3 Alasan Jokowi Batal Umumkan Kabinet

Jakarta - Presiden Joko Widodo membatalkan rencana untuk mengumumkan nama-nama menterinya, Rabu malam, 22 Oktober 2014. Semula pengumuman nama menteri yang akan bekerja dalam lima tahun mendatang akan dibacakan pada Rabu, pukul 19.00 WIB, di Dermaga 303, Terminal III, Pintu 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Karpet abu-abu sepanjang 20 meter yang semula membentang di Pos Bitung, Terminal III, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sudah digulung. Sementara persiapan pengumuman sudah dilakukan sejak Rabu siang. "Maaf ya teman-teman, acaranya batal," kata salah satu pegawai Biro Humas Istana Presiden yang menolak disebutkan namanya kepada wartawan. 
Beberapa jam setelah pembatalan pengumuman, orang dekat Jokowi dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membeberkan alasan pembatalan rencana itu. Berikut ini tiga di antara alasan tersebut:

1. Ingin Berhati-hati

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto berdalih pembatalan pengumuman menteri di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu, 22 Oktober 2014, bukan peristiwa ditunda. "Tak ada istilah ditunda atau dibatalkan dalam pengumuman menteri," katanya di depan rumah Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu malam, 22 Oktober 2014.

Menurut dia, konstitusi memberikan waktu pada presiden selama 14 hari untuk mengumumkan kabinet. Selama tidak melebihi batas waktu itu, ujar Hasto, tak ada terminologi penundaan atau pembatalan. "Hanya belum diumumkan saja," ujarnya. PDI Perjuangan, Hasto berdalih, menganggap pembatalan pengumuman menteri di Pelabuhan Tanjung Priok bukan peristiwa ditunda. "Tak ada istilah ditunda atau dibatalkan dalam pengumuman menteri," kata dia. 

Belum diumumkannya nama menteri oleh Jokowi, kata Hasto, untuk memastikan asas kehati-hatian dipenuhi dalam proses pemilihan. Prinsip ini sekaligus menjaga harapan dan kepercayaan rakyat ihwal kabinet yang bersih dari korupsi.

2. Tunggu Rekomendasi DPR

Mantan Ketua Tim Transisi Rini Soemarno mengatakan batalnya rencana pengumuman kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Rabu malam, 22 Oktober 2014, lantaran masih menunggu rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat soal nomenklatur kementerian baru. "Karena menunggu pertimbangan dari DPR," kata Rini di pintu masuk Istana Presiden, Rabu, 22 Oktober 2014.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengusulkan enam perubahan nomenklatur dalam susunan kabinet. Perubahan itu disampaikan Jokowi dalam surat bernomor 24/Pres/10/2014 tertanggal 21 Oktober. "Suratnya bersifat segera dan baru kami terima hari ini," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2014.

Rini menolak menjelaskan lebih lanjut alasan pembatalan pengumuman kabinet. Ia langsung masuk ke dalam Kompleks Istana. Rabu malam tadi, rencananya Jokowi akan mengumumkan nomenkelatur kabinet dan nama-nama menteri di Dermaga 302, Terminal III, Pelabuhan Kontainer, Tanjung Priok. Pengumuman rencananya dilakukan pada pukul 19.00 WIB.

3. Tak Akomodir Calon PDIP

Sumber Tempo yang dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebutkan pembatalan pengumuman kabinet oleh Joko Widodo lantaran masih alotnya penyusunan nama-nama menteri yang disorongkan oleh PDI Perjuangan dan Jokowi-JK. Namun, informasi ini dibantah oleh Hasto. "Tak benar bila Megawati marah terkait susunan kabinet," dia menjelaskan.

Hasto berdalih pembatalan pengumuman menteri karena konstitusi memberikan waktu pada presiden selama 14 hari untuk mengumumkan kabinet. Selama tidak melebihi batas waktu itu, Hasto menambahkan, tak ada terminologi penundaan atau pembatalan. "Hanya belum diumumkan saja," ujar dia kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta.

Bersamaan dengan pembatalan tersebut, Megawati segera menggelar pertemuan tertutup di rumahnya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Penjagaan sangat ketat. Ajudan melarang wartawan mengambil gambar dari balik gerbang meski hanya merekam halaman rumah Megawati. Sebelumnya, Jokowi berencana mengumumkan menteri di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu malam.

Sumber :www.tempo.co

www.kemendagri.go.id

Read More

RI Serukan DK PBB Atasi Kejahatan Massal

Jumat, 24 Oktober 2014

“Indonesia menyerukan agar DK PBB bertindak tegas dalam atasi kejahatan massal, (mass atrocities) melalui perbaikan metoda kerjanya”, demikian ditekankan oleh Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Desra Percaya, pada sesi debat umum Dewan Keamanan PBB mengenai metoda kerja DK PBB pada hari Kamis, (23/10)bertempat di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.
Dubes Desra juga menekankan bahwa pembahasan mengenai code of conduct terkait penggunaan hak veto ke-5 negara anggota tetap DK PBB dalam menyikapi kejahatan massal segera dimulai. “Disepakatinya modalitas terkait penggunaan hak veto yang jelas, akan dapat membantu kinerja dan pelaksanaan mandat DK dalam menyikapi berbagai situasi yang merupakan pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional, seperti pelanggaran HAM berat, genosida dan kejahatan perang. Contoh kasus yang paling jelas adalah kegagalan DK dalam menyikapi kekejaman Israel di Jalur Gaza”, ujar Dubes Desra.
Ditekankan pula pentingnya bagi PBB untuk bersikap lebih transparan dan inklusif dalam menanggapi berbagai tantangan global di bidang perdamaian dan keamanan internasional. “Indonesia melihat adanya urgensi bagi Dewan Keamanan untuk segera memberikan perhatian yang merata dan tidak menetapkan standar ganda dalam menjawab tantangan global yang bersifat kompleks dan multidimensional”, demikian ditambahkan Dubes Desra.
Sejak dibentuknya PBB pada tanggal 24 Oktober 1945 paska Perang Dunia ke-II, dunia telah mengalami berbagai perubahan mendasar dan pada saat yang sama juga dihadapkan pada sejumlah tantangan baru. Namun demikian metode kerja DK PBB yang stagnan dan bahkan tetap dibungkus dalam aturan yang bersifat provisional, seringkali menjadi kendala. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab dalam melaksanakan mandatnya, DK harus menyesuaikan diri melalui perubahan atas metoda kerjanya.
Dewan Keamanan PBB adalah satu dari enam organ utama PBB yang memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta mengambil keputusan dalam bentuk resolusi yang bersifat mengikat secara hukum. DK PBB terdiri dari 5 negara anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Indonesia telah menjadi anggota tidak tetap DK PBB sebanyak tiga kali, yakni pada periode 1974 – 1975, 1995 – 1996, dan 2007 – 2008 dan mencalonkan diri kembali untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk masa periode 2019 – 2020.

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Asia Timur-Pasifik Sumbang Sepertiga Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Jakarta, 24/10/2014 MoF (Fiscal) News - Perekonomian global kembali menunjukkan tanda-tanda belum dapat pulih sepenuhnya tahun ini. Hal ini seiring dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2014 yang kembali direvisi hingga hanya berada di kisaran 2,6 persen.

“Pertumbuhan ekonomi global direvisi ke bawah, dan diperkirakan berada di level 2,6 persen tahun ini,” demikian diungkapkan Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan para menteri keuangan negara-negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation(APEC) yang berlangsung di Beijing, Tiongkok sebagaimana dilansir situs resmi Bank Dunia.

Ia menambahkan, angka tersebut hanya sedikit mengalami peningkatan dari pertumbuhan ekonomi global tahun lalu yang sebesar 2,4 persen. “Tahun 2014 bisa jadi akan menjadi tahun yang mengecewakan bagi perekonomian dunia,” katanya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi global tahun depan pun berpotensi akan lebih rendah dari prediksi semula.

Namun demikian, ia mengungkapkan, negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik masih akan menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Pertumbuhan ekonomi kawasan ini pun diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi global.

“(Pertumbuhan ekonomi) negara-negara emerging market dan negara-negara berkembang anggota APEC diharapkan dapat memberikan kontribusi sekitar sepertiga dari pertumbuhan ekonomi dunia,” ungkapnya.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Mentan Launching 22 ekor Sapi Brahman Bibit Bersertifikat

Palembang - Menteri Pertanian, Suswono, didampingi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Syukur Iwantoro, melakukan launching 22 ekor sapi Brahman bibit bersertifikat di Balai Pembibitan Ternak Unggul, Sembawa, Palembang (14/10).

Jumlah ini menambah total ternak sapi bibit yang telah disertifikasi sejak didirikannya Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak menjadi 234 ekor.

Dari 22 ekor sapi yang di launching tersebut terdiri dari 8 ekor sapi jantan dan 14 ekor sapi betina. Sapi betina bibit bersertifikat digunakan sebagai indukan penghasil ternak bibit.Sedangkan sapi pejantan bibit unggul bersertifikat digunakan sebagai penghasil semen beku di Balai Inseminasi Buatan dan sebagai pejantan pemacek dalam Intensifikasi Kawin Alam (INKA). Semen beku yang dihasilkan dari sapi pejantan bibit bersertifikat tersebut digunakan untuk optimalisasi peningkatan kelahiran ternak yang memiliki genetik baik melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB).

Bibit sapi Brahman ini merupakan hasil dari proses panjang hingga disertifikasi oleh Lembaga Serfitikasi Produk (Ls Pro) Benih dan Bibit Ternak. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyampaikan bahwa UPT Perbibitan menjadi ujung tombak penyediaan benih dan bibit ternak yang berkualitas.

Komitmen kuat pemerintah dalam memperbaiki perbibitan ternak untuk mendukung pembangunan peternakan dalam negeri, juga dibuktikan dengan telah dicapainya swasembada semen beku pada tahun 2012, dan swasembada sapi pejantan unggul pada tahun 2013.

Sumber: www.pertanian.go.id

Read More

Perkuat Birokrasi Daerah Otonom Baru

JAKARTA – Indonesia Governance Index (IGI) merilis indeks tata kelola pemerintahan tahun 2014 yang merupakan hasil survey dari 34 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hasilnya, birokrasi pada Daerah Otonom Baru (DOB) perlu diperkuat. Kesimpulan itu  menguatkan temuan Kemendagri pada tahun 2009, yang menunjukkan bahwa 80% DOB itu gagal dan belum dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. 

 

Padahal, menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan negara setidaknya menghabiskan dana sekitar Rp 50 triliun untuk pembentukan DOB sejak tahun 1999. “Penting untuk membangun birokrasi yang kuat pada DOB, agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, kendati terjadi persoalan dan gejolak politik di daerah,” ujarnya  dalam acara peluncuran nasional hasil indeks tata kelola (IGI), yang mengangkat tema Menata Indonesia dari Daerah, Selasa (14/10).

 

Dikatakan, faktor paling menentukan dalam penentuan DOB adalah pada tahap evaluasi. Untuk itu menurut Eksekutif Direktur Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Wicaksono Sarosa, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang bersifat  transparan dalam proses evaluasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

 

Selain melibatkan publik, salah satu kriteria evaluasi yang baik adalah dilakukan secara menyeluruh.  “Evaluasi DOB terakhir hanya melihat dari sisi birokrasi, belum menyeluruh. Ke depan harus dilakukan evaluasi terhadap seluruh aspek baik secara fisik, fiskal, tata kelola, kinerja pemerintah maupun masyarakatnya,” ujarnya.

 

Menurut Peneliti Utama IGI Lenny Hidayat, survey dilakukan di 34 kabupaten/kota terpilih sebagai wilayah pilot project, dengan menggunakan acuan utama indeks pembangunan manusia dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.  Metode ini juga mengikutsertakan daerah-daerah pemekaran baru yang sudah terbentuk guna mengetahui apa saja potensi, serta kelemahan daerah tersebut. 

 

Lenny menambahkan, hasil penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menurunkan tingkat kemiskinan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa sumber daya alam lokal dieksploitasi hanya demi prestasi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. “Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan human capital loss, sehingga sektor-sektor kunci di daerah kekurangan sumber daya manusia,” imbuhnya. 

 

Ditambahkan, hasil IGI provinsi tahun 2008 dan 2012 menunjukkan bahwa provinsi mampu memiliki peran untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Tercatat 42% provinsi yang mampu menjaga keseimbangan, mampu menurunkan angka kemiskinan 1,2% per tahun.  Sementara 27% provinsi yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi saja, hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan rata-rata 1%. 

Sumber: www.menpan.go.id

Read More

Menpora Lepas Atlet Difabel ke Incheon

Menpora Roy Suryo berbincang dengan Presiden NPC Indonesia, Senny Marbun di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta saat pelepasan keberangkatan kontingen Indonesia yang akan ke Incheon, Korea Selatan untuk mengikuti Asian Paragames 2014. (foto: bagus/kemenpora.go.id)

Tangerang: Hari Selasa (14/10) malam Menpora Roy Suryo didampingi Deputi V Kemenpora Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Gatot Dewa Broto, Staf Khusus Bambang Russ Effendy melepas keberangkatan 25 ofisial dan 70 atlet Difabel Indonesia di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Hadir pula Presiden NPC (National Paralympic Committee) Indonesia, Senny Marbun.

Para atlet Difabel Indonesia akan bertanding di Asian Paragames 2014 di Incheon, Korea Selatan yang digelar pada tanggal 18 hingga 24 Oktober mendatang dengan mengikuti 8 nomor cabang olahraga yang dipertandingkan seperti atletik, bulutangkis, tenis meja, angkat besi, tempin bowling, tenis kursi roda, panahan dan renang. 

“Pada Asian Paragames pertama empat tahun yang lalu di Guangzhou, China kita kebetulan rangkingnya cukup jauh yakni rangking 14 dengan 20 atlet. Tahun ini Alhamdulillah kita memberangkatkan 70 atlet”, kata Roy Suryo. Pada Asian Paragames 2014 di Incheon ini target yang dicanangkan adalah memperbaiki peringkat tetapi pihkanya tidak ingin membebani para atlet dengan target yang muluk-muluk. “Harusnya mereka bisa  memperbaiki peringkat yakni masuk ke 10 besar dengan target medali di atas lima”, harapnya.

Berbeda dengan CdM James Tangkudung yang menargetkan 10 medali emas, Menpora Roy Suryo justru hanya menargetkan para atlet difabel Indonesia bisa meraih 6 atau 7 medali emas. “Target kita sebenarnya ada dua yakni target prestasi dan target menjadi tuan rumah Asian Paragames di 2018 dan sesuai permintaan NPC yakni di Kota Solo, Jawa Tengah yang pada 2011 pernah menjadi tuan rumah ASEAN Paragames”, tambahnya.

Sumber: www.kemenpora.go.id

Read More

Presiden SBY Ucapkan Salam Perpisahan

SENTUL  --  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan salam perpisahan dihadapan seluruh Gubernur, Wali Kota dan Bupati dari seluruh Indonesia.

"Terima kasih kepada saudara semua, rakyat Indonesia, khusus pada jajaran pemerintah, terima kasih atas kebersamaannya. Secara khusus terima kasih ini adalah (penyelenggaraan) pemilu keempat oleh dunia katakan pemilu yang fair dan demokratis," kata Presiden saat menghadiri silaturahim nasional di Sentul, Bogor, Rabu (15/10) siang.

SBY mengatakan lima hari mendatang akan mengakhiri masa jabatannya dan Indonesia akan memiliki presiden yang baru. Pun, ia menyampaikan permohonan maaf karena belum memenuhi harapan masyarakat Indonesia.

"Ada sasaran yang belum dicapai, sebagai pemimpin saya mohon maaf. Saya meminta maaf bila selama 10 tahun ada sikap saya tidak berkenan. Tidak ada niat yang tidak baik dari saya," ucap SBY.

SBY mengajak semua pihak termasuk pemimpin daerah untuk mendukung kerja pemerintahan baru. Karena dukungan dari semua pihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintahan.

"Selamat bertugas, berbakti pada negara dan bangsa semoga negara kita semakin jaya, lima hari lagi saya akan mengakhiri masa tugas saya mohon diri," kata SBY.

Sumber :www.kemendagri.go.id

 www.republika.co.id

Read More

Pemerintah Himpun Dana Rp12 Triliun dari Lelang SUN 14 Oktober 2014

Jakarta, 15/10/2014 MoF (Fiscal) News - Pemerintah kembali berhasil menghimpun dana sebesar Rp12 triliun melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (14/10) kemarin. Lelang ini sendiri dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melalui situs resminya menyatakan, total penawaran yang masuk dalam lelang kemarin mencapai Rp32,85 triliun. Dari enam seri SUN yang dilelang, seri FR0070 merupakan SUN dengan penawaran tertinggi, mencapai Rp8,4 triliun. Namun, jumlah nominal yang dimenangkan untuk seri ini sebesar Rp1,3 triliun.

Selanjutnya, penawaran yang masuk untuk seri FR0071 mencapai Rp6,92 triliun. Jumlah nominal yang dimenangkan untuk seri ini sebesar Rp2,9 triliun. Di tempat ketiga, SUN seri SPN12151001 mencatatkan penawaran sebesar Rp6,44 triliun, dengan jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp2 triliun.

Keempat, seri FR0069 mencatatkan penawaran sebesar Rp5,24 triliun. Jumlah nominal yang dimenangkan untuk seri ini sebesar Rp3,35 triliun. Kelima, jumlah penawaran masuk untuk seri SPN12150806 mencapai RpRp4,09 triliun, dengan jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp1 triliun. Terakhir, seri FR0067 mencatatkan penawaran sebesar Rp1,76 triliun, dengan  jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp1,45 triliun.

Sebagai informasi, SUN seri SPN12150806 menawarkan imbal hasil berupa diskonto, akan jatuh tempo pada 6 Agustus 2015. Seri SPN12151001 juga menawarkan imbal hasil berupa diskonto, dan akan jatuh tempo pada 1 Oktober 2015.

Sementara itu, seri FR0069 menawarkan tingkat bunga tetap (fixed rate) sebesar 7,875 persen, dan akan jatuh tempo pada 15 April 2019. FR0070 juga menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 8,375 persen, akan jatuh tempo pada 15 Maret 2024. Seri FR0071 menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 9 persen, akan jatuh tempo pada 15 Maret 2029. Terakhir, seri FR0067 menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 8,75 persen dan akan jatuh tempo pada 15 Februari 2044

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Wamenag: Pemimpin Jangan Terlena Pada Persoalan Teknis

Bandung (Pinmas) —- Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan jajaran pimpinan Kementerian Agama agar tidak terlena pada persoalan-persoalan yang bersifat teknis. Menurutnya, para pejabat adalah  penentu kebijakan dan karenanya harus mampu berhitung dan berfikir strategis tentang masa depan Kemenag.
“Eksistensi Kemenag di masa yang akan datang semakin mempunyai banyak tantangan. Karenanya, sebagai pemikir di kemenag, kita harus mampu  berpikir secara strategis tentang wujud Kemenag ke depan seperti apa,” demikian pesan yang disampaikan Wamenag saat menutup Rapim Eselon I Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014, Bandung, Rabu (15/10) malam.
Wamenag menegaskan bahwa kehadiran Kemenag tidak bisa disamakan dengan kementerian lainnya. Kemenag di mata Wamenag mempunyai  sisi historis yang sangat fundamental. Menurutnya, dalam beberapa catatan literature diperoleh penjelasan bahwa HM Rasjidi mengisahkan, kehadiran Kemenag mampu menjembatani perbedaan yang tajam, potensi konflik yang bisa terjadi antara negara dan agama.
“Kehadiran kemenag bisa menyatukan keragamaan budaya yang merupakan kondisi objektif bangsa. Kehadiran kemenag bisa menjadi arah pembangunan nasional,” jelasnya.
Sehubungan itu, Wamenag meminta jajaran pimpinan Kementerian Agama untuk tidak berpikir pendep pada  satu atau dua tahun ke depan dan terjebak pada logika tahun anggaran. Para pejabat Kemenag perlu berhitung dan berpikir strategis tentang apa yang  perlu dimainkan Kemenag di masa mendatang.
Dikatakan Wameng bahwa setidaknya ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi Kemenag di masa mendatang, yaitu: pertama, munculnya kembali diskursus relasi agama dan negara. Menurut Wamenag, Negara memiliki warga negara, sedang agama memiliki umat. Ada dua kekuatan yang memperebutkan satu objek. “Ada kekuatan yang menuntut loyalitas penuh, yaitu negara dan agama,” terangnya.
“Saya berharap teman-teman semua bangkit untuk menjadi tulang punggung negara,” tambahnya.
Tantangan kedua terkait dengan kerukunan. Salah satu tema yang akan hangat adalah masalah kerukunan, sebagai salah satu  dampak dari kebebasan civil society yang menguat sehingga melemahkan posisi negara. “Kalau civil society sangat kuta tanpa diimbangi pemerintahan yang kuat, bisa muncul kebablasan. Kalau dulu yang tertindas adalah rakyat, ada kemungkinan ke depan yang tertindas adalah negara,” terangnya.
Tantangan selanjutnya, menurut Wamenag adalah dorongan sebagian kalangan untuk melakukan uji materi atas perundang-undangan yang terkait dengan agama. Misalnya, permohonan uji materi terhadap UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dikatakan Wamenag bahwa kurang lebih ada 10 UU dalam 10 tahun terakhir yang terkait Kemenag. Misal: UU PNPS, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi, UU Perseroan terbatas, dan lainnya. “Semuanya punya dampak langsung pada Kemenag,” jelasnya.
Globalisasi adalah tantangan berikutnya yang juga harus disikapi. Ke depan, lanjut Wamenag, pasar bebas ASEAN akan segera dijalankan sehingga kita tidak bisa lagi mencegah  masuknya warga negara tetangga ke Indonesia. Kemenag harus bisa berkontribusi dalam penyiapan SDM.
Tentang kelima adalah terkait posisi strategis kemenag sebagai instansi vertikal. Wamenag mengingatkan agar posisi ini bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan.
Adapun tantangan keenam terkait reaktualissi nilai-nilai agama. Menutur Wamenag, semua agama sudah mengalami kelesuan pranata. “Apa yang akan terjadi manakala pranata yang mendukung agama sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena ada perkembangan teknologi canggih?” tanyanya.
Wameng mencontohkan, sekarang anak siapa yang bisa membaca barzanji? Barzanji itu, lanjutnya, merupakan  institusi yang mendukung nilai-nilai agama. Tapi tradisi itu pun sudah mulai rapuh dan kropos. “Tantangan Kemenag ke depan adalah bagaimana melakukan penguatan pranata ini kembali. Mungkin perlu pranata baru juga,” tandasnya.

Sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Presiden RI: Bali Democracy Forum adalah untuk Berbagi dan bukan Mengajari

Bali Democracy Forum (BDF) berbeda dari forum-forum internasional lain karena sejak awal diniatkan sebagai forum untuk berbagi, bukan untuk mengajari. Hal ini yang membedakan BDF dengan forum-forum demokrasi lainnya. Demikian disampaikan Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan keterangan pers di sela-sela pelaksanaan Bali Democracy Forum VII di Bali International Convention Centre, Nusa Dua Bali (10/10).
Terkait tema BDF tahun ini 'Evolving Regional Democratic Architecture: The Challenges Of Political Development, Public Participation And Socio-Economic Progress In The 21st Century', Presiden menyampaikan bahwa pembangunan politik, pertumbuhan sosial ekonomi dan partisipasi publik merupakan elemen penting dalam sebuah demokrasi.
"Sama halnya pilihan antara kebebasan dengan keamanan yang juga penting bagi kehidupan sebuah bangsa. Semuanya penting, tidak harus dihadap-hadapkan dan bahkan ketiganya bisa kita sangkutkan," SBY menjelaskan.
Presiden menambahkan, "Sejak berdirinya Institute for Peace and Democracy (IPD), dan diselenggarakannya BDF, kami membangun satu kerangka yang kemudian diwujudukan setiap tahunnya dalam pilihan tema dan topik yang bernafaskan bahwa dalam kehidupan di sebuah bangsa, demokrasi itu tidak berjalan sendiri."
Di akhir keterangan pers, Presiden RI menyatakan akan menyampaikan kepada Presiden RI terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo agar BDF dapat terus diselenggarakan. "Nanti saya akan menyampaikan kepada Bapak Joko Widodo, presiden kami, agar tradisi yang penting ini bisa dilanjutkan," ujar Presiden RI. 
Bali Democracy Forum adalah perhelatan tahunan yang telah diselenggarakan sejak tahun 2008 dimana para pemimpin negara-negara dapat berbagi pengalaman dan pandangan mengenai demokrasi. BDF VII dihadiri oleh perwakilan dari 85 negara dan 4 organisasi internasional.

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More