usaha berhasil

Selasa, 25 Februari 2014

Wamenkeu I Soroti Masih Menumpuknya Penyerapan Anggaran pada Akhir Tahun



Jakarta, 25/02/2014 MoF (Fiscal) News - Wakil Menteri Keuangan I (Wamenkeu I) Anny Ratnawati menilai telah ada pola perbaikan dalam kinerja realiasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L). Namun demikian, pihaknya menilai, pola penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran masih terjadi.
"Walaupun ada pola perbaikan di dalam disbursement, tetapi kecenderungan menumpuk di tiga bulan  terkahir masih terjadi," kata Wamenkeu I di sela acara kick off meeting Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang berlangsung di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (24/2).
Terkait hal tersebut, pihaknya menyoroti dampak penumpukan penyerapan anggaran, salah satunya terhadap penerbitan surat utang negara. "Penumpukan belanja di belakang buat kita (pemerintah pusat) serba salah, mau front loading surat berharga negara argonya (bunga) dihitung dari awal, tapi belanjanya di belakang,” ungkapnya. Ketidaksesuaian antara penyerapan anggaran dengan pembiayaan tersebut, menurutnya, menjadi sesuatu yang harus segera diselesaikan. “Mismatch di dalam disbursement serta kaitannya dengan pembiyaan itu menjadi isu penting," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengimbau agar kinerja realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2014 dapat ditingkatkan kualitasnya. "Persoalan belanja ini menjadi penting, dimana kita harus memperbaiki output dan outcome. Sedangkan dalam penyerapan belanja bukan hanya realisasi atau outcome secara kuantitatif, namun bagaimana menghasilkan serapan belanja yang berkualitas, sehingga kita nanti bukan hanya mengukur dari besaran disbursement yang dilakukan, tetapi juga sejauh mana output dan outcome-nya," imbuhnya.(ak)

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA