usaha berhasil

Rabu, 15 Oktober 2014

Presiden RI: Bali Democracy Forum adalah untuk Berbagi dan bukan Mengajari



Bali Democracy Forum (BDF) berbeda dari forum-forum internasional lain karena sejak awal diniatkan sebagai forum untuk berbagi, bukan untuk mengajari. Hal ini yang membedakan BDF dengan forum-forum demokrasi lainnya. Demikian disampaikan Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan keterangan pers di sela-sela pelaksanaan Bali Democracy Forum VII di Bali International Convention Centre, Nusa Dua Bali (10/10).
Terkait tema BDF tahun ini 'Evolving Regional Democratic Architecture: The Challenges Of Political Development, Public Participation And Socio-Economic Progress In The 21st Century', Presiden menyampaikan bahwa pembangunan politik, pertumbuhan sosial ekonomi dan partisipasi publik merupakan elemen penting dalam sebuah demokrasi.
"Sama halnya pilihan antara kebebasan dengan keamanan yang juga penting bagi kehidupan sebuah bangsa. Semuanya penting, tidak harus dihadap-hadapkan dan bahkan ketiganya bisa kita sangkutkan," SBY menjelaskan.
Presiden menambahkan, "Sejak berdirinya Institute for Peace and Democracy (IPD), dan diselenggarakannya BDF, kami membangun satu kerangka yang kemudian diwujudukan setiap tahunnya dalam pilihan tema dan topik yang bernafaskan bahwa dalam kehidupan di sebuah bangsa, demokrasi itu tidak berjalan sendiri."
Di akhir keterangan pers, Presiden RI menyatakan akan menyampaikan kepada Presiden RI terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo agar BDF dapat terus diselenggarakan. "Nanti saya akan menyampaikan kepada Bapak Joko Widodo, presiden kami, agar tradisi yang penting ini bisa dilanjutkan," ujar Presiden RI. 
Bali Democracy Forum adalah perhelatan tahunan yang telah diselenggarakan sejak tahun 2008 dimana para pemimpin negara-negara dapat berbagi pengalaman dan pandangan mengenai demokrasi. BDF VII dihadiri oleh perwakilan dari 85 negara dan 4 organisasi internasional.

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA