Jokowi Kembali Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi

Pemerintah akan kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-10 terkait sektor investasi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan detail paket kebijakan tersebut akan diumumkan pada Kamis, 11 Februari 2016.

Ditanya apakah paket kebijakan tersebut juga mencakup revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), Pramono tak mau menjawab dengan tegas. DNI itu besar sekali cakupannya," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, 10 Februari 2016.

Revisi DNI sudah dibahas pemerintah sejak jauh-jauh hari. Peraturan soal DNI tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan. Revisi dilakukan untuk membuka kran investasi yang lebih luas. Salah satu yang ramai dibicarakan ialah investasi asing di industri film.

Menurut Pramono, meskipun ada perubahan, Presiden Joko Widodo tetap menginginkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendapat perlindungan. Salah satu bentuk perlindungannya adalah investasi asing atau terbuka tidak akan menyasar proyek senilai Rp 10 miliar ke bawah. "UMKM tidak disentuh. Diberikan perlindungan sepenuhnya," katanya.

Poin berikutnya dari paket kebijakan 10 menyangkut kartel atau mata rantai perdagangan, strategi menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, dan peningkatan lapangan pekerjaan. Pramono menambahkan paket kebijakan 10 lebih kepada upaya modernisasi bukan liberalisasi. " Presiden sampaikan ini untuk daya saing yang lebih kuat dan mempunyai iklim investasi yang lebih menarik".

 sumber: www.kemendagri.go.id

Read More

Presiden Jokowi: Informasi Bisa Menjadi Obat, Vitamin dan Racun

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, sebuah informasi bisa menjadi obat, bisa pula menjadi racun “Sebuah informasi atau berita, ada yang pahit seperti jamu namun menyehatkan, ada pula seperti vitamin. Namun tak jarang, sebuah informasi, mampu mengganggu akal sehat masyarakat,” demikian disampaikan Presiden saat memberi sambutan pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2016 yang dipusatkan di Pantai Kute, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (09/02).

“Saya sedang berfikir, bagaimana caranya para insan pers mampu membangun optimisme masyarakat, mampu meningkatkan etos kerja masyarakat. Karena era sekarang, adalah era persaingan. Karenanya, jika ingin bangsa ini maju, kita harus membangun kepercayaan, baik kepada masyarakat kita, maupun pihak luar. Tidak akan ada investor masuk ke negeri ini, jika mereka tidak percaya dengan kita. Jika itu yang terjadi, maka pertumbuhan kita sedikit banyak terhambat. Dan, bersyukurlah kita, karena sekarang kita hidup di era kebebasan pers. Jika dulu pemerintah menekan pers, kini pers yang menekan pemerintah,” ujar Presiden yang dalam kesempatan tersebut didampingi Ibu Negara, Iriana Jokowi.

Jokowi berharap, insan pers tidak membuat berita sensasional yang bertumpu pada asumsi, karena jika hal ini dilakukan terus menerus, maka yang muncul dalam masyarakat adalah sikap pesimis dan menurunnya etos kerja.

“Mari, kita tingkatkan produktivitas masyarakat. Dan insan pers sebagai pilar ke empat demokrasi, mampu berbuat banyak. Karena insan pers mampu membentuk karakter, mentalitas dan moralitas masyarakat,” ajak Presiden.

“Saat ini, saya tidak melihat, setiap jam, ada lagu nasional yang dimunculkan oleh stasiun televisi. Satu jam ada lagi Indonesia Raya, satu jam lagi ada Padamu Negeri, satu jam lagi ada lagu Tujuh Belas Agustus dan lain sebagainya. Andai saja setiap jam ada tayangan lagu-lagu kebangsaan kita, maka anak-anak kita akan hafal,” tutur Jokowi yang prihatin melihat minimnya tayangan nasionalisme di media.

Jokowi tidak menampik, saat ini, para televisi berkompetisi dan bertumpu pada rating. Namun, , meski demikian, ujar Jokowi, mungkin sudah saatnya berubah.

“Dan, jangan lagu kebangsaan itu disiarkan pada malam hari, harusnya saat prime time, jadi banyak masyarakat yang melihat dan menyaksikan,” kata Jokowi dihadapan taipan pers nasional yang hadir dalam acara tersebut.

Jokowi juga melihat, karena ingin cepat mempublikasikan berita, para wartawan web, kali sering mengabaikan kode etik jurnalistik. Menurutnya, untuk para insan pers website, kepatuhan pada kode etik jurnalistik kali sering diabaikan. Hal ini dengan alasan ingin cepat menyampaikan berita.
Dampaknya, tambah Presiden, berita yang disampaikan kurang akurat dan tidak seimbang, bahkan kadang beritanya adalah berita penghakiman.

“Jika ini diteruskan, sangat bahaya sekali,” ucap Presiden.

Jokowi berharap, para pemilik media, yang karena persaingan media, tidak menekan para wartawan untuk sesegera mungkin memberitakan kejadian.

“Mari kita lakukan perbaikan bersama, mari kita tingkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia pada kita. Dan semoga, ke depan, insan pers bena-benar mampu menjadi pilar ke-empat demokrasi,” ucap Presiden.
Peringatan HPN ini berlangsung selama satu minggu. Dalam peringatan tersebut, tak kurang 44 kegiatan di gelar. Puncak HPN sendiri dilaksanakan di kawasan wisata pantai KEK Mandalika  yang memiliki garis pantai 14 KM lebih dan mempunyai 11 teluk.

“Kawasan ini sangat indah dan siap dikembangkan menjadi salah satu pusat pariwisata. Insya Allah dalam 5-10 tahun depan, di area ini, akan dibangun 8-10 ribu kamar hotel,” terang Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi dalam sambutannya selaku tuan rumah HPN Tahun 2016.

Hadir dalam Puncak HPN, sejumlah menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan BUMN, pemilik media, baik cetak dan elektronik, duta besar negara sahabat, pers ASEAN dan organisasi pers se Indonesia. Hari Puncak HPN, ditutup doa yang dibawakan Kakanwil Kemenag NTB H Suleman Habib.

 sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Abd Djamil Resmikan Gedung Layanan Haji Terpadu Pertama di Indonesia

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abd Djamil meresmikan gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kankemenag Kabupaten Siak. Bangunan yang nantinya akan memberikan layanan haji terpadu di Siak ini merupakan gedung Siskohat pertama di Indonesia.

“Gedung Siskohat yang dibuat oleh Kabupaten Siak ini merupakan yang pertama di Indonesia. Semoga menjadi contoh bagi daerah lain,” kata Abd Djamil saat peresmian, Siak, Kamis (04/02) lalu. Mantan Kepala Balitbang Diklat Kemenag ini berharap keberadaan gedung seperti ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Sebelumnya, Bupati Siak Syamsuar menyampaikan, diresmikannya gedung Siskohat ini merupakan bentuk kepeduliaan dan dukungan pemerintah daerah terhadap perbaikan layanan pelaksanaan haji di Kabupaten Siak. Harapannya, gedung Siskohat ini dapat memberikan kemudahan pelayanan untuk mendaftar haji bagi masyarakat sekitar.

“Melalui sistem ini, Bank Kepri akan memberikan kemudahan bagi calon jamaah haji, tanpa harus membuka tabungan di Bank Lain,” kata Syamsuar.

Kakanwil Kemenag Provinsi Riau Tarmizi Tohor mengapresiasi inisiatif dan inovasi Kankemenag Siak yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Siak dalam peningkatan layanan pelaksanaan ibadah haji di Riau. “Saya berharap kerja sama antara Bank Riau Kepri, Pemerintah Daerah, dan Kantor Kementerian Agama ini bisa diikuti oleh daerah lain,” kata Tarmizi.

Kakankemenag Siak Muharom menyampaikan bahwa, usai diresmikan, gedung Siskohat Siak sudah dapat beroperasi dan akan langsung digunakan. “Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, sudah bisa menabung dan menyetorkan dana haji di Gedung Siskohat ini, jadi calon jamaah haji tidak susah lagi antre di kantor Bank”. Papar Muharom.

Tampak hadir dalam acara tersebut Plt Gubernur Riau yang diwakili Staf Ahli Bidang Kesra dan SDA Faurizel Gazali, Dirut Bank Kepri Irvandi Gustari, Pimpinan Cabang Bank Riau Afrial Abdullah, Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Cabang Siak Tengku Toyeb, Kakan Kemenag Se-Provinsi Riau, Tokoh Agama dan Masyarakat, Ka KUA Kecamatan dan CJH tahun 2016.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

10.000 Pegawai Honorer Akan Unjuk Rasa di Kementerian PAN-RB

Sekitar 10.000 pegawai honorer dari seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu (10/2/2016). 

"Berdasarkan informasi, mereka menuntut untuk menjadi pegawai negeri sipil," ujar Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Ratiyono di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (9/2/2016). 

Ratiyono mengatakan, aksi ini rencananya digelar di kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Jalan Sudirman. Meski aksi tersebut berskala nasional, Ratiyono mengingatkan agar aksi unjuk rasa bisa dilakukan dengan tertib. 

"Jangan anarkis, tidak mengganggu ketertiban umum apalagi merusak fasilitas publik," ujar Ratiyono. 

Dia mengingatkan adanya Pergub No 28 tahun 2015 tentang unjuk rasa. Dalam pergub tersebut, Pemrrintah Provinsi DKi menyediakan 3 tempat untuk berdemonstrasi di antaranya Lapangan Silang Monas, Parkir Timur Senayan, dan Alun-alun DPR RI. 

Para pendemo bisa melakukan unjuk rasa di lokasi itu. Namun, jika aksi hanya ingin dilakukan di kantor Kemenpan RB, Ratiyono mengaku Pemprov tidak bisa melarang. Dia berharap semua berjalan dengan tertib. 

Ratiyono juga berharap pihak kementerian bisa cepat melakukan mediasi dengan para pendemo nanti. Hal ini supaya unjuk rasa tidak berlangsung semakin lama dan menimbulkan macet.

sumber: www.kemendagri.go.id 

Read More

Kementeriann BUMN Tekankan Sinergi antar BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara menekankan pentingnya sinergi antar-BUMN khususnya dalam mempublikasikan kegiatan atau capaian perusahaan.

"Kami harapkan antar-BUMN bersinergi, gunakan Antara sebagai public relation karena memiliki sebaran informasi dan beritanya diambil oleh media-media lain," kata Kepala Bidang Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Mahmud Husein di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu.

Hal itu dikatakannya saat membuka "Business Gathering Perum LKBN Antara" di Hotel Golden Palace, Mataram.

Dia menjelaskan Kementerian BUMN memiliki peta jalan 2014-2019 membentuk kluster, salah satunya di bidang media seperti LKBN Antara, Perusahaan Film Negara (PFN), Balai Pustaka, dan Percetakan Negara (PPN RI).

Menurut dia, pembentukan kluster tersebut diharapkan dapat bersinergi dengan BUMN lain misalnya bank BUMN membentuk taman bacaan dengan menggandeng Balai Pustaka.

"LKBN Antara tugasnya selain Public Service Obligation, juga ditugaskan untuk menjalankan fungsi komunikasi untuk negara, juga untuk komersial sesuai tujuan pembentukan BUMN," ujarnya.

Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN Antara DJ Nachrowi mengatakan Antara memiliki biro di seluruh Indonesia dan di luar negeri sehingga memiliki keunggulan dibandingkan media-media lain dalam memproduksi berita.

Menurut dia, Antara cocok menjadi PR bagi pemerintah karena media lain sulit melakukannya karena lebih banyak menuliskan opini.

"Mereka (media lain) lebih kearah opini namun tidak dengan Antara," ujarnya.

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis LKBN Antara Hempi Prajudi dalam acara tersebut mengatakan Antara siap membantu pemerintah, BUMN, kementerian/lembaga untuk bisa dikenal dan diinformasikan kepada khalayak luas.

Menurut dia, hampir 80 persen media cetak di seluruh Indonesia mengambil berita dari Antara karena lembaganya memiliki kelebihan yaitu biro Antara terdapat di 33 provinsi.

"Antara berperan strategis sebagai public relation negara dengan memaksimalkan peran biro diseluruh Indonesia," ujarnya.

Dalam diskusi tersebut dihadiri perwakilan bank BUMN, pemerintah daerah di wilayah NTB, dan BUMD.

Selain itu juga dihadiri General Manager Komersial Perum LKBN Antara Darmadi, mantan Direktur Utama LKBN Antara Saiful Hadi, Sekretaris Perusahaan LKBN Antara Iswahyuni, dan Manajer Humas dan Kerja Sama Internasional LKBN Antara Primayanti.

sumber: www.bumn.go.id

Read More

Penutupan KUKRI, Layanan Warga Tetap Diutamakan

KBRI Seoul telah memastikan Kantor Urusan Konsuler RI (KUKRI) di Busan akan segera ditutup, penutupan direncakan akan dilakukan pada 31 Maret mendatang. Namun, warga Indonesia di Busan tidak perlu khawatir karena sebagai gantinya akan segera dibentuk beberapa distrik pelayanan bagi 40 ribuan warga Indonesia.

Menurut Dubes RI, John A Prasetio, penutupan Kantor Urusan Konsuler RI di Busan sudah mendapatkan izin Jakarta. Dengan diterapkannnya konsep SIMKIM dalam urusan keimigrasian, maka pengisian formulir imigrasi dilakukan secara online.

"Ini semata-mata tuntutan keadaan demi efisiensi, penutupan ini bersifat sementara namun dalam jangka waktu yang tidak terbatas," ujar Dubes John A Prasetio.

Untuk urusan perlindungan WNI, KBRI akan membagi wilayah Korea Selatan menjadi 13 distrik perlindungan. Nantinya, tiap distrik akan ditunjuk warga sebagai "Kepala RT" untuk selalu berkomunikasi dengan KBRI Seoul. Bahkan koordinasi juga dilakukan dengan 48 Masjid dan Musholla, 18 Gereja dan sekitar 80-an paguyuban masyarakat Indonesia.

"Selain itu, staf KBRI akan blusukan agar secara periodik, pro aktif menyambangi warga Indonesia. Jadi Insya Allah semua akan aman tekendali," imbuh Dubes.

Saat ini, terdapat 40 ribuan TKI yang bekerja di pabrik-pabrik di seantero Korea Selatan, tenaga kerja Indonesia di sana dikenal sebagai pekerja keras dan banyak mendapat apresiasi. Selain itu, ada juga 2000-an mahasiswa asal Indonesia yang sedang menuntut ilmu di berbagai institusi pendidikan di Korea Selatan. 

sumber: www.kemlu.go.id 

Read More

Presiden bertolak ke NTB hadiri HPN 2016

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2016.

Presiden Jokowi akan terbang ke NTB dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Republik Indonesia 1 dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah Jakarta, Selasa pagi.

Presiden dijadwalkan akan tiba Bandara Internasional Lombok pada sekitar pukul 09.00 WITA.

Rencananya Kepala Negara akan hadir dalam acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2016 yang digelar di Pantai Mandalika, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah.

Selain memberikan kata sambutan, Presiden akan menyerahkan Anugerah Adinegoro dan penghargaan kepada insan pers pada acara itu.

Sebelum puncak HPN digelar, panitia penyelanggara mengadakan acara antara lain Pelayaran Wartawan, operasi katarak, pameran pers dan dialog.

Usai menghadiri HPN, Joko Widodo akan langsung balik ke Jakarta dengan pesawat yang sama dan mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma.

sumber: www.kemendagri.go.id 

Read More

Kemenag Adukan Pemilik Pemondokan Ke Pengadilan Saudi Arabia

Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI) di Jeddah mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum pemilik pemondokan sehingga merugikan jamaah haji Indonesia ke Pengadilan  Saudi Arabia. Tak tanggung-tanggung, dua kasus wanprestasi yang dilakukan pemilik pemondokan tahun 2013 dan 2014 di ajukan ke pengadilan Arab Saudi untuk diproses secara hukum.

Pada musim haji 2013, Daerah Kerja (Daker) Makkah membatalkan kontrak satu pemondokan jamaah haji disebabkan pemilik rumah tidak dapat menunjukkan surat izin (tasreh) yang diminta. Pemilik rumah dituntut untuk mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan sebesar 50 persen kepada KUHI.

Langkah hukum dilakukan karena pemilik rumah bersikukuh tidak mau mengembalikan uang muka tersebut. Sidang perdana kasus wanprestasi pemondokan musim haji 2013 ini akan dimulai pada bulan enam hijriyah mendatang,menunggu hakim pengganti karena yang hakim lama pindah tugas.

Tuntutan yang sama juga dilakukan sehubungan wanprestasi pemilik pemondokan pada musim haji 2014. Beberapa hari sebelum kedatangan jamaah haji Indonesia, ada satu pemilik rumah yang menyewakan rumahnya ke jamaah haji asal negara lain, padahal Indonesia telah melakukan kontrak dengan pemilik rumah tersebut dan sudah membayar uang muka sebesar 50 persen.

Staf Teknis I KUHI Ahmad Dumyathi bersama salah seorang karyawannya Ahmad Kurniawan, memenuhi panggilan pengadilan umum di Makkah untuk sidang perdana kasus wanprestasi pemondokan haji 2014 pada 12 Januari 2016 lalu.  “Langkah hukum kami lakukan sebagai upaya akhir untuk meminta kembali hak pemerintah Indonesia,” kata Ahmad Dumyathi melalui rilis tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Sabtu (06/02) malam.

Pengacara KUHI Hatim Faisal Iraqi mengungkapkan, setelah mangkir beberapa kali, akhirnya pemilik pemondokan wanpreatasi saat musim haji 2014 datang menghadiri persidangan.  Dari hasil persidangan, pemilik rumah mengakui bahwa telah menerima uang pembayaran dari KUHI sebesar 50 persen. Pengakuan ini belum menjadi akhir, karena hakim menyerahkan taksiran kerugian yang dialami KUH ke pihak khusus pentaksiran di Makkah.

Hatim berpendapat, peluang KUHI menang pada persidangan besar, karena dari hasil sidang, pemilik rumah telah mengakui bahwa dia telah menerima dan mencairkan uang pembayaran sewa rumah. “Sidang selanjutnya akan berlangsung pada tanggal 22 Februari mendatang,” kata Hatim.

Sejak Lukman Hakim Saifuddin memimpin Kementerian Agama, berderet prestasi yang diperoleh. Dari sekian banyak prestasi itu, salah satunya adalah berhasilnya KUHI melaksanakan tugas meminta hak pemerintah Indonesia atas beberapa kasus hukum yang terjadi saat musim haji. Kementerian Agama berhasil memenangkan kasus perdata di Pengadilan Umum Riyadh melawan perusahaan Ana li al-Tathwir wa al-Tanmiyah yang gagal melayani konsumsi 189 ribu jamaah haji Indonesia  2006 silam.

“Ini semua untuk peningkatan layanan kepada jamaah haji dalam aspek hukum. Bahwa salah satu mandat perlindungan dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Bukan hanya di Tanah Air, namun dilakukan juga di Arab Saudi. Mohon doanya agar apa yang kami lakukan dipermudah dan lancar,” kata Dumyathi.

Putra Palembang ini juga menyampaikan, akan memaksimalkan penyelesaian semua urusan hukum di KUHI agar tidak menjadi warisan pada generasi mendatang termasuk soal mengupayakan pembelian KUHI yang sekarang masih berstatus sewa.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Jamaah Umrah Terlantar, Kemenag Segera Panggil Travel Salsabillah

Sebanyak 70 jamaah asal Gowa terlantar di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, setelah seharusnya sudah diberangkatkan ke Jeddah sejak Rabu (03/02) lalu. Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama Muhajirin Yanis menegaskan  akan segera memanggil travel Salsabillah untuk dimintai keterangannya oleh Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum) Umrah.

“Timsusgakum umrah akan segera memanggil travel Salsabillah. Jika ada indikasi perbuatan melawan hukum maka kami akan cabut izinnya, dan persoalan hukumnya akan kami serahkan pada Bareskrim untuk dilakukan pengusutan,” kata Yanis melalui rilis yang disampaikan tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Jumat (05/02) lalu.

Hal senada disampaikan Kasubdit Pembinaan Umrah M Arfi Hatim. Menurutnya,  banyak penyelenggara umrah kurang sadar hukum dan hanya mengejar keuntungan  dalam melakukan bisnis jasa ini. Atfi berharap peran assosiasi  lebih optimal dalam mengawasi dan menertibkan anggotanya agar lebih selektif dalam mengeluarkan visa. “Travel-travel nakal dan abal-abal ini perlu ‘disekolahkan’ ke Bareskrim agar kapok dan menjadi pelajaran bagi travel lain,” katanya.

Arfi juga menghimbau masyarakat untuk melapor kepada polisi setempat hal-hal yang dinilai janggal apalagi berpotensi pada perbuatan melawan hukum.

Sebelumnya, Kepala Bidang Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan (Sulsel), Iskandar Fellang beserta jajarannya mendatangi kantor Gesia Tours yang bermarkas, di Jalan Mangka Daeng Bombong, Ruko Bukit Manggarupi, Gowa, Jumat (05/02). Kedatangan mereka untuk memastikan dan mengecek secara langsung nasib 70 jemaah asal Gowa yang terlantar di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia.

Saat ditemui tim bidang haji Kemenag Sulsel, pihak travel membantah dan berdalih jika jemaah yang diberangkatkan di sana terlantar. “Apalagi di media mereka makan nasi basi. Bisanya itu, saya sudah hubungi orang di sana, dan bukan basi. Jemaah itu yang lama makan nasinya, jadi basi,” kata Asisten Manager Gesia Tours, Hasmawati.

Hasmawati juga berdalih jika kendala yang terjadi adalah tiket maskapai penerbangan bermasalah. “Itu orang disana yang uruskan katanya tidak tahu kemana. Jadi tiketnya bermasalah,” katanya lagi.

Iskandar Fellang mengungkapkan bahwa sejak awal regulasi yang dilakukan travel Gesia sudah salah. “Regulasi mengatur, untuk pemberangkatan umrah ataupun haji itu tidak boleh transit lebih dari sekali. Itu sudah diatur. Bisa transit tapi harus dengan maskapai penerbangan yang sama. Tidak boleh menggunakan dua maskapai berbeda,” ujarnya yang mendatangi kantor travel tersebut.

Iskandar yang datang didampingi Kepala Seksi Haji dan Umrah, Aminuddin dan Kepala Kankemenag Gowa, Anwar Abubakar Paka, juga menemukan jika izin yang digunakan oleh Travel Gesia itu adalah bukan izin sebenarnya. “Dia ini menggunakan izin dari travel Salsabillah yang berada di Jawa sana. Karena setelah kita cek nomor izinnya, nomornya sama. Ternyata mereka kerjasama,” katanya lagi.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Menteri Basuki Resmikan Rusunawa Ungaran

Semarang-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (PUPR) didampingi Menteri BUMN Rini Sumarno serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meresmian pemanfaatan Rusunawa di Gedang Anak Unggaran Timur, Kabupaten Semarang, sekaligus Penyerahan KPR Subsidi BTN yang ke ke-2,75 juta.
Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin,  Pejabat Bupati Semarang, Sujarwanto Dwiatmo, Dirut Bank BTN Maryono.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan diserahkannya Rasunawa ini berharap para pekerja dapat memanfaatkannya dengan sebaik - baiknya.

Rusunawa ini nenurut Menteri Basuki agar dijaga kebersihan dan kenyamanannya.  "Karena kalau hunian itukan yang terpenting kebersihan, nyaman dan ada air", kata Basuki.

Sementara itu Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam laporannya mengatakan ,Rusunawa ini dibangun di atas tanah milik Pemkab Semarang dengan nilai kontrak 66,4 M dari APBN 2015.

Dikatakan, Tower I merupakan tower dengan tipe unit 24m2 untuk pekerja lajang, dengan jumlah 104unit. Dimana setiap unit dapat diisi 2 orang. Sedangkan tower II merupakan unit tipe luasan 36m2 dengan jumlah 66unit diperuntukkan bagi keluarga dengan jumlah 4orang anggota keluarga.angkat mebeuler yang cukup dan memadai. Sehingga penghuni rusun tidak perlu menyediakan lagi perabotan sendiri. Tempat tidur, lemari, meja dan kursi telah tersedia lengkap.

sumber: www.pu.go.id

Read More