum terbayang bagaimana formatnya,” kata Anggito.
“Kalau pengelolaan keuangan haji itu kan hanya di pusat saja, dan itu yang bukan merupakan kompetensi dari Kementerian Agama,” tambahnya.
Anggito mengakui bahwa Kementerian Agama sudah sangat kompeten dalam mengelola penyelenggaraan, pembinaan, dan pelayanan ibadah haji. Namun, lanjut Anggito, pengelolaan keuangan itu bukan kompetensi Kementerian Agama.
“Itu lebih baik dipisahkan dalam bentuk badan yang profesional, yang bisa mengelola uang dengan lebih baik, dan bisa menunjukkan optimalisasi,” tutur Anggito.
“Itu akan mengurangi 50 % beban dari Kementerian Agama. Kalau ada badan tersendiri yang mengelola keuangan, berarti akan mengurangi beban Kementerian Agama,” imbuhnya.
Anggito menambahkan bahwa pemisana pengelolaan keuangan haji sama saja dengan memisahkan antara unsur regulasi dengan pengelola keuangan, sehingga akan memperkuat proses cek and balance.  (ba/mkd/mkd)

Sumber:

Read More

Penandatanganan Kerjasama Menteri Kehutanan dengan Menteri luar Negeri Amerika Serikat (AS)

Pushumas Kemenhut,Jakarta: Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John F Kerry pagi tadi, Senin (17/02) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) “Conserving Wildlife and Combating Wildlife Trafficking” bertempat di ruang Bendera Gedung Pancasila Kantor Kementerian Luar Negeri. Nota Kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama Indonesia-AS yang sedang berjalan saat ini, yaitu : 1) Comprehensive Partnership RI-AS, 2) Tropical Forest Conservation Act (TFCA) I dan II, 3) Indonesia Forest and Climate Support (IFACS), 4) Sustainable Landscape Partnership (SLP).

Sebagai wujud komitmen konservasi hidupan liar (wildlife), Kementerian Kehutanan terus menggalang kerjasama internasional dalam rangka memerangi penyelundupan dan perdagangan illegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). Selama tahun 2013 telah diproses 12 kasus pelanggaran dengan barang bukti 6345 kepiting kenari, 370 ekor pangolin/trenggiling, 256 hornbill, leopard, dan kulit harimau. Kejahatan tersebut melibatkan tersangka berkewarganegaraan asing; 4 orang warganegara Cina (tahun 2013), 2 orang warganegara Arab (tahun 2009) dengan vonis mulai dari 6 bulan hingga 2 tahun dan denda Rp. 1 juta hingga Rp. 5 juta.

Dengan MoU antara Menteri Kehutanan dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) ini diharapkan kedepan semakin menurun tingkat penyelundupan dan perdagangan illegal TSL di Indonesia. (FOTOPUSHUMAS/arset/win/saiful/arset)

Sumber:

Read More

Kunjungan Rektor UNJ

Menpora Roy Suryo di ruang kerjanya hari Rabu (19/2) sore didampingi Deputi IV Djoko Pekik Iirianto dan Deputi V Lalu Wildan menerima kunjungan Rektor UNJ Bedjo Suyanto yang datang bersama pimpinan Fakultas Ilmu Keolahragaan.(foto: muchlis/kemenpora.go.id)

Jakarta: Hari Rabu (19/2) sore Menpora Roy Suryo didampingi Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Djoko Pekik Iirianto dan Deputi V Bidang  Harmonisasi  dan Kemitraan Lalu Wildan menerima kunjungan Rektor UNJ (Universitas Negeri Jakarta)  Bedjo Suyanto yang datang bersama Abdul Sukur (Dekan FIK), Samsudin (Pembantu Dekan I), Kurnia Tahki (Pembantu Dekan II), James Tangkudung selaku  Guru Besar Tetap FIK, Fajar Yudya FIK UNJ dan Eko Juli FIK UNJ. 

Bedjo Suyanto berharap pihak Kemenpora dan UNJ bisa saling mendukung khususnya di bidang  Olahraga. Atlet-atlet dari FIK UNJ memiliki prestasi, kedepan UNJ telah memiliki  rencana pengembangan fasilitas olahraga serta meminta dukungan dari Kemenpora, kata Bedjo Suyanto. "Kami sangat mendukung prestasi olahraga nasional baik itu multi event atapun single event.  UNJ juga mempunyai atlet yang diturunkan pada POMNAS, terlebih atlet dari UNJ juga juara tingkat dunia, tetapi meski begitu secara fasilitas sarana dan prasarana di UNJ sangat minim sekali", kata Samsudin selaku Pembantu Dekan I.

Sementara itu James Tangkudung selaku Guru Besar Tetap FIK menambahkan, kami mempunyai tanggungjawab untuk memelihara atlet khususnya di UNJ terlebih dari Kemenpora akan membentuk house of sport, hal ini mendorong kita untuk bagaimana UNJ bisa meraih emas di Olimpiade, mohon dukungan kemenpora. 

Sementara itu Menpora Roy Suryo mengatakan Kemenpora siap mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. "Tolong dikoordinasikan jangan sampai tubrukan dengan ranah kementerian lainnya. Kontribusi FIK UNJ untuk olahraga nasional telah nyata, jangan sampai kampus jauh dari sisi praktikelnya, semua harus sinergi", katanya. (ben)

Sumber:

Read More

Kemenag dan KPK Bahas Progress Penyiapan PP tentang Biaya Nikah

---

Jakarta (Pinmas) —- Kementerian Agama bersama kementerian terkait lainnya, siang ini, Kamis (20/02), memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas progress penyiapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Biaya Nikah.
“Hari ini, KPK mengundang  rapat pihak-pihak yang hadir dalam rapat tanggal 18 Desember 2013 karena  ingin mengetahui progess up date dan komitmen kita dalam menyiapkan PP baru tentang biaya nikah,” demikian penjelasan Inspektur Jenderal Kementerian Agama, M. Jasin, melalui pesan singkat kepada Pinmas, Kamis (20/02).
Menurut Jasin, untuk mencai solusi atas polemik panjang penerimaan gratifikasi  para penghulu saat menikahkan di luar jam kerja, pada tanggal 18 Desember 2013, telah dilakukan rapat lintas instansi di kantor KPK. Dalam rapat yang diikuti oleh pihak Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Kemenko Kesra itu disepakati  untuk melakukan amandemen PP No. 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama yang mengatur biaya pencatatan nikah sebesar Rp30.000.
“Amandemen tersebut difokuskan untuk merubah besaran biaya menjadi Rp50.000 apabila pencatatan nikah dilakukan di kantor; Rp600.000 apabila pencatatan nikah dilakukan di luar kantor; sedangkan yang miskin tidak dikenakan biaya,” terang Jasin.
Jasin menambahkan bahwa pembahasan draft amandemen PP 47 ini selanjutnya dilakukan di kantor Kemenko Kesra pada tanggal 4 Februari 2014. Pertemuan ini dihadiri utusan Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama.
“Pembahasan ini menyepakati isi substansi draf PP tersebut, dengan perbaikan redaksional serta mendorong agar draft PP tersebut segera dikirim Menteri Agama kepada Menteri Keuangan, kemudian Menteri Keuangan mengirim draft itu kepada Menteri Hukum dan HAM agar dilakukan harmonisasi,” kata Jasin.
“Menteri Agama sudah mengirim  RPP tentang Biaya Nikah hasil pembahasan di Kemenko Kesra ini, kepada Menteri Keuangan  dan Menteri Hukum dan HAM sehingga tinggal menunggu jadwal harmonisasi dari Kemen HUKHAM,” tambahnya.
Terkait pertemuan hari ini, Jasin mengatakan bahwa pihak Kemenag akan menjelaskan kepada KPK bahwa perkembangan penerbitan PP tentang Biaya Nika tinggal menunggu rapat harmonisasi atas RPP tersebut.
“Kemenag masih menunggu undangan dari Kemenhukham terkait harmonisasi itu,” kata Jasin.
“Setelah diharmonisasi, RPP akan dikirim ke Setneg untuk dikasih nomor terus ditandatangani Presiden,” tambahnya.  (mkd/mkd)
Sumber:

Read More

Mewujudkan Sistem Manajemen Mutu Diklat Kesejahteraan Sosial yang Inovatif dan Kompetitif

Merupakaan tema Rapat Koordinasi Diklat Kesejahteraan Sosial Tahun 2014 yang diusung oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, diselenggarakan di The Summit Siliwangi Hotel Bandung pada tanggal 17-20 Pebruari 2014. Rapat Koordinasi Diklat Kesejahteraan Sosial diselenggarakan dengan maksud Sebagai sarana sosialisasi, evaluasi dan diskusi untuk merumuskan kesepakatan dan rencana aksi bersama menuju terwujudnya sistem manajemen mutu diklatkesos yang inovatif dan kompetitif yang bertujuan pada Terpahaminya kebijakan teknis Badiklitkesos 2014 oleh stakeholders diklatkesos, Teridentifikasinya kebutuhan, masalah, hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan diklatkesos dan berusaha mencari solusi pemecahannya dan Terdokumentasikannya kesepakatan dan rencana aksi bersama menuju terwujudnya sistem manajemen mutu diklatkesos yang inovatif dan kompetitif. Meningkatnya pemahaman stakeholders diklatkesos terhadap kebijakan teknis Badiklitkesos 2014, Terumuskannya alternatif solusi pemenuhan kebutuhan serta pemecahan masalah, hambatan dan kendala penyelenggaraan diklatkesos serta Terumuskannya kesepakatan dan rencana aksi bersama menuju terwujudnya sistem manajemen mutu diklatkesos yang inovatif dan kompetitif merupakan target dan sasaran kegiatan Rakor Diklat Kesos kali ini. Hadir sebagai Narasumber Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI yang memaparkan Pengembangan sistem manajemen mutu diklat, Kepala Badiklit Kesos Kementerian Sosial RI yang memberikan arahan tentang Kebijakan Teknis Badiklit Kesos Tahun 2014 sekaligus membuka secara resmi kegiatan dan Dr. Ponijan Liaw, Cert.Eng. MBA, M.Pd., Managing Director The Energ et ic People Development Center, Author, Lecturer, Trainer yang menyajikan materi Diklat yang Inovatif dan Kompetitif serta Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat LAN RI, Sekretaris Badiklit Kesos Kementerian Sosial RI, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI, Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan    Kemiskinan   Kementerian Sosial RI, Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan materi penyajian yang berhubungan pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Rapat Koordinasi Diklat Kesejahteraan Sosial Tahun 2014 ini diikuti oleh 52 orang peserta undangan yang terdiri dari para Kepala Pusat, Kepala BBPPKS di enam wilayah regional, para pejabat eselon III, IV dilingkungan Kementerian Sosial, 8 orang peserta mandiri dari para Widyaiswara serta 10 orang Panitia Penyelenggara. Puncak dari penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Diklat Kesos ini adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Aksi Bersama guna melengkapkan secara utuh pemahaman dan komitmen bersama dalam rangka mewujudkan sistem manajemen mutu diklatkesos yang inovatif dan kompetitif. Sumber:

Read More